Home / Hukum / Dilapor ke Polisi, Warga Minta Perlindungan DPRD Sumut

Dilapor ke Polisi, Warga Minta Perlindungan DPRD Sumut

image_pdfimage_print

Anggota Komisi A dari Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan saat menerima delegasi masyarakat Himpungan Penggarap/Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) di gedung DPRD Sumut, Selasa (22/12).(Foto:Lintasmedan/ist)

Medan, 22/12 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan meminta aparat Polres Pelabuhan Belawan menghentikan pemanggilan terhadap warga, terkait kasus dugaan pengrusakan
pagar beton yang terjadi di atas lahan eks HGU PTPN II di Pasar IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.

Apalagi, Komisi A DPRD setempat masih menindaklanjuti kasus yang melibatkan Masyarakat dari Himpungan Penggarap/Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) eks HGU PTPN II tersebut dengan pihak PT ACR.

“Saya sudah menghubungi Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kasat Penyidik Ajun Komisaris Polisi, Bambang G Hutabarat untuk menunda pemeriksaan terhadap masyarakat, atas aduan Sudarsono yang merupakan Sekuruti PT ACR. Pihak aparat sudah setuju,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan saat menerima delegasi masyarakat HPPLKN yang mengadu ke gedung dewan, Selasa.

Kedatangan warga ke gedung DPRD Sumut karena salah seorang pimpinan HPPLKN, Saifal Bahri dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat terkait dugaan pengrusakan itu.

Menurut Sutrisno DPRD Sumut kembali akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait yang bersengketa.

“Jadi kita sudah sepakat dengan aparat untuk mengabaikan dulu surat panggilan ini,” ujar Politisi PDIP yang menerima delegasi warga seorang diri.

Sebagaimana diketahui, Polres Pelabuhan Belawan, melakukan pemanggilan atas nama Saifal Bahri,52, selaku pimpinan penggarap, Kamis 24 Desember 2015 pukul 9.000 di Unit Resum Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pindana pengrusakan pagar beton di lokasi Tanah Pasar IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.

Persoalan lahan garapan yang awalnya merupakan eks HGU perkebunan PTPN II (Persero), menghadapkan warga penggarap dengan PT ACR hingga kini masih terus berlangsung.

Lahan seluas 193 ha itu menurut warga tidak masuk dalam HGU dan sejak tahun 1998 telah diusahai oleh penggarap dengan bercocok tanam.

Namun, menurut warga, pengusaha Tamin Sukardi pada 2011 diduga telah melakukan rekayasa dengan membentuk pradilan dan menyatakan lahan tersebut milik perusahaannya berdasarkan 63 ahli waris.

Tamin Sukardi akhirnya berperkara dengan pihak PT PTPN II dan dinyatakan menang.

“Belakangan mereka kembali menjual kepada PT ACR, pada tahun 2011 itu juga,” kata Saifal Bahri.

Hingga akhirnya pihak PT ACR mengeksekusi lebih kurang 500 penggarap di kawasan itu dengan menggunakan aparat dan preman.

Persoalan ini telah pernah dibahas di DPRD Sumut, bahkan pimpinan legislatif setempat yang diketuai Saleh Bangun pada 25 Desember 2012 telah mengeluarkan surat ditujukan ke Polda Sumut.

Dalam suratnya diminta kepada aparat kepolisian untuk mengamankan lahan yang berstatus stanvas tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey