Home / Politik / Perlambat Anggaran Pilkada Bisa Dipidana

Perlambat Anggaran Pilkada Bisa Dipidana

image_pdfimage_print

anMedan 26/5 (LintasMedan) – Kepala daerah yang belum juga memberikan kepastian mengenai pencairan anggaran Pilkada serentak bisa diancam pidana dan perdata. Sebab banyak pihak termasuk masyarakat dan partai politik (parpol) yang bakal dirugikan jika Pilkada harus diundur karena anggaran.

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan mengatakan tidak ada alasan bagi siapa saja termasuk kepala daerah memperlambat pencairan anggaran untuk kepentingan pilkada serentak selama dana sudah tersedia dan telah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Jika di Sumut masih ada yang seperti itu, menurutnya hal itu adalah upaya menghalang-halangi suksesnya penyelenggaraan pilkada dan bisa digugat secara pidana dan perdata.

“Jelas banyak yang dirugikan akibat terlambatnya pencairan anggaran, pilkada akhirnya tertunda,” kata politisi PDIP itu kepada wartawan, Selasa.

Jika tertunda pada 2015 berarti kabupaten/kota harus menunggu hingga 2017 untuk mengikuti pilkada serentak gelombang kedua. Dengan demikian daerah akan sangat lama dipimpin oleh penjabat sementara dan tentu dapat menghambat pembangunan daerah serta merugikan masyarakat.

Selain itu, sebutnya parpol yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pilkada dengan membuka penjaringan, juga akan dirugikan.

Sutrisno meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera melaporkan ke DPRD Sumut jika masih ada pemerintah daerah yang terkesan menghalang-halangi pencairan anggaran. Agar DPRD Sumut bisa memberikan tekanan baik melalui gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun langsung merekomendasikannya ke Mendagri.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey