DPRD Apresiasi Pemko Medan Bongkar Papan Reklame Bermasalah

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kiri) menghadiri rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang penyelenggaraan reklame yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung (tengah) di gedung DPRD Kota Medan, Senin (12/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 12/11 (LintasMedan) – DPRD Kota Medan mengapresiasi sikap tegas pemerintah kota (Pemko) setempat membongkar sejumlah papan reklame, spanduk dan pamflet bermasalah atau tidak memiliki izin maupun didirikan di zona terlarang.

“Kami berharap agar Pemko Medan untuk tetap konsisten menertibkan papan reklame yang berada di zona terlarang,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Daniel Pinem saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (12/11).

Rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution itu mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Reklame

Daniel menyebutkan, penertiban papan reklame tanpa izin atau didirikan di zona terlarang merupakan tindakan tepat guna menjaga estetika Kota Medan agar tetap terlihat indah dan teratur.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi upaya serta kinerja Pemko Medan dalam menertibkan reklame bermasalah tersebut.

Ungkapan hampir senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Mulia Asri Rambe.

Disebutkannya, Fraksi Partai Golkar setuju dan mendukung penuh upaya Pemko Medan menertibkan reklame yang bermasalah.

“Pemko Medan jangan sampai kecolongan oleh para pengusaha advertising yang mendirikan reklame bermasalah agar tidak mengalami kerugian,” ujarnya.

Sementara itu Rajusi Sagala dari Fraksi Partai Keadilan Sosial, menyampaikan saran kepada Pemko Medan agar reklame yang mengandung konten negatif segera ditertibkan.

Sebab, keberadaan papan reklame dengan konten negatif itu dinilai dapat memberi dampak yang tidak baik bagi para masyarakat, terutama anak-anak.

“Kami minta kepada Pemko Medan agar menertibkan reklame yang menampilkan konten-konten negatif, karena dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi masyarakat, terutama anak-,” ucap dia.

Permintaan tersebut, lanjutnya, dimaksudkan agar Medan dapat menjadi kota yang masyarakatnya dapat menjaga norma-norma sekaligus mencerminkan bahwa kota tersebut adalah kota yang beradab.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung itu dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Rabu (14/11) agenda mendengar nota jawaban Walikota Medan. (LMC-02)




DPRD Evaluasi Efektivitas Studi Banding Humas Pemko Medan

Parlaungan Simangunsong. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/10 (LintasMedan) – DPRD Kota Medan melalui komisi terkait akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan studi banding yang direncanakan bagian Humas Sekretariat daerah kota (Setdako) setempat.

“Evaluasi terhadap kinerja maupun sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah wajib kita lakukan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong di Medan, Rabu.

Parlaungan menyatakan hal itu ketika diminta komentarnya mengenai rencana bagian Humas Setdako Medan melakukan studi banding dengan mengikutsertakan hampir seratusan wartawan dengan beberapa gelombang.

Diakuinya, rencana bagian Humas Setdako Medan melakukan studi banding dengan mengikutsertakan sejumlah wartawan secara substansial masih diperlukan.

Namun, kata Parlaungan, urgensi dari kegiatan studi banding tersebut harus dievaluasi menyangkut kebutuhan dan efektivitasnya.

Ia menegaskan, kewajiban mengevaluasi kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan termasuk bagian Humas merupakan fungsi pokok DPRD, yakni mengawasi pelaksanaan APBD dan kinerja pemerintah daerah.

Untuk evaluasi kinerja ini, lanjutnya, DPRD Medan terlebih dahulu akan melaksanakan rapat internal komisi dan rapat dengan OPD terkait.

Jika dari hasil rapat evaluasi itu ditemukan penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran atau kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas, maka permasalahan tersebut akan menjadi catatan dan pendapat bagi masing-masing fraksi untuk disampaikan dalam rapat paripurna laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan.

Catatan dan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut bertujuan agar dapat dicapai perbaikan kinerja kedepannya.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBD, Parlaungan mengingatkan bahwa salah satu kebijakan maupun pertimbangan yang diambil dalam penganggaran bukan lagi aktivitas, melainkan harus berbasis hasil atau “output”.

Sebagaimana diinformasikan dalam waktu dekat sejumlah wartawan yang bertugas di Pemko Medan akan berangkat ‘pelesiran’ diagendakan ke dua provinsi secara bergilir yakni, Jawa Tengah dan Sulawesi dengan menggunakan APBD.(LMC-02)




DPRD Setujui LPJ APBD Pemko Medan 2017

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua kiri) didampingi Wakil Walikota Akhyar Nasution (kiri) mendengarkan pendapat akhir masing-masing fraksi mengenai Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2017 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli (kanan) di gedung DPRD Kota Medan, Senin (1/10). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/10 (LintasMedan) – Seluruh fraksi di DPRD Kota Medan akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan tahun anggaran 2017 setelah melalui pembahasan yang cukup alot.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin dengan pimpinan DPRD setempat dalam rapat paripurna DPRD, di Medan, Senin (1/10).

Menurut Walikota, pembahasan hingga persetujuan LPJ APBD 2017 merupakan bentuk komitmen Pemko Medan dengan DPRD setempat dalam mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli tersebut, ia berjanji akan segera menindaklanjuti sejumlah catatan yang disampaikan dalam pendapat akhir masing-masing fraksi.

Semua koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Medan, lanjut Eldin, tentunya sangat positif bagi Pemko Medan untuk terus melakukan perbaikan.

“Insya Allah semua catatan dan koreksi akan kita tindak lanjuti,” kata Walikota.

Menyikapi masalah aset yang sempat mengemuka dalam rapat paripurna itu, ia menegaskan bahwa Pemko Medan sangat serius dalam melakukan pendataan dan pengelolaan aset.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Surianto menyampaikan pendapat bahwa Pemko Medan belum maksimal dalam menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.

Bahkan, pihaknya menilai Pemko Medan masih kurang fokus terhadap perencanaan penggunaan anggaran.

“Karena itu, kami berharap Pemko Medan perlu terus melakukan perbaikan,” ucap dia.

Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapatnya yang disampaikan Daniel Pinem, meminta kepada Pemko Medan agar melakukan terobosan dan pengawasan yang ketat guna meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun.

Selain itu, pihaknya mengingatkan Pemko Medan agar tidak hanya terfokus kepada sumber dua jenis pajak dan retribusi daerah saja, tetapi juga harus bisa mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain, seperti retribusi hotel, tempat hiburan dan restoran, retribusi sampah, pelayanan tera ulang maupun potensi PAD lainnya.

  • Sebagaimana diinformasikan, APBD Kota Medan tahun 2017 tercatat sebesar Rp5,2 triliun lebih dan terealisasi Rp4,40 trilyun yang terdiri dari PAD Rp1,73 trilyun, pendapatan transfer Rp2,66 triliun sehingga total pendapatan terealisasi hanya 79,82 persen dari target yang ditetapkan.

Sedangkan anggaran belanja 2017 mencapai Rp4,39 trilyun yang terdiri dari belanja operasional Rp3,39 trilyun dan belanja modal Rp997,47 miliar, atau terealisasi 79,22 persen.

Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Kota Medan tahun 2017 tercatat sebesar Rp43,701 miliar. (LMC-02)




DPRD Gelar Sidang Paripurna HUT ke-428 Kota Medan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menyampaikan pidato dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Medan dalam rangka HUT ke-428 Kota Medan, Jumat (29/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 29/6 (LintasMedan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Jumat (29/6) menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-428 ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung dalam sambutannya, mengatakan bahwa peringatan HUT ke-428 Kota Medan harus menjadi momentum sekaligus evaluasi untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah itu menjadi lebih baik.

“Mari kita semua saling evaluasi, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta menjaga keutuhan,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Henry juga mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan dihadapi warga Medan yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah Kota (Pemko) setempat.

Karena itu, lanjutnya, peringatan HUT Kota Medan hendaknya jangan hanya diisi dengan kegiatan bersifat seremonial semata, tetapi dimaknai dengan komitmen untuk menjadikan pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

Sementara, Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin dalam pidatonya menyebutkan bahwa program pembangunan yang menjadi fokus utama Pemko Medan saat ini adalah infrastruktur jalan dan drainase, serta optimalisasi penyediaan sarana maupun prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kualitas infrastruktur di Kota Medan belum baik. Pemko Medan akan terus berusaha mengejar ketertinggalan tersebut,” tuturnya.

Pemko Medan, lanjut Eldin, memaknai peringatan HUT ke-428 Kota Medan yang jatuh pada 1 Juli 2018 sebagai momentum untuk bisa bersinergi dan menjadikan kota itu lebih aman dan kondusif.

Selain itu, pihaknya juga fokus menjadikan Medan sebagai “Smart City” atau kota pintar.

Program kota pintar merupakan program terintegrasi yang memadukan perkembangan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam acara yang dihadiri Sekdaprov Sumut Sabrina dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution tersbeut, Walikota mengajak segenap elemen masyarakt untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan kebersihan Kota Medan.

“Medan Rumah Kita sehingga harus kita jaga dan rawat bersama,” ujar Eldin.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang telah mensukseskan Pilgub Sumut pada 27 Juni 2018.

“Mari kita jaga terus situasi kondusif di Kota Medan, tidak hanya saat pelaksanaan Pilkada tetapi juga pada Pilpres 2019 mendatang,” ucap Walikota. (LMC-04)




DPRD Investigasi Pengadaan Barang KPU Sumut

Muhri Fauzi Hafiz. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 26/3 (LintasMedan) – Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berencana melakukan investigasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, terkait dengan sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Sumut 2018.

“Kami akan menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan investigasi terhadap sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja KPU Sumut,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz kepada pers di Medan, Senin.

Selain itu, pihaknya juga akan menginvestigasi kegiatan pengadaan logistik Pilgub Sumut melalui proses penunjukan langsung yang dananya bersumber dari hibah APBD 2018.

“Proyek penunjukan langsung cukup rawan. Tolong jangan main-main. Laksanakan sesuai aturan, jangan asal-asalan,” ujarnya.

Proses pengadaan logistik Pilgub Sumut, baik melalui penunjukan langsung maupun lelang, memang harus diawasi secara ketat untuk menekan peluang terjadinya kecurangan.

Dalam konteks kegiatan investigasi pengadaan barang dan jasa Pilgub Sumut 2018, pihaknya juga telah mengagendakan pertemuan dengan pimpinan dan pengurus asosiasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu poin yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah mengevaluasi sejauh mana dukungan KPU Sumut dalam melibatkan sektor UMKM lokal untuk pengadaan logistik Pilkada serentak 2018.

Muhri menambahkan, kebijakan menginvestigasi dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa hingga proses tender di KPU Sumut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan belanja Pilgub Sumut 2018.

Politisi muda Partai Demokrat itu menjelaskan, rencana Komisi A DPRD Sumut menggandeng BPK melakukan investigasi pengadaan dan tender logistik Pilkada mengacu kepada naskah kesepahaman bersama (MoU) yang telah ditandatangani oleh pimpinan kedua institusi tersebut.

Lebih lanjut Muhri mengkritisi sikap komisioner dan pimpinan pokja KPU Sumut yang sudah tiga kali diundang tetapi belum juga hadir untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD dan Inspektorat Pemprov Sumut.

“Kami sudah tiga kali mengagendakan rapat dengar pendapat dengan KPU Sumut, tetapi hingga saat ini belum juga terlaksana,” katanya.

Sebagaimana diinformasikan, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea kepada pers di Medan, beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pilgub Sumut 2018 mencapai sekitar Rp855 miliar yang bersumber dari dana hibah Pemprov Sumut dan telah disahkan dalam APBD 2018.

Selanjutnya, pihak KPU Sumut menggelontorkan dana tersebut secara bertahap untuk berbagai keperluan, antara lain tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp296 miliar, biaya administrasi dan operasional perkantoran Rp198 miliar, honorarium kelompok kerja Rp33 miliar dan honorarium penyelenggara pemilihan sekitar Rp327 miliar.

“Jadi, pos anggaran ini tidak hanya di KPU Sumut, tetapi juga dialokasikan kepada KPU kabupaten dan kota di Sumatera Utara,” paparnya. (LMC-02)




Gubernur dan Wagub Hadiri Perayaan Natal DPRD Sumut

Medan, 12/12 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi  menghadiri Perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 DPRD provinsi setempat di gedung lembaga legislatif tersebut di Medan, Senin malam.

Pada kesempatan itu, Erry Nuradi yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Nurhajizah Marpaung dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sumut, berharap perayaan Natal tersebut digelar tidak hanya besifat seremonial atau sekedar membangkitkan kenangan semata.

Namun, lanjutnya, perayaan Natal harus dapat mendorong dan memotivasi untuk memperbaharui jiwa dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Makna yang dalam yang perlu kita renungkan dalam perayaan Natal adalah harus dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya kita harus menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan untuk dilestarikan terutama kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, bangsa dan agama,” ujar Erry.

Menurutnya, Natal merupakan suatu peristiwa suka cita bagi umat kristiani karena Natal diimani sebagai penyelamat bagi manusia.

Kelahiran Jesus sebagai juru selamat dunia bertujuan untuk membawa kedamaian, pembaharuan, mengangkat harkat dan martabat manusia melalui ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik sehingga manusia terbebas dari belenggu kemelaratan dan penderitaan.

“Pesan Natal yang disampaikan kepada seluruh umat manusia ialah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, dan hukum yang kedua kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri,” tuturnya.

Karena itu, Erry mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk umat Kristiani di daerah itu agar senantiasa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri.

“Perayaan Natal diharapkan mampu menggugah hati untuk bertekad untuk membersihkan jiwa, memperbaharui semangat dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengaku senang dan bangga atas perayaan Natal yang dilaksanakan oleh keluarga besar DPRD Sumut.

Dikatakan Wagirin, dengan perayaan Natal bukan hanya mengenang kelahiran Jesus, tapi melalui makna Natal, Wagirin mengajak anggota DPRD kian meningkatkan kinerja sehingga menjadi berkat kepada masyarakat.

“Perayaan Natal DPRD Sumut ini adalah bagian dari kami. Artinya pimpinan, anggota dan staf DPRD Sumut menyatu. Inilah langkah kongkret sebagai umat manusia yang sama,” ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Perbedaan adat istiadat, suku, budaya,agama serta politik di Sumut, kata dia, tidak harus menjadi pemisah, termasuk juga perbedaan politik jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kita sudah masuki tahun politik. Jangan sampai gara-gara Pilkada kita menjauhkan silaturahmi. Silaturahmi tidak perlu putus walaupun kita beda dan beda dukungan,” katanya.

Ketua Panitia Natal DPRD Sumut Richard Pandapotan Sidabutar, mengatakan bahwa perayaan Natal DPRD Sumut dibagi dalam dua tata cara perayaan, yakni pertama perayaan ibadah dan kedua program aksi sosial dengan membagikan paket sembako untuk keluarga yang tidak mampu agar dapat turut bersama-sama merayakan suka cita Natal tahun 2017.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi atas terlaksananya perayaan Natal ini termasuk kepada Gubernur Sumut, Wakil Gubernur, Ketua dan anggota DPRD Sumut,” katanya. (LMC-02)




Kasus Bansos Sumut Diharapkan jadi Pembelajaran

Foto: Ilustrasi

Medan, 7/12 (LintasMedan) – Praktisi hukum dari Medan, Dedi Handoko mengingatkan kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012-2013 yang telah menyeret beberapa oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Sumut) menjadi terpidana diantaranya mantan gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran, termasuk bagi kalangan anggota DPRD provinsi setempat.

“Kita turut prihatin atas kasus penyalahgunaan dana bansos Sumut tahun 2012-2013 yang membawa beberapa pejabat ke ranah hukum. Kasus tersebut tak akan terjadi kalau pelaksanaannya sesuai prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya kepada lintasmedan.com, di Medan, Rabu.

Dedi Handoko ditanyai hal itu terkait rumor yang menyebutkan sejumlah anggota DPRD Sumut terkesan kecewa karena usulan mereka mengenai pengalokasian anggaran bansos tidak diakomodir dalam APBD 2018 yang disahkan dalam sidang paripurna di Medan pada 5 Desember 2017.

Ia menilai pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana hibah maupun bansos di Sumut masih lemah, sehingga dana tersebut rawan diselewengkan oleh oknum pejabat atau unit kerja yang mengelola dana itu.

Untuk mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana bansos, menurut dia, aparat pengawasan internal pemerintah daerah bersama institusi penegah hukum harus berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana yang bersumber dari APBD tersebut.

“Bila tidak ada monitoring dan evaluasi pengguna dana bansos secara transparan, maka penyelewengan bisa saja kembali terjadi,” ucap Ketua Majelis Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sumut itu.

Publikasi terbuka seputar penggunaan dana hibah dan bansos, kata dia, juga efektif mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran.

“Transparansi pemberian dana bansos menjadi solusi. Harus dipublikasikan mulai dari mekanisme pembahasan anggaran, siapa saja yang menerima, berapa besaran uang yang diterima?, hingga realisasinya di lapangan,” ujar dia.

Dedi memperkirakan, menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018 dan pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2019 biasanya ada kecenderungan penyimpangan dalam hal penyaluran dana bansos untuk memenangi pemilu.

Bentuk penyimpangan yang kerap terjadi, antara lain dengan membuat organisasi abal-abal atau organisasi yang merupakan bagian dari tim pendukung calon.

Selain itu, ada juga modus seperti memotong anggaran hibah dan bansos yang hendak betul-betul disalurkan untuk organisasi yang resmi.

Padahal dana hibah dan bansos tidak wajib dalam sebuah penganggaran, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Sebagaimana diinformasikan, pengelolaan barang milik daerah dan pemberian hibah dan bansos, mulai tahun 2018 akan dikelola dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam program kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (LMC-03)




Pemko-DPRD Medan Sepakati Raperda Penanggulangan Bencana

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin disaksikan para pimpinan DPRD Kota Medan, menandatangani nota kesepakatan penetapan Raperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi Perda, di gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 20/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD setempat telah menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Bencana menjadi peraturan daerah (Perda).

Kesepakatan penetapan Raperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi Perda tersebut ditandangani oleh Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin dan Ketua DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung dalam sidang paripurana DPRD setempat, di Medan, Senin (20/11)).

“Perda ini akan menjadi payung hukum bagi kita dalam menanggulangi bencana di Kota Medan,” kata Walikota Medan.

Ia berharap, keberadaan Perda tersebut menjadi langkah awal bagi Pemko Medan dalam penanganan penanggulangan bencana sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Sebagaimana diketahui, Ranperda tersebut sebanyak XIV BAB dan 63 Pasal. Pada pasal 62, misalnya, ditegaskan bahwa setiap orang yang mengumpulkan uang atau barang alasan, untuk bencana tanpa izin maka diancam pidana 6 bulan atau denda Rp50 juta.

Sedangkan pada BAB IV tentang hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 7 ayat 3 disebutkan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian, karena terkena bencana akibat kegagalan kontruksi.

Sama halnya saat tanggap darurat pada pasal 42 yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perda ini juga memuat dan merinci jenis bencana pada BAB VII pasal 17 terdiri bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai, tanah longsor dan abrasi. (LMC-04)




DPRD Diingatkan Kawal Program Pemko Medan Sejak Perencanaan

Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung (kelima kiri) didampingi para pimpinan DPRD setempat saat menerima kunjungan Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pengecahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution (keempat kiri), di Medan, Senin (16/10). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 18/10 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPRD Kota Medan agar terus mengawal program pemerintah kota (Pemko) setempat sejak perencanaan hingga tahap penyelesaian.

“Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, semuanya harus dilaksanakan secara matang dan penuh pertimbangan agar anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang lebih,” kata Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pengecahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah Sumut, Adlinsyah Nasution saat melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Medan, Senin (16/10).

Ia menilai, program perencanaan secara elektronik (e-planning) yang telah diterapkan Pemko Medan sudah cukup baik dan bahkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Penerapan sistem perencanaan berbasis e-planning, lanjut dia, diyakini efektif meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penganggaran dan pelaksanaan setiap proyek dan kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain itu, kata Adlinsyah Nasution yang akrab disapa Coki itu, penerapan e-planning menjadikan setiap program yang dilaksanakan menjadi lebih terukur dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Terkait dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame, menurut dia, DPRD dan Pemko Medan perlu membahas dan memetakannya secara lebih matang.

“Silahkan terlebih dahulu dibuat pemetaannya. Dimana lokasi yang termasuk kategori komersil dan kategori sosial. Untuk Kota Medan, reklame fisik sudah tidak musim lagi, namun harus bisa dicontoh seperti di Jakarta yang telah menggunakan reklame digital,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah merekomendasi agar seluruh honor kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan dihapuskan dan anggarannya dialihkan dalam bentuk tambahan tunjangan pegawai (TPP).

“Untuk kegiatan insidentil, bisa dibuat kebijakan yang juga harus di sepakati terlebih dahulu,” ujarnya.

Dikatakannya, Tim Korsupgah KPK menjadwalkan kunjungan rutin setiap dua bulan sekali ke sejumlah kabupaten dan kota di 10 provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung mengapresiasi kunjungan silaturahmi KPK ke kantor legislatif itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menilai program pengawasan dan pencegahan yang dilakukan KPK tersebut bermanfaat untuk menggugah seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di Kota Medan untuk berbenah. (LMC-02)




PKPI PAW Legislatornya di DPRD Tobasa

Ilustrasi

Medan, 10/10 (LintasMedan) – Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Usden Sianipar terkena prosedur pengganti antar-waktu (PAW) karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin dan aturan partai.

Ketua DPP PKPI Sumatera Utara (Sumut), Juliski Simorangkir, di Medan, Selasa, membenarkan bahwa posisi Usden Sianipar di DPRD Tobasa digantikan oleh Liston Hutajulu, sesuai Surat Keputusan No.81/DPN PKPI IND/ V/2017 tertanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI, AM Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal Imam Anshori Saleh.

“Usden Sianipar selama ini juga tidak mengakui kepemimpinan Hendropriyono sehingga partai (DPN PKPI) akhirnya mengeluarkan surat keputusan PAW tersebut,” katanya.

Menurut dia, proses PAW yang dilakukan sesuai dengan instruksi partai dan sebelumnya pernah diupayakan untuk diselesaikan secara internal, dengan menempuh sejumlah tahapan yang sudah dianggap layak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PKPI.

Namun, kata Julsiki, Usden Sianipar tetap tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di internal PKPI dibawah kepemimpinan Hendropriyono.

Bahkan, lanjutnya, Usden Sianipar selama beberapa bulan terakhir tidak pernah menghadiri rapat konsolidasi, serta berbagai kegiatan dan juga tidak pernah memberikan kontribusi kepada partai.

“Kami juga sudah sampaikan secara kekeluargaan kepada saudara Usden Sianipar bahwa PKPI yang sah itu adalah dibawah pimpinan Pak Hendropriyono, sehingga kami meminta agar seluruh kader yang sempat terpecah agar bersatu kembali,” ujar dia.

Disebutkannya, hingga saat DPN PKPI dibawah kepemimpinan Hendropriyono masih diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketika ditanya soal gugatan Usden Sianipar ke pengadilan terkait dengan surat keputusan PAW yang ditetapkan DPN PKPI, Juliski mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan hal yang wajar.

“Bila Usden melakukan gugatan, itu sah-sah saja. Sebagai warga negara dia berhak melakukan itu. Namun kita percaya bahwa Majelis Hakim nantinya akan mempertanyakan legalitas penggugat (Usden Sianipar,red), artinyaa apakah partai yang menaungi Usden tersebut memiliki legalitas Kemenkumham,” ucap Juliski yang juga menjabat anggota DPRD Provinsi Sumut.

Sebab, menurut dia, legalitas setiap partai politik di Indonesia ditetapkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.

“Ini juga sekaligus pemberitahuan dan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa yang memiliki legalitas SK Kemenkumham itu adalah PKPI pimpinan Hendropriyono,” ucap dia.

Prosedur Partai
Sementara itu, Bernad Simare-mare selaku penasehat hukum PKPI, menilai keputusan DPN PKPI melakukan PAW terhadap Usden Sianipar sudah sesuai dengan mekanisme dan prosuder partai tersebut.

“Usden Sianipar tidak pernah mengikuti kegiatan partai dan tidak taat dengan peraturan AD/ART partai. Bahkan, dia tidak mengakui legalitas PKPI dibawah kepemimpinan Hendropiyono, sehingga sudah layak dikeluarkan keputusan PAW,” katanya.

Mengenai gugatan Usden Sianipar di Pengadilan Negeri (PN) Balige, Bernad berpendapat gugatan tersebut bakal ditolak karena segala perselisihan internal partai harus di selesaikan dalam Mahkamah Partai sebelum melakukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

“Semua gugatan yang masuk di PN Balige wajib di proses soal putusan tidak diterima itu soal nanti. Sedangkan penggugat tidak pernah menempuh penyelesaian jalur Mahkamah Partai,” paparnya.

Sebagaimana diinformasikan, Usden Sianipar melakukan gugatan kepada Dewan Pimpinan Nasional PKPI, Dewan Pimpinan Provinsi Sumut PKPI & Dewan Pimpinan Daerah PKPI Kabupaten Tobasa di PN Balige dengan Nomor Perkara : 52/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Blg.

Proses sidang gugatan Usden Sianipar di PN Balige saat ini memasuki tahapan pemberian jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat. (LMC-02)