Tommy Soeharto Unggulkan Kemandirian Pangan dan Energi untuk Rakyat

Tommy Suharto (Foto:LintasMedan/ist)

Jakarta, 14/3 (LintasMedan) – Setiap warga negara seyogyanya membantu pemerintah mencari solusi  dan mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan energi yang kian hari semakin parah.

Bagi Partai Berkarya, menggerakkan peran-serta masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi keluarga melalui biogas merupakan solusi sederhana namun efektif.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, atau akrab dipanggil Tommy Soeharto, sebagai sambutan penerimaan kepada putra-putri transmigran yang mengunjungi Saung Berkarya di Hambalang, Bogor, dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-IV Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) yang digelar 12-14 Maret.

Saung Berkarya adalah bengkel kerja (workshop) yang dibangun dan diampu Tommy sebagai wujud kepedulian Partai Berkarya terhadap persoalan pemenuhan pangan dan energi masyarakat. Saung itu terbuka untuk memberikan keahlian dan kecakapan dalam pertanian, peternakan dan biogas untuk masyarakat yang berminat dan membutuhkan.

“Apalagi saat ini pemerintah pun sudah cukup kewalahan dengan subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 24 triliun, subsidi minyak tanah yang besarnya Rp 18 triliun, serta subsidi pupuk yang mencapai Rp 12 triliun,” kata Tommy, sebagaimana diungkapkan penanggung jawab Saung Berkarya, Dr Sri Wahyuni.

“Jadi, kita sebagai warga masyarakat bisa membantu pemerintah secara sederhana namun efektif.”

Sri Wahyuni menjelaskan program Kemandirian Pangan dan Energi tersebut berintikan pertanian terpadu. Secara sederhana, dalam skala kecil masyarakat akan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi mereka sendiri. “Jadi, kita berpikir sebaiknya setiap desa itu memiliki dan menonjolkan kekhasan mereka sendiri.

Ada desa yang kuat dalam peternakan ayam, dalam budi daya cabai, budi daya tomat, semua harus didorong. Desa cabai, misalnya, harus mampu memproduksi sampai semacam bon cabe, desa yang kuat tomat harus bisa memproduksi saus tomat sendiri,” kata Sri.

Berkombinasi dengan peternakan, kotoran ternaknya itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas sebagai upaya memenuhi energi.

 “Di desa-desa transmigrasi yang terpencil, dimana minyak tanah dan LPG susah, kemampuan membuat dan memanfaatkan biogas akan sangat membantu,” kata Sri menambahkan.

Kunjungan ke desa-desa transmigran (Foto:LintasMedan/ist)

Saat ini, kata Sri yang juga anggota Dewan Pakar Partai Berkarya itu, pihaknya sudah memiliki proyek percontohan di Sentani, Papua. “Kami akan segera mencobakannya di Nagere, di Merauke, di Kerom, lalu Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua,” kata Sri. Kawasan Indonesia Timur, NTT, Kalimantan Barat, menjadi ajang uji coba partai dalam pengembangan biogas, selain di beberapa wilayah di Jawa.

Perkembangan positif lainnya, Berkarya tengah pula mencoba pembuatan biogas dari rumah tangga, yakni limbah keluarga. Hal itu tengah dicoba di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Banten.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan membangun sarana pembuatan biogas dari limbah keluarga ini di Pesantren Nurul Iman, Parung, Kabupaten Bogor,” kata Sri.

PATRI adalah sarana berhimpunnya aspirasi dan peran serta putra-putri para transmigran. Organisasi itu mulai terbentuk pada 2004 sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

“Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian,” kata mantan Ketua Umum PATRI, Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keluarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan.

“Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor,” kata dia. (LMC-01)




Kepala Desa di Sumut Dapat Motor Operasional

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi foto bersama para kepala desa,  seusai menyarahkan secara simbolis bantuan 1.200 unit sepeda motor dinas, di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Minggu (24/12). (Foto: LintasMedan/ist)

Kota Pinang, 24/12 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menyerahkan bantuan hibah sebanyak 1.200 unit kendaraan sepeda motor operasional kepada sejumlah kabupaten yang selanjutnya disalurkan kepada masing-masing kepala desa, Babinsa dan Babinkambtimas di wilayah setempat.

“Saya berharap dengan adanya kendaraan, para kepala desa akan lebih semangat untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing,” kata Erry Nuradi saat menyerahkan secara simbolis bantuan sepeda motor tersebut, di sela acara penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumut tahun 2017, di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), Minggu.

Ia mengatakan, bantuan motor dinas itu dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kualitas Pemerintah Desa sehingga pelayanan pada masyarakat semakin meningkat.

Pemerintahan desa, lanjut Gubernur, merupakan basis terdepan dalam pembangunan, dimana infrastruktur pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya bermuara di pedesaan, dan suksesnya pembangunan di desa berarti suksesnya pembangunan secara keseluruhan.

“Sangat mustahil suatu desa dapat maju dan berkembang tanpa dikelola dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, mutlak diperlukan peningkatan kapasitas bagi para aparatur desa maupun aparatur sipil negara (ASN) itu sendiri.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, kata Erry, akan terus berupaya melakulan peningkatan kapasitas terhadap ASN dan juga aparatur desa dengan sejumlah kegiatan seperti melakukan sosialisasi Undang-Undang teng Desa, serta pemahaman pembuatan laporan anggaran melalui bintek maupun workshop.

“Saya yakin kepala desa, apalagi ada wadah APDESI akan terus meningkatkan kapasitas untuk memahami aturan. Saya juga berharap Kepala Desa mulai memanfaatkan teknologi informasi seperti membuat profil desa, sehingga informasi mengenai suatu desa dengan mudah diakses,” ujar Gubernur.

Dengan inovasi teknologi, dia menyatakan optimistis desa-desa di Sumut akan dapat mengelola sumber daya yang ada di desanya, sehingga warga bisa merasa aman, nyaman, sejahtera dan berkelanjutan.

Dikatakan Erry, sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran tentunya memulai pembangunan dari desa untuk mewujudkan Indonesia Hebat dan Sumatera Utara semakin Paten.

Dalam kesempatan itu, Erry menyampaikan rasa syukurnya karena bisa bersilaturahmi bersama aparatur desa dari Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapteng, Madina dan juga pengurus Tim Penggerak PKK setempat.

Acara penutupan Rakerda APDESI Sumut 2017 turut dihadiri, antara lain Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut Aspan Sopian Batubara, Ketua APDESI Sumut Zainul Akhyar, Sekdakab Labusel Zulkifli, dan sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov Sumut serta sejumlah kepala desa. (LMC-03)




Pemerintah Serius Jalankan Program 1000 Lapangan Olahraga Untuk Desa

Bimbingan Teknis (Bimtek) Sarana Pra Sarana Olahraga dan Pemuda yang digelar Disporasu di Medan, Jumat (20/5).(Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 20/5 (LintasMedan) – Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong provinsi maupun kabupaten kota secara mandiri mengajukan anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana olahraga dan pemuda di daerahnya masing-masing. Karena pemerintah pusat melalui Kemenpora punya program yang bisa direalisasikan, asal pengajuannya sesuai persyaratan.

“Salah satunya kita menangani program 1.000 lapangan untuk desa. Satu desa satu lapangan olahraga. Namun ada mekanisme yang mesti dilakukan dengan mengajukan proposal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” ungkap Asisten Deputi Standardisasi dan infrastruktur Olahraga Kemenpora, Dr Syamsudin saat menjadi pembicara pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Sarana Pra Sarana Olahraga & Pemuda yang digelar Disporasu di Medan, kemarin.

Lapangan yang dibangun nilainya mencapai Rp200 juta. Untuk itu, panitia yang dibentuk perangkat desa harus menyiapkan proposal yang dilengkapi dengan RAB serta status lahan. “Lahan harus sudah clear dulu dan merupakan lahan desa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” tegasnya.

Sama seperti program tersebut, pola bantuan dari Kemenpora untuk pembangunan sarana, hanya untuk bangunan, tidak lagi menyangkut urusan pembebasan dan pematangan lahan.

Di sektor kepemudaan, Asdep Standardisasi dan infrastruktur Pemuda Heru Bramoro ST MM menyebutkan, pihaknya kini fokus untuk membangun sentra pemuda dan pondok pemuda di daerah. Tujuannya agar pemuda punya wadah dalam proses pemberdayaan, pengembangan dan penyadaran. Sehingga tTiga pilar yang termaktub dalam undang-undang kepemudaan nomor 40 tahun 2009 bisa terlaksana dengan baik.

Sumut sendiri melalui Kadispora H Baharuddin Siagian SH MSi dan Kabid Sarana Pra Sarana Drs Sujamrat Amro MM, sudah meminta kepada Kemenpora agar diberi bantuan untuk membangun pondok pemuda di kawasan Sibolangit.

Menurut Sujamrat, Pondok maupun sentra pemuda sangat penting karena selama ini Disporasu selalu aktif menggelar pelatihan kewirausahaan, namun tidak memiliki tempat khusus untuk pelatihan tersebut.

Bimtek tersebut juga menghadirkan pembicara dari Krimsus Polda Sumut yang dihadiri Subbid Ruang Tertentu AKBP Didik Miroharjo SH M.HUM. Ia mengajak seluruh peserta Bimtek yang terdiri dari 66 peserta dari 33 kabupaten kota untuk tidak takut membangun sarana pra sarana. Hanya saja, mekanisme pembangunan dan mekanisme kerja harus dijalankan dengan benar. “Mekanisme jasa konstruksi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. (LMC-02)




Kelaparan Ancam Penduduk 39 Desa di NTT

Bantuan air bersih bagi warga desa di Nagekeo, NTT dari Plan International. (Foto: LintasMedan/BBC)

Bantuan air bersih bagi warga desa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur  dari Plan International. (Foto: LintasMedan/BBC)

Nagekeo, 4/4 (LintasMedan) – Kekeringan melanda 39 desa di Kabupaten Nagekeo dan Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akibat fenomena El Nino.
Bahkan beberapa desa di Nagekeo mulai terancam kelaparan, karena warga makin sulit memperoleh air bersih untuk memasak.

Kekeringan melanda Kabupaten Nagekeo sejak Maret 2016, namun, pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih ke lokasi desa yang mengalami kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, Bernabas Lambar mengaku belum bisa memberikan bantuan, karena keterbatasan sarana dan anggaran.

“Kondisi kekeringan sudah semakin parah, tapi BPBD belum bisa bergerak memberikan bantuan air bersih, karena kami tidak memiliki truk tanki untuk menyalurkan bantuan air bersih. Anggaran kami juga sangat terbatas. Tapi BPBD terus berkordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera memberikan bantuan pada warga.”ucap Bernabas, sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia, Senin.

“Jumlah pasokan itu memang belum ideal, air minum yang didistribusikan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum, bukan untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Kesehatan anak-anak menjadi prioritas kami. Dalam pendistribusian air ini, kami berkoordinasi dengan pemerintah di level desa, dan juga relawan desa, agar mendahulukan kepentingan anak,” kata Wahyu Kuncoro, Program Advisor Pengelolaan Risiko Bencana Plan International Indonesia.

Setiap desa yang menerima bantuan air bersih, terlebih dulu diberikan dua tangki air berkapasitas 2.200 liter, yang dilekatkkan di kantor desa atau di tengah pemukiman penduduk, dan diharapkan menjangkau 26 ribu jiwa lebih di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari jumlah itu, sekitar 15 ribu adalah anak-anak.
Belum darurat pangan

Nasrus Syukroni, anggota tim tanggap darurat Plan International yang berada di desa Rende Wawo, Kabupaten Nagekeo, menyatakan ancaman kelaparan akan semakin meningkat, jika musim penghujan, tidak juga datang hingga akhir April 2016.

“Situasi di sejumlah desa yang kekeringan akan semakin sulit, akan terjadi rawan pangan jika musim kemarau tidak segera berakhir, dan air bersih makin langka, karena banyak warga yang mengalami gagal panen,” katanya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) NTT, Hadji Husein menyatakan belum menetapkan status darurat pangan di NTT, namun sudah menyiapkan cadangan pangan sebanyak 300 ton beras.

“Belum ditetapkan sebagai darurat pangan, tapi kami terus memantau keadaan dan berkordinasi dengan petugas di lokasi. Cadangan pangan juga sudah kami siapkan, jika kondisi warga semakin sulit memperoleh pangan” kata Husein.

Pertengahan tahun 2015 lalu, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat 1.918 anak mengalami gizi buruk, 11 diantaranya meninggal dunia. (LMC/BBC)