Home / Sumut / DPRD Sumut Raker Evaluasi Kinerja dan Bahas Program 2019

DPRD Sumut Raker Evaluasi Kinerja dan Bahas Program 2019

image_pdfimage_print

Ilustrasi

Parapat, 30/9 (LintasMedan) – DPRD Sumut melaksanakan raker (rapat kerja) membahas hasil evaluasi kinerja alkap (alat kelengkapan) dewan 2018 dan berbagai program kerja tahun 2019 selama lima hari.

Raker DPRD Sumut dibuka Pimpinan Dewan Ruben Tarigan mewakili Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Minggu malam (30/9) di Parapat Kabupaten Simalungun.

Ketua panitia raker DPRD Sumut Aduhot Simamora mengatakan, pimpinan dan anggota dalam kegiatan raker membahas hasil evaluasi kinerja tahun 2018 dari masing-masing alat-alat kelengkapan, seperti komisi, banggar (badan anggaran), banmus (badan musyawarah), badan pembahasan program daerah, badan kehormatan dewan, juga membahas program kerja semua alat kelengkapan untuk tahun 2019 untuk ditetapkan.

Selama beberapa hari kegiatan raker juga diisi dengan paparan oleh plt Direktur fasilitasi kepala daerah dan DPRD Otda Kemendagri tentang pelaksanaan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kedewanan dalam hubungannya dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP (Peraturan Pemerintah) no 12 tahun 2018.

Dalam pembahasan hasil evaluasi kinerja alkap 2018 diawali dengan laporan hasil kinerja pimpinan dewan.

Hal itu disampaikan wakil ketua dewan Aduhot Simamora yang menyebutkan, selama 2018 telah membentuk beberapa pansus (panitia khusus) antara lain pansus pembahasan terhadap ranperda tentang pembentukan BUMD pangan Provsu, tapi kegiatannya yang saat ini dihentikan sementara sambil menunggu bahan-bahan yang akan disampaikan Pemprovsu.

Kemudian pansus pembahasan terhadap ranperda tentang penggabungan PD Aneka Industri dan Jasa kedalam PT Dhirga Surya Sumut. Pansus pembahasan LKPJ akhir tahun 2017, Pansus pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Gubsu 2013-2018 dan Pansus pembahasan rancangan peraturan DPRD Sumut tentang tatib DPRD Sumut.

Sedangkan pansus pendapatan asli daerah yang dibentuk 2 Maret 2016 dan pansus pembahasan penyelesaian tanah eks HGU PTPN II yang dibentuk 10 April 2017 sampai saat ini masih melaksanakan tugasnya dan belum menyampaikan laporannya untuk diparipurnakan.

Dilaporkan juga aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Sumut menyangkut 11 isu pokok dengan 335 kasus. Selanjutnya pimpinan dewan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang dan mengkoordinir tugas yang diemban pimpinan dewan oleh alat-alat kelengkapan dewan selama tahun 2018.(LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey