Pemko Medan Bebaskan Denda PBB

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Zulkarnain menyampaikan sambutan pada acara pembukaan PBB Fair 2017, di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (24/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 24/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan membebaskan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) dan memberikan souvenir kepada setiap wajib pajak yang membayar PBB selama penyelenggaraan PBB Fair 2017 di Lapangan Merdeka Medan, 24-28 Nopember.

“Kebijakan membebaskan denda PBB untuk meringankan beban para wajib pajak, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pembayaran pajak,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Zulkarnain pada acara pembukaan PBB Fair 2017, di Medan, Jumat (24/11).

Melalui keringanan berupa penghapusan denda PBB, pihaknya berharap akan meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dan taat membayar pajak.

Kesadaran dan ketaatan seluruh masyarakat dalam membayar pajak, lanjutnya, merupakan bentuk dukungan aktif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.

“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting bagi pelaksanaan dan percepatan pembangunan,” katanya.

Dikatakannya, retribusi dan pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi pembangunan di berbagai sektor.

Zulkarnain menambahkan, tahun 2017 pajak daerah dari sektor PBB ditargetkan mencapai Rp419 miliar lebih dan hingga pertengahan November telah terealisasi sebesar 86 persen.

“Guna mengoptimalkan capaian tersebut, maka kami menggelar PBB Fair,” paparnya.

Melalui PBB Fair 2017, pihaknya mengampanyekan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

“Selama berlangsungnya PBB Fair, masyarakat akan menerima keistimewaan yaitu penghapusan denda pajak serta memberikan souvenir menarik,” ujar dia.

Selain di Lapangan Merdeka, BPPRD Kota Medan juga menggelar pojok pajak di pusat perbelanjaan Suzuya di Kecamatan Medan Marelan.

Keberadaan pojok pajak tersebut, menurut Zulkarnain, tentunya akan lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. (LMC-04)




Eldin : Jangan Ada Pungli untuk Pelayanan Publik

Walikota Medan T Dzulmi Eldin.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 3/3 (LintasMedan) – Walikota Medan T Dzulmi Eldin mengingatkan kepada seluruh jajarannya, terutama camat, lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) agar tidak melakukan pengutipan atau pungutan liar (pungli) untuk setiap pelayanan publik.

“Tim Saber Pungli telah terbentuk, jadi jangan sekalipun melakukan pengutipan terkait dengan pelayanan publik. Karena kita telah diberikan gaji dan insentif,” katanya dalam acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2017 Kepada Camat, Lurah, Kepling sekaligus Pencanangan Tahun Patuh Pajak 2017, Kamis.

Terkait soal pembayaran PBB Eldin mengatakan akan melakukan pengawasan langsung. Sebab dia tidak ingin target penerimaan PBB tidak terwujud seperti tahun lalu, dari Rp.386 miliar yang ditetapkan, hanya teeralisasi 86,3 %.

Padahal PBB maupun pajak-pajak lainnya sangat penting karena menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk itu dia menegaskan agar petugas pemerintah jangan mempersulit warga yang ingin melakukan pembayaran PBB.

“Siapa yang terbukti melakukannya, langsung saya buang. Apabila yang bersangkutan ada jabatan, saya pastikan tidak akan diberi tempat (jabatan) lagi,” tegasnya.

Dia meminta aparatur pemerintah di jajarannya untuk bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Menurut Eldin keberhasilan dalam pengutipan PBB menjadi dasar utama melakukan penilaian.

“Kalian sendirilah yang menentukan apakah jabatan itu layak atau tidak diterima. Ingat hidup ini pilihan, jadi kalian sendiri yang menentukan pilihan tersebut!” tegasnya.(LMC-03)




Masyarakat Antusias Sambut Penghapusan Denda PBB

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kedua kanan) berdialog dengan petugas penerima Pajak Bumi Bangunan (PBB), di Merdeka Walk Medan, Senin (28/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kedua kanan) berdialog dengan petugas penerima Pajak Bumi Bangunan (PBB), di Merdeka Walk Medan, Senin (28/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 28/11 (LintasMedan) – Kebijakan Pemerintah Kota Medan melalui Dispenda setempat memberikan keringanan berupa penghapusan denda untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) selama tiga hari disambut antusias masyarakat.

Keterangan yang dihimpun LintasMedan.com, Senin, pada hari pertama atau Senin (28/11) pelaksanaan penghapusan denda PBB, Dispenda Kota Medan berhasil mengumpulkan sebesar Rp1.386.357.788.

Total PBB tersebut berasal dari gerai Pojok Pelayanan Pembayaran PBB di Merdeka Walk sebesar Rp.1.147.357.788, gerai Jalan Ring Road Gagak Hitam (depan Home Centra) Rp126.000.000, gerai Suzuya swalayan di Jalan Brigjen Katamso Rp61.000.000.000 dan Supemarket Irian Marelan Rp52.000.000.

Hal ini terungkap ketika Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi meninjau Pokok Pelayanan pembayaran PBB di Merdeka Walk Jalan Balai Kota Medan. Melihat tingginya antusiasme masyarakat tersebut, Akhyar optimis Dispenda dapat mendekati target Rp.386 miliar yang telah ditetapkan.

Jumlah Rp.1.386.357.788 ini berasal dari Pojok Pelayanan Pembayaran PBB di Merdeka Walk sebesar Rp.1.147.357.788, Jalan Ring Road Gagak Hitam (depan Home Centra) Rp.126.000.000, Suzuya kampung baru Jalan Brigjen Katamso Rp.61.000.000.000 dan Supemarket Irian Marelan Rp.52.000.000.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar PBB yang juga merupakan salah satu sumber pendapatana sli daerah (PAD) Pemko setempat.

Dia berharap masyarakat semakin banyak lagi yang datang, sebab empat gerai pelayanan penerimaan pembayaraan PBB yang dioperasikan Dispenda Medan tersebut akan dibuka hingga Rabu (30/11) malam.

Sebagaina diinformasikan, setiap warga yan membayar PBB selama masa penghapusan denda tersebut diberikan kupon lucky draw yang akan diundi pada Rabu malam di Merdeka Walk.

Bagi yang beruntung, mereka akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Sumut.

Akhyar menyatakan optimistis penerimaan PBB di ibu kota Provinsi Sumut itu akan mendekati 100 persen dari target yang telah ditetapkan.(LMC-02)




PBB Butuh Rp276 Triliun Dana Kemanusiaan

Seorang anak melihat makanan yang akan dibagikan kepada pengungsi Suriah oleh organisasi kemanusiaan.(Foto:LIntasMedan/BBC)

Jakarta, 8/12 (LintasMedan) – PBB memerlukan dana sebesar US$20 miliar atau Rp276 triliun untuk membiayai operasi kemanusiaan tahun 2016, dua perlimanya diperlukan bagi korban perang di Suriah.

Pimpinan badan bantuan PBB, Stephen O’Brien, mengatakan penderitaan di dunia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam satu generasi, dengan adanya 87 juta orang yang memerlukan bantuan segera.

Jumlah orang yang harus meninggalkan rumah mereka juga dalam angka yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Selain Suriah, krisis di Irak, Sudan Selatan dan Yaman diperkirakan tetap menjadi prioritas utama.

PBB juga memperingatkan bahwa organisasi-organisasi kemanusiaan menghadapi akhir tahun ini dengan baru hanya setengah dari dana yang dibutuhkan tahun 2015 telah diberikan oleh para pendonor.

Dana bantuan yang diminta untuk tahun 2016 yaitu sebesar US$20 miliar merupakan jumlah yang belum pernah diminta sebelumnya dan ini merupakan cerminan begitu banyaknya krisis yang tengah dihadapi dunia, kata wartawan BBC Imogen Foulkes melaporkan dari Jenewa.

Sepuluh tahun lalu, PBB hanya meminta kurang dari seperempatnya, yaitu sebesar US$4,7 miliar.(LMC/BBC)




Siti Rabiah 25 Tahun Jadi Dukun Beranak

Siti Rabiah (Foto:LintasMedan/irma)

Siti Rabiah (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 3/6 (LintasMedan) – Berpengalaman selama 25 tahun menangani proses persalinan, namun Siti Rabiah tetap menganggap profesi yang ditekuninya bukanlah pekerjaan yang gampang.

Saat menangani pasien yang akan melahirkan, wanita yang dikenal sebagai dukun beranak di Desa Suka Damai Kecamatan Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil ini, mengaku tetap was-was dan khawatir akan keselamatan  ibu maupun bayi yang sedang dibantunya dalam proses persalinan itu.

Beberapa desa, di Kabupaten Aceh Singkil termasuk Desa Suka Damai merupakan wilayah terbelakang dan tertinggal. Untuk membantu proses persalinan di desa yang terletak di wilayah aliran sungai itu hanya mengandalkan dukun beranak dan tanpa bantuan medis.

“Warga mempercayakan saya untuk membantu proses persalinan dan saya melakukannya hanya berdasarkan naluri saja,” kata Rabiah di Kantor Yayasan Kippas di Medan Senin.

Bahkan, kata dia saat selesai proses persalinan, baik ibu maupun bayi yang baru dilahirkan sama sekali tak mendapat perobatan medis namun hanya mengandalkan ramuan dari rempah-rempah.

“Biasanya memotong tali pusar bayi juga pakai sembilu (bambu), kemudian dilumuri kunyit dan pinang agar tidak infeksi,” paparnya.

Saat ini Rabiah mengaku bisa bernafas lega karena adanya penerapan kemitraan antara bidan dengan dukun beranak di Kabupaten Aceh Singkil yang dimulai sejak akhir tahun 2012.

Kerja Rabiah yang awalnya menangani seluruh proses persalinan menjadi sedikit ringan, meski tenaganya sebagai dukun beranak masih sangat dibutuhkan.

“Dukun beranak masih sangat dibutuhkan untuk membantu dari aspek psikologis jelang melahirkan serta mengurut-urut pasien, sedangkan proses persalinan dibantu oleh bidan desa di Puskesmas,” kata Rahma Efrida Pohan AM, Keb salah seorang Bidan Desa Kemitraan Aceh Singkil.

Dari program kemitraan antara dukun beranak dan bidan desa tersebut menjadikan Kabupaten Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Bupati Safriadi SH, mendapat penghargaan dari United Nations Secretariat.

Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mengirimkan informasi melalui email ke Dinas Kesehatan Aceh Singkil, bahwa program kemitraan Dukun dan Bidan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, berthasil dipilih sebagai Second Place Winner (Peringkat kedua untuk the 2015 United Nations Public Service Award untuk kategori Improving The Delivery of publik service).

Menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Aceh Singkil Dr Ismunandar, sebelum program ini dilaksanakan, angka kematian ibu dan anak di Kabupeten Aceh Singkil dinilai cukup tinggi, mencapai angka 30 persen dari total persalinan.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat tahun 2010 menunjukkan bahwa 38,28 persen kelahiran di kabupaten itu ditangani oleh dukun. Data kabupaten menunjukkan bahwa 122 dukun terlibat aktif dalam membantu proses persalinan pada tahun yang sama.

Dikatakan Isunandar, melalui program kemitraan dukun dan bidan angka kematian ibu dan anak di Aceh Singkil langsung bisa ditekan, pada tahun 2013 hanya terjadi satu kematian ibu saat persalinan sedangkan tahun 2014 sama sekali tidak ada korban meninggal dunia.

“Umumnya pasien meninggal akibat pendarahan, apalagi dari pengakuan dukun beranak beberapa warga justru baru tahu hamil pada saat akan melahirkan,” kata Ismunandar.(LMC-02)