Akhyar: Jangan Buang Sampah ke Parit

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (ketiga kiri) meninjau kegiatan pengorekan parit di Jalan Marelan, Kecamatan Medan Marelan, Jumat (5/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 5/7 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution mengimbau warga kota setempat agar tidak membuang sampah rumah tangga dan aktivitas lainnya ke dalam parit sungai untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota.

“Saya minta masyarakat jangan lagi membuang sampah ke dalam parit dan bagi yang sudah membeton harus membuat lubang inlet jangan sampai di beton seluruhnya, karena air tidak akan dapat masuk ke dalam parit,” katanya di sela meninjau langsung pengorekan drainase di Jalan Marelan, Kecamatan Medan Marelan, Jumat (5/7).

Pengorekan parit di kawasan tersebut dilakukan guna memperlancar aliran air sehingga tidak lagi terjadi banjir khususnya di kawasan tanah 600 Marelan.

Menurut dia, sampah yang dibuang ke parit bisa menimbulkan masalah banjir akibat tumpukan sampah menyumbat aliran air saat hujan turun, gangguan kesehatan karena mencemari air sungai, dan kerusakan lingkungan.

Pemko Medan, lanjautnya, serius melakukan normalisasi drainase agar bisa mengatasi persoalan banjir, termasuk berharap kepada masyarakat untuk sadar lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Dari hasil peninjauan, Wakil Walikota Medan mengungkapkn bahwa sebagian drainase di wilyah Tanah 600 sudah lama tidak dibersihkan sehingga mengalami penyumbatan akibat sendimentase dan sampah yang sudah mengeras.

“Hari ini drainase ini kita bersihkan agar tidak ada lagi penyumbatan yang sering menimbulkan banjir di Tanah 600. Selanjutnya, air dari drainase ini akan kita alirkan ke parit merah dan sebagian lagi ke Sungai bederah,” ujarnya.

Selain pengorekan drainase ini, diwaktu yang bersamaan Pemko Medan juga tengah melakukan normalisasi parit kebun yang letaknya tidak berjauhan dri lokasi tersebut.

“Kita juga sedang melakukan normalisasi terhadap parit kebun yang panjangnya sekitar 2.6 KM, aliran parit ini juga langsung mengalir menuju sungai bederah,” paparnya. (LMC-04)




Timses Jokowi: Emak-emak Jangan Dijadikan Objek Politik

Sekretaris Tim Kampanye Nasional capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua Umum Tim Relawan Blusukan Jokowi, Teguh Indrayana (kiri) saat menghadiri deklarasi dan pengukuhan kelompok relawan Blusukan Jokowi tingkat Provinsi Sumut, di gedung Uni Plaza Medan, Sabtu (20/10). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 20/10 (LintasMedan) – Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin menolak emak-emak atau perempuan dijadikan objek politik.

“Emak-emak itu harus kita hormati. Makanya kami tidak mempolitisasi emak-emak,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto di sela acara deklarasi sekaligus pengukuhan relawan Bulaksumur for Jokowi atau “Blusukan Jokowi” Sumatera Utara (Sumut) di gedung Uni Plaza Medan, Sabtu.

Dalam acara deklarasi yang dihadiri seribuan orang itu, Hasto menegaskan tidak sependapat jika emak-emak digiring dengan isu yang dangkal dan tidak memperhitungkan tugas mulia kaum ibu.

Menurut dia, sudah saatnya kaum perempuan di Indonesia menjadi subyek politik dan tidak lagi menjadi obyek politik dalam menghadapi Pemilu.

Ia menuturkan, Jokowi sebelumnya juga sudah memiliki sejumlah  tim sukses (Timses) yang tergabung dalam sejumlah kelompok relawan yang terdiri dari kalangan perempuan.

Karena itu, pihaknya menyatakan optimistis keberadaan relawan perempuan dan kaum ibu mampu mendongkrak perolehan suara dalam jumlah besar bagi Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

“Kami merasa yakin bahwa kaum perempuan mendambakan sosok Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan, karena memiliki sikap kepemimpinan yang sesuai dengan harapan para kaum ibu, yakni tulus dan rendah hati,” ucap dia.

Lebih lanjut Hasto yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan, mengajak segenap elemen masyarakat menjadikan Pemilu legislatif dan Pilpres 2019 sebagai momentum untuk mempererat semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah memecah belah umat ataupun rakyat.

“Pemilu bukan ajang perseteruan dan arena saling serang ataupun saling mengalahkan, melainkan sebuah perayaan proses demokrasi untuk memperjuangkan visi, gagasan, ide, dan program untuk menuju Indonesia maju,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan segala isu negatif,  fitnah dan informasi bohong atau hoax.

Sebagaimana diketahui, kubu pasangan capres dan cawapres  nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sejak awal mematenkan istilah emak-emak untuk menyebut perempuan Indonesia.

Sedangkan, kubu Jokowi lebih memilih untuk menggunakan istilah ibu bangsa. (LMC-02)




Pemko Medan: Jangan Buang Sampah ke Sungai

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kedua kanan) melakukan penaburan benih ikan ke Sungai Deli, di sekitar Avros Park Medan, Minggu (30/9).
Kegiatan itu digelar sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/9 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan meminta warga tidak membuang sampah ke daerah aliran sungai (DAS) karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan pendangkalan akhirnya tidak lagi mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi.

“Kami minta masyarakat ikut menjaga pelestarian sungai dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai,” kata Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution di sela menghadiri acara penaburan benih ikan ke Sungai Deli di Dermaga Go River, Avros Park Medan, Minggu (30/9).

Menurutnya, sungai juga menjadi daerah resapan sehingga keberadaan sungai sangat penting untuk pengendalian banjir di Kota Medan.

Namun, lanjut Akhyar, banyak hal akhirnya menyebabkan sungai di kota itu menjadi dangkal karena penumpukan sampah.

“Karena itu, saya mengimbau mari mulai hari ini kita lebih peduli dengan mengubah sikap dan perilaku yang selama ini merugikan lingkungan alam,” kata Wakil Walikota.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi institusi maupun organisasi yang menggelar kegiatan pelestarian sungai sekaligus mengajak masyarakat Kota Medan untuk lebih memperhatikan kebersihan sungai.

“Sungai merupakan habitat ikan. Jika habitatnya dijaga tentu ikan-ikan tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan kita dapat menikmatinya bersama sebagai sarana rekreasi gratis,” ujarnya.

Penaburan benih ikan yang diselenggarakan Yayasan Budaya Hijau Indonesia dan Go River Indonesia tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Kegiatan itu digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Deli.

Sebelum menebar benih ikan, Gubernur Sumut dan Wakil Walikota Medan menaiki boat menyusuri DAS Deli. (LMC-03)




Kontingen Porwil Medan Jangan Gunakan Atlet Bayaran

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menyampaikan kata sambutan pada acara pembukan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) IV Tahun 2018, di lapangan sepakbola Jalan Kapten Rahmad Budin Pasar V, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (28/4). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 28/4 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin mengingatkan seluruh kontingen yang ikut ambil bagian dalam Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) IV tingkat Kota Medan agar tidak menggunakan atlet bayaran maupun meminjam atlet dari luar kecamatan.

“Porwil ini kita gelar dalam rangka melakukan pembinaan terhadap atlet di seluruh kecamatan. Melalui Porwil ini nanti kita harapkan lahir atlet-atlet muda berprestasi. Jadi yang bertanding di Porwil ini harus berasal dari kecamatan asli tempat tinggal sang atlet. Saya tidak mau ada atlet pinjaman, apalagi bayaran,” katanya, di Medan, Sabtu (28/4).

Walikota menegaskan hal tersebut pada acara pembukaan Porwil IV Tahun 2018 di lapangan sepakbola Jalan Kapten Rahmad Budin Pasar V, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.

Penyelenggaraan Porwil, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Medan sebagi kota atlet sekaligus mengembalikan kejayaan Kota Medan sebagai gudangnya atlet berprestasi di Indonesia.

“Untuk itu, saya minta kepada camat dan KONI Kecamatan untu terus melakukan pembinaan olahraga,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan, lanjut Eldin, benar-benar berkeinginan untuk melakukan pemberdayaan sekaligus pembinaan atlet muda berpotensi yang dimiliki masing-masing kecamatan.

Meski hanya mengandalkan kekuatan atlet lokal, menurut Walikota, bukan tidak mungkin mampu merebut juara pada Porwil 2018 yang digelar mulai 28 April hingga 5 Mei 2018.

Sebelumnya, Ketua KONI Kota Medan melaporkan bahwa Porwil IV tingkat Kota Medan diikuti 1.826 atlet dari 21 kecamatan se-Kota Medan.

Para peserta selanjutnya dibagi menjadi 4 wilayah dan mengikuti event olahraga selama sepekan.
Seluruh pemenang dari event ini selanjutnya akan dijadikan sebagai atlet pelapis ketiga Kota Medan.

Sedangkan atlet lapis kedua saat ini sedang berlaga di Porwil Sumut, sedangkan atlet lapis satu sedang mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2018.

“Atlet pelapis ketiga inilah yang akan kita persiapkan untuk tampil di PON XXI Tahun 2024. Kebetulan Sumut bersama Aceh menjadi tuan rumah bersama. Kita harapkan mereka mampu mempersembahkan mendali,” tuturnya. (LMC-04)




Walikota: Siswa Jangan Coret Seragam Usai UN

Ilustrasi – Sejumlah pelajar SMA saling mencoret seragam sekolah mereka usai melaksanakan Ujian Nasional (UN) di Medan, belum lama ini. (Foto: LintasMedan/Roni)

Medan, 25/4 (LintasMedan) – Seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat di Kota Medan diminta tidak melakukan aksi corat-coret pakaian seragam sekolah dan pawai kendaraan motor seusai mengikuti ujian nasional (UN).

“Saya instruksikan kepada seluruh kepala SMP agar melarang siswanya melakukan aksi corat-coret seragam sekolah usai ujian nasional,” kata Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin di Medan, Rabu.

Instruksi itu disampaikan Walikota untuk mengantisipasi terulangnya kembali aksi corat-coret seragam sekolah yang dilakukan sejumlah siswa SMA dan sederajat usai menyelesaikan UN di Medan, belum lama ini.

Selain itu, para siswa tersebut juga melakukan aksi corat-coret terhadap sejumlah tembok dan bangunan fasilitas umum di seputaran Lapangan Merdeka Medan serta menggelar konvoi dengan menggunakan kendaraan bermotor sehingga mengakibat sebagian jalan raya di kawasan inti Kota Medan mengalami kemacetan cukup parah hingga malam hari.

Untuk mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa serupa, Eldin minta seluruh kepala SMP selaku Ketua Sub Rayon agar melakukan antisipasi dan mengawasi para siswanya selesai mengikuti UN.

“Hindari mereka melakukan aksi corat-coret seragam sekolah maupun konvoi serta kebut-kebutan di jalan raya. Karena selain tidak bermanfaat, kegiatan itu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya,” ujarnya.

Menurutnya, banyak kerugian yang akan didapatkan jika siswa melakukan aksi itu, selain dapat membahayakan diri sendiri seperti terjadinya kecelakaan, juga dapat mengganggu dan meresahkan pengendara lain.

Ia mengatakan, perbuatan aksi corat-coret seragam bukan kepribadian sikap seorang pelajar, karena tindakan itu mubazir dan tidak terpuji.

Sebaiknya, menurutnya, pakaian seragam itu disumbangkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu atau adik kelasnya.

Walikota juga memerintahkan para kepala SMP agar menggelar berbagai acara untuk mencegah aksi corat-coret siswa mereka usai mengikuti UN, misalnya menyediakan spanduk berukuran besar untuk ditandatangani seluruh siswa yang baru menyelesaikan UN sebagai komitmen ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

“Dengan adanya spanduk ini, tentunya dapat mencegah para siswa melakukan aksi corat-coret baju sekolah,” ucap dia.

Solusi lainnya, lanjut Eldin, kepala SMP beserta para guru juga dapat menggelar pentas seni bersama di masing-masing sekolah.

Dengan demikian usai mengikuti UN hari terakhir, para siswa berkumpul bersama untuk mengikuti pentas seni.

“Kegiatan pentas seni tentunya lebih bermanfaat ketimbang anak-anak kita melakukan aksi corat-coret baju sekolah serta konvoi maupun kebut-kebutan di jalan raya,” ujar dia.

Guna memastikan apakah para kepala SMP melaksanakan perintah itu dengan penuh rasa tanggung jawab, Walikota menginstruksikan kepada Kadis Pendidikan Kota Medan beserta jajarannya untuk memantau langsung ke masing-masing SMP Negeri di Kota Medan.

“Segera laporkan jika ada kepala SMP negeri yang tidak melaksanakan instruksi ini,” ujar Eldin. (LMC-03)




Meutya Hafid: Pilkada Jangan Dipenuhi Nuansa Kebencian

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (tengah) menyampaikan pandangannya dalam dialog kebangsaan bertema ‘Merajut Kebhinekaan, Meneguhkan Jati Diri Bangsa’ yang diselenggarakan Kemenkominfo RI, di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan, Minggu (10/12). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 10/12 (LintasMedan) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid meminta seluruh pihak untuk tidak membuat kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, khususnya di Sumatera Utara (Sumut), sebagai ajang menyebarkan nuansa kebencian dan isu perpecahan.

“Perbedaan pilihan harus kita jadikan sebagai keberagaman yang positif untuk memunculkan pemimpin yang terbaik,” kata Meutya dalam dialog kebangsaan bertema ‘Merajut Kebhinekaan, Meneguhkan Jati Diri Bangsa’ yang diselenggarakan Kemenkominfo RI, di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan, Minggu.

Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah elemen mahasiswa itu, dia mengatakan, masyarakat harus lebih cerdas dan paham dalam mengeluarkan pernyataan terkait penyelenggaraan pesta demokrasi untuk menghindari perpecahan.

Jika masyarakat terpecah dengan adanya fitnah dan adu domba, menurut Meutya, maka akan menimbulkan kerugian besar, selain itu juga akan merusak citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan undang-undang.

Untuk mencegah kemungkinan terjadi isu perpecahan dalam Pilkada, kata anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumut itu, semua model kampanye yang bersifat provokatif harus dihindari.

Karena itu, dia mengajak semua pihak agar dapat menahan diri dalam menjalani tahapan kontestasi Pilkada serta menghindari kampanye yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kemajemukan, kata dia, harus dirawat melalui upaya menggemakan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat agar perbedaan yang ada tidak justru menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Hal ini, lanjutnya, penting dipatuhi oleh semua pihak agar kondisi keamanan saat penyelenggaran Pilkada serentak di Sumut senantiasa berlangsung kondusif.

“Stabilitas keamanan yang sudah tercipta jangan dirusak hanya karena beda pilihan,” ujar Meutya.

Pihaknya juga mengingatkan para pendukung dan masyarakat secara umum agar tidak menyudutkan bakal calon yang akan maju pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Setiap orang harus saling menghargai, dan tidak menjadikan Pilkada sebagai ajang pertandingan, tetapi murni sebagai sarana proses demokrasi menuju perubahan yang lebih baik,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Gun Gun Siswadi, berharap Pilkada serentak 2018 hendaknya tidak dijadikan ajang pertengkaran di media sosial hingga memunculkan ujaran kebencian (hate speech).

“Hate speech itu tidak diperbolehkan, penyebaran berita kebencian sampai SARA itu bertentangan dengan UU ITE pasal 28 ayat 2, sampai hukuman pidanya ada maksimal enam tahun denda maksimal sampai Rp1 miliar,” paparnya.

Dalam konteks Pilkada, menurut dia, masyarakat perlu lebih kritis dan cermat dalam menerima informasi-informasi terutama melalui media sosial dengan memfilter berita positif dan negatif serta berita valid dan tidak valid.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansjah mengingatkan, wartawan dalam menyajikan informasi seputar Pilkada juga harus menjunjung tinggi profesionalisme dan taat kode etik.

“Wartawan memegang peranan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Karena itu, penerapan kode etik jurnalistik harus senantiasa dijunjung tinggi,” ujar dia.

PWI Sumut sebagai salah satu lembaga pers daerah, kata Hermansjah, senantiasa menginginkan sekaligus ikut merasa bertangung jawab menjadikan pemilu agar terlaksana dengan aman, tertib, damai, jujur, dan adil.

Apalagi, lanjut dia, kelahiran PWI sebagai organisasi profesi hanya selisih beberapa bulan dari hari Kemerdekaan RI, yakni 9 Februari 1946.

“PWI senantiasa siap untuk ikut menjadi garda terdepan menjaga persatuan dan keutuhan NKRI,” ujarnya. (LMC-02)




Erry Berharap Media di Sumut Tidak Sebarkan Berita Hoax

Silaturrahmi bersama insan pers Rabu (1/3).(foto:lintasmedan/ist)

Medan, 1/3 (LintasMedan – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi berharap para insan pers di daerah ini senantiasa menyajikan informasi yang mampu mencerdaskan masyarakat.

Dia meminta agar media tidak justru ikut-ikutan menyebar berita hoax dan fitnah yang dampaknya akan meresahkan masyarakat.

“Sekarang ini kan jamannya hoax, fitnah juga banyak. Saya harap rekan-rekan media tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, karena dampaknya tentu sangat meresahkan,” kata Erry dalam acara silaturahmi bersama para wartawan di salah satu restauran di Jalan Tengku Amir Hamzah Medan, Rabu.

Media, sebutnya harus menyajikan informasi yang jelas dan tentunya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

Gubernur menyampaikan terima kasih karena selama ini kalangan pers dan media massa banyak memberi suport untuk kinerja pemerintahan yang dipimpinnya berupa informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Dikatakan gubernur dalam menjalankan tugasnya insan pers dan media massa setidaknya menjalankan empat fungsi yaitu sebagai informasi, sebagai pendidikan/education, hiburan dan sosial kontrol.

Gubernur dalam kesempatan itu juga meminta dalam menjalankan fungsinya jurnalis dan media massa untuk tidak mengedepankan berita buruk atau Bad News tetapi juga berita bagus Good News.

Hadir dalam acara silaturahmi itu Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting dan Plt Kabiro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu Ilyas Sitorus serta para wartawan unit Pemprov Sumut, wartawan unit Polda Sumut dan Wartawan Unit DPRD Sumut.(LMC-02)




Pj Walikota: PNS Jangan Malas

Plt Walikota Medan Randiman Tarigan menyampaikan sambutan pada acara pembukaan rapat kerja (Raker) Pelaksanaan Program Pembangunan Kota 2016, di Medan, Senin (25/1). (Foto: LintasMedan/ist)

Pejabat  Walikota Medan Randiman Tarigan menyampaikan sambutan pada acara pembukaan rapat kerja (Raker) Pelaksanaan Program Pembangunan Kota 2016, di Medan, Senin (25/1).  Raker tersebut diikuti sekitar 700 orang peserta dari seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemko setempat.  (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 25/1 (LintasMedan) – Pejabat Walikota Medan Randiman Tarigan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemko setempat tidak boleh malas dalam melaksanakan program kerja, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jangan bermalas-malas dan menunggu-nunggu. Lakukan yang terbaik,” kata Randiman saat membuka rapat kerja (Raker) Pelaksanaan Program Pembangunan Kota 2016, di Medan, Senin.

Dalam raker yang diikuti sekitar 700 peserta itu, ia menekankan seluruh unsur SKPD di lingkungan Pemko Medan harus siap bekerja keras dan berkreasi.

Budaya kerja keras, lanjutnya, menjadi hal yang sangat penting dan vital, termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Disebutkannya, dalam APBD Kota Medan tahun 2016 telah ditetapkan pendapatan sebesar Rp5,2 triliun lebih dan 35,11 persen diantaranya diharapkan bersumber dari PAD.

Meskipun tidak mudah, katanya, target PAD tersebut akan dapat terwujud apabila dilakukan secara serius dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Untuk itu, Randiman minta semua jajaran Pemko Medan harus siap bekerja keras dan berkreasi, guna merealisasikan pendapatan daerah ini secara optimal, khususnya dari sisi PAD.

“Pesan saya, jalankan regulasi lebih konsisten, tingkatkan motivasi aparatur, terapkan teknologi informasi serta tingkatkan kesadaran perpajakan masyarakat,” ucap Randiman.

Ia juga mengingatkan, APBD Medan 2016 harus bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

Pelaksanaannya harus tepat waktu, tepat sasaran, berkualitas, akuntabel dan transparan.

“Tahun 2016 harus menjadikan kita sejatinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang diaktualisasikan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan Zulkarnain, menjelaskan bahwa raker yang berlangsung satu hari tersebut digelar bertujuan membangun spirit, komitmen dan semangat baru bersama untuk melaksanakan rencana kerja pembangunan kota tahun 2016.

“Momentum raker ini juga dimaksudkan untuk menyatukan niat dan kemauan bersama sekaligus membangun mental kerja yang tangguh supaya lebih memberhasilkan pelaksanaan program kerja pembangunan Kota Medan tahun 2016 secara maksimal,” paparnya. (LMC-02)




Tirtanadi Jangan Cuma “Incar” Duit APBD

Ilustrasi – Duit APBD

Medan, 6/10 (LintasMedan) – Plt Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menegaskan agar manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi kedepan bisa lebih mandiri dan tidak terus berharap kucuran dana dari pemerintah saja.

“Keuangan Pemerintah Daerah saat ini sangat terbatas, kita minta jajaran direksi di PDAM Tirtanadi mampu mencari peluang agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin meningkat. Jadi jangan lagi hanya berharap bantuan pemerintah yang bersumber dari APBD saja,” tegasnya pada seminar dan konsultasi publik penyusunan business plan PDAM Tirtanadi tahun 2015-2019 di Medan, Selasa.

Erry menekankan bahwa cukup banyak cara untuk mengatasi minimnya anggaran di BUMD tersebut
salah satunya dengan merangkul perusahaan swasta untuk kerja sama dalam pengelolaan air bersih.

“Saya yakin banyak pihak ke tiga yang berminat untuk bekerja sama dalam penyediaan air bersih yang diperkirakan hanya membutuhkan dana puluhan miliar rupiah saja untuk kerjasama jangka relatif pendek, dibawah 20 tahun,” papar Erry.

Dengan adanya pihak ketiga dia yakin Tirtanadi mampu meningkatkan pasokan dan kualitas air bersih ke masyarakat sehingga keluhan tentang air yang kuning, macet dan berlumpur dapat dikurangi bahkan dihapus.

Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo mengatakan pelaksanaan seminar dilakukan untuk mencari ide ide baru guna menyempurnakan program yang akan disusun untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan pengelolaan air bersih sampai 5 tahun ke depan.(LMC-01)




Hasban Dituding Lakukan “Adu Domba”

Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 25/9 (LintasMedan) – Ketua DPRD Sumatera Utara, Ajib Shah menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Hasban Ritonga tengah melakukan upaya-upaya ‘adu domba’ antara Plt Gubernur Tengku Erry Nuradi dengan Legislatif.

“Tolong kepada Hasban Ritonga jangan adu domba kami (DPRD) dengan Plt Gubernur, seperti ada upaya-upaya ke arah itu. Kami ini mau kerja,” tegas Ajib Shah, Kamis menyikapi pernyataan Hasban di berbagai media massa.

Menurutnya pernyataan Hasban yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyerahkan draf Rancangan-APBD 2016 ke DPRD Sumut, merupakan pemberitaan yang sesat.

“DPRD Sumut belum ada menerima draft R-APBD 2016, bahkan untuk draf Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD 2015, Pemprov Sumut baru menyerahkannya tanggal 21 September 2015 dan kita langsung melakukan rapat gabungan,” kata Ajib Shah.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan Hasban untuk tidak ‘asal bunyi’ dalam memberikan keterangan dan dia meminta supaya Plt Gubernur menegur pejabat tersebut.

“Sampaikanlah keterangan yang benar pada media,” ujarnya.

Menurut dia pernyataan Hasban Ritonga tersebut, seolah ingin menyudutkan lembaga legislatif di bawah kepemimpinannya. Apalagi dalam pernyataan itu Hasban meminta supaya pihak DPRD Sumut lebih serius bekerja.

Ajib menegaskan bahwa yang perlu serius bekerja justru adalah Sekda Prov Sumut agar sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tergali secara maksimal.

Sedangkan bagi DPRD Sumut, kata Ajib, khususnya untuk anggota dewan yang baru duduk di legislatif, inilah saatnya mereka baru bekerja. “Jadi tidak mungkin mereka tidak serius,” kata Ajib.

Namun pihak Pemprov Sumut yang malah memperlambat dengan telatnya penyerahan KUA-PPAS APBD 2015. Padahal seharusnya sudah bisa mulai dibahas awal September 2015 .

DPRD Sumut sudah dua kali menyurati Pemprov Sumut agar segera menyampaikan draf KUA-PPAS untuk pembahasan P-APBD 2015.

“Makanya surat ke -3 yang kita sampaikan juga ditembuskan ke Mendagri, agar pihak Mendagri tahu keterlambatan bukan dari dewan,” kata Ajib.

Sebelumnya Hasban Ritonga mengatakan draf KUA-PPAS untuk pembahasan P-APBD 2015 sudah diserahkan ke DPRD Sumut, Senin (21/9). Pihaknya juga mengaku  telah menyerahkan draf rancangan APBD 2016.

“Kita sudah kirim drafnya ke DPRDSU, sekaligus draf Rancangan APBD 2016,” katanya kepada wartawan di Lantai 9 Kantor Gubernur, baru-baru ini.(LMC-02)