Home / Headline / KPK Serius Benahi Sumut Bersih dari Korupsi

KPK Serius Benahi Sumut Bersih dari Korupsi

image_pdfimage_print

KPK pada acara monitoring pencegahan korupsi terinstegrasi di Balai Kota Medan, Rabu (5/4).(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 5/4 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan serius ingin membenahi Provinsi Sumatera Utara agar bebas dan bersih dari tindakan korupsi.

“KPK menaruh perhatian khusus ke Sumut. Apalagi sudah dua kali berturut-turut gubernurnya tersangkut kasus pidana korupsi,” kata Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI untuk wilayah Sumut, Adlinsyah (Coki) Nasution di Medan, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu kepada pers di sela acara monitoring pencegahan korupsi terinstegrasi di Balai Kota Medan.

Adlinsyah mengatakan bahwa Sumut sebagai salah satu provinsi utama Indonesia dan Medan sebagai kota besar ketiga yang memiliki penduduk terbesar ketiga di luar Pulau Jawa, sudah selayaknya berbenah dan berubah.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, ia menjelaskan sejak awal tahun 2016, Satgas 3 unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menyodorkan komitmen rencana aksi kepada 15 pimpinan baru kabupaten/kota yang baru saja menyelesaikan pilkada.

KPK berharap para pimpinan baru tersebut siap memulai pemerintahan dengan langkah yang bersih dan mengakhiri kepemimpinannya dengan baik tanpa tersangkut kasus.

Dijelaskan Adlinsyah, sepanjang tahun 2016 tim Korsupgah KPK juga melakukan pemetaan dan membuat rencana aksi untuk masing-masing daerah dengan target yang terukur dan dievaluasi berkala.
Untuk itu, kata dia KPK berharap dukungan dari masyarakat, khususnya insan pers serta pemerhati kebijakan di Sumut dalam upaya reformasi sistemik tersebut.

Selain itu Adlinsyah juga memaparkan upaya KPK untuk mencegah korupsi salah satunya di area perijinan dimulai dari mewajibkan setiap daerah untuk menyatukan kewenangan perijinan di satu pintu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta partisipasi publik.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey