Home / Hukum / Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut

Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut

image_pdfimage_print

Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 14/10 (LintasMedan) – Perusahaan pemenang tender Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas, yakni PT Zafira Tetap Jaya berencana melayangkan somasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut, Ir Binsar Situmorang.

Sebelumnya perusahaan tersebut dinyatakan menang lelang tender terbuka senilai Rp 2,8 miliar, namun menurut pihak perusahaan tiba-tiba Kadis DLH Sumut, Binsar Situmorang membatalkan proyek itu dengan alasan rasionalisasi anggaran.

“Somasi segera dilayangkan langsung ke Kepala Dinasnya. Kami merasa dirugikan dalam pembatalan proyek itu,” kata Dirut PT Zafira Tetap Jaya, Edi Effendy saat mengadukan persoalan itu bersama sejumlah kontraktor, ke Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Ketua Komisi D, Ari Wibowo, kemarin.

Dia memaparkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Kemudian surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

“Termasuk juga ada Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut,” paparnya.

Menanggapi rencana pihak perusahaan yang berniat melayangkan somasi, dua anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli dan Ari Wibowo sangat menyesalkan sikap tidak profesional yang dilakukan Kadis DLH Sumut Binsar Situmorang.

Untuk itu dewan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja pejabat tersebut.

“Binsar Situmorang dinilai telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat,” kata Nezar politisi Fraksi Nasdem.

Ari Wibowo dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan upaya pembatalan yang dilakukan Binsar dan tidak mau menandatangani kontrak yang nyata-nyata sudah diumumkan LPSE karena sudah melalui mekanisme pelelangan yang benar.

Apalagi, informasi diperoleh, kata Ari Wibowo pihak Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif termasuk untuk ketersediaan lahan rencana pembangunan kantor UPT tersebut.

“Jika memang alasan persoalan lahan belum selesai maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak melakukan lelang kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait persoalan ini DPRD Sumut segera menjadwalkan pemanggilan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut beserta pihak PT Zafira Tetap Jaya. (LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey