Home / Politik / Hentikan Politik Identitas

Hentikan Politik Identitas

image_pdfimage_print

Para pembicara dalam seminar nasional kebangsaan “Relasi Islam Negara dan Pancasila” di Aula FISIP USU Medan, Rabu (5/12). (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 5/12 (LintasMedan) – Pada beberapa Pilkada di tanah air, politik identitas cenderung mengemuka. Bahkan hingga saat ini situasi membela politik bagaikan membela agama masih terus berlanjut.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama – LAKPESDAM -NU) Dr H Rumadi Ahmad menyampaikan, agama memang tidak bisa lepas dari politik. Bahkan kondisi tersebut juga sudah terjadi sejak masa Orde Baru. “Namun semua proses itu akhirnya bisa terlewati dengan baik,’ katanya saat menjadi salah satu pembicara pada Seminar Nasional Kebangsaan Relasi Islam, Negara dan Pancasila” di Aula FISIP USU Medan, Rabu.

Dia mencontohkan bagaimana persaingan PPP dan Golkar dalam merebut simpati umat Islam pada era itu. Pendukung partai berlambang Ka,bah begitu mencintai partai tersebut bagaikan membela agama.

“Jadi sejak dahulu sebenarnya politisasi agama sudah terjadi,” ujarnya.

Agama menurut dia memang tidak bisa lepas dari perbincangan politik.

Bahkan agama, sebut Rumadi mampu menjadi energi positif jika dijadikan sebagai alat perekat.

Sayangnya agama juga bisa jadi energi negatif jika dijadikan sebagai politik identitas.

Hal ini, lanjutnya akan menjadi kecenderungan global dalam mengkampanyekan kebencian, dan menganggap seakan-akan kelompok lain sebagai musuh.

Sementara Indonesia merupakan negara majemuk dan Pancasila melindungi keberagaman itu.

Sejumlah mahasiswa cukup antusias melontaskan pertanyaan paa seminar nasional kebangsaan “Relasi Islam Negara dan Pancasila” di Aula FISIP USU Medan, Rabu (5/12). (Foto:LintasMedan/irma)

Rumadi dengan makalahnya bertajuk “Islam dan Pancasila” Merawat Rumah Bersama, lebih lanjut mengatakan, sejak dahulu proses Islamisasi di Indonesia cenderung dilakukan dengan damai oleh para sufi (penyebar agama).

Kedamaian itu pula yang menyebabkan populasi ummat Islam di Indonesia terus tumbuh berkembang dan hingga kini mencapai 87 persen dari total jumlah penduduk.

“Jadi mari kita kembalikan kedamaian Islam dan jangan ada lagi kata-kata kasar/kebencian apalagi sampai dibungkus dalam dakwah,” ucapnya.

Pembicara lainnya Prof Dr Abdul Munir Mulkan yang juga Guru Besar UIN Sunan Kalijaga dan Pengamat Sosial Keagamaan, dalam makalahnya berjudul ” Ketuhanan Humanis Pancasila dalam Kehidupan Bernegara, menyampaikan hal yang hampir serupa.

Relasi Islam kebangsaan dan Pancasila menurutnya bukan cuma sebatas teologis, melainkan juga historis, sosionlogi dan kultural.

Teologis, karena berbangsa dan bernegara bukan sekedar kontruksi sospol, tapi bertuhan dan praktik kesalehan.

Historis, sosiologi kultural karena warga negeri ini mayoritas memeluk agama Islam , selain bermaasyarakat sebagai praktik berislam, berkesalihan syariat.

“Tanpa humanisasi realisasi sila ke -1 Pancasila bersama peningkatan literasi syariah, negeri ini bisa menghadapi situasi krusial, konflik berbasis SARA, saat seorang Muslim tidak bisa lagi hidup isolatif dalam masyarakat terbuka,” tegas mantan Wakil Sekjen Muhammadyah 2000-2005 ini.

Praktik kesalihan, kata dia sangat berfungsi bagi infrastruktur sosial kebangsaan berbasis aksi-aksi kemanusiaan.

Sementara Dr Warjio, MA PhD (Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara), dalam makalahnya berjudul Relasi Islam, Negara dan Pancasila, menyampaikan bahwa Islam dan Pancasila tidak bisa dipisahkan.

“Berbicara ideologi, terutama tentang Islam tidak akan pernah berakhir,” ujarnya.

Namun belakangan ini, sebutnya ada kecenderungan orang mulai mempertanyakan keberadaan Pancasila apakah benar-benar bisa dipegang sebagai landasan bernegara.

Di Indonesia, kata Warjio, dalam relasi politiknya dengan negara, terutama dalam persoalan ideologi negara, partai Islam selalu dianggap sebagai “sumber permasalahan’ dalam proses pembangunan politik.

“Pengalaman di masa pemerintahan Orde Lama pun partai-partai politik berdasarkan Islam sering dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat menjadi acaman dan harus dicurigai,” paparnya.

Seminar yang digelar bekerjasama dengan Yayasan ADAB dan Program Studi Ilmu Politik FISIF USU dengan moderator Dr Aswan Jaya SH, M Kom (Pakar Komunikasi Poolitik), dihadiri seratusan mahasiswa. Mereka cukup antusias melakukan tanya jawab kepada para narasumber.(LMC-)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey