Legislator Sumut: Dana Publikasi MTQN Rentan Dikorupsi

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 15/10 (LintasMedan) – Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Muhri Fauzi Hafiz mengemukakan bahwa dana publikasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Nasional (MTQN) ke-27 Tahun 2018 rentan dikorupsi, sehingga perlu diaudit secara cermat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) setempat.

“Penyelenggaraan MTQ Nasional yang berakhir pada Jumat (12/10) lalu terbilang sukses, tetapi tidak tertutup kemungkinan di balik perhelatan besar itu  ada penggunaan dana yang tidak proporsional dan rentan dikorupsi,” katanya kepada pers di Medan, Senin.

Salah satu pos anggaran MTQN yang rentan dikorupsi, menurut legislator itu, dana resmi publikasi dan sosialisasi yang dikelola oleh Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, termasuk biaya untuk setiap pelaksanaan konferensi pers.

Dalam upaya mewujudkan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, politisi muda Partai Demokrat itu minta pihak auditor perlu memeriksa secara cermat bukti setiap dokumen berisi laporan besaran dana publikasi MTQN yang diserahkan kepada masing-masing peserta konferensi pers.

Apalagi, Muhri memperkirakan jumlah insan pers yang terdaftar resmi sebagai peliput MTQN dipastikan cukup banyak.

Selain BPKP, dia juga menyarankan agar Sekdaprov Sumut R.Sabrina benar-benar selektif sebelum menyetujui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana publikasi dan konsumsi media center  MTQN yang diajukan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.

Sebab, kata dia, dalam dokumen pendukung berisi keterangan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana publikasi yang bersumber dari dana hibah tersebut kemungkinan terlampir data dan tanda tangan penerima yang diduga fiktif.

Muhri menyatakan tidak sependapat jika sukses penyelenggaraan MTQN ke-27 baru-baru ini dianggap sebagai keberhasilan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov mensosialisasikan perhelatan berskala nasional tersebut.

“Kami tidak sependapat jika sukses penyelenggaraan acara ini (MTQN ke-27) dianggap sebagai keberhasilan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, sebab kegiatan itu merupakan agenda nasional yang wajib didukung oleh semua organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Sumut,” ucapnya.

Bahkan, Muhri menilai pemuatan gambar maupun kalimat berisi sosialisasi yang tertulis pada beberapa spanduk sosialisasi MTQN ke-27 yang dikelola oleh Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut juga
terkesan kurang cermat dan kurang menyentuh substansi acara tersebut. (LMC-02)




Legislator: Bangunan Tanpa Izin Marak di Medan

Nezar Djoeli. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 5/9 (LintasMedan) – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Nezar Djoeli memperkirakan bangunan yang menyalahi atau tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) cukup banyak ditemukan di Kota Medan.

“Pemerintah Kota Medan hendaknya tidak membiarkan hadirnya bangunan tanpa mengantongi IMB,” kata legislator asal daerah pemilihan Kota Medan itu kepada pers, di Medan, Rabu.

Ia mengungkapkan, bangunan yang didirikan tanpa IMB diantaranya ditemukan di kawasan ruang terbuka hijau kota (RTHK) atau biasa disebut jalur hijau di Jalan Salak Medan.

Di bekas lokasi kios-kios pedagang suku cadang bekas kendaraan bermotor tersebut kini berdiri puluhan unit bangunan bertingkat atau rumah toko (ruko) tanpa izin.

Selain di Jalan Salak, Nezar  memastikan puluhan unit ruko yang dibangun di kawasan Jalan Stasiun Belawan juga dibangun oleh oknum-oknum pengusaha tanpa IMB.

Puluhan ruko itu, menurutnya, dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang sebelumnya merupakan kawasan hunian warga.

Sebelum dialihkan ke pihak perusahaan pengembang, kata Nezar, rumah warga yang di lokasi tersebut dibongkar dengan dalih untuk area parkir PT Pelindo I (Persero).

Namun, di lahan itu telah berdiri puluhan unit ruko yang dipastikan didirikan tanpa IMB.

Saat ini, menurut Nezar, wajah Kota Medan terkesan semrawut karena jumlah bangunan yang diduga tidak memiliki IMB diperkirakan terus bertambah.

Akibatnya, lanjut politisi Partai NasDem itu, penataan ibu kota Provinsi Sumut itu semakin sulit terkendali karena pemilik bangunan seenaknya membangun tanpa memperhatikan aturan tata ruang wilayah.

“Seharusnya, Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang bertindak tegas terhadap bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki IMB, termasuk bangunan permanen yang didirikan di jalur hijau,” ucapnya.

Ia menilai, pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) dan Satpol PP Kota Medan terkesan melakukan pembiaran terhadap puluhan bangunan ilegal yang sudah berdiri tersebut.

Padahal, lanjutnya, Kepala Dinas PKP2R Kota Medan Sampurno Pohan pernah menyatakan tidak akan mengeluarkan surat IMB terhadap setiap bangunan yang terbukti sengaja dibangun sebelum IMB-nya terbit.

Nezar menambahkan, pihaknya melalui pimpinan DPRD Sumut akan segera memanggil pejabat PT KAI Sumut dan dinas terkait untuk membahas pendirian bangunan tanpa IMB dan penyalahgunaan jalur terbuka hijau.

“Kami juga berharap pihak kepolisian dan kejaksaan setempat melakukan investigasi mengenai dugaan alih fungsi dan kepemilikan lahan milik PT KAI di Medan,” ujarnya. (LMC-02)




Legislator Sumut Desak Pemerintah Selesaikan Kelangkaan Premium

Ilustrasi – Pemberitahuan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium habis di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (Foto: LintasMedan/ist) minyak (

Medan, 10/5 (LintasMedan) – Kalangan legislator di DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas segera menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium yang terjadi di provinsi tersebut sejak beberapa waktu terakhir.

“Kami sudah menyampaikan keluhan masyarakat ke Menteri ESDM dan pihak BPH Migas terkait kelangkaan premium. Intinya kami ingin masalah ini segera teratasi,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan kepada pers, di Medan, Kamis.

Ia membeberkan, dari 333 unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di 33 kabupaten dan kota di Sumut, hanya sekitar 150 unit SPBU yang masih menyalurkan premium.

Politisi Partai Amanat Nasional(PAN) itu memperkirakan selama beberapa bulan terakhir jumlah SPBU yang tidak menyalurkan premium ke konsumen di Sumut semakin berkurang.

Bahkan, lanjut dia, banyak pengusaha SPBU di Sumut akhir-akhir ini terkesan enggan menebus jatah premium mereka ke Pertamina setempat sehingga semakin memperparah kelangkaan di sejumlah wilayah.

“Di Kabupaten Dairi, Nias serta Kota Pematang Siantar dan Sibolga, misalnya, sejak Januari hingga April 2018 sebagian besar SPBU nyaris tidak pernah lagi menebus jatah premiumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Padahal, kata Aripay yang didampingi anggota Komisi B DPRD Sumut Yantoguh Damanik, BBM jenis premium hingga kini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak di Sumut.

“Kelangkaan premium sangat dirasakan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ucap dia.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumut, Yantoguh Damanik menyatakan tidak yakin pasokan BBM berkadar oktan 88 atau premium langka di sejumlah SPBU di Sumut.

Sebab, kuota premium untuk Sumut secara nasional tahun 2018 adalah sebanyak 601.947,00 kilo liter.

“Fakta di lapangan, premium semakin langka dan kerap habis di SPBU sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini, menjadi indikasi adanya kecurangan dalam hal pendistribusian BBM jenis premium,” kata anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut itu.

Di tengah masih tingginya permintaan masyarakat terhadap premium di Sumut, ia mengkhawatirkan terjadinya permainan dalam masalah pasokan BBM tersebut.

Karena itu, Yantoguh meminta Kementerian ESDM dan BPH Migas segera menegur dan memberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha SPBU yang terbukti secara sengaja tidak menebus alokasi BBM jenis premium. (LMC-02)




Legislator: PP 24 Tahun 2015 Rugikan Petani Sawit Labuhanbatu

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Aripay Tambunan (kedua kanan) bersama Bupati Labuhan Batu Utara Khairudin Syah Sitorus (kiri) dan Bupati Labuhan Batu Selatan Aswan Wildan Tanjung (kedua kiri), melakukan pertemuan dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang (kanan), di Jakarta, baru-baru ini. Aripay dalam pertemuan itu mengusulkan agar Pemerintah mempercepat program peremajaan dan menambah porsi pendanaan untuk meningkatkan produktivitas petani sawit di Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 9/4 (LintasMedan) – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Aripay Tambunan, mengemukakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan harus dicabut karena telah membebani petani kelapa sawit Sumut, termasuk di sentra produksi Kabupaten Labuhanbatu.

“Jelas merugikan petani dengan adanya PP Nomor 24/2015 itu dan justru menguntungkan perusahaan berskala besar,” katanya kepada pers, di Medan, Senin.

Ia menilai, peraturan Pemerintah tersebut rentan memberikan ruang bagi penyalahgunaan dana himpun sawit untuk subsidi biodiesel dan bukan untuk mendukung pengembangan petani sawit Indonesia yang tertinggal dalam banyak hal, antara lain sumber daya manusia, pendanaan, dan teknologi.

Menurut dia, petani di Sumut turut merasa dirugikan dengan kewajiban membayar dana himpun sawit tersebut.

Penerapan PP Nomor 24/2015, lanjutnya, tidak membuat kemampuan petani sawit di Sumut untuk mendapatkan kesejahteraan hidup  meningkat. Ditambah lagi  harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani  kerap anjlok.

Padahal, kata dia, dana perkebunan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) itu disumbangkan dari tandan buah segar (TBS) petani yang diolah menjadi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kemudian diekspor ke sejumlah negara.

Pihak BPDP-KS menyatakan penggunaan dana terbesar dari himpun sawit hingga saat ini masih dialokasikan untuk biodiesel, yakni mencapai 89 persen.

Sedangkan untuk peremajaan atau replanting sawit, pengembangan SDM hingga perencanaan-pengelolaan masing-masing hanya satu persen.

“Petani sawit di Sumut umumnya saat ini sedang menghadapi persoalan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai peremajaan,” katanya seraya menambahkan sekitar 40 persen dari 1,2 juta hektare total luas kebun sawit di Sumut saat ini dikelola oleh petani.

Seharusnya, kata Aripay, prinsip pengelolaan dana kelapa sawit benar-benar memperhatikan asas keadilan dan kesejahteraan untuk petani kelapa sawit, termasuk dalam hal pemberian bibit kelapa sawit yang berkualitas kepada petani dan stabilitas harga, sehingga petani tetap bisa mendapatkan keuntungan dari produksinya.

Namun, ia menilai keberadaan BPDP-KS justru hanya menguntungkan beberapa perusahaan perkebunan swasta besar, antara lain Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC).

Wilmar Group, misalnya, disebut-sebut mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun atau lebih rendah jika dibandingkan dengan setoran yang diberikan perusahaan tersebut sebesar Rp1,32 triliun.

Sementara, untuk petani sendiri dari total dana himpun sawit tersebut hanya memperoleh sekitar 10 persen yang selanjutnya mesti dibagi kembali.

“Untuk bantuan peremajaan pun hingga saat ini masih sebatas pendataan,” ujarnya.

Terkait hal itu, Aripay mendesak pemerintah agar total dana himpun sawit bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi petani yang melakukan replanting.

Dengan demikian, katanya, dana himpun sawit yang telah berjalan selama tiga tahun tersebut tidak lagi dinikmati oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit besar semata.

Selanjutnya, dia mendesak BPDP-KS mempercepat program peremajaan dan menambah porsi pendanaan untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit.

“Peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat harus menjadi prioritas, termasuk di Sumut,” ujarnya.

Usulan pemberian porsi dana himpun sawit yang lebih besar kepada petani, kata Aripay, telah pula disampaikannya kepada Pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang di Jakarta, baru-baru ini. (LMC-02)




Legislator: KPU Sumut tak Maksimal Sosialisasikan Pilgub

Sarma Hutajulu. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 26/3 (LintasMedan) – Legislator DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sarma Hutajulu menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak maksimal mensosialisasikan pemilihaan gubernur dan wakil gubernur Sumut 2018 kepada masyarakat.

“Sosialisasi masih tergolong minim. Saya pesimis Pilkada Sumut bisa berjalan sesuai harapan dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS,” ujarnya di Medan, Senin.

Politisi PDI-Perjuangan itu memperkirakan hingga saat ini masih banyak warga Sumut tidak mengetahui akan ada Pilkada serentak 2018 yang dijadwalkan digelar pada 27 Juni mendatang.

Sementara, kegiatan sosialisasi Pilgub Sumut 2018 yang dilaksanakan KPU setempat masih dominan bernuansa seremonial.

Seharusnya, menurut dia, sosialisasi pada masyarakat menjadi perhatian serius bagi KPU Sumut sehingga warga memiliki kesadaran terkait pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut, menurut Sarma, KPU daerah itu harus lebih intensif melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa mengenai pentingnya menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Dalam hal jumlah calon pemilih, Sarma mempertanyakan akurasi data KPU Sumut mengenai daftar pemilih sementara (DPS).

Pihak KPU Sumut pada 17 Maret 2018 telah mengumumkan bahwa DPS Pilgub 2018 sebanyak 9.202.967 juta Jiwa.

Jumlah DPS tersebut, menurut dia, berbeda dengan DPS yang dikeluarkan pada Januari 2018 sebanyak 10 juta jiwa lebih.

“Kenapa ada perbedaan data DPS yang begitu signifikan yang dikeluarkan KPU antara Januari dengan Maret 2018?,” ucap anggota Komisi A DPRD Sumut itu.

Terkait dengan selisih jumlah DPS, kata Sarma, KPU Sumut dan Dinas Kependudukan setempat perlu segera mengumumkan secara transparan ke publik faktor penyebab terjadinya selisih DPS yang cukup signifikan tersebut.  (LMC-02)




Legislator Minta Sengketa Pajak Inalum-Pemprov Sumut Tak Berlarut

Medan, 6/2 (LintasMedan) – Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) minta agar sengketa pajak air permukaan umum (APU) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak berlarut-larut di persidangan.

“Sidang perkara sengketa pajak antara PT Inalum dengan Pemprov Sumut sudah berjalan sekitar satu tahun lebih, tentunya sudah cukup banyak waktu dan bahkan dana yang dikeluarkan oleh para pihak selama bersengketa,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli kepada lintasmedan.com, Selasa.

Padahal, menurut dia, sengketa pajak tersebut bisa dituntaskan jika Pemprov Sumut selaku pihak tergugat dalam perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Pajak Jakarta tersebut berinisiatif merevisi besaran pajak di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan.

Nezar menilai, Pergub Sumut No.24 Tahun 2011 yang dijadikan instrumen penetapan pajak APU kepada PT Inalum lai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan, sudah tidak lagi relevan lagi dengan situasi sekarang ini.

“Dasar penetapan pajak APU yang selama ini diatur dalam Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011 sudah kurang relevan lagi dan perlu penyesuaian dengan kondisi yang berkembang maupun peraturan-peraturan baru yang berlaku,” kata

Disebutkannya, salah satu peraturan Pemerintah yang perlu dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Pergub mengenai pajak APU adalah Paraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air.

Dalam Permen PUPR No.15/2017, kata Nezar, angka kewajiban pajak APU tidak sebesar yang ditetapkan di dalam Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011.

Mencermati lambannya penyelesaian sengketa pajak antara Inalum dengan Pemprov Sumut, politisi Partai NasDem itu menyarankan kepada Pemprov Sumut agar bersedia merevisi Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan kajian secara lebih mendalam.

Untuk menjadikan Pergub baru tersebut lebih berkualitas, pihak Pemprov Sumut perlu meminta masukan dan pertimbangan dari para pakar di bidang hukum dan perpajakan, pejabat dari instansi pemerintah terkait, DPRD, pejabat PT Inalum dan asosiasi dunia usaha.

Selanjutnya, menurut dia, Pergub yang telah direvisi tersebut diajukan dalam sidang sengketa pajak APU agar dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim Pengadilan Pajak memutuskan perkara antara Inalum dengan Pemprov Sumut.

Dia juga berharap proses ini secepatnya selesai agar ada kepastian hukum dan acuan nilai pajak yang harus dibayar oleh PT Inalum.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum, menilai wacana merevisi Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011 perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Namun demikian, katanya, sebuah Pergub maupun Perda bisa saja direvisi selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan polemik serta mengganggu ketertiban umum. (LMC-02)




Legislator Sumut Banyak Dapat Keluhan soal Jaminan Kesehatan

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut Nezar Djoeli (tengah) berbaur bersama sejumlah warga, di selama melakukan kegiatan reses di Kelurahan Sei Kera, Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa (19/12). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/12 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada saat reses di Medan, mengaku banyak mendapat keluhan dari warga kurang mampu seputar sulitnya mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga saat berobat mereka harus membayar.

“Ternyata masih ada rakyat miskin dan tidak mampu di Medan yang belum mendapatkan akses jaminan kesehatan,” kata anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli saat melakukan kegiatan reses di Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa.

Padahal, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), rakyat miskin dan tidak mampu, iuran untuk program jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara.

Politisi Partai NasDem itu memperkirakan, masih banyaknya rakyat miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan kartu JKN lebih disebabkan sistem pendataan dari instansi pemerintah terkait yang belum berjalan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI).

Pada saat reses di Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, anggota Komisi E DPRD Sumut itu kepada sejumlah warga setempat, mengemukakan bahwa rakyat miskin dan tidak mamput seharusnya tidak perlu membayar pada saat berobat atau memeriksa kesehatan.

Sebab, lanjutnya, biayanya telah ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut maupun APBD kabupaten/kota.

Oleh karena itu, ia menganjurkan kepada warga tidak mampu yang belum mendapat kartu JKN agar mendatangi kantor kelurahan setempat atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

“Jika nantinya ada kendala, maka saya bersedia membantu,” kata legislator asal daerah pemilihan Kota Medan A yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan.

Dalam hal mendistribusikan kartu JKN, katanya, tidak ada alasan bagi petugas instansi terkait untuk mengabaikan hak rakyat miskin atau tidak mampu.

Dia juga menegaskan bahwa pendataan warga miskin dan tidak mampu di ibu kota Provinsi Sumut itu harus akurat, sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Dalam sesi dialog dengan anggota DPRD Sumut itu, sejumlah warga tidak mampu di Kelurahan Sei Kera berharap kepada wakil rakyat tersebut agar mereka dapat segera menjadi peserta JKN.

“Tolonglah pak bantu kami, karena kami takut jika sakit nanti tidak bisa berobat karena tidak punya kartu jaminan kesehatan gratis,” kata Sumantri.

Selain menerima keluhan soal jaminan kesehatan, Nezar Djoeli juga menerima keluhan warga soal penanganan sungai atau parit di kawasan Medan Perjuangan. (LMC-02)




Legislator Berharap Kopi Sumut Kuasai Pasar Finlandia

Aripay Tambunan. (Foto: LintasMedan/ist)

Deli Serdang, 11/12 (LintasMedan) – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Aripay Tambunan berharap komoditi kopi yang dihasilkan petani di daerah itu bisa menguasai pasar Finlandia dan sejumlah negara Eropa lainnya.

“Kami menilai kopi asal Sumut berpeluang besar menembus pasar Finlandia, namun promosinya perlu lebih gencar dilakukan,” katanya kepada pers, di sela mengikuti rapat kerja DPRD Sumut, di kawasan wisata Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, akhir pekan lalu.

Aripay yang belum lama ini bersama beberapa anggota DPRD Sumut lainnya melakukan studi banding ke Finlandia, mengungkapkan bahwa Finlandia merupakan salah satu negara konsumen kopi utama di Eropa.

Peluang pasar tersebut, lanjutnya, perlu dimanfaatkan secara optimal dengan mengajak para pembeli di Finlandia menikmati kopi-kopi spesial dan berkelanjutan asal Sumut.

Sebab, menurut dia, Sumut yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik dengan cita rasa yang khas diyakini mampu bersaing di pasar negara tersebut.

“Sumut juga memiliki lahan yang cukup luas untuk memproduksi biji kopi berkualitas yang siap menembus pasar ekspor,” katanya.

Meski demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan semua pihak harus siap memanfaatkan peluang ekspor maupun menghadapi persaingan pasar kopi yang semakin ketat, sehingga bukan hanya swasta yang terus berinovasi, tetapi pemerintah daerah di Sumut juga agar tidak ketinggalan.

Selain itu, Aripay minta Pemprov Sumut melalui instansi terkait perlu terus mendorong pengembangan industri perkopian di daerah itu mulai dari hulu sampai hilir sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing kopi Sumut di pasar internasional.

“Upaya tersebut diharapkan membawa dampak positif pada rantai nilai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumut, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan,” tuturnya.

Sebagaimana diinformasikan, petani di kabupaten/kota di provinsi itu, saat ini masih terus mengembangkan tanamam kopi arabika sebagai komoditi unggulan.

Kopi arabika yang selama ini dibudidayakan petani Sumut memiliki rasa yang khas sehingga harga jualnya relatif tinggi.

Penghasil utama kopi arabika di Sumut, antara lain Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, dan Humbang Hasundutan.

Tanaman kopi, khususnya kopi arabika baik dibudidayakan di atas ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 24 derajat Celcius.

Kopi arabica memiliki karakter yang kuat, mulai dari aroma, tekstur, dan rasanya. Rasa asam buah kopinya sangat melekat di mulut, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan rasa pahitnya terasa segar di mulut ketika meminumnya. (LMC-02)




Legislator: Sumut Perlu Lebih Serius Bahas Ranperda Narkoba

M. Hanafiah Harahap. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 8/12 (LintasMedan) – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), M. Hanafiah Harahap menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama institusi terkait perlu lebih serius dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba.

“Ranperda mengenai narkoba mendesak untuk disahkan menjadi Perda. Namun, proses pembahasan naskah akademiknya sudah sekitar dua tahun belum juga tuntas,” katanya kepada pers, di Medan, Jumat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi A DPRD Sumut, lanjutnya, draf Ranperda Narkoba tersebut tergolong lamban diajukan ke DPRD karena dalam proses pembahasannya belum ada sinergi antara institusi penegak hukum, Pemprov Sumut, BNN dan elemen masyarakat.

Meski demikian, kata Hanafiah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut telah menargetkan pembahasan Ranperda tersebut dapat dituntaskan paling lambat tahun 2018.

Ia berharap, keberadaan Perda Narkoba itu kelak dapat segera meminimalisir kasus penyalahgunaan barang haram tersebut.

“Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumut sangat tinggi dan lebih penting adalah penanggulangan dampak buruk narkoba,” kata Hanafiah.

Kondisi yang lebih memprihatinkan, katanya, Sumut bukan lagi sekadar lokasi pemasaran narkoba, melainkan produsen dan lokasi pendistribusian ke daerah lain.

Dari analisa dan pengungkapan kasus selama ini, warga yang terdampak dengan narkoba tersebut hampir merata, mulai dari usia 10 hingga 59 tahun.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat warga yang menjadi pengguna dan terdampak narkoba di Sumut berjumlah sekitar 350 ribu orang, atau berada pada peringkat terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta sebanyak 380 ribu orang lebih.

“Dari 380 ribu itu hanya 10 ribu yang bisa direhabilitasi. Sementara, sekitar 370 ribu lagi bagaimana. Tentunya, tidak mungkin mereka semua mendekam di penjara,” kata Hanafiah.

Oleh karena itu, kata politisi Partai Golkar ini, Sumut sangat membutuhkan peraturan daerah tentang penanggulangan narkoba untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini. (LMC-02)




Politisi Nasdem Dialog Politik dengan Mahasiswa

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem, M Nezar Djoeli bersama perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan, usai berdialog tentang politik dan legislasi di Universitas Dharmawangsa, Minggu (12/11).(Foto:LintasMedan/irmayuni)

Medan, 12/11 (LintasMedan) -Legislator Partai Nasdem DPRD Sumatera Utara, H M Nezar Djoeli memberikan pembelajaran berpolitik kepada sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan.

“Saya ingin menularkan semangat legislator kepada para mahasiswa agar bisa memahami bagaimana menyerap aspirasi rakyat melalui jalur politik,” katanya saat menjadi pembicara pada kegiatan Training Legislative Mahasiswa bertajuk “The Power of Legislative” yang diselenggarakan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Sumut di Aula Universitas Dharmawangsa Medan, Minggu.

Di acara yang mengundang antusias para mahasiswa untuk bertanya itu, Nezar menjelaskan bahwa kinerja legislator juga bisa diterapkan di lingkungan kampus, tentunya dengan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan organisasi mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus.

“Untuk menyampaikan aspirasi dalam segala hal tidak jamannya lagi dengan cara demo-demo apalagi sampai bakar-bakar ban,” katanya.

Sebab, menurut dia aspirasi dengan cara frontal seperti itu bahkan rentan tidak tercapai maksud dan tujuan bahkan cenderung merugikan mahasiswa karena bisa ditunggangi atau dimanfaatkan pihak lain.

Jika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, kata anggota Komisi E DPRD Sumut ini bisa dilakukan dengan bermusyawarah, dialog atau melalui lobi-lobi, sebagaimana yang dilakukan di lingkungan kalangan legislatif melalui jalur fraksi dan masing-masing partai politik.

Adanya sistem pemerintahan kampus khususnya lembaga legislatif mahasiswa, kata dia sebaiknya dijadikan momentum sebagai media pembelajaran menuju masa depan yang lebih baik.

“Legislatif di kalangan kampus merupakan pembelajaran berpolitik bagi mahasiswa, mudah-mudahan setelah selesai kuliah nanti bisa menjadi legislatif dewan atau wakil rakyat sebenarnya yang akan menjadi penyeimbang bagi pemerintah,”kata anggota dewan asal pemilihan Kota Medan  ini.

Pada kesempatan itu Nezar menjelaskan beberapa fungsi legislasi yang salah satunya adalah mengesahkan anggaran dan mengawasinya.

Proses penganggaran, kata Nezar salah satunya melalui hasil reses dewan dalam upaya menampung aspirasi rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan di masing-masing daerah pemilihan legislator tersebut.

“Karena anggota dewan bisa duduk di lembaga legislatif itu masing-masing punya daerah pemilihan seperti saya d Dapil Medan. Jadi di lembaga inilah kami bermusyawarah dan melakukan lobi-lobi politik agar anggaran yang jumlahnya terbatas itu bisa sampai sesuai kebutuhan, serta tidak melanggar peraturan dan hukum,” ungkapnya.

Nezar juga menjelaskan secara rinci mengenai proses penjemputan anggaran dari pusat untuk pembangunan daerah, serta alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan kabupaten/kota.

Menurut dia terkadang banyak masyarakat yang tidak faham, bahwa ada pembangunan jalan/infrastruktur yang penganggarannya dari pusat melalui APBN. Tentu Pemerintan Provinsi maupun Pemerintah Kota tidak boleh membangun jalan tersebut dengan menggunakan anggara daerah. “Yang seperti inilah nanti bisa menjadi temuan hukum dan pejabat yang bersangkutan disuruh memulangkan anggaran tersebut,” ujarnya.

Kegiatan yang diprakarsai Koordinator Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Sumut Abdurrahmansyah Siagian dan kalangan mahasiswa baik negeri maupun swasta di Medan ini juga diisi dua pembicara lain, yakni Dr M Citra Ramadhan SH MM dan Nirwansyah Putra s Sos.(LMC-02)