Home / Headline / Guru Besar USU Sebut Penanganan Kasus Bansos Belum Profesional

Guru Besar USU Sebut Penanganan Kasus Bansos Belum Profesional

image_pdfimage_print

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Hasim Purba, pada acara Focus Group Discussion (FGD) guna membedah visi misi Sumut Bermartabat di Aula Gedung DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (10/9). (Foto:lintasmedan/irma)

Medan, 11/9 (LintasMedan) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Hasim Purba, mengatakan lembaga hukum dalam menangani kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) beberapa waktu lalu dinilai masih belum profesional.

Dia berpendapat dalam kasus yang merugikan keuangan daerah senilai Rp475 miliar ini lembaga hukum belum menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Sebab sejumlah ‘user’ atau pengguna dana yang diperkirakan memperolehnya lewat proses yang melanggar hukum masih bebas dan sama sekali tidak terjerat.

“Harusnya dalam kasus ini, user yang pertama kali ditangkap. Bukan SKPD, terkecuali jika oknum SKPDnya juga terima,” kata Hasim pada acara Focus Group Discussion (FGD) guna membedah visi misi Sumut Bermartabat di Aula Gedung DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (10/9).

User pengguna dana Bansos yang dimaksud kata Hasim, bisa merupakan organisasi politik maupun organisasi masyarakat (Ormas).

Namun dia menyesalkan dalam menangani sebuah kasus hukum aparat kerap lebih mengedepankan mengangkat isu politis.

“Padahal dalam menangani hukum itu tidak harus mengedepankan popularitas semata namun lebih mengutamakan keadilan dan profesional,” ujarnya.

Korupsi dana hibah (Bansos) kata dia, merupakan satu contoh dimana semua pihak harus memahami bersama, bahwa tindak pidana korupsi itu selama ini terjadi secara meluas tidak hanya melibatkan lembaga negara dan pemerintahan saja.

Bahkan, kata Hasim korupsi juga sudah merambah ke lingkungan kampus dan melibatkan pada pendidik.

Hampir seluruh lembaga negara dan pemerintahan saat ini, kata Hasim aparaturnya banyak terlibat dalam perbuatan korupsi, tidak pejabat eksekutif, pejabat legislatif, pejabat lembaga, judikatif, pimpinan BUMN/BUMD.

Begitu juga Pimpinan PTN/Instansi Pemerintah non Kementerian serta kalangan pengusaha/swasta bahkan pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut dia tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyakarat secara luas.

“Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan berat “kejahatan kemanusiaan” yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,” tegasnya.

Lebih jauh dia memaparkan untuk mencapai keinginan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme maka diperlukan perubahan mendasar (fundamental) dalam paradikma penyelenggraan pemerintah.

Perubahan dari sistem pemerintah yang semula sentraistik kearah disentralistik.

Dari pemerintah yang top down ke arah botton up, penyelenggaraan birokrasi yang identik KKN ke arah zero KKN.

Budaya birokrasi yang dilayani menjadi melayani, serta budaya yang abai hukum menjadi tat hukum, budaya yang tanpa rasa malu (lack shaime) menjadi punya rasa malu serta menjaga harkat dan martabat bangsa.

FGD yang bertema ‘Membangun Wibawa Hukum Rekonstruksi Tata Kelola Pemerintahan Bersih’ dihadiri Wagub Sumut Musa Rajekshah serta menghadirkan sejumlah narasumber, selain Hasim yakni Timses Komisioner KPU Hatta Ridho, Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar.

Hadir juga dalam acara tersebut, Plt Ketua Golkar Sumut Dolly Kurnia Tanjung, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution dan sejumlah anggota dewan, praktisi dan lainnya.(LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey