Home / Headline / Pemko Medan Diminta Percepat Penerbitan IMB Pondok Mansyur

Pemko Medan Diminta Percepat Penerbitan IMB Pondok Mansyur

image_pdfimage_print

Kuasa hukum pemilik usaha kuliner Pondok Mansyur Parlindungan Nadeak (kiri) saat menjawab pertanyaan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Pengki Nurpanji (kedua kanan) pada sidang lapangan di halaman Pondok Mansyur Medan, Jumat (23/11). (Foto: LintasMedan/NC)

Medan, 23/11 (LintasMedan) – Pengusaha kuliner Pondok Mansyur meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait agar mempercepat proses penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi pusat jajanan serba ada tersebut.

“Kami berharap IMB Pondok Mansyur segera diterbitkan, karena seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk pengurusan IMB sudah kami serahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,” kata pemilik usaha kuliner Pondok Mansyur melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak kepada pers di Medan, Jumat.

Menurut dia, kelengkapan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan surat IMB Pondok Mansyur telah pula dibuktikan dengan keluarnya resi pengurusan surat IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Oleh karena itu, lanjut Parlindungan, tidak ada alasan bagi DPMPTSP maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan untuk menunda maupun memperlambat proses penerbitan IMB usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Dr. Mansyur tersebut.

Diakuinya, proses pengurusan IMB Pondok Mansyur sempat terkendala karena pemilik usaha kuliner itu terlambat melengkapi persyaratan teknis, antara lain gambar rencana bangunan, denah atau site plan dan perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan.

Parlindungan membenarkan bahwa pihaknya belum lama ini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan, terkait tindakan pembongkaran sebagian tembok bangunan Pondok Mansyur oleh sejumlah oknum petugas Satpol-PP setempat.

Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut adalah surat pemberitahuan yang ditandangani Kepala Satpol-PP Kota Medan M. Sofyan perihal pembongkaran bangunan Pondok Mansyur pada 13 Juli 2018.

Secara yuridis formal, menurut dia, tindakan pembongkaran sebagian bangunan Pondok Manyur tidak sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku karena pemilik usaha tersebut telah menyampaikan surat permohonan agar diberi waktu selama 12 hari untuk melengkapi segala persyaratan yang diminta dinas terkait dalam pengurusan SIM.

“Saat itu, kami meminta waktu satu bulan untuk melengkapi persyaratan teknis dokumen pengurusan IMB, tetapi hanya diberi waktu 10 hari yang berarti jatuh pada tanggal 16 Juli 2018, dengan memperhitungkan hari Sabtu dan Minggu (bukan hari kerja),” ucapnya.

Namun, kata Parlindungan, sebelum 16 Juli 2018 atau tepatnya pada 13 Juli 2018 sejumlah petugas Satpol-PP telah melakukan pembongkaran terhadap sebagian sisi bangunan Pondok Mansyur.

Sementara, Kepala Satpol-PP Kota Medan M Sofyan melalui kuasa hukumnya Albert Yasokhi Lase menegaskan bahwa tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang belum memiliki surat IMB tersebut sudah sesuai SOP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

“Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sudah dilayangkan ke penggugat, namun tidak diindahkan. Akhirnya, Satpol PP mengambil tindakan dengan melakukan pembongkaran,” ujarnya usai menghadiri sidang lapangan sengketa tata usaha negara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN Medan, Pengki Nurpanji di area Pondok Mansyur, Jumat (23/11). (LMC-03)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey