DPRD Medan Mendorong Kenaikan PAD dari Retribusi Parkir

Gedung DPRD Kota Medan. (Foto: LintasMedan/Irma)

ADVETORIAL, 5/9 (LintasMedan) – Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak dapat dipisahkan dari kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Sebab, antara pembangunan dengan pajak dan retribusi daerah saling bergantung, dan bahkan menjadi kunci kemajuan Kota Medan dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kota Medan sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah (Perda) ikut serta mengawasi pemungutan dan pengelolaan retribusi agar hasilnya dapat lebih optimal.

Salah satu objek retribusi yang selama ini tidak pernah luput dari pengawasan DPRD Medan adalah retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.

Pemko Medan melalui Dishub setempat tahun 2018 menargetkan PAD dari sektor parkir sebesar Rp43 miliar lebih. Sementara realisasi hingga Juli 2018 baru sekitar Rp9 miliar.

Mencermati masih rendahnya realisasi PAD dari retribusi parkir tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung meminta Pemko Medan agar melakukan kajian yang mendalam terhadap potensi PAD dari sektor perparkiran.

Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, SH, MH. (Foto: LintasMedan/dok)

“Dari sektor perparkiran jika dikelola secara maksimal, tentunya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan,” ujarnya ketika diwawancarai lintasmedan.com di Medan, baru-baru ini.

Apalagi, menurutnya, potensi parkir di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu relatif cukup baik seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat sehingga pola perparkiran harus menjadi perhatian.

Namun, upaya untuk memaksimal PAD Kota Medan dari sektor parkir tidak hanya ditinjau dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, saat ini Pemko Medan belum memaksimalkan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari sektor perparkiran, dimana banyak potensi parkir atau titik-titik parkir yang belum terkelola secara optimal.

Untuk mendongkrak kinerja PAD dari sektor perparkiran, lanjutnya, Dishub Kota Medan perlu memiliki database yang akurat terkait titik parkir dan potensi pemasukan di masing-masing titik tersebut.

Dalam hal ini, kata Henry, harus ada semacam kajian atau riset lapangan, jangan berdasarkan perkiraan saja.

Dengan demikian, potensi PAD melalui retribusi sektor parkir dapat dimaksimalkan.

Papan pengumuman berisi informasi tarif parkir di kawasan Jalan Raden Saleh Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

“Kami mendukung Dinas Perhubungan bekerja sama dengan petugas parkir yang selama ini telah bekerja di setiap titik parkir, namun tetap memiliki pola pikir agar potensi pendapatan daerah dapat bertambah secara optimal,” katanya.

Selain itu, Dishub Kota Medan perlu secara periodik memberikan pembekalan kepada juru parkir terkait tarif dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perparkiran, karena hal ini penting jangan sampai membuat masyarakat bingung dengan tarif yang tidak seragam.

Disebutkannya, besaran retribusi dan titik atau zona parkir di Kota Medan telah diatur secara tegas dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014.

Henry juga mengingatkan Pemko Medan dapat memberikan solusi terbaik mengatasi parkir liar, sehingga tata kelola parkir bisa lebih baik.

“Saya harap Pemko Medan melalui instansi terkait agar tidak segan-segan bertindak. Artinya, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan setempat harus bersikap tegas tentang parkir liar tersebut,” kata politisi PDI-Perjuangan itu .

Dikatakannya, besaran pungutan terhadap pengendara roda dua maupun roda empat dan lainnya agar sesuai Perda yang berlaku.

Peningkatan pelayanan parkir dengan penarikan biaya parkir, kata dia, harus sesuai ketentuan yang berlaku, sebab penetapan biaya parkir yang telah ditetapkan melalui Perda dan sudah dikaji dari segi perekonomian masyarakat maupun segi pendapatan pengelola parkir.

Sejalan dengan hal tersebut, ia meminta pihak terkait melakukan penertiban terhadap praktik pungutan parkir secara ilegal sehingga masyarakat pengguna jalan semakin merasa aman dan nyaman tanpa gangguan praktik parkir yang sembarangan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Medan Ir Parlaungan Simangunsong didampingi Sekretaris Komisi D Salman Alfarisi saat rapat dengan Dishub Medan beberapa waktu lalu membahas soal pengelolaan parkir. (Foto: LintasMedan/dok)

Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, menegaskan tujuan utama penataan dan pengelolaan parkir adalah mengatasi atau pengendalian kemacetan, ketertiban sekaligus peningkatan PAD.

Namun berdasarkan fakta di lapangan, kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan itu, sistem penataan dan pengawasan perparkiran di sejumlah titik di wilayah tersebut masih belum dilaksanakan secara konsisten oleh pihak Dishub Medan.

Di sekitar Merdeka Walk, misalnya, jalur pejalan kaki atau pedestrian masih dijadikan lokasi parkir.

Oknum juru parkir di kawasan pusat kuliner tersebut, paparnya, menerapkan retribusi melebihi ketentuan yang berlaku dan tanpa memberikan karcis retribusi parkir kepada pengguna jasa.

Parlaungan menduga kondisi tersebut hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Ilhamsyah, SH. (Foto: LintasMedan/dok)

Pihaknya berharap Dishub Medan memberi tindakan tegas terhadap kendaraan bermotor yang terbukti parkir di jalur pedestrian.

Lebih lanjut ia meminta Dishub Medan agar memetakan kawasan yang dianggap berpotensi sebagai area parkir, khususnya di tepi jalan.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Ilhamsyah, mengingatkan tim penertiban Dishub Medan tidak terkesan tebang pilih dalam menertibkan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan.

“Pihak Dishub Medan kita harapkan melakukan penertipan parkir liar di semua lini Kota Medan secara berkelanjutan,” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan ini.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kota Medan lain, yakni Sahat Simbolon.

Ia mengaku menemukan banyak titik jalur pedestrian dan badan jalan di kota ini berubah fungsi menjadi area parkir ilegal dan menimbulkan kemacetan lalu lintas,  seperti di depan salah satu sekolah swasta di Jalan M Husni Thamrin, Jalan Sutomo dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Anggota DPRD Kota Medan Sahat Simbolon. (Foto: LintasMedan/dok)

Penyalahgunaan jalur pedestrian dan badan jalan menjadi lokasi parkir di lokasi tersebut sudah terjadi  bertahun-tahun, tanpa ada upaya penertiban dan sanksi tegas dari Dishub Medan.

Sahat menilai ada kesan pembiaran atas alih fungsi pedestrian dan badan jalan menjadi area parkir di depan sekolah swasta itu.

“Hampir setiap hari, ruas jalan di depan sekolah swasta itu berjejer  mobil parkir. Hanya tersisa beberapa meter saja untuk lalu lalang kenderaan,” ujarnya.

Seharusnya,  kata dia, pihak Dishub Medan menginstruksikan agar pihak pengelola sekolah di sekitar kawasan  protokol menyediakan lokasi parkir.

Sahat juga menyayangkan jalur pedestrian yang merupakan hak pejalan kaki, tetapi malah dibisniskan petugas parkir.

“Pengawasan dan tindakan tegas yang diperlukan. Jangan dibiarkan petugas parkir merajalela menguasai jalan. Jika kadishub tak mampu menegakkan aturan, mundur saja,” tuturnya.*** (LMC/Adv)