Aquafarm Latih Keluarga Nelayan Produksi Kerupuk Kulit Ikan Nila

Para peserta foto bersama seusai mengikuti pelatihan pengolahan kerajinan makanan berbahan baku ikan nila yang diselenggarakan PT Aquafarm Nusantara bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai, di Desa Sei Nagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (20/3). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 22/3 (LintasMedan) – PT Aquafarm Nusantara bekerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai menggelar pelatihan tehnis pembuatan produk makanan ringan berupa kerupuk dari bahan dasar kulit ikan nila.

Menurut pimpinan PT Aquafar Nusantara, Afrizal di Medan, Kamis, program pelatihan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti sejumlah anggota kelompok masyarakat nelayan di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (20/3) lalu.

“Program pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan, khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam membuat kerupuk berbahan baku kulit ikan nila,” tuturnya.

Kerupuk dari kulit ikan nila, menurut dia, memiliki nilai jual jauh lebih tinggi dibanding produk sejenis dari kulit ikan tongkol maupun ikan patin.

Melalui kegiatan pelatihan tersebut, Afrizal berharap, para peserta akan mampu menumbuhkan usaha baru dalam sektor pengolahan produk makanan ringan berbahan baku ikan nila.

“Pelatihan ini merupakan proyek percontohan atau pilot project yang pertama kita gelar di Serdang Bedagai,” ucapnya.

Afrizal menambahkan, PT Aquafarm selaku perusahaan yang bergerak di bidang perikanan air tawar terintegrasi juga berencana mengembangkan aneka produk makanan olahan berbasis ikan nila.

Sebelumnya, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Muara Baimbai, Sutrisno mengakui bahwa pelatihan teknis pembuatan produk kerupuk dari bahan dasar ikan nila merupakan kegiatan yang sangat positif dalam upaya meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat yang selama ini bergerak di sektor usaha tersebut.

“Pelatihan yang digagas PT Aquafarm Nusantara ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sekaligus menambah pengetahuan kelompok masyarakat yang tergabung di KSU Muara Baimbai, khususnya dari kalangan perempuan nelayan tentang nilai gizi, manfaat ikan dan nilai tambah dari produk olahan ikan nila,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pengolahan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serdang Bedagai, Teruna Tarigan, menilai pelatihan kerajinan produk kerupuk dari bahan baku nila yang digagas PT Aquafarm tersebut dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan masyarakat di Desa Sei Nagalawan.

“Kami berharap program pelatihan ini menjadikan para peserta lebih kreatif dan kelak mampu menjadi wirausahawan mandiri,” katanya.

Terkait dengan program pelatihan yang digelar PT Aquafarm Nusantara bersama KSU Muara Baimbai,
Kepala Desa Sei Nagalawan Jafar Sidik Nasution, mengakui, kegiatan pelatihan ini cukup efektif meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayahnya.

“Kegiatan dan kerja sama kami dengan PT Aquafarm bukan merupakan hal yang baru. PT Aquafarm banyak memberi solusi dalam hal pemberdayaan ekonomi,  termasuk kepada anggota KSU Muara Baimbai,” ujar dia. (LMC-02)




Pemerintah Diminta Segera Sikapi Bentrok Nelayan Sumut

Ribuan nelayan baru-baru ini menggelar demonstrasi ke Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 19/2 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumut sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Syah Affandin menyayangkan bentrokan yang terjadi antar dua kelompok nelayan di sekitar peraian Belawan, Senin (19/2) kemarin. Ia meminta agar Pemprov Sumut mengambil langkah dan bertindak mencegah bentrokan antar nelayan semakin meluas.

“Pemprov Sumut supaya lebih tanggap dalam menyikapi konflik masyarakat yang timbul akibat larangan terhadap penggunaan sejumlah jenis alat tangkap ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tersebut,” katanya, Selasa.

Politisi PAN ini meminta pemerintah segera memanggil dan melakukan pertemuan dengan pemangku kebijakan serta kelompok nelayan membahas kondisi yang terjadi tersebut.

“Jangan sampai kasus bentrokan seperti ini melebar ke daerah-daerah lain, apalagi ini menjelang Pilkada, suasana harus kondusif,” ujarnya.

Pemeritah dalam hal ini Dinas Perikanan Provinsi Sumut, kata Syah Affandin harus mampu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Sebab di lapangan, konflik antar kelompok nelayan pengguna pukat trawl dan tradisional benar terjadi dan telah menimbulkan beberapa kali bentrokan.

Terakhir, bentrokan akibat delapan kapal ikan pukat tarik dua milik warga Keluraha Belawan Bahari dibakar sejumlah oknum. Bentrokan terjadi antara nelayan tradisional Kelurahan Bagan Deli dan nelayan pukat tarik dua di Kelurahan Belawan Bahari.

Bentrokan tersebut, menurut Syah Affandin dipicu lemahnya penegakan hukum di laut yang dibuktikan dengan masih banyaknya beroperasi kapal ikan pukat tarik dua yang dilarang melalui Permen tersebut. Belasan nelayan yang merasa tidak senang dengan beroperasinya kapal tersebut melakukan penyisiran dan menindak kapal nelayan yang menggunakan pukat yang dilarang tersebut.

“Ada kelompok nelayan yang setuju terhadap Permen tersebut dan ada juga yang me­nolak. Pemerintah harus mendudukkan kedua belah pihak. Dan mencarikan solusi yang dapat diterima keduanya. Apalagi sekarang ini, ada bantuan dari pemerintah untuk mengganti alat tangkap yang dilarang tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, ribuan nelayan tradi­sional se-Sumut juga menggelar demonstrasi di gedung dewan pekan lalu, menuntut penerapan Permen KP Nomor 71 secara tegas.

Dua hari kemudian, ratusan nela­yan pengguna trawl juga menggelar aksi di tempat yang sama, meminta agar dii­zinkan melaut karena telah dua bulan tidak melaut. Mereka meminta agar pe­larangan penggunaan trawl dievaluasi seperti halnya di Pantura.(LMC-02)

 

 

 




Nelayan: Bersihkan Trawl dari Laut Sumut

Sejumlah elemen masyarakat nelayan saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumut, di Medan, Kamis (8/2). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 8/2 (LintasMedan) – Sejumlah nelayan tradisional mendesak pemerintah menegakkan aturan dengan membersihkan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan pukat harimau atau “trawl” dari perairan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Di daerah tertentu pukat trawl masih banyak digunakan dan tidak ditindak tegas oleh aparat,” kata Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batu Bara, Syawaludin Pane, saat menyampaikan orasi dalam aksi unjuk rasa bersama ratusan masyarakat nelayan, di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis.

Menurut dia, kapal-kapal pengguna trawl masih leluasa beroperasi menangkap ikan dengan merusak ekosistem laut akibat lemahnya pengawasan dan penertiban dari instansi pemerintah berwenang.

Selain merusak ekosistem dan degradasi sumberdaya perikanan, lanjutnya, aktivitas pukat trawl di perairan Batu Bara telah mengakibatkan hasil tangkapan nelayan tradisional semakin merosot.

Dikatakannya, nelayan tradisional masih sangat membutuhkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun bila kapal menggunakan “trawl” terus beroperasi bagaimana mereka bisa meningkatkan penghasilan.

“Trawl sudah jelas-jelas dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi faktanya di lapangan masih beroperasi,” kata Syawaluddin.

Kondisi ini membuat para nelayan tradisional menganggap perlu mengambil sikap untuk mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas penggunaan alat tangkap trawl.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Nelayan Sumut, Mollen Gultom dalam orasinya menyatakan menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.

“Banyak kapal nelayan terpaksa tidak bisa melaut akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016,” tuturnya.

Menyikapi tuntutan massa pengunjuk rasa tersebut, anggota Komisi B DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan dan Jantogu Damanik, mengaku turut prihatin dengan permasalahan yang dihadapi para nelayan tradisional itu.

Mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi para nelayan tradisional itu ke instansi terkait di tingkat pemerintah pusat.

“Semua nelayan harus hidup, diurus dan diberi kesempatan bekerja oleh pemerintah,” kata Jantogu Damanik.

Massa nelayan itu sebelum menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, juga menggelar aksi serupa di depan gedung kantor gubernur Sumut. (LMC-02)




Ribuan Nelayan Sumut Ancam Boikot Pemilu

Unjukrasa seribuan nelayan dari berbagai daerah di Sumut, Senin (5/2).(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – Ribuan massa nelayan yang berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Senin, mengancam akan memboikot segala pelaksanaan Pemilu di negeri ini akibat ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

“Tidak ada pihak yang memperhatikan nasib rakyat kecil seperti nelayan. Bahkan yang sudah melanggar aturandan merugikan kamipun tidak pernah ditindak,” kata perwakilan nelayan, Hanafiah asal Kabupaten Deliserdang.

Ribuan nelayan dari sejumlah daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumut unjuk rasa menolak penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan cantrang.

Mereka juga mendesak pemerintah benar-benar memberlakukan Permen -KP Nomor 71/2016 tentang larangan pukat trawl. Menurut nelayan pihak-pihak yang melanggar aturan itu justru tidak pernah ditindak.

“Jangan ada lagi pukat grandong atau pukat trawl di Belawan. Kami minta ini ditertibkan, karena merugikan nelayan tradisional,” kata Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara, Syawaludin Pane.

Pukat trawl, kata dia sudah merusak biota laut serta merusak penghasilan dan mata pencarian nelayan tradisional.

Perwakilan nelayan diterima tiga anggota DPRD Sumut, yakni Mustafawiyyah Sitompul, Aripay Tambunan dan Zulfikar yang berjanji akan menyampaikan tuntutan demonstran kepada pemerintah dan aparat terkait.

Juga hadir dalam dialog Direktur Pol Air, Bashar, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Doni M Faisal serta Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Robert Napitupulu.(LMC-02)

 




Nezar Djoeli : Seluruh Nelayan Sumut Harus Daftar Asuransi

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem, HM Nezar Djoeli bersama kaum ibu di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan saat reses, Minggu (8/10).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 8/10 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Nasdem Nezar Djoeli meminta
seluruh nelayan di Sumut, khususnya di daerah pemilihannya yakni Medan Labuhan, Medan Deli dan Belawan untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi.

“Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Tengku Erry Nuradi telah menganggarkan dana yang cukup besar di APBD untuk perlindungan nelayan melalui asuransi. Jadi kita minta seluruh nelayan segera mendaftar untuk menjadi peserta,” katanya di hadapan ratusan warga saat reses di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan Minggu.

Pendaftaran peserta asuransi nelayan, kata anggota Komisi E DPRD Sumut ini bisa dilakukan melaluiDinas Perikanan dan Kelautan Sumut.

“Syaratnya nelayan harus punya kartu tanda anggota nelayan dengan batas usia maksimal 65 tahun di bulan November 2017,”paparnya.

Untuk peserta asuransi akan mendapatkan dana santunan sebesar Rp 200 juta jika mengalami kecelakaan dan meninggal di laut, serta Rp160 juta jika meninggal di darat.

Pada kegiatan reses tersebut Nezar banyak menerima keluhan warga, seperti disampaikan Tokoh Masyarakat juga Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM), Syafruddin Hasan yang berharap Pemko Medan dan Pemprov Sumut segera memperbaiki perbaikan tanggul yang sudah pecah dihantam gelombang pasang di wilayah Kampung Nelayan Indah.

“Jika banjir pasang datang, kampung kampung nelayan ini tidak indah lagi,” ujarnya.

Dalam reses tersebut Nezar mengaku menyesalkan sikap Lurah dan Camat setempat yang tidak hadir.

“Padahal kedatangan saya melakukan reses ke sini untuk menampung aspirasi warganya yang akan diperjuangan kepada pemerintah,” ucap Nezar.

Ketidakhadiran camat dan lurah tersebut menurut dia sekaligus sebagai gambaran pejabat tersebut tidak peduli dan terkesan tidak mendukung program pemerintah.

“Kita minta agar Walikota Medan bapak Dzulmi Eldin segera mengevaluasi kinerja pejabatnya yang tidak mendukung program pemerintah,” katanya.

Pada kegiatan reses juga dilakukan pengobatan gratis dan pembagian serta pembuatan kartu asuransi nelayan. Hadir di antaranya Wakapolsek Medan Labuhan, Ketua DPC Partai Nasdem Medan Labuhan dan Medan Belawan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Lingkungan Pemprov Sumut.(LMC-02)




Pemprov Sumut Target 19.000 Nelayan Terlindungi Asuransi

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (ketiga kanan) menyalami sejumlah pengurus Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Sumut dan PNTI Kabupaten/Kota se Sumut yang baru dilantik, di Bina Graha Jalan Dipenegoro Medan, Sabtu (15/4). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 15/4 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada 2017 menargetkan sebanyak 19.000 nelayan lokal mendapat program perlindungan asuransi dalam rangka memberikan proteksi terhadap keberadaan nelayan lokal.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, di Medan, Sabtu, mengatakan pemerintah menjamin asuransi nelayan di wilayah itu sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka jika terkena musibah saat bekerja, terutama di laut.

“Dengan pemberian asuransi nelayan diharapkan pekerjaan mencari ikan di laut dapat terlindungi dengan baik,” ujarnya pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Sumut dan PNTI Kabupaten/Kota se Sumut di Bina Graha Jalan Dipenegoro Medan.

Sebagaimana diketahui, pemberian asuransi nelayan merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan. Negara wajib menganggarkan dana untuk asuransi jiwa nelayan.

Disebutkannya, jumlah nelayan keseluruhan di Sumut saat ini mencapai 252 ribu orang khusus mata pencahariannya menangkap ikan di laut dengan mengunakan fasilitas berbagai jenis armada tangkap.

“Jumlah nelayan di Sumut mencapai 252 ribu jiwa dan tingkat kesejahteraan mereka umumnya masih relatif rendah. Oleh arena itu, saya menaruh harapan kepada pengurus DPW PNTI Sumut dan DPD PNTI Kabupaten/Kota untuk segera menyusun program kerja yang baik dan terukur serta dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumut,” kata Gubernur.

Dia juga berharap PNTI dapat membantu untuk mensosialisasikan peraturan dan program pemerintah, seperti pemberantasan pencurian ikan oleh nelayam asing (illegal Fishing), penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sosialisasi kartu nelayan Paten.

Berdasarkan geografis, kata Err, Sumut memiliki potensi perikanan tangkap hingga mencapai 1,7 juta ton per tahun.

“Kondisi ini menjadikan Sumut kaya sumber daya ikan yang harus dikelola dengan cara yang bijaksana, yaitu menggunakan alat tangkap yang ramah agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” ucapnya.

Sementara Ketua DPW PTNI Sumut menyambut baik dengan adanya program Paten untuk nelayan tradisional yang digagas oleh Gubernur Erry Nuradi.

Pada kesempatan itu, pihaknya berharap kepada instansi pemerintah terkait agar mengakomodir aspirasi nelayan mengenai masih banyaknya peraturan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. (LMC-02)




PT Shanghai Bantu Nelayan Marelan

Perwakilan PT Shanghai bersama Kadiskanla Sumut Zonni Waldi saat memberikan pengarahan kepada para nelayan sebelum memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan, Kamis (9/6).(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 10/6 (LintasMedan) – PT Shanghai Elektrik Power Contruktion memberi bantuan berupa peralatan penangkap ikan kepada 75 nelayan Terjun Marelan.

Bantuan tersebut sebagai kompensasi akibat dampak pembangunan proyek PLTU yang dilakukan perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) itu.

“Kami sengaja memberikan bantuan berupa barang agar langsung bisa digunakan oleh para nelayan,” kata Humas PT Shanghai, Mr Yang Ruile melalui penterjemahnya Haruna, saat melakukan verifikasi data nelayan di Kantor Lurah Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan, Kamis.

Nelayan yang mendapat bantuan di lokasi itu sebanyak 75 orang, setelah sebelumnya bantuan kepada nelayan di beberapa wilayah yang terkena dampak juga diberikan oleh perusahaan itu.

Proses verifikasi juga disaksikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Zonni Waldi, Camat Marelan yang diwakili Sekcam Suhariadi serta Lurah setempat.

Para nelayan yang akan menerima bantuan wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Zonni Waldi mengatakan, pihaknya selaku fasilisator antara nelayan dan perusahaan berkoordinasi dan mengusulkan agar perusahaan memberikan bantuan berupa barang atau alat tangkap ikan, dengan nilai sejumlah Rp6 juta/nelayan.

“Kalau berupa barang bisa langsung bermanfaat, dalam verifikasi itu nanti akan dipertanyakan sesuai kebutuhan mereka. Kalau sampannya yang rusak akan diberikan langsung sampan, atau misalnya mesin yang rusak,” katanya.

Pada kesempatan itu Zonni Waldi meminta nelayan agar tetap bersemangat serta bertekad mengubah hidup menuju sejahtera.

“Mengubah hidup sejahtera itu harus datang dari diri kita sendiri. Nelayan harus bersatu dan kompak. Jangan ketika bantuan belum datang kompak, tapi justru setelah datang bantuan malah terpecah,” katanya.

Dia juga meminta para nelayan untuk menunjukkan kartu yang menjadi wadah para nelayan.

Namun dari jumlah tersebut ternyata masih beberapa orang saja yang memiliki.

Dalam hal ini Zonni meminta para nelayan segera mengurus kartu tersebut agar bisa mendapatkan fasilitas dan bantuan dari pemerintah.

“Karena sekarang bantuan pemerintah tidak bisa lagi langsung ke individu, namun harus punya kelompok yang mendapat surat keterangan resmi dari walikota,” katanya.

Apabila nelayan memiliki kartu tersebut, sangat banyak manfaat yang diperoleh di antaranya bisa mendapat bantuan bahan bakar bersubsidi dan sebagainya.(LMC-02)




DPR Desak Polda Sumut Usut Tuntas Pembunuh 4 Nelayan

Raden Muhammad Syafii (Romo) di acara Rapat Perdana Pembentukan Anggota Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) Cabang Sumut 1 di Gedung BP-PAUDNI Jalan Kenanga Raya Medan, Sabtu (12/3).(Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 13/3 (LintasMedan) – Anggota Komisi III DPR H Raden Muhammad Syafi’i (Romo) mendesak Polda Sumut di bawah pimpinan Irjenpol Raden Budi Winarsono mengusut tuntas pembunuhan empat nelayan tradisional warga kelurahan Bagan Deli Belawan dan menangkap pelakunya.

Elit partai Gerindra ini mengatakan empat janda nelayan korban pembunuhan itu, mendatangi Rumah Aspirasi Romo Center di Jalan Bunga Baldu Medan dan sambil menangis memohon agar para pelaku pembunuh suaminya segera ditangkap.

Romo menyampaikan itu di sela-sela sambutannya saat Rapat Perdana Pembentukan Anggota Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) Cabang Sumut 1 di Gedung BP-PAUDNI Jalan Kenanga Raya Medan, Sabtu.

Ke empat janda tersebut meminta agar personil rumah aspirasi mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus pembunuhan itu di Polda Sumut.

“Sebelumnya mereka dengan dibantu personil Rumah Aspirasi Romo sudah membuat laporan ke sejumlah penegak hukum khususnya Ditpol Air Poldasu, Poldasu hingga Syahbandar Belawan,” kata Romo.

Menurut Romo terkesan lambatnya penanganan kasus sekaligus membuktikan penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan di tanah air khususnya di Sumut.

Diketahui, empat nelayan tewas yakni Rajali Ahmad, Muhammad Zein, Baharuddin Ahmat dan Dani disebut-sebut dibantai oleh sejumlah nahkoda kapal ikan pukat langgar Gabion Belawan bernama PT JHT.

Disebutkan, saat itu keempat nelayan pergi melaut dengan tumpangan perahu Lumba-Lumba milik Amir.

Dalam perjalanan mereka bertemu dengan kapal ikan pukat langgar Gabion Belawan dinahkodai Zulkifli alias Zul.

Merasa kenal, empat nelayan itu minta ikan, namun tak disangka Zul malah menghubungi nahkodà lainnya dan mengaku kalau dirinya dirampok.

Akibatnya enam kapal pukat langgar gudang cerewet itu melakukan pengejaran dan menghantam perahu lumba-lumba yang ditumpangi empat nelayan tersebut mengakibatkan mereka terjatuh ke tengah laut.(LMC-02)




Pemko Medan Angkut Rumpun Bambu Penghalang Nelayan

Alat berat mengangkut rumpun bambu penghalang nelayan untuk melaut, Senin (15/12).(Foto:LintasMedan/ist)

Alat berat mengangkut rumpun bambu penghalang nelayan untuk melaut, Senin (15/12).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 16/12 (LintasMedan) – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Bina Marga setempat mengangkut rumpunan bambu besar yang hanyut dan menutupin Jembatan Sungai Deli di perbatasan Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan.

Kondisi ini sebelumnya mengganggu para nelayan hingga seminggu tidak melaut.

Pengangkatan rumpun bambu dengan menggunakan alat berat, turut disaksikan Asisten Pemerintahan (Aspem) Setdakot Medan, Musadad Nasution, Kadis Bina Marga Medan, Khairul Syahnan, Kabid Alat Berat Zulkifli, Camat Medan Belawan, Senin.

“Sudah hampir seminggu ini kami tidak melaut Bang, gara-gara serumpun pohon bambu yang menutupi jembatan ini. Akibatnya kapal kami tidak bisa berlalu lalang dari bawah jembatan tersebut.” kata Amir, salah seorang nelayan.

Camat Medan Marelan, Parlindungan Nasution langsung berkordinasi dengan ASPEM dan meminta tolong agar dapat diturunkan alat berat dari Dinas Bina Marga untuk memindahkan atau mengangkat serumpunan pohon bambu yang menghalangi para nelayan untuk melaut.(LMC/rel)