Home / Hukum / PT TUN Tolak Banding Kasatpol PP Medan soal Pondok Mansyur

PT TUN Tolak Banding Kasatpol PP Medan soal Pondok Mansyur

image_pdfimage_print

Kuasa Hukum perusahaan food court Pondok Mansyur Parlindungan Nadeak (kanan) memberikan keterangan kepada pers terkait keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menolak permohonan Kepala Satpol-PP Kota Medan, baru-baru ini.  (Foto:LintasMedan/ist)

Medan,15/6 (LintasMedan) –  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan menolak permohonan banding Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Medan M Sofyan dalam perkara penertiban pembangunan gedung pusat jajanan serba da atau food court Pondok Mansyur.

Penolakan banding tersebut ditetapkan  Majelis Hakim PT TUN dalam amar putusan Nomor 73/B/2019/PT.TUN.-MDN tanggal 8 Mei 2019, sekaligus menguatkan putusan Majelis Hakim PTUN Medan Nomor: 130/G/2018/PTUN-MDN tgl 20 Desember 2018.

Hal itu disampaikan Parlindungan Nadeak SH MH selaku kuasa hukum  Kalam Liano, pemilik Food Court Pondok Mansyur yang terletak di Jalan Dr Mansyur Medan kepada wartawan, Sabtu sore (15/6/2019).

Menurut Nadeak, salinan putusan banding tersebut telah disampaikan Panitera PTUN Medan kepada pemilik food court Pondok Mansyur pada Selasa (11/6/2019) lalu.

Majelis Hakim PT TUN Medan dalam amar putusannya juga menguatkan putusan PTUN Medan, yakni menghukum pembanding yakni Kepala Satpol-PP Kota Medan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp250.000.

Atas putusan itu, lanjut Nadeak, pengadilan memberi tenggat waktu selama 14 hari  untuk para pihak bila hendak  mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Apresiasi Putusan Majelis

Menanggapi putusan banding tersebut, Nadeak mengapresiasi putusan PT TUN Medan yang telah menguatkan putusan di tingkat PTUN Medan.

“Dengan putusan tersebut, rasa keadilan atas kewenang-wenangan sudah mencerminkan rasa keadilan. Harapan kita, dalam hal bekerja kiranya selalu berpedoman terhadap asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak merugikan pihak manapun,” terang Nadeak.

Ia menambahkan,  pihaknya akan berkoordinasi dengan kliennya untuk mempersiapkan langkah lebih lanjut  bilamana Kepala Satpol-PP Kota Medan mengajukan kasasi ke MA.

“Bilamana Kepala Satpol PP Kota Medan mengajukan kasasi, kita akan siapkan kontra memori kasasi,” kata Nadeak.

Sementara itu, kuasa hukum Kepala Satpol PP Kota Medan Daldiri, menyatakan bahwa kliennya berencana mengajukan kasasi ke MA terkait putusan banding PT TUN Medan tersebut.

“Kita menghormati putusan tersebut, untuk itu akan berkoordinasi dalam menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya sesuai aturan hukum termasuk kasasi atas putusan dimaksud ke MA,” ucapnya melalui WhatsApp.

Nadeak memaparkan bahwa pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Medan terkait surat penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gugatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim PTUN Medan pada Kamis (20/12/2018) lalu.

Majelis Hakim PTUN Medan menilai Kepala Satpol PP Kota Medan selaku tergugat tidak cermat dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan terkait surat penertiban IMB Pondok Mansyur yang terletak di Jalan dr Mansyur Medan.

“Mengadili, menolak eksepsi tergugat dalam objek sengketa. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan, semua surat perintah yang dilayangkan tergugat terkait izin IMB Food Court Pondok Mansyur dibatalkan. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2,1 juta,” demikian salah satu isi putusan Majelis Hakim PTUN Medan yang diketuai, Pengki Nurpanji.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PTUN Medan menyatakan surat peringatan I, II dan III yang dikeluarkan Satpol-PP Kota Medan dinilai tidak cermat dilaksanakan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dalam pembacaan putusan perkara nomor 130/G/2018/PTUN. MDN itu, pihak penggugat dalam hal ini pemilik food court Pondok Mansyur diwakili kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak. Sementara pihak Satpol PP Kota Medan tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Gugatan yang dilayangkan penggugat terkait surat No 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018 yang dilayangkan Satpol PP Kota Medan ke food court Pondok Mansyur di Jalan dr Mansyur Medan.

Penggugat tidak terima atas ketidakadilan yang diterimanya. Satpol PP Medan, telah melakukan pembongkaran disertai perusakan barang-barang di lokasi food court Pondok Mansyur padahal pihaknya telah membuat permohonan kepada Kepala Satpol PP Medan agar memberi perpanjangan waktu pengurusan IMB.

Namun waktu perpanjangan yang diberikan selama sepuluh hari kerja kepada pihak food court Pondok Mansyur tidak sesuai dengan kenyataan, karena belum sepuluh hari bangunan itu sudah dibongkar paksa.

Padahal pihak manajemen Pondok Mansyur telah melengkapi persyaratan administrasi untuk penertiban IMB.

Nadeak juga menilai sikap atau kebijakan yang diberikan  Satpol PP Medan kepada dunia usaha tebang pilih. Hal itu terlihat dari banyaknya bangunan yang jelas-jelas melanggar aturan yang berada di kawasan Jalan Dr Mansyur atau satu lokasi dengan Food Court Pondok Mansyur, tetapi tidak ditindak.

“Tindakan itu, hanya diberikan kepada klien saya. Itupun caranya, sangat arogan dengan merusak sejumlah asset milik Pondok Mansyur,” ucap Nadeak. (LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey