Gugatan Pondok Mansyur Menang, Hakim: Satpol PP Medan Tidak Cermat Administrasi

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diketuai Pengki Nurpanji, mengabulkan tuntutan penggugat Kalam Liano (pengusaha kuliner Pondok Mansyur) terhadap tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, pada sidang putusan yang dibacakan, Kamis (20/12/2018), di ruang persidangan II PTUN Medan.(foto:LintasMedan/ist)

Medan, 21/12 (LintasMedan) – Perjuangan pengusaha kuliner Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak untuk mendapatkan keadilan tidak sia-sia. Kerja keras mereka membuahkan hasil memuaskan.

Melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diketuai Pengki Nurpanji, mengabulkan tuntutan penggugat Kalam Liano terhadap tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, pada sidang putusan yang dibacakan, Kamis (20/12/2018), di ruang persidangan II PTUN Medan.

Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan tergugat penggugat seluruhnya dan menyatakan batal atas Surat Keputusan (SK) Kepala Satpol PP Kota Medan Nomor: 640/3904, tanggal 10 Juli 2018, perihal pemberitahuaan pengosongan lokasi dan pembongkaran bangunan.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.165.200. Menurut hakim, pihak Satpol PP Kota Medan tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 64 ayat 1. Dan, terhadap hal itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri penggugat.

Pengki yang didampingi hakim-hakim anggota yakni Febru Wartati dan Budiamin Rodding serta Panitera Pengganti Ibnu Hasyim menyebutkan, dalam Pasal 64 ayat 1 disebutkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tahap pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penutupan lokasi dan penyegelan serta pembongkaran bangunan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan surat peringatan I, II dan III dan surat seterusnya yang diberikan tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana PP Kota Medan terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Dan, tergugat sudah melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam pembacaan putusan perkara nomor 130/G/2018/PTUN. MDN itu, dihadiri pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak sementara pihak Satpol PP Kota Medan tidak hadir dipersidangan.

Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan penggugat terkait surat No 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018 yang dilayangkan Satpol PP Kota Medan ke Food Court Pondok Mansyur di Jalan Dr Mansyur Medan.

Penggugat tidak terima atas ketidakadilan yang diterimanya. Satpol PP Medan telah melakukan pembongkaran disertai perusakan pada bangunan dan barang-barang Food Court Pondok Mansyur padahal pihaknya telah membuat permohonan kepada Kepala Satpol PP Medan agar memberi perpanjangan waktu pengurusan IMB.

Waktu perpanjangan yang diberikan selama sepuluh hari kerja tidak sesuai dengan kenyatannya. Belum sepuluh hari bangunan itu sudah dibongkar. Padahal pihak Food Court Pondok Mansyur telah mengurus surat-surat IMB.

Kuasa hukum penggugat Parlindungan Nadeak, mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah sesuai dengan rasa keadilan.

Menurutnya, selama ini surat yang diberikan Satpol PP Kota Medan memiliki kejanggalan. “Memang dari awal kita melihat surat-surat yang dilayangkan Satpol PP bertentangan dengan azas-azas hukum dan peraturan pemerintah. Kita mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan yang diputuskan majelis hakim,” ungkapnya.

Sementara itu Pengelola Pondok Mansyur Aida Wahab (istri dari Kalam Liano-red) menyatakan, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti dan fakta.

Kepada Satpol PP, dia mengingatkan agar menepati janji yang pernah disampaikan kepada mereka untuk melakukan penertiban terhadap semua bangunan yang belum memiliki dan menyalahi IMB terutama yang berdiri kokoh di bantaran sungai di sepanjang Jalan Dr Mansyur Medan. Dengan begitu, penertiban yang dilakukan tidak tebang pilih.

Karena sampai hari ini, lanjut Aida, sejak pembongkaran yang dilakukan Satpol PP terhadap Pondok Mansyur, pihaknya belum mengetahui ada bangunan lain yang mendapat perlakuan sama seperti yang mereka alami.

“Kami melihat adanya diskriminasi terhadap Pondok Mansyur. Karena sebelumnya pihak Satpol PP bersama kami telah berkomitmen untuk menegakkan perda dan menyelamatkan PAD,” jelasnya.

Aida juga sangat menyayangkan sikap anarkis yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan Pondok Mansyur karena ketidakpahaman mereka terhadap administrasi dalam penerbitan surat-surat sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim bahwa pihak Satpol PP tidak cermat.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rakhmat Harahap ketika dikonfirmasi lewat seluler, menyatakan belum menerima salinan keputusan PTUN. “Saya akan pelajari dulu putusan itu di mana letak kesalahannya,” ucapnya.(LMC/rel)