Home / Politik / Fadly Nurzal Pertanyakan Legalitas Pengurus PPP Tandingan

Fadly Nurzal Pertanyakan Legalitas Pengurus PPP Tandingan

image_pdfimage_print
Ketua Umum DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal Sag (nomor dua dari kiri) didampingi Sekretaris Yulizar Parlagutan Lubis dan Bendahara Fitri Siswa Ningsih saat memberi keterangan pers di kantor DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh Medan, Senin (2/3).(Foto:LintasMedan/Irma Yuni)

Ketua Umum DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal Sag (nomor dua dari kiri) didampingi Sekretaris Yulizar Parlagutan Lubis dan Bendahara Fitri Siswa Ningsih dan sejumlah pengurus saat memberi keterangan pers di Sekretariat  DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh Medan, Senin (2/3).(Foto:LintasMedan/Irma Yuni)

Medan, 2/3 (LintasMedan) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara  Fadly Nurzal  mempertanyakan legalitas pengurus tandingan yang dianggap menjadi pemicu kisruh partai berbasis Islam tersebut, termasuk di Sumut.

“Harusnya sudah tidak ada lagi masalah di PPP dan kita bisa bekerja untuk masyarakat. Tapi sekarang tiba-tiba ada cerita kudeta-kudeta,” kata Fadly menjawab wartawan di kantor DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh Medan, Senin.

Dia menyampaikan itu, terkait adanya pihak yang mengklaim dan mengumumkan sebagai pengurus DPW Sumut tandingan. Namun menyikapi persoalan ini Fadly mengatakan hanya sebatas memberikan nasihat terhadap para kadernya itu.

“Saya hargai karena ini persoalan politik dan dalam politik tidak ada yang mentok. Apalagi selama ini komunikasi tetap terjalin baik,” katanya didampingi Sekretaris Yulizar Parlagutan dan Bendahara Fitri Siswa Ningsih serta sejumlah pengurus DPW PPP Sumut lainnya.

Persoalan di PPP Sumut, diakui imbas dari kisruh partai tersebut di tingkat pusat, akibat adanya gugatan hasil pengesahan Muktamar VIII Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuzi.

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali melakukan upaya perlawanan dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yassona Laoly.

Kubu PPP Romahurmuzi juga mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham berisi pengesahan kepengurusan yang dihasilkan Muktamar Surabaya tersebut.

“Kami sudah melakukan banding sebagai pihak intervensi meskipun yang digugat adalah SK Menkumham. Dengan masuknya gugatan ini maka putusan tidak inkrah dan SK tersebut masih berlaku hingga ada putusan hukum atas banding kami,” paparnya.

Di sisi lain jika putusan inkrah maka akan kembali ke Muktamar Bandung dengan Ketua Suryadharma Ali dan Sekretaris Romahurmuzi.

Sehingga Fadly mengaku prihatin jika tiba-tiba kubu Djan Faridz justru mengklaim sebagai kepengurusan yang sah dari hasil Muktamar Jakarta dan membentuk kepengurusan di daerah.

“Saya bingung dan prihatin keabsahan seperti apa yang dimiliki Djan Faridz. Soalnya yang menggugat bukan dia tapi Suryadharma Ali selaku ketua umum dan bukan sebagai kader partai,” kata Fadly Nurzal.

Fadly menyatakan 29 pengurus DPD (sebelumnya DPC) kabupaten/kota di Sumut masih merupakan loyalis di bawah kepengurusan hasil Muktamar PPP Surabaya.

Atas dasar ini, Fadly mempertanyakan DPC yang hadir dalam konsolidasi yang dipimpin oleh Ketua DPW PPP Sumut dari kubu Djan Faridz bukan kepengurusan dari mereka.

“Saya dan pengurus 29 DPD juga tidak tahu dan tidak diundang. Jadi SK dari mana mereka dapat,” kata anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumut ini.

Diketahui kepengurusan DPW PPP Sumut menjadi dualisme setelah kubu Djan Faridz yang mengklaim sebagai Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Jakarta, mengangkat Aswan Jaya sebagai Ketua DPW PPP Sumut, Parulian Siregar sebagai Sekretaris dan Syafii Sitorus sebagai Bendahara.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey