Home / Medan / DPRD Evaluasi Efektivitas Studi Banding Humas Pemko Medan

DPRD Evaluasi Efektivitas Studi Banding Humas Pemko Medan

image_pdfimage_print

Parlaungan Simangunsong. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/10 (LintasMedan) – DPRD Kota Medan melalui komisi terkait akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan studi banding yang direncanakan bagian Humas Sekretariat daerah kota (Setdako) setempat.

“Evaluasi terhadap kinerja maupun sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah wajib kita lakukan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong di Medan, Rabu.

Parlaungan menyatakan hal itu ketika diminta komentarnya mengenai rencana bagian Humas Setdako Medan melakukan studi banding dengan mengikutsertakan hampir seratusan wartawan dengan beberapa gelombang.

Diakuinya, rencana bagian Humas Setdako Medan melakukan studi banding dengan mengikutsertakan sejumlah wartawan secara substansial masih diperlukan.

Namun, kata Parlaungan, urgensi dari kegiatan studi banding tersebut harus dievaluasi menyangkut kebutuhan dan efektivitasnya.

Ia menegaskan, kewajiban mengevaluasi kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan termasuk bagian Humas merupakan fungsi pokok DPRD, yakni mengawasi pelaksanaan APBD dan kinerja pemerintah daerah.

Untuk evaluasi kinerja ini, lanjutnya, DPRD Medan terlebih dahulu akan melaksanakan rapat internal komisi dan rapat dengan OPD terkait.

Jika dari hasil rapat evaluasi itu ditemukan penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran atau kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas, maka permasalahan tersebut akan menjadi catatan dan pendapat bagi masing-masing fraksi untuk disampaikan dalam rapat paripurna laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan.

Catatan dan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut bertujuan agar dapat dicapai perbaikan kinerja kedepannya.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBD, Parlaungan mengingatkan bahwa salah satu kebijakan maupun pertimbangan yang diambil dalam penganggaran bukan lagi aktivitas, melainkan harus berbasis hasil atau “output”.

Sebagaimana diinformasikan dalam waktu dekat sejumlah wartawan yang bertugas di Pemko Medan akan berangkat ‘pelesiran’ diagendakan ke dua provinsi secara bergilir yakni, Jawa Tengah dan Sulawesi dengan menggunakan APBD.(LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey