Home / Politik / Fraksi PDIP Tolak Bahas R-APBD Sumut

Fraksi PDIP Tolak Bahas R-APBD Sumut

image_pdfimage_print

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP saat menggelar konfrensi pers usai ‘walk out’ dari rapat pembahasa KUA PPAS 2019, Rabu (7/11) sore. (Foto:lintasmedan/irma)

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyatakan sikap tegas menolak untuk melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) R-APBD 2019, Rabu (7/11) di Gedung DPRD Sumut.

Sejumlah anggota dan pimpinan fraksi partai Banteng ini melakukan ‘walk out” saat rapat kembali berlanjut pada tengah hari.

Mereka keluar dari ruang rapat yang dihadiri Ketua dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekdaprov Sumut.

“Kami kecewa dengan proses pembahasan anggaran tersebut yang dinilai tidak pro rakyat dan tidak sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur saat kampanye baru-baru ini,” kata Ketua Fraksi PDIP, Baskami Ginting, di ruang Fraksi partai tersebut.

Rancangan KUA PPAS 2019 menurutnya terkesan tidak sejalan dengan program gubernur dan wakil gubernur Sumut yang ingin menjadikan provinsi ini lebih bermartabat.

“Sikap ini kami ambil bukan karena saat Pilgub Sumut lalu PDIP tidak mendukung pasangan Edy-Musa Raajekshah (Eramas), tapi ini karena kebijakan pihak eksekutif yang terkesan tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Baskami yang juga anggota Banggar DPRD Sumut, didampingi anggota fraksi PDIP lainnya, di antaranya Sarma Hutajulu, Sutrisno Pangaribuan dan Siti Aminah Paranginangin.

Sementara Sarma Hutajulu mengakui jika sebelumnya Fraksi PDIP ikut dalam pembahasan Rancangan KUA PPAS tersebut selama beberapa hari bersama tim TAPD.

“Sebelumnya kami meminta agar Rancangan KUA PPAS yang ditandatangani Pj Gubernur pada 27 Agustus 2018 agar beberapa di antaranya direvisi dan disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih saat ini. Namun hingga kini belum juga ada revisi. Makanya kita menolak untuk kembali membahasnya,” kata Sarma.

F-PDIP menyatakan tidak bisa memastikan proyeksi anggaran sekitar Rp15 triliun yang saat ini dibahas benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Apalagi pembahasan dilakukan dengan limit waktu yang sempit,” ujarnya.

Salah satu alasan yang membuat Fraksi PDIP ‘walk out’ dari rapat pembahasan anggaran tersebut adalah akibat tidak adanya kompromi kepala daerah dan wakil rakyat mengenai permintaan alokasi dana Bansos oleh legislatif.

Namun, menurut salah seorang anggota Banggar dari Fraksi Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution, permintaan alokasi dana Bansos tidak lagi menjadi masalah. “Sudah sudah dimasukkan,” ujarnya usai rapat Banggar. (LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey