Home / Headline / Proyek Call Centre PDAM Tirtanadi Diduga “Akal-Akalan”

Proyek Call Centre PDAM Tirtanadi Diduga “Akal-Akalan”

image_pdfimage_print
Proyek pengadaan call centre di PDAM Tirtanadi yang diduga menyalahi prosedur.(Foto:LintasMedan/ist)

Proyek pengadaan call centre di PDAM Tirtanadi yang diduga menyalahi prosedur.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 23/9 (LintasMedan) – Kegiatan pengadaan barang dan jasa di PDAM Tirtanadi hingga kini terkesan masih rentan dipengaruhi praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satunya adalah proyek pelayanan pengaduan pelanggan (call centre) yang menelan anggaran uang rakyat hingga ratusan juta.

Proyek itu selain berjalan tanpa tender, juga disebut-sebut tanpa melalui surat perintah kerja (SPK). “Informasi yang diperoleh sejumlah peralatan call centre terlebih dahulu masuk sebelum ada SPK. Jika ini terjadi tentu sangat menyalahi dan bisa menjadi temuan hukum,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Muchrid (Choki) Nasution kepada LintasMedan, Rabu.

Politisi Partai Golkar ini mengaku mendapat informasi peralatan call centre sudah lebih dua bulan lalu masuk baru kemudian ditunjuk SPK, bahkan masuknya tidak melalui bagian penerimaan barang di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

“Jika ini terjadi, tentu kita yakin pengadaan call centre merupakan proyek ‘akal-akalan’. Kalau memang prosesnya boleh seperti itu tentu banyak perusahaan akan melakukan hal serupa,” kata Choki.

Komplek CBD

Selain proyek call center Choki juga menyatakan prihatin dengan sejumlah dugaan penyimpangan lainnya di PDAM Tirtanadi yang diperolehnya berdasarkan informasi masyarakat.

Untuk itu, kata dia Komisi C DPRD Sumut segera memanggil pihak Direksi PDAM Tirtanadi terkait berbagai persoalan tersebut, hal lainnya juga tentang pengadaan instalasi pipa di kawasan Komplek Central Business District (CBD) Polonia.

“Kita akan pertanyakan kemana pipa lama sebelum diganti dengan pipa yang baru,” beber Choki.

Dewan juga, sebut dia akan meminta penjelasan mengenai pengalokasian anggaran untuk pembuatan pipa di komplek pertokoan mewah tersebut.

“Komisi C akan mempertanyakan apakah dana pemasangan pipa menggunakan anggaran PDAM Tirtanadi atau ditanggung oleh pihak CBD,” sebut Choki.

Menurutnya DPRD Sumut sangat berkeinginan agar BUMD yang dipimpin Direktur Utama Sutedi  Raharjo itu kedepan bisa berjalan optimal dengan kinerja yang profesional hingga mampu memberi kontribusi besar terhadap masyarakat Sumut.(LMC-01)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey