Home / Peristiwa / Nelayan Sumut Desak Pemerintah Awasi Operasi Trawl

Nelayan Sumut Desak Pemerintah Awasi Operasi Trawl

image_pdfimage_print

Ratusan massa yang mengatasnamakan  Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menggelar unjuk rasa menolak operasi trawl, di halaman gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (27/8). (Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 27/8 (LintasMedan) – Ratusan massa Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) mendesak pemerintah daerah setempat agar meningkatkan pengawasan terhadap operasi trawl dan melaksanakan pendataan alat tangkap yang dilarang.

“Kami nelayan tradisional masih terus menyaksikan operasi trawl diperairan,” kata Sutrisno mewakili ANSU dalam orasinya di depan gedung DPRD Sumut, Senin.

Para nelayan menolak keras operasi trawl dan sejenisnya termasuk pukat cantrang.

“Kami mendukung kebijakan larangan alat tangkap yang merusak, termasuk alat tangkap cantrang di seluruh wilayah penangkapan ikan di Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara, namun kenapa masih terus beroperasi,” sebutnya.

Demonstran mendesak agar DPRD Sumut menepati janji serta menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Sumut.

Mereka juga mendorong rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait jalur – jalur penangkapan ikan berdasarkan Kepmen 71 tahun 2016 untuk segera disusun.

Diketahui, terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 /Permen KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah amanat konstitusi Republik Indonesia khususnya Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perikanan.

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Permen 71/Permen-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Penggunaan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan permen tersebut, seharusnya berkahir pada akhir Juni 2017, dengan keluarnya surat edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor B .664/DJPT/PI.220/VI/2017, kemudian dengan pertimbangan berbagai hal maka diperpanjang hingga 31 Desember 2017 melalui surat edaran Dirjen Tangkap KKP RI nomor B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang pendampingan peralihan alat tangkap ikan pukat tarik dan pukat hela dilwiayah pengelolaan perikanan RI.

Dengan demikian bahwa terhitung 1 Januari 2018 alat tangkap ikan (API) yang dilarang dalam Permen 71 tahun 2016 ridak diperbolehkan lagi beroperasi.

Perwakilan mengunjukrasa akhirnya diperkenankan masuk ke gedung DPRD Sumut untuk membahas persoalan Perman 71 tahun 2016.

Mereka diterima Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Aripay Tambunan.

Hadir juga dalam pertemuan itu Kepala Dinas Perikanan dan keluatan provinsi Sumatera Utara, Mulyadi. (LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey