Home / Politik / Politisi Hanura Tolak Paripurna Ulang P-APBD 2019

Politisi Hanura Tolak Paripurna Ulang P-APBD 2019

image_pdfimage_print

Fanatona WaruwuMedan, 6/9 (LintasMedan) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fanotona Waruwu menyatakan menolak  paripurna ulang pengesahan P-APBD tahun anggaran 2019.

Menurut dia paripurna ulang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.

Dia memastikan tidak akan menghadiri paripurna yang dijadwalkan Senin (9/9) itu.

“Tolak paripurna ulang  P-APBD Sumut 2019, karena kita yakin melanggar hukum serta terkesan hanya dimanfaatkan untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan  oknum oknum tertentu saja,” tegasnya  di Medan, Jumat.

Ketua DPRD Sumut H Wagirin, kata anggota DPRD Sumut Dapil Kepulauan Nias ini pada 27 Agustus 2019, telah memimpin dan memutuskan pada rapat paripurna bahwa P-APBD Sumut diserahkan ke Mendagri.

“Kita apresiasi sikap tegas ketua dewan menyatakan hal itu karena memang  sudah dua kali paripurna diskor karena tidak korum,”katanya.

Fanotona menjelaskan, sikap ketua dewan menyerahkan P-APBD 2018 itu telah sesuai dan mematuhi PP No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yakni,  sesuai Pasal 97 Ayat (5) apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota.

Untuk itu dia mengingatkan kepada sejumlah pihak di internal maupun eksternal DPRD Sumut agar jangan ada upaya menggiring apalagi memaksa kalangan wakil rakyat untuk menghadiri paripurna ulang tersebut.

“Tolong jangan libatkan kami (dewan) untuk hadir dan menyetujui apa yang kami anggap tidak benar. Sudahlah kita serahkan saja hasil pembahasan P-APBD 2019 itu putusannya ke Mendagri,” tegas dia.

“Begitu juga kepada oknum di dewan yang ngotot dan ingin memaksakan  membuka kembali paripurna ulang tersebut, sebaiknya agar menghentikan keinginannya tersebut. Sebab kita tidak ingin kalangan anggota DPRD Sumut menjadi korban dikemudian harinya,”imbuhnya.

Selanjutnya, Fanotona berharap semua pihak dapat belajar dari situasi ini, sehingga di masa yang akan datang tidak muncul lagi masalah yang sama.

Dia menilai pemaksaan oleh oknum oknum tertentu di DPRD Sumut patut diduga dan dilatarbelakangin oleh kepentingan kepentingan tetentu . Contohnya, jelas dia,
beredar isu ada kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan -kegiatan yang sudah disahkan pada APBD murni yang belum pernah dikonsultasikan ataupun diberitahukan kepada DPRD Prov Sumatera Utara.

“Saya menyadari memang pengambilan keputusan P-APBD sebuah bagian dari strategi politik yang bisa kita kategorikan sebagai permainan politik, tetapi saya juga menyadari permainan politik harus dilandasi pada sebuah etika yamg disepakati bersama,” tegasnya.

Etika yang dimaksud adalah tata tertib DPRD Sumut yang sudah disepakati pada awal periode jabatan 2014-2019.

Komitmen pada tata tertib itu, kata dia juga merupakan acuan dalam pengambilan keputusan.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey