Home / Politics / Pengangkatan Pejabat Biro Humas Sumut Dinilai Tidak Wajar

Pengangkatan Pejabat Biro Humas Sumut Dinilai Tidak Wajar

image_pdfimage_print

Muchrid Nasution. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 4/9 (LintasMedan) – Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai keputusan pengangkatan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut tidak wajar sehingga berpotensi menurunkan semangat kerja di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

“Pergeseran pejabat di organisasi perangkat daerah merupakan hal biasa, tetapi harus sesuai dengan daftar urut kepangkatan dan mengacu kepada hasil uji kompetensi yang transparan serta bebas dari intervensi atau kepentingan oknum pejabat manapun,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution kepada pers di Medan, Selasa.

Muchrid menyatakan hal tersebut menjawab pertanyaan pers seputar pengangkatan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, terutama di Biro Humas di masa kepemimpinan Ilyas Sitorus.

Disebutkannya, salah satu keputusan pengisian jabatan di Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut yang disinyalir rancu dan perlu dievaluasi adalah pengangkatan ASN dengan pangkat/golongan III-D atas nama Harvina Zuhra yang diangkat menjadi Kabag Pelayanan Media dan Informasi.

Sementara, Ilona Anggeriani S.STP, MAP dengan pangkat/golongan IV-A justru menduduki posisi sebagai Kasubag Pelayanan Media di OPD yang sama.

“Berdasarkan data yang saya peroleh, banyak ASN golongan III di Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut yang berstatus sebagai staf biasa,” paparnya.

Keputusan penempatan ASN yang terkesan tidak proporsional ini, kata Muchrid, dipastikan membuat suasana kerja antarsesama ASN di OPD itu tidak kondusif.

Seharusnya, menurut dia, pergeseran pejabat harus mengacu kepada kredibilitas seseorang dan penyegaran tugasnya, sehingga pejabat yang baru jangan hanya melakukan pekerjaan rutinitas.

Ia memastikan pola kerja OPD yang menerapkan rutinitas hanya akan menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan dampak positif atau manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan masyarakat Sumut.

“Hal yang pasti pejabat tersebut harus mau bekerja keras dan mampu melaksanakan setiap tugas yang dibebankan, dan tidak korupsi uang negara,” ucap legislator yang akrab disapa “Coki”  itu.

Karena itu, ia mendesak Gubernur Sumut terpilih segera mengevaluasi keputusan pengangkatan sejumlah pejabat yang diperkirakan melalui jenjang yang tidak wajar tersebut.

Ia juga mendukung visi misi “Sumut Bermartabat” yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Sumut terpilih Edy Rahmayadi bersama wakilnya Musa Rajekshah untuk lebih selektif mengangkat setiap pejabat di masingg-masing OPD, termasuk di Biro Humas.

“Kami mendukung penggantian pejabat jika terbukti tidak kompeten dan inovatif,” ujarnya.

Hal itu bertujuan untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien serta sebagai langkah penyegaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut, Kaiman Turnip saat dikonfirmasi seputar hal itu, membenarkan bahwa ada beberapa pejabat di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut dengan pangkat/golongan yang lebih rendah membawahi sejumlah ASN yang pangkat/golongannya lebih tinggi setelah diangkat menduduki jabatan eselon III.

“Keputusan tersebut mengacu kepada “merit system” dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” tambahnya. (LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey