Pemprov Didesak Percepat Realisasi Penambahan Modal Bank Sumut

Pembicara terdiri dari Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut Edy Riswan (kiri), Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap (kedua kiri) dan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (kedua kanan) dipandu moderator Sarsin Siregar (kanan), memberikan paparan saat diskusi publik di Medan, Kamis (24/1). Diskusi tersebut mengusung tema Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 24/1 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera merealisasikan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sesuai yang diamanahkan dalam peraturan daerah (Perda).

“Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong percepatan penambahan modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, karena Perdanya telah disahkan oleh DPRD Sumut pada 20 Desember 2018” kata Ketua DPRD Provinsi Sumut, Wagirin Arman dalam acara diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli Bank Sumut, di Medan, Kamis.

Dalam diskusi publik bertema ‘Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara’ tersebut, Wagirin mengemukakan bahwa realisasi penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut efektif memperkuat daya saing perusahaan tersebut di industri perbankan dalam negeri.

Melalui realisasi penambahan penyertaan modal, kata dia, kepemilikan saham Pemprov Sumut di bank tersebut bisa segera meningkat hingga di atas 50 persen.

Pihaknya juga berharap Bank Sumut mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu berperan nyata mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita berharap dengan penambahan penyertaan modal tersebut Bank Sumut dapat semakin ekspansif dan meningkatkan usaha yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sumut,” kata Wagirin.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap berpendapat, keputusan mengenai besaran penambahan penyertaan modal Pemprov Sumut ke bank tersebut hendaknya direalisasikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut sekitar Maret 2019.

“Penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut hendaknya direalisasikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden pada April 2019,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali harus memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan lambanya realisasi penambahan modal ke Bank Sumut.

Strategis
Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin menilai peran PT Bank Sumut dalam sistem perekonomian daerah sangat penting dan strategis, terutama sebagai penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan serta turut berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema initial public offering atau IPO merupakan salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumut untuk bisa lebih maju.

“Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus. Keuntunganlainnya adalah bisa terbebasnya Bank Sumut dari kepentingan politik,” tuturnya.

Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut, Edy Riswan memaparkan, Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki misi mengelola pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

“Bank Sumut juga sangat memperhatikan soal penyertaan modal dan  dalam menjalankan bisnis keuangan selalu menjaga rasio keuangan yang menjadi indikator,” katanya.

Disebutkannya, komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut saat ini masih sekitar 41,87 persen atau menurun dibanding posisi pada akhir 2016 sebesar 48,94 persen.

Sepanjang tahun 2018, Bank Sumut berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp701 miliar lebih atau melampaui target yang sebesar Rp 700 miliar.

Dari jumlah tersebut, kata Edy Riswan, sebanyak Rp1 trilyun merupakan KUR ritel dan sisanya adalah KUR mikro.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja penyaluran KUR tahun 2019, kata dia, Bank Sumut tengah memaksimalkan penyaluran pada 135 unit kantor.

“Bank Sumut akan terus berbenah diri agar semakin maju sehingga bisa memberi manfaat besar juga pada masyarakat Sumut,” ucapnya.
(LMC-02)




KPK Didesak Dalami Sumber Dana Suap DPRD Sumut

Saharuddin. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 7/2 (LintasMedan) – Kalangan pegiat antikorupsi minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sumber dana yang diduga dikumpulkan oleh sejumlah oknum pejabat Pemprov Sumatera Utara (Sumut) untuk selanjutnya diperkirakan digunakan untuk menyuap sejumlah anggota DPRD Sumut terkait pengesahan APBD 2012-2015 dan membatalkan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

“Dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengesahan APBD Sumut 2010-2014, kami berharap KPK juga mendalami sumber dana suap tersebut,” kata Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu), Saharuddin di Medan, Rabu.

Menurut dia, selama ini yang diperiksa dan dijadikan tersangka adalah orang yang menerima dana, sementara sumber pendananya maupun oknum-oknum pejabat yang berperan sebagai operator pengumpul dana suap dan gratifikasi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini harus jelas sumber dananya dari mana. Itu tugas KPK untuk mengusut masalah ini,” katanya.

Saharuddin memperkirakan dana suap dan gratifikasi yang diterima oknum legislator di DPRD Sumut bukan berasal dari APBD, tetapi kuat dugaan bersumber dari pengusaha yang memiliki hubungan kerja sama dengan sejumlah oknum pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

Kalangan pengusaha tersebut, kata dia, kemungkinan bersedia mengeluarkan dana yang dibutuhkan oknum-oknum pejabat SKPD setelah dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah paket proyek.

Karena itu, ia berharap agar KPK bisa ‘fair’ dan adil dalam mengusut kasus suap untuk pengesahan APBD 2012 -2015 dan membatalkan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersebut.

Saharuddin menegaskan bahwa desakan yang dilakukan pihak Gerbraksu kepada KPK merupakan bagian dari bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diketahui, kasus pemberian suap dan gratfikasi yang melibatkan mantan gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho serta pimpinan dan anggota DPRD Sumut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Tim penyidik KPK di Medan, baru-baru ini, kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap 46 anggota serta mantan anggota DPRD Sumut dan 18 pejabat Pemprov Sumut, termasuk mantan Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga.

Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan KPK. Pada pemeriksaan pertama 2015 lalu, KPK menahan Ketua DPRD Sumut periode tersebut Ajib Shah (Golkar), mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun (Demokrat), serta mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga (Golkar) dan Sigit Pramono Asri (PKS).

Pemeriksaan gelombang kedua tahun 2016 lalu juga berakhir dengan penahanan terhadap tujuh anggota DPRD Sumut periode tersebut. Ketujuhnya, yakni M Affan (PDI Perjuangan), Bustami (PPP), Zulkifli Husein (PAN), Parluhutan Siregar (PAN), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Budiman Nadapdap (PDI Perjuangan), dan Guntur Manurung (Demokrat).

Mereka telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor di Jakarta setelah terbukti menerima suap dan gratifikasi. (LMC-03)




Pemko Medan Didesak Percepat Renovasi Stadion Teladan

Massa pendukung klub PSMS menggelar unjuk rasa menuntut percepatan renovasi Stadion Teladan, di depan Balai Kota Medan, Kamis (14/12). (Foto: LintasMedan/Irma Yuni)

Medan, 14/12 (LintasMedan) – Sejumlah pendukung klub PSMS yang mengatasnamakan Kampak FC, SMeCK Hooligan dan PSMS Fans Club menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Kamis, guna mendesak Pemerintah Kota (Pemko) setempat agar menuntaskan pengerjaan renovasi Stadion Teladan.

“Pemko Medan harus serius menuntaskan renovasi Stadion Teladan, karena pada Februari 2018 sudah mulai digelar kompetisi Liga 1 Indonesia,” kata Ketua Kampak FC, M. Faisal.

Menurut dia, proses pengerjaan renovasi sarana dan prasarana Stadion Teladan yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Medan 2017, terkesan lamban sehingga dikhawatirkan tidak tuntas sesuai batas waktu yang disepakati antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan perusahaan pemenang lelang proyek.

Renovasi Stadion Teladan dilakukan oleh tiga OPD, yakni Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemuda dan Olagraga dan Dinas Perkim Pemko Medan.

Massa pengunjuk rasa yang diperkirakan mencapai ratusan orang itu menyatakan prihatin dengan kondisi fisik Stadion Teladan, sehingga dikhawatirkan tidak bisa dipergunakan oleh klub PSMS sebagai tuan rumah pada laga Kompetisi Liga 1 Indonesia 2018.

“Kami dengar PSMS akan pindah ke Pekanbaru (Riau) kalau renovasi Stadion Teladan tidak selesai hingga menjelang kick off Liga 1 2018,” ujarnya.

Kegiatan renovasi Stadion Teladan saat ini masih pada tahap penggantian rumput lapangan sepak bola.

“Tuntutan kami yang utama adalah kondisi fisik bangunan Stadion Teladan, seperti kamar ganti, papan skor, toilet yang hingga kini belum juga direnovasi,” kata Faisal.

Menanggapi tuntan massa pengunjuk rasa, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution berjanji akan menyelesaikan renovasi Stadion Teladan sebelum pertandingan Liga 1 Tahun 2018 digelar.

“Insya Allah, renovasi Stadion Teladan selesai sebelum Liga 1,” tuturnya. (LMC-04)




Pemko Medan Didesak Percepat Distribusi Raskin

 

Ilustrasi - Penyaluran beras untuk warga miskin. (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – Penyaluran beras untuk warga miskin. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 29/1 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu mendesak pemerintah kota (Pemko) setempat agar mempercepat proses distribusi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di wilayah tersebut.

“Kami minta agar penyaluran raskin dipercepat, karena kondisi perekonomian sedang lesu dan harga pangan termasuk beras terus naik. Situasi ini tentunya sangat memberatkan bagi warga miskin,” katanya, di Medan, Jumat.

Polisiti Partai Demokrat ini juga sangat menyayangkan lambannya prosedur administrasi
dalam hal penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara mengenai jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Kota Medan.

Karena itu, ia meminta instansi terkait di lingkungan Pemko Medan agar melakukan “jemput bola” untuk mempercepat proses penerbitan SK Gubernur tersebut.

“Harus jemput bola. Harus ada koordinasi, apa yang kurang harus segera dilengkapi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang berhak mendapat raskin resah,” ujarnya.

Burhanuddin mengaku selama ini kerap menerima keluhan dari masyarakat yang kurang mampu karena belum mendapat bantuan dari pemerintah berupa raskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Masih banyak warga miskin di Medan yang belum menjadi peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dan tidak terdata sebagai rumah tangga sasaran penerima raskin,” katanya.

Terkait dengan hal itu, Burhanuddin meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk mendata ulang warga miskin. (LMC-02)




Penegak Hukum Didesak Usut Dugaan Suap Centre Point

 Seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara berorasi pada aksi unjuk rasa, di depan Balai Kota Medan, Senin (18/1). Aksi unjuk rasa tersebut mendesak pemerintah dan lembaga penegak mengusut tuntas dugaan penyimpangan pembangunan Centre Point di Jalan Jawa Medan. (Foto: LintasMedan/ist)


Seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara berorasi pada aksi unjuk rasa, di depan Balai Kota Medan, Senin (18/1). Aksi unjuk rasa tersebut mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan pembangunan Centre Point di Jalan Jawa Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 18/1 (LintasMedan) – Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara (Sumut), mendesak insitusi penegak hukum mengusut tuntas dugaan suap pembangunan Centre Point dan bangunan lain di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Jawa Medan.

Desakan tersebut disampaikan saat puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumut melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Senin.

“Kami minta lembaga penegak hukum mengusut oknum-oknum yang diduga terlibat melakukan penyuapan terkait pengamanan gedung Centre Point,” kata aktivis Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumut Abdul Razak.

Pihaknya mensinyalir praktik suap terjadi sejak proses pengalihan status tanah PT Kereta Api (KAI) di Jalan Jawa Medan yang kini dijadikan lokasi pembangunan gedung Centre Point.

Di lahan seluas 7,3 hektare yang sebelumnya merupakan komplek perumahan karyawan PT KAI itu, oleh Pemeritah Kota Medan sekitar tahun 1982 dirubah statusnya menjadi hak pengelolaan lahan dan tahun 2004 berubah lagi menjadi hak guna bangunan (HGB).

Memasuki tahun 2011, PT Arga Citra Kharisma (ACK) memperoleh persetujuan perpanjangan HGB dan di lahan itu kini telah didirikan mall, rumah sakit dan pusat perbelanjaan modern.

Sengketa lahan seluas 7,3 hektare di Jalan Jawa Medan, antara PT KAI dan PT ACK sudah diputuskan pengadilan dan Mahkamah Agung.

Bahkan peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT KAI telah pula diterima oleh Mahkamah Agung.

Karena itu, kelompok mahasiswa Al Washliyah Sumut meminta Pemko Medan segera membongkar seluruh bangunan di komplek Centre Point.

“Pembangunan gedung Centre Point ilegal atau tidak sah secara hukum,” ujar Abdul Razak.

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Al Washliyah itu diterima oleh Pejabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan. (LMC-01)




Kopertis I Didesak Umumkan Perguruan Tinggi Ilegal

Ilustrasi - (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 18/6 (LintasMedan) – Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumut-Aceh mengumumkan nama-nama perguruan tinggi yang tidak legal atau ilegal.

“Perguruan tinggi yang terbukti tidak legal agar diumumkan ke publik dan operasionalnya segera dihentikan,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumut Efendi Panjaitan, di Medan, Kamis.

Ia menegaskan hal itu saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan jajaran pimpinan Kopertis wilayah I.

Menurut dia, kebijakan Kopertis I mengumumkan nama-nama perguruan tinggi ilegal itu efektif mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan dan kerugian bagi masyarakat.

Selanjutnya, kata dia, perguruan tinggi yang secara hukum menyalahi aturan atau dianggap tidak sah, harus ditutup.

“Pernyataan resmi dari Kopertis I akan sangat bermanfaat membantu masyarakat untuk memilih perguruan tinggi yang sehat sehingga tidak tertipu,” ujarnya.

Dikatakan Efendi, mencuatnya kasus praktik jual beli ijazah palsu baru-baru ini menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi Kopertis seperti dahulu.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, Komisi E DPRD Sumut mengusulkan agar ada lembaga independen yang mengurus kasus ijazah palsu sehingga kasus serupa tidak terulang lagi.

Efendi mensinyalir hingga sekarang ini masih banyak perguruan tinggi ilegal mencari mahasiswa hingga ke daerah-daerah dengan memasang spanduk.
Akibatnya, diduga banyak warga termasuk pejabat di Sumut terindikasi menggunakan ijazah palsu.

Dia menegaskan, penggunaan ijazah palsu adalah bentuk korupsi karena para PNS yang menggunakan ijazah palsu diduga untuk kepentingan kenaikan jabatan dan golongan.

“Saya melihat pemeriksaan ijazah yang pernah digulirkan gubernur dan ditindaklanjuti dengan seluruh pejabat di Pemprov Sumut ada hasilnya. Ini tidak boleh disembunyikan harus transparan,” tuturnya. (LMC-02)




Pemprov Sumut Didesak Bayar Utang pada Rekanan

Aripay Tambunan

Aripay Tambunan

Medan, 5/12 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membayar tunggakan utang kepada sejumlah perusahaan rekanan yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Jika proyek maupun pengadaan barang dan jasa sudah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak, tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi Sumut maupun satuan kerja perangkat daerah untuk menunda pembayaran kepada perusahaan rekanan,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Sumut Aripay Tambunan di Medan, Senin.

Menurut dia, masalah berlarutnya tunggakan utang Pemprov Sumut pada sejumlah rekanan merupakan salah satu bukti buruknya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Persoalan utang Pemprov Sumut yang berlarut tersebut dipastikan menimbulan resiko rugi dan bahkan rentan mengakibatkan perusahaan rekanan bangkrut.

Politisi PAN ini, mengungkapkan banyak pelaku dunia usaha yang menjadi rekanan di lingkungan Pemprov Sumut mengandalkan pinjaman dari bank dan rentenir untuk menopang tambahan modal kerja.

“Saya memperkirakan banyak perusahaan rekanan di Pemprov Sumut mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman dan mereka tidak tahu mengadu kemana,” ujar Aripay.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah memberi kesempatan dan kemudahan kepada sektor dunia usaha, bukan justru melakukan pembiaran terhadap kendala seperti yang dialami sejumlah rekanan di lingkungan Pemprov Sumut.

Mencermati persoalan tersebut, dia menyarankan pihak asosiasi dunia usaha agar memberi advokasi kepada sejumlah perusahaan rekanan.

“Perusahaan rekanan yang merasa dirugikan sesungguhnya bisa membawa masalah tertundanya pembayaran tersebut ke ranah hukum,” tambahnya.(LMC-02)