Medan, 30/11 (LintasMedan) – Rombongan pejabat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan studi banding penanganan kebencanaan di Gunung Asama Volcano, Jepang, Kamis.
Siaran pers Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut yang diterima lintasmedan.com, di Medan, menyebutkan, anggota rombongan itu, antara lain Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dan Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring.
Studi kebencanaan berlangsung di kantor Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), Biro Pembangunan Daerah Kanto, Tone River Water System Sabo Office yang berlokasi di bawah kaki Gunung Asama Volcano yang berjarak sekitar 145 km dari Kota Tokyo.
Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat belajar karena memiliki pengalaman dalam penanganan kebencanaan. Hingga kini, penanggulangan bencana oleh pemerintah Jepang cukup baik.
Selama berada di pusat kajian kegempaan itu, para pejabat Sumut mendapat penjelasan tentang gunung berapi dari sejumlah pejabat Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang.
Sebagaimana diketahui, di Jepang terdapat lima gunung berapi aktif dan berbahaya, yakni Gunung Fuji, Sakurajima, Asama, Shinmoedake dan Gunung Aso.
Gunung Asama aktif sejak 3 April 1783 dengan ledakan cukup besar terjadi pada 8 Juli 1783 yang menewaskan 35 ribu jiwa.
Letusan terakhir terjadi pada 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu menyelimuti Kota Tokyo.
Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi menjelaskan, Sumut terdapat gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini, yakni Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
“Tidak hanya bencana letusan gunung berapi, Sumut memiliki risiko tinggi untuk terpapar dan terkena bencana alam lainnya seperti banjir, longsor dan gempa,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu melakukan studi kebencanaan di Jepang, termasuk bagaimana menangani menanggulangi bencana, meminimalisir jatuhnya korban jiwa dari bencana tersebut hingga penerapan teknologi canggih.
“Jepang dikenal dengan daerah rawan bencana gempa dan letusan gunung berapi. Namun, teknologi penanganannya cukup canggih. Kesiapsiagaan mereka baik. Mudah-mudahan banyak manfaat dari Jepang ini nantinya bisa dipelajari dan diterapkan di Sumut,” ucap Erry.
Ia menambahkan, pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana.
Sebab, menurut dia, bencana berskala besar dapat menghancurkan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun.
“Hanya dalam sekejap karena bencana, masyarakat yang telah bersusah payah bekerja untuk keluar dari kemiskinan dapat kembali terperosok ke dalam kemiskinan,” tuturnya.
Dikatakannya, Pemprov Sumut mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana, diantaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko kedalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami bersama Bupati dan Walikota saling ingat-mengingatkan bahwa urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana,” tuturnya. (LMC-02)