Komitmen Sumut 2020 Bebas TB

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Peluncuran Rencana Aksi Daerah Penanganan TB, sekaligus dalam rangka Peringatan Hari TB Sedunia 2019, Sabtu (13/4) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 13/4 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berkomitmen 2020 provinsi ini bebas dari penyakit Tuberkulosis (TB). Untuk itu dia berharap tuberkulosis ditangani dengan serius, sehingga tak ada lagi warga yang terkena penyakit menular ini.

“Untuk penderita TB juga diharap disiplin minum obat. Kalau perintah dokter minum obatnya selama enam bulan, jangan dilepas. Karena kalau itu dilepas dia akan mulai lagi dari nol, bahkan jadi dua tahun,” kata Edy Rahmayadi didampingi istri (Ketua TP PKK Provinsi Sumut) Nawal Lubis
pada acara Peluncuran Rencana Aksi Daerah Penanganan TB, sekaligus dalam rangka Peringatan Hari TB Sedunia 2019, Sabtu (13/4) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.

Edy minta pihak medis serius dalam menangangi pasien TB. InsyaAllah tahun 2020 masalah TB tuntas,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Kebersihan merupakan hal yang mutlak. “Karena di tempat yang kotor itu merupakan sarangnya bakteri-bakteri TB,” ujar Edy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Agustama mengatakan bahwa TB masih merupakan masalah di Indonesia, termasuk Sumut. “Bahkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kasus nomor tiga tertinggi di dunia, sedangkan Sumut nomor empat nasional,” katanya.

Disebutkannya, kasus TB di Sumut tahun 2018 sebesar 71.296 kasus, yang sudah ditemukan tahun 2018 sebesar 34.600 orang atau sebesar 48,96 persen. Sedangkan untuk angka keberhasilan pengobatan (SR) 91,1 persen.

Beban biaya yang ditanggung negara dan dampak sosial yang terkena penyakit ini juga tidak kecil. Untuk itu perlu perhatian khusus, serta butuh keterlibatan berbagai pihak dalam upaya penanggulangannya, terutama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

“TB merupakan program nasional, oleh karenanya perlu kesiapan dari setiap daerah khususnya kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, sehingga pelaksnaannya bisa berjalan dengan baik,” kata Agustama.(LMC-02)