Keturunan Marah Halim Harahap Divonis Bebas

Muhammad Akbar Siregar (nomor 2 dari kiri) didampingi penasehat hukumnya Ranto Sibarani SH (kiri). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 20/12 (LintasMedan) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang di Ketuai Tengku Oyong, SH, MH, dan dua anggota Majelis Hakim yaitu Bambang Joko Winarno, SH dan Syafril Pardamean, SH, MH membebaskan tuduhan penipuan kepada keturunan mantan Gubernur Sumatera Utara Marah Halim, Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim saat sidang di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu 19/12/2018).

Atas putusan tersebut Muhammad Akbar Siregar yang sempat duduk dikursi pesakitan bersama Haji Faisal Amri Pohan mengaku bersyukur atas keadilan yang didapatnya. Didampingi penasehat hukumnya Ranto Sibarani SH, Muhammad Akbar Siregar mengapresiasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait Perkara Pidana Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Mdn yang membebaskan dirinya dari tuntutan jaksa 3 tahun enam bulan penjara.

“Dengan putusan kemarin tentu kami sangat bersyukur karena keadilan masih berpihak kepada kami,” kata Muhammad Akbar Siregar didampingi penasehat hukumnya kepada wartawan Kamis (20/12/2018).

Ranto Sibarani juga menjelaskan, bahwa perkara yang menimpa kliennya tersebut bermula dari proses jual beli dua bidang tanah yang masing-masing seluas 1500 M2 sertifikat nomor 09 atas nama Marah Halim Harahap dan sebidang tanah seluas 750 M2 sertifikat nomor 10 atas nama Zuraida Marah Halim.

Kedua bidang tanah tersebut rencananya dibeli oleh Suhendra senilai Rp45 Miliar, dengan panjar Rp1 Miliar. Namun kemudian Suhendra melaporkan Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan ke Polda Sumatera Utara dengan dalih bahwa Sertifikat tanah tersebut masih ada pada pihak lain.

“Dari awal kami sudah meyakini bahwa kedua klien kami tidak melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa, karena klien kami menerima panjar dari pelapor Suhendra senilai Rp1 Miliar tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 15 Agustus 2017 di Kantor Dian Hendrina Sitompul, SH. Bagaimana mungkin seseorang melakukan penipuan dengan mendaftarkannya kepada notaris dalam suatu perjanjian resmi,”cetusnya.

Menurut dia dalam jual beli yang tidak lunas, sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya, kedua kliennya berhak menjual tanah tersebut kepada siapa saja.

“Apalagi ternyata Suhendra tidak pernah melunasi harga tanah tersebut kepada klien kami, sehingga tuduhan bahwa klien kami melakukan tindak pidana tidak terbukti, perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata” katanya.

Karena dituangkan dalam akta perjanjian di Kantor Notaris, lagi pula kliennya tidak pernah menggunakan identitas palsu dalam menerima panjar tersebut. Kami berharap semua pihak dapat menghormati putusan hakim tersebut, dan negara sudah seharusnya memulihkan nama baik kedua klien kami, karena putusan hakim memerintahkan demikian.

Disinggung apakah akan ada upaya hukum balik kepada pelapor mengingat kliennya dirugikan atas kasus yang menimpa mereka, Ranto mengaku belum mengambil upaya tersebut. Begitupun Ranto mengaku hal tersebut masih terbuka dilakukan. Termasuk juga jika ada itikad baik dari pelapor untuk menyelesaikan prihal jual beli lahan yang berujung ke meja hijau.

“Bisa saja kami melaporkan balik karena memang klien kami tentu dirugikan atas perkara ini. Yang pasti kita cukup siap menghadapi upaya kasasi yang akan ditempuh Jaksa atas putusan bebas klien kami. Dan kami yakin Hakim kasasi juga akan memutuskan hal sama. Kalau soal kemungkinan adanya niat baik pelapor untuk menyelesaikan jual beli ya tentu kami Wellcome saja,” tuturnya.

Lebih lanjut Ranto menguraikan secara singkat putusan majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu akan tetapi bukan perbuatan Tindak Pidana. Melepaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari segala tuntutan hukum. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari Dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum. Memulihkan hak-hak Terdakwa dan Martabatnya dan memerintahkan barang bukti yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.(LMC/rel)