RUPSLB Bank Sumut Angkat Budi Utomo sebagai Pj Dirut

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kedua kiri) didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah (kiri) dan Pejabat Dirut PT Bank Sumut Muhammad Budi Utomo (kanan), memberi keterangan kepada pers seusai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut tahun 2019, di Medan, Jumat (15/2). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 15/2 (LintasMedan) – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut tahun 2019, di Medan, Jumat, memutuskan untuk mengangkat Muchammad Budi Utomo sebagai pejabat (Pj) direktur utama (Dirut) sementara selama enam bulan kedepan.

Siaran pers dari Biro Humas da Keprotokolan Setdaprov Sumut, menyebutkan RUPSLB Bank Sumut Tahun 2019 digelar secara tertutup dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan dihadiri sejumlah bupati dan wali kota yang tercatat sebagai pemilik saham bank tersebut.

Edy Rahmayadi didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah, kepada pers menjelaskan bahwa Budi Utomo akan bertugas mengisi kekosongan dirut yang sebelumnya dijabat Edie Rizliyanto.

“Setelah itu, akan dilakukan proses pencarian dan pemilihan Dirut yang akan memimpin Bank Sumut ini. Pendaftaran untuk calon Dirut akan kita buka bulan Maret 2019, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang sedang disusun,” ujar Edy.

Sebagai Pejabat Dirut Sementara Bank Sumut, kata dia, Budi Utomo tidak diperkenankan membuat kebijakan apapun melainkan akan bertugas untuk memutuskan hal-hal yang tidak bersifat strategis.

“Semoga dengan adanya Dirut sementara ini, operasional jalan dan proses pemilihan Dirut berikutnya berjalan lancar,” kata Gubernur.

Selain pengangkatan pejabat Dirut Sementara, dalam RUPSLB tersebut juga dibahas tentang pemberhentian Edie Rizliyanto dan usulan penyempurnaan anggaran dasar PT Bank Sumut.

Sebagaimana diketahui, Budi Utomo (53) merupakan komisaris non independen mewakili Pemprov Sumut selaku pemilik saham.

Budi Utomo pernah bekerja di bank swasta nasional yang kepemilikannya berada di tangan asing.

Budi Utomo yang baru saja diangkat sebagai Pj Dirut Bank Sumut, menjelaskan bahwa tugas utama yang menjadi prioritas dirinya selama enam bulan salah satunya yakni menjaring pemimpin-pemimpin Bank Sumut kedepan yang lebih baik.

“Kemudian, menjalankan roda Bank Sumut untuk bisa maksimal operasionalnya, karena diperlukan kehadiran pemimpin. Sehingga Bank Sumut tidak stuck di sini, masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus kita selesaikan. Kita harus mampu memperbaiki kinerja Bank Sumut,” katanya.

Disebutkannya, ada tiga harapan dan arahan dari pemegang saham yang ditegaskan dalam RUPSLB Bank Sumut Tahun 2019, yaitu Bank Sumut harus bisa berikan kontribusi bagi masyarakat, maksimalkan pendapatan daerah, dan menjadikan sumber daya Bank Sumut lebih berkuaitas yang mampu bersaing di kancah nasional.

Khusus mengenai proses penjaringan calon dirut, kata Budi, pihaknya berjanji akan melaksanakan tugas tersebut secara profesional dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ahli.

“Kita mengutamakan baik internal maupun eksternal, semua treatmentnya semua sama, yang penting profesionalitasnya yang akan kita junjung,” tuturnya. (LMC-02/rel)




Wakil Walikota Lantik Tujuh Pejabat Eselon III

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kiri) memberi ucapan selamat kepada para pejabat eselon III yang baru dilantik, di Balai Kota Medan, Senin (4/2). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 4/2 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution melantik tujuh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan sebagai upaya penyegaran.

“Pelantikan pejabat eselon III ini dilakukan sebagai upaya pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan maksimal,” kata Akhyar di Balai Kota Medan, Senin (4/2).

Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai, lanjutnya, adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara.

Dengan demikian, kata dia, pejabat yang dilantik dapat menjadi roda penggerak organisasi.

Selain itu, kata Wakil Walikota, pelantikan juga dilakukan demi kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

Khusus kepada tujuh pejabat yang baru dilantik, Akhyar mengingatkan agar jangan euforia, tetapi segera menyusun program kerja guna meningkatkan kualitas kinerja dengan berpedoman kepada standar pelayanan minimal.

“Kami akan terus melakukan evaluasi atas tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan tersebut,” ucap dia.

Pada acara pelantikan pejabat struktural itu dilakukan pembacaan fakta integritas dihadapan Wakil Walikota Medan oleh Amran Rambe yang dilantik menjadi Camat Medan Polonia.(LMC-04)




Walikota Medan Ingatkan Pejabat Peka Keluhan Masyarakat

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin  (ketiga kiri) didampingi Wakil Walikota Akhyar Nasution (ketiga kanan) dan Sekda Wiriya Alrahman (kedua kanan) berfoto bersama para camat dan lurah yang baru dilantik bersamaan dengan pelantikan sejumlah  pejabat eselon III dan IV Pemko Medan di aula Balai Kota Medan, Jumat (2/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 2/11 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin mengingatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) setempat agar bersikap responsif atau peka terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat terutama terkait pelayanan publik yang menjadi bidang tugasnya.

“Para pejabat yang baru dilantik harus senantiasa peka, peduli dan responsif terhadap berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat,” katanya saat melantik 97 pejabat eselon III, IV, Sekcam dan Lurah di lingkungan Pemko Medan di Balai Kota Medan, Jumat (2/11).

Kebutuhan masyarakat, lanjutnya, harus dijawab dengan inovasi pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan haknya di bidang pelayanan dan merasa puas atas layanan aparatur pemerintah.

Eldin menekankan, pejabat sebagai aparatur sipil negara juga dituntut memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan bekerja kreatif sehingga bisa terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

“Setiap aparatur terutama pejabat memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga mereka harus bisa memanfaatkan ilmunya bagi seluruh masyarakat sesuai bidang tugasnya dalam organisasi,” ucapnya.

Apalagi, kata Walikota, masalah dan tantangan penyelenggaran pemerintah daerah cenderung semakin kompleks.

Karena itu, Walikota berharap kepada 97 pejabat baru dilantik dapat semakin memacu pembangunan dan pelayanan di lingkungan Pemko Medan.

Dikatakannya, pengangkatan para pejabat baru tersebut sebagai bagian dari proses penyegaran dan pemenuhan kebutuhan birokrasi yang semakin efektif.

“Pelantikan yang dilakukan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembinaan apratur serta penataan struktur di jajaran Pemko Medan guna membangun kota ke arah yang lebih baik lagi,” ujar Eldin.

Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan Sekda Kota Medan Wirya Alrahman, ia berpesan kepada para pejabat agar mampu menumbuhkembangkan komitmen dan perilaku kerja yang semakin positif guna mewujudkan mental kerja baja yang diperlukan.

Selain itu, katanya, membangun kerja sama yang semakin kokoh di lingkungan kerja agar dapat menyelenggarakan tupoksi lebih baik.

“Yang tidak kalah pentingnya, saya minta agar saudara terus meningkatkan wawasan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga saudara memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan tupoksi saudara dengan lebih baik lagi, tepat waktu dan sasaran,” tambahnya. (LMC-04)




Sejumlah Pejabat Sumut Bersepeda Santai di Medan

Para peserta sepeda santai dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan melewati salah satu jalan raya di Medan, Selasa (18/9). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 18/9 (LintasMedan) – Sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan melakukan kegiatan bersepeda santai di Medan, Selasa pagi.

Kegiatan olahraga bersepeda itu diikuti, antara lain Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadillah, Kapolda Sumut Irjen Pol. Agus Andrianto, Danlantamal I Belawan Laksda TNI Ali Triswanto, Pangkosek Marsda TNI Djohn Amarul, Danlanud Kolonel Pnb. Dirk Poltje Lengkey serta Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin.

Selain itu, turut pula sejumlah pejabat utama Kodam I/BB, Polda Sumut, Pemprov Sumut dan Pemko Medan.

Para peserta sepeda santai ini mengambil start dari markas Polrestabes dan finish di Lapangan Benteng Medan.

Setibanya di Lapangan Benteng, para peserta sepeda santai tersebut melakukan senam bersama, lomba tarik tambang, lomba mendirikan tenda serta pembagian hadiah doorprize.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas TNI-Polri guna mewujudkan Sumut aman dan tertib. (LMC-03)




Pengangkatan Pejabat Biro Humas Sumut Dinilai Tidak Wajar

Muchrid Nasution. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 4/9 (LintasMedan) – Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai keputusan pengangkatan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut tidak wajar sehingga berpotensi menurunkan semangat kerja di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

“Pergeseran pejabat di organisasi perangkat daerah merupakan hal biasa, tetapi harus sesuai dengan daftar urut kepangkatan dan mengacu kepada hasil uji kompetensi yang transparan serta bebas dari intervensi atau kepentingan oknum pejabat manapun,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution kepada pers di Medan, Selasa.

Muchrid menyatakan hal tersebut menjawab pertanyaan pers seputar pengangkatan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, terutama di Biro Humas di masa kepemimpinan Ilyas Sitorus.

Disebutkannya, salah satu keputusan pengisian jabatan di Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut yang disinyalir rancu dan perlu dievaluasi adalah pengangkatan ASN dengan pangkat/golongan III-D atas nama Harvina Zuhra yang diangkat menjadi Kabag Pelayanan Media dan Informasi.

Sementara, Ilona Anggeriani S.STP, MAP dengan pangkat/golongan IV-A justru menduduki posisi sebagai Kasubag Pelayanan Media di OPD yang sama.

“Berdasarkan data yang saya peroleh, banyak ASN golongan III di Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut yang berstatus sebagai staf biasa,” paparnya.

Keputusan penempatan ASN yang terkesan tidak proporsional ini, kata Muchrid, dipastikan membuat suasana kerja antarsesama ASN di OPD itu tidak kondusif.

Seharusnya, menurut dia, pergeseran pejabat harus mengacu kepada kredibilitas seseorang dan penyegaran tugasnya, sehingga pejabat yang baru jangan hanya melakukan pekerjaan rutinitas.

Ia memastikan pola kerja OPD yang menerapkan rutinitas hanya akan menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan dampak positif atau manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan masyarakat Sumut.

“Hal yang pasti pejabat tersebut harus mau bekerja keras dan mampu melaksanakan setiap tugas yang dibebankan, dan tidak korupsi uang negara,” ucap legislator yang akrab disapa “Coki”  itu.

Karena itu, ia mendesak Gubernur Sumut terpilih segera mengevaluasi keputusan pengangkatan sejumlah pejabat yang diperkirakan melalui jenjang yang tidak wajar tersebut.

Ia juga mendukung visi misi “Sumut Bermartabat” yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Sumut terpilih Edy Rahmayadi bersama wakilnya Musa Rajekshah untuk lebih selektif mengangkat setiap pejabat di masingg-masing OPD, termasuk di Biro Humas.

“Kami mendukung penggantian pejabat jika terbukti tidak kompeten dan inovatif,” ujarnya.

Hal itu bertujuan untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien serta sebagai langkah penyegaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut, Kaiman Turnip saat dikonfirmasi seputar hal itu, membenarkan bahwa ada beberapa pejabat di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut dengan pangkat/golongan yang lebih rendah membawahi sejumlah ASN yang pangkat/golongannya lebih tinggi setelah diangkat menduduki jabatan eselon III.

“Keputusan tersebut mengacu kepada “merit system” dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” tambahnya. (LMC-02)




227 Pejabat Pemprov Sumut Dilantik

Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Ir. Ibnu Sri Hutomo, MM melantik dua ratusan jabatan pengawas (jabatan struktural eselon IV) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi Sumatera Utara, Kamis (31/05/2018) di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 31/5 (LintasMedan) – Sebanyak 277 pejabat eselon IV di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dilantik, Kamis, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut. Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat bekerja lebih kreatif, inovatif dan profesional.

Pelantikan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai surat nomor 821/3130/Otda tanggal 4 April 2018 dan nomor 821/4644/Otda tanggal 18 Mei 2018.

“Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat bekerja lebih kreatif, inovatif dan profesional. Kejar prestasi dan ciptakan kreativitas dan inovasi, serta bekerjalah secara profesional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Plt Sekdaprov Sumut, Ibnu S Hutomo, usai melantik.

Ibnu mengatakan, seorang pejabat struktural harus memiliki kompetensi dan bersikap kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Serta yang paling utama adalah dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan agar selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dia berharap, para pejabat dapat meningkatkan disiplin, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pada masyarakat, agar berjalan sesuai standar operasional prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Paling penting hindarkan perbuatan yang tidak terpuji dan tercela, terlebih-lebih perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, jabatan tidak menjadikan seseorang mulia, jika kualitas individu dan kepribadiannya buruk. “Semua akan menjadi topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin yang baik, akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integritas antara kata dan perbuatan,” ucapnya.(LMC-02)

 




Pejabat Pemko Medan Pilih Tak Komentari Informasi Hoax

Foto: Ilustrasi

Medan, 30/8 (LintasMedan) – Kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan memilih untuk tidak mengomentari informasi hoax atau berita bohong yang menyebutkan KPK telah menetapkan status tersangka kepada Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin.

“Saya sama sekali tidak tahu soal itu. Silahkan saja tanya ke bagian Humas,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan, Syaiful Bahri ketika dikonfirmasi lintasmedan.com, Rabu.

Penegasan Syaiful Bahri itu terkait dengan beredarnya informasi hoax di media sosial secara viral tentang KPK telah menetapkan status tersangka kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin berkaitan dengan proses penerbitan izin mendirikan superblok Podomoro Deli City di Jalan Putri Hijau Medan.

Birokrat senior Pemko Medan ini juga tidak bersedia memberi komentar lebih jauh seputar informasi bohong tersebut yang diperkirkan sempat muncul di beberapa media online pada Selasa (29/8) malam dan beberapa jam kemudian tidak lagi terlihat ditampilkan.

Pernyataan hampir senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setdako Medan Sulaiman.

“Kalau soal itu, silahkanya tanya ke Humas. Saya tidak tahu,” ucapnya, mengakhiri pembicaraan saat diwawancarai via telepon selular.

Hingga menjelang Rabu siang, belum ada keterangan resmi dari pihak Humas maupun pejabat terkait di lingkungan Pemko Medan yang menanggapi berita hoax tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi pers menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu belum ada mengeluarkan penetapan tersangka atas nama Dzulmi Eldin.

“Belum ada informasi tentang penyelidikan tersebut. Kalau ada penetapan tersangka tentu kami umumkan di konferensi pers,” jawab Febri melalui SMS. (LMC-03)




Launching PSMS Tanpa Kehadiran Pejabat

Foto: Ilustrasi

Medan, 21/4 (LintasMedan) – Peluncuran atau lauching tim PSMS Medan yang akan berlaga untuk musim kompetisi Liga 2 Indonesia 2017 tanpa dihadiri pejabat daerah setempat.

“Kami tidak mengetahui apa alasan para pejabat yang diundang tidak hadir dalam acara ini. Undangan sejak beberapa hari sebelumnya sudah kami sampaikan,” kata Ketua Harian PSMS Kisharianto Pasaribu kepada pers di Stadion Kebun Bunga Medan, Jumat malam.

Padahal, acara tersebut dihadiri Ketua Umum PSSI yang juga Panglima Kostrad Letjen TNI. Edy Rahmayadi.

Manajemen PSMS, kata dia, sengaja menggelar acara peluncuran tim tersebut karena ingin memperkenalkan secara resmi para pemain dan tim pelatih PSMS yang akan berjuang di Liga 2 musim kompetisi 2017.

Seharusnya, menurut Kisharianto, para pejabat yang diundang berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri momentum peluncuran skuad PSMS yang dirangkai bersamaan dengan acara syukuran HUT ke-67 klub berjuluk ‘ayam kinantan’ itu.

Apalagi, lanjutnya, Kota Medan pernah berjaya di kancah sepakbola nasional melalui PSMS.

Diakuinya, prosesi launching tim PSMS untuk Kompetisi Liga 2 tahun 2017 dikemas dalam acara sederhana dan undangan resmi yang disebar hanya sekitar 150 lembar.

Dalam acara itu, Edy Rahmayadi yang juga pembina PSMS menginginkan klub tersebut kembali menjadi tim yang disegani di kancah sepak bola nasional dan berlaga di kasta tertinggi liga Indonesia.

“Saya ingin PSMS tahun depan sudah kembali berlaga di Liga 1. Ini mimpi saya yang tentunya harus mendapat dukungan semua pihak di Sumatera Utara,” katanya.

Karena itu, ia mengajak para suporter fanatik PSMS untuk selalu memberikan dukungan kepada tim kesayangannya dalam setiap laga yang dilakoni.

Dalam acara itu, manajemen PSMS Medan secara resmi meluncurkan jersey atau kostum terbaru yang akan digunakan tim PSMS selama menjalani Kompetisi Liga 2 Indonesia, yakni jersey latihan, home dan away.

Untuk laga kandang, PSMS akan menggunakan jersey warna hijau dan laga tandang jersey yang digunakan warna putih.

Tim PSMS asuhan pelatih Mahruzar Nasution akan melakoni laga perdana kompetisi Liga 2 Indonesia
di stadion Teladan Medan pada 23 April melawan 757 Kepri Jaya FC.

Berikut 25 nama skuat resmi PSMS musim kompetisi Liga 2 Indonesia 2017:
Kiper: Abdul Rohim, Ahmad Fauzi, dan Ali Irawan.

Belakang: Dimas Sumantri, Hardiantono, M Antoni, Derry Herlangga, Achmad Budi Hargo, Rizky Abdiansyah, M Andes Andinata, dan Dwi Chandra Rukmana.

Tengah: M Zulfikar, Suhandi, Legimin Raharjo, Fredyan Wahyu, I Wayan Eka, Choiril Hidayat, Gusti Sandria, Tri Hardiansyah, M Nur Adli, dan M Yassir.

Depan: Dimas Drajad, Willyando, Reza Fahlevi Sitorus, dan Frets Listanto Butuan. (LMC-01)




Gubernur : Jangan Ada Lagi Pejabat “Gaptek” di Sumut

Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga saat mengukuhkan dan melantik 174 pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut, Jumat (20/1).(FotoLintasmedan/ist)

Medan, 20/1 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menegaskan agar pejabat instansi pemerintahan di daerah ini mampu mengimplementasikan Information and Communication Technology (ICT) atau E-Government  pada era millenium dan digitalisasi saat ini.

“Jangan ada lagi pejabat yang Gaptek atau gagap teknologi,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga saat melantik 174 pejabat administrator (eselon III) di 25 SKPD lingkungan Pemprov Sumut, Ruang Martabe kantor gubernur, Jumat.

Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan administrator merupakan jabatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan.

Sebagai pejabat administrator, gubernur berharap pejabat mampu berinovasi dan kreatif dalam menjalankan roda organisasi.

“Hilangkan kebiasaan buruk menunggu datangnya perintah. Akan tetapi harus proaktif dan melakukan inovasi, kreasi, serta berperan aktif dan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pada unit-unit kerja saudara,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa pengukuhan maupun pelantikan hari ini bukan berdasarkan karena suka atau tidak suka terhadap pejabat tersebut, namun atas penilaian kinerja sebagai landasan dilakukannya job fit atau kesesuaian jabatan.

Sebelumnya gubernur juga mengukuhkan dan melantik sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Jumat (6/1/2017).

Dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016 maka akan terjadi reorganisasi baik secara struktural maupun dari sisi nomenklatur pada setiap organisasi birokrasi pemerintahan. Hal itu berdampak pada pengurangan jabatan termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat eselon II di Pemprovsu yang sebelumnya berjumlah 58 menjadi 52 jabatan.(LMC-02)




Kejati Tahan 2 Mantan Pejabat Bank Sumut

Ilustrasi

Ilustrasi

Medan, 20/7 (LintasMedan) – Dua tersangka kasus perkara dugaan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional pada PT Bank sumut senilai Rp 18 Milyar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013 di tahan Tim Pidsus Kejati Sumut.

Kedua tersangka yakni Muhammad Yahya selaku Mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut dan M. Jefri Sitindaon ST selaku Mantan Asisten 3 Divisi Umum PT Bank Sumut langsung dititipkan ke Rutan Tanjunggusta Medan, setelah menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 Wib hingga 18.00 Wib, diruangan Pidsus Kejatisu.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejatisu, Bobbi Sandri, menegaskan penahanan kepada keduanya untuk mempermudah proses pemeriksaan dan penuntutan kepada kedua tersangka.

“Kelima tersangka diagendakan untuk diperiksa hari ini namun hanya dua yang datang dan langsung ditahan. Sedangkan tiga lainnya mengirim surat yang mengatakan  sakit melalui Penasehat hukumnya masing-masing,” kata Bobbi, Rabu.

Sedangkan ketiga yang tidak hadir tersebut, Irwan Pulungan selaku mantan Pemimpin Divisi Umum PT Bank Sumut, Zulkarnain selaku pelaksana sementara (pls) pejabat pembuat komitmen Bank Sumut dan seorang rekanan penyedia jasa Direktur CV Surya Pratama H. Haltafif MB.

Untuk ketiganya, lanjut Bobbi telah dijadwalkan akan dipanggil ulang melalui surat panggilan Kejatisu, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

Untuk dua orang tersangka yang ditahan masing-masing didampingi Penasehat Hukum, untuk tersangka M Yahya melalui kantor pengacara Eza dan untuk tersangka M. Jefri Sitindaon ST melalui kantor pengacara Hasrul Benny Harahap.

Terkait jumlah kerugian negara telah keluar dari BPKP Sumut, Kurang lebih sebesar 11 Milyar Rupiah dan hal ini kemudian menjadi fakta bagi penyidik dalam penyidikan kasus ini. (LMC-05)