Home / Medan / Legislator: Bangunan Tanpa Izin Marak di Medan

Legislator: Bangunan Tanpa Izin Marak di Medan

image_pdfimage_print

Nezar Djoeli. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 5/9 (LintasMedan) – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Nezar Djoeli memperkirakan bangunan yang menyalahi atau tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) cukup banyak ditemukan di Kota Medan.

“Pemerintah Kota Medan hendaknya tidak membiarkan hadirnya bangunan tanpa mengantongi IMB,” kata legislator asal daerah pemilihan Kota Medan itu kepada pers, di Medan, Rabu.

Ia mengungkapkan, bangunan yang didirikan tanpa IMB diantaranya ditemukan di kawasan ruang terbuka hijau kota (RTHK) atau biasa disebut jalur hijau di Jalan Salak Medan.

Di bekas lokasi kios-kios pedagang suku cadang bekas kendaraan bermotor tersebut kini berdiri puluhan unit bangunan bertingkat atau rumah toko (ruko) tanpa izin.

Selain di Jalan Salak, Nezar  memastikan puluhan unit ruko yang dibangun di kawasan Jalan Stasiun Belawan juga dibangun oleh oknum-oknum pengusaha tanpa IMB.

Puluhan ruko itu, menurutnya, dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang sebelumnya merupakan kawasan hunian warga.

Sebelum dialihkan ke pihak perusahaan pengembang, kata Nezar, rumah warga yang di lokasi tersebut dibongkar dengan dalih untuk area parkir PT Pelindo I (Persero).

Namun, di lahan itu telah berdiri puluhan unit ruko yang dipastikan didirikan tanpa IMB.

Saat ini, menurut Nezar, wajah Kota Medan terkesan semrawut karena jumlah bangunan yang diduga tidak memiliki IMB diperkirakan terus bertambah.

Akibatnya, lanjut politisi Partai NasDem itu, penataan ibu kota Provinsi Sumut itu semakin sulit terkendali karena pemilik bangunan seenaknya membangun tanpa memperhatikan aturan tata ruang wilayah.

“Seharusnya, Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang bertindak tegas terhadap bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki IMB, termasuk bangunan permanen yang didirikan di jalur hijau,” ucapnya.

Ia menilai, pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) dan Satpol PP Kota Medan terkesan melakukan pembiaran terhadap puluhan bangunan ilegal yang sudah berdiri tersebut.

Padahal, lanjutnya, Kepala Dinas PKP2R Kota Medan Sampurno Pohan pernah menyatakan tidak akan mengeluarkan surat IMB terhadap setiap bangunan yang terbukti sengaja dibangun sebelum IMB-nya terbit.

Nezar menambahkan, pihaknya melalui pimpinan DPRD Sumut akan segera memanggil pejabat PT KAI Sumut dan dinas terkait untuk membahas pendirian bangunan tanpa IMB dan penyalahgunaan jalur terbuka hijau.

“Kami juga berharap pihak kepolisian dan kejaksaan setempat melakukan investigasi mengenai dugaan alih fungsi dan kepemilikan lahan milik PT KAI di Medan,” ujarnya. (LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey