Home / Sumut / DPRD Desak Pemprov Sumut Sikapi Kelangkaan Pupuk, Produsen: Stok Aman

DPRD Desak Pemprov Sumut Sikapi Kelangkaan Pupuk, Produsen: Stok Aman

image_pdfimage_print

Rapat Komisi B DPRD Sumut dengan Biro Perekonomian Pemprov Sumut dan produsen pupuk terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, Selasa (2t6/3(. (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 26/3 (LintasMedan) – Kalangan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara mendesak Pemprov Sumut untuk segera menyikapi kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani dengan menggantinya kepada pupuk organik.

“Kalau pupuk kimia bersubsidi terus menerus langka, kita minta Pemprov Sumut segera mencermati ini sebelum akhirnya petani bereaksi dan menyerbu kantor-kantor produsen pupuk,” kata anggota Komisi B, Jhon Togu Damanik dalam rapat dengar pendapat dengan Biro Perekonomian Pemprov Sumut serta produsen pupuk, Selasa.

Politisi PDI-P ini mengatakan pemerintah setempat harus mengalokasikan anggaran pada P-APBD 2019 untuk pengadaan pupuk organik besar-besaran, karena pupuk subsidi sulit diperoleh petani.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Richard Sidabutar juga mempertanyakan kenapa terjadi kelangkaan pupuk subsidi di beberapa wilayah Sumut, seperti Simalungun, Sergai dan Tanah Karo.

Padahal kata dia jumlah kuota pupuk subsidi yang seharusnya disalurkan untuk Sumut belum habis terserap, namun kenapa pupuk sulit diperoleh.

Anggota Fraksi PAN, Zuraida Gina juga menyampaikan kelangkaan pupuk subsidi di daerah pemilihannya Tanjungbalai dan Asahan.

“Terutama untuk Kota Tanjungbalai sangat langka. Jadi tolonglah di edukasi bagaimana sebenarnya sistem penyaluran pupuk bersubsidi ini,” ucapnya.

Namun pernyataan bertolak belakang dengan DPRD Sumut justru disampaikan pihak produsen pupuk yang hadir dan menyatakan saat ini pupuk subsidi tersedia dalam volume yang cukup di gudang dan di kios-kios resmi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumut.

“Posisi stok pupuk bersubsidi di gudang juga aman,” kata Wawan Arjuna, selaku staf penjualan Petrokimia Gresik Distribution Centre Medan.

Sementara dari pihak Produsen Pupuk Iskandar Muda (PIM) menegaskan pihaknya hanya mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Jika di luar RDKK tentunya nanti kami yang rugi karena tidak akan dibayar pemerintah sesuai subsidi,” kata M Yusra staf PT PIM.

Mengenai kuota pupuk bersubsisi untuk Sumut yang terus menurun, Yusra menegaskan pihaknya hanya menjalankan sesuai yang ditetapkan dalam SK Permentan.

Penurunan alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan Kementan untuk tahun 2019, menurut Yusra disebabkan luas baku lahan sawah juga turun.

Dia membantah pernyataan DPRD Sumut yang menyatakan kuota belum habis terserap namun pupuk sudah langka.

Menurut Yusra hingga 19 Maret 2019 justru pihaknya dan Petrokimia sudah menyalurkan sebanyak 47 persen dari jatah 96.300 ton pupuk bersubsidi untuk Sumut, yang seharusnya jumlah tersebut tersalur hingga Juni 2019.

Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut, Roby Anangga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Ernita Bangun.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey