DPRD Sumut Segera Bentuk Pansus Pencemaran Danau Toba

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – DPRD Provinsi Sumatera Utara berencana segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas secara menyeluruh kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba yang kian mengkhawatirkan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada pers, di Medan, Selasa tugas pokok yang akan dibahas pansus tersebut bukan hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga dampak yang lebih luas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan danau tersebut yang selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

“Kondisi air Danau Toba dan ekosistemnya sekarang ini hampir tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dari aspek ekonomi,” ujar politisi muda PDIP itu.

Ia menambahkan, masalah krusial di kawasan Danau Toba yang akan dibahas Komisi D DPRD Sumut tidak hanya sebatas gencarnya aksi pembuangan bangkai ikan ke perairan danau itu yang diduga berasal dari PT Aquafarm, tetapi faktor pemicu matinya ikan tersebut.

Kuat dugaan, kata Sutrisno banyaknya ikan mati di Danau Toba akhir-akhir ini akibat air Danau Toba semakin tercemar limbah domestik dan pakan.

Untuk memulihkan kondisi lingkungan Danau Toba, kata Sutrisno mutlak dibutuhkan kajian ilmiah serta sikap tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan dukungan nyata dari segenap elemen masyarakat.

Ia menilai aktifitas pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana Kerambah Jaring Apung (KJA) di dalam danau tersebut ikut memperparah kasus pencemaran air Danau Toba.

Disebutkannya, salah satu perusahaan budidaya ikan yang diduga kuat ikut menyumbang pencemaran air Danau Toba adalah PT Aquafarm Nusantara.

Perusahaan penanaman modal asing ini, kata dia, disinyalir juga tidak menerapkan sistem pengelolaan budi daya ikan air tawar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah RI.

Bahkan, PT Aquafarm Nusantara diduga pernah membuang sejumlah ikan mati ke Danau Toba sehingga menambah tingkat pencemaran air di danua terbesar di Asia itu.

“Kami sudah menjadwalkan  melakukan peninjauan langsung untuk melihat berbagai kegiatan usaha yang rawan terjadi pencemaran lingkungan di Danau Toba, seperti hotel, restoran dan KJA baik milik perusahaan maupun masyarakat,” ucapnya

Rombongan komisi D DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan ke lapangan pada 21 Pebruari 2019.

Dari hasil kunjungan tersebut, kata dia Komisi D DPRD Sumut akan membentuk pansus Danau Toba

Ia berharap pansus Danau Toba DPRD Sumut kelak mampu mengeluarkan rekomendasi berisi penutupan seluruh aktifitas KJA dan mengembalikan fungsi danau tersebut sebagai pusat ekowisata berbasis lingkungan.

Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan di Danau Toba, termasuk  pembuangan bangkai ikan yang diduga milik PT Aquafarm Nusantara. (LMC-02)




Peneliti: Sungai Tercemar Limbah Rusak Ekosistem Danau Toba

Salah satu sungai yang bermuara ke Danau Toba di Jalan Limbah Kota Parapat, terlihat airnya keruh akibat buangan limbah domestik masyarakat. Foto diambil, Jumat (29/09).(Foto:LintasMedan/irma)

 

Medan, 1/10 (LintasMedan) – Peneliti dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Prof Dr Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, mengungkapkan bahwa sungai-sungai kecil yang sudah tercemar limbah domestik di sekitar kawasan Danau Toba turut memberi kontribusi besar memperparah tingkat kerusakan ekosistem danau terbesar di Asia Tenggara itu.

“Tercemarnya sungai-sungai tersebut terlihat dari kekeruhan airnya yang selama ini terjadi,” papar Endi Setiadi Kartamihardja dalam catatan kesimpulan laporannya yang diterima Redaksi lintasmedan.com, Sabtu.

Sungai-sungai kecil yang bermuara ke Danau Toba, antara lain Sungai Binangoro, Binagara, Saragiras, Salbih, Silubung, Siguluan, Tigaras, Siboro, Batugaga, Atehe, Panahatan, Jonggi Ni Huta, Janji Nathatia, Naborsahan, Pangaloan, Situmurun, Bolon serta beberapa air terjun.

Hasil penelitian Pusat Riset Perikanan Tangkap KKP pada 15-19 Agustus 2017, menyebutkan, limbah domestik yang mencemari belasan daerah aliran sungai di sekitar Danau Toba dominan mengandung bahan kimia jenis fospor.

Kondisi ini menyebabkan Danau Toba mengalami eutrofikasi atau proses penyuburan perairan yang terutama disebabkan oleh masuknya unsur hara fosfor dan nitrogen.

“Kondisi danau yang terlampau subur akibat tingginya kandungan fospor dan nitrogen , maka dipastikan akan menurunkan daya dukung dan kualitas airnya,” ucap dia.

(Foto: LintasMedan/irma)

Jika dalam satu tahun rata-rata satu liter air di masing-masing sungai kecil itu mengandung 2,936 miligram (mg) pospor, maka total volume bahan kimia tersebut yang mencemari Danau Toba mencapai 96.669.198.005.760 mg atau setara dengan 96.669,198 ton per tahun.

Dari hasil penelitian tersebut, pihaknya menyimpulkan bahwa beban masukan limbah domestik dari sungai-sungai kecil yang mengalir ke Danau Toba mencapai sedikitnya 53 kali lipat dari beban pencemar yang dihasilkan dari kegiatan budidaya ikan melalui keramba jaring apung (KJA) di danau itu.

Sementara, hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut 2016, menyebutkan, sebanyak 1.835,81 ton fospor yang berasal dari budidaya ikan melalui KJA masuk ke perairan Danau Toba, atau lebih besar jka dibandingkan kontribusi dari pemanfaat di daerah tangkapan air (domestik, pertanian, padang rumput, sawah, hutan, pertenakan dan curah hujan) yang hanya 608,6 ton per tahun.

“Jika melihat kenyataan seperti ini, kita perlu membuktikan secara rinci dengan didukung fakta yang realistis dan komprehensif lagi untuk menelusuri sumber-sumber pencemar perairan Danau Toba yang sesungguhnya,” ujar Endi.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) akan dapat bertindak lebih tepat sasaran dalam upaya pengendalian pencemeran Danau Toba demi keberlanjutan dan kelestarian ekosistemnya.

Pakar di bidang sumber daya dan lingkungan ini, menambahkan, kelestarian dan kesehatan ekosistem Danau Toba akan dapat terealisasi jika semua pihak yang terkait ikut berperan aktif serta menyatukan visi untuk mengelola danau secara benar serta meningkatkan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil pantauan langsung wartawan di lapangan, Jumat, kondisi air di beberapa sungai kecil di sekitar Danau Toba saat ini tampak  keruh berwarna coklat.

Di kiri dan kanan daerah aliran sungai terlihat sejumlah parit yang mengalirkan limbah cair yang berasal dari perkampungan penduduk dan usaha ternak masyarakat di sekitarnya.

Beberapa warga mengakui bahwa mereka hingga saat ini belum memiliki sarana sanitasi dan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang permanen, sehingga terpaksa dialirkan ke parit yang umumnya mengarah ke daerah aliran sungai-sungai kecil. (LMC-02)




DLH Sumut Serius Benahi Pencemaran Lingkungan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Wan Hidayati didampingi staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) saat memberi keterangan kepada pers, di Medan, Rabu 7/6 (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 7/6 (LintasMedan) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk lebih serius membenahi persoalan pencemaran lingkungan yang kian mengkhawatirkan, termasuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli dan Belawan.

“Kami akan meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi tingkat pencemaran lingkungan di daerah ini, seiring dengan program Sumut Paten,” kata Kepala Dinas DLH Sumut Wan Hidayati kepada pers di Medan, Rabu.

Menurut dia masalah pencemaran lingkungan seperti limbah domestik, kerusakan hutan dan pencemaran sungai harus ditangani melalui koordinasi lintas sektoral dan dukungan dari segenap komponen masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dulunya bernama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumut ini kata dia telah membentuk enam Unit Pelaksana Tehnis (UPT) untuk menjalankan sejumlah program kerja yang berorientasi kepada program kegiatan pembenahan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat.

Enam UPT tersebut yakni, UPT Pengelolaan sampah, UPT Pembenahan Kualitas Air Sungai Deli dan Belawan, UPT Kualitas Air Danau Toba, UPT Kajian Pesisir dan Laut, UPT Pengendalian Perubahan Iklim, dan UPT pengelolaan Limbah Cair Domestik.

Hidayati didampingi sejumlah staf UPT menjelaskan gerakan penyelamatan Sungai Deli dan Belawan sebenarnya telah dilakukan instansi ini secara aktif sejak empat tahun silam atau pada 2013. “Awalnya kita buat gerakan sosialisasi sungai bebas sampah,” ujarnya.

Namun untuk empat tahun ke depan ini, DLH lebih fokus melakukan pembenahan kualitas air sungai yang telah tercemar limbah domestik (rumah tangga).

Menurut Hidayati limbah yang berasal dari aktifitas masyarakat itu justru saat ini masuk dalam tahap sangat berbahaya dan telah merusak kualitas air sungai Deli dan Belawan dari hulu ke hilir melintasi 3 kabupaten/kota dengan penduduk yang cukup padat itu.

Penelitian kualitas air Sungai Deli telah dilakukan instansi ini sejak 2014 dan hingga 2016 dinyatakan telah tercemar berat. Salah satu penyebabnya adalah limbah domestik. “Sejumlah perumahan banyak yang tidak punya amdal, akhirnya limbah rumah tangga terbuang ke sungai,” ujarnya.

Salah satu strategi dalam upaya penyelamatan lingkungan, Hidayati mengatakan DLH membentuk program “Paling Paten” berbasis elektronik yang rencananya dilaunching Juli 2017.

Program ini merupakan bidang baru yang membuka ruang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan laporan tentang indikasi pencemaran lingkungan dan DLH akan mendampingi masyarakat bilamana terkait dengan persoalan hukum.

“Siapa saja boleh mengadu, namun disertai bukti-bukti akurat. Setelah menerima laporan kita akan bentuk tim sidak untuk mengumpulkan keterangan dan membawa persoalan ini ke proses hukum,” papar Hidayati.

Peraturan dan Undang-undang

Dia juga menegaskan dalam konteks pelayanan perizinan dan pembenahan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut selama ini pada prinsipnya senantiasa mengacu kepada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk mendapatkan izin Amdal (Analisa mengenai Dampak Lingkungan) bagi perusahaan industri dan perkebunan serta properti ini, misalnya, dibutuhkan waktu 108 hari kerja, karena ada tahapan-tahapan yang wajib dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan hingga akhirnya merugikan perusahaan maupun masyarakat.

“Jadi DLH tidak pernah mempersulit, karena aturannya memang seperti itu. Paling cepat prosesnya 108 hari kerja karena dibutuhkan survei dan kajian mendalam,” paparnya.

Pihaknya akan melakukan penguatan untuk bidang komisi Amdal, dan jika tidak layak maka akan dikeluarkan surat ketidaklayakan. “Jadi kami buat sesuai aturan saja,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut Hidayati hanya segelintir perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan taat aturan lingkungan salah satunya dalam hal penyediaan Amdal.

Dari catatan DLH, menurut dia,  jumlah perusahaan yang taat aturan lingkungan hidup di Sumut masih sangat minim.

DLH memberi beberapa predikat dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang taat aturan dinamakan program penataan perusahaan (Proper).

Hingga saat ini, kata dia yang mendapat prediket “emas” dari DLH hanya dua perusahaan yakni PT Pertamina dan PTPN III. Namun untuk PTPN III ada juga di beberapa wilayah operasionalnya yang masuk predikat hijau dan biru.

Predikat emas diberikan kepada perusahaan yang berhasil membangun sikap aktif masyarakat di sekitar perusahaan itu untuk taat kebersihan lingkungan. Selain itu masyarakat di sekitar perusahaan juga hidup sejahtera.

Sedangkan predikat ke dua adalah “hijau” yakni perusahaan yang mampu melakukan penataan lingkungan. Menurut Hidayati jumlah perusahaan berpredikat hijau bertambah menjadi lima dari sebelumnya hanya dua perusahaan dan beberapa di antaranya milik swasta.

Selanjutnya prediket ‘biru’, yakni perusahaan yang taat aturan, terjadi peningkatan hingga 80 persen.

Sementara untuk predikat ‘merah’ atau tidak taat aturan berkurang hampir 60 persen, serta perusahaan sangat tidak taat aturan, masuk kategori “hitam” tidak ada lagi.

Ia menambahkan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat akibat meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup masyarakat.

“Untuk mengantisipasi terjadinya krisis lingkungan yang membahayakan hidup manusia serta membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan, diperlukan pemahaman yang baik tentang tata cara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, kata Hidayati, sangat mendukung terhadap upaya pemulihan lingkungan yang sudah tercemar. (LMC-04 )

 




Sarma Hutajulu : Pencemaran Danau Toba Semakin Masif

Anggota DPRD Sumut Sarma Hutajulu (tengah) saat reses di daerah pemilihan baru-baru ini.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 14/3 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Sarma Hutajulu menilai pencemaran kawasan Danau Toba terkesan semakin masif.

Tingkat pencemaran di kawasan obyek wisata itu menurut Politisi PDI-P ini disinyalir dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TLP) yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.

“Saat melakukan reses ke daerah pemilihan saya di wilayah itu, sangat banyak mendengar keluhan warga sepempat tentang tercemarnya lingkungan di kawasan tempat tinggal mereka serta tempat mencari nafkah dengan cara bertani,” kata Sarma kepada wartawan, usai rapat paripurna penyampaian hasil reses legislatif di gedung DPRD Sumut, Selasa.

Sebelumnya Sarma melakukan kunjungan dan pertemuan reses di empat titik di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), yakni Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Balige, Kecmatan Ajibata dan Kecamatan Laguboti.

“Warga terus melaporkan dan mengeluhkan pencemaran lingkungan di daerah mereka sudah semakin masif disinyalir yang dilakukan oleh PT.TPL ,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut ini.

Pencemaran terjadi akibat perusahaan membuang limbah ke lokasi itu.

Menurut Sarma juga akibat ditanamnya pohon ekaliptus sehingga menjadikan unsur tanah rusak dan hal ini berdampak pada pertanian masyarakat.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman itu juga juga dihadiri Wagub Sumut Nurhajizah Marpaung.

Pertemuan reses di SMA Unggul DEL Toba Samosir dihadiri langsung Bupati Tobasa, Kepala UPT Pendidikan , Kepala Sekolah DEL , Guru dan murid Perguruan Del, Perguruan Yasop dan Smu 2 Siantar Narumonda, menyampaikan aspirasinya soal pencemaran lingkungan sudah sangat masif dilakukan oleh perusahaan PT TPL.

Sedangkan pertemuan reses di Kecamatan Siantar Narumondo, Sarma menerima permohonan warga agar dibangun tembok penahan tanggul Aek Bolon di Desa Narumonda 1, 2 ,3 dan Desa Siantar Sibio-bio yang sudah jebol dan mengakibatkan lahan pertanian masyarakat hancur. Warga juga mohon pembukaan jalan dari Desa Siantar Sigordang menuju Desa Siantar tongga-tongga 1,2 dan 3 sepanjang 3 km.

Selain itu, warga juga mohon pembangunan sumur bor untuk mengairi pesawahan masyarakat di Dusun II Dan III di Desa Narumonda III hingga pembangunan jalan dari Siponggol Dolok ke Desa Narumonda I, pelebaran jalan Tarnama Sinambela, dan permohonan penambahan bangunan ruang kelas SD.Negeri no 173640 Sitorang Jae.(LMC-02)




Aquafarm Berharap Persoalan Danau Toba Temukan Solusi

Ilustrasi - Danau Toba

Ilustrasi – Danau Toba

Sergai, 28/1 (LintasMedan) – Sejumlah isu mengenai pencemaran air Danau Toba diharap menemukan titik terang, mengingat ada ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari lokasi yang menjadi obyek wisata itu.

“Semoga ditemukan solusi terbaik untuk persoalan itu, hingga tidak mengundang keresahan bagi ribuan pekerja,” kata Kabag Umum PT Aquafarm Nusantara (AN) Indonesia Rudi Hertanto di sela-sela kegiatan penanaman 500 pohon cemara bersama para pekerja tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 di Pantai Romantis Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Sergai Kamis.

Dia mengatakan bahwa sejauh ini PT AN tetap taat menjalankan peraturan serta prosedur yang berlaku.

Humas PT AN Herry Wahyudi menyampaikan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ikan nila ini telah menerima hasil audit dari Kementerian Lingkungan Hidup, melalui surat Menteri Lingkungan Hidup No B-11640/MENLH/2014.

Pointnya, kata dia tidak terbukti terjadi pencemaran H2S berdasarkan Pergub Sumut Ni.1 Tahun 2009.

Tidak terbukti terjadinya penurunan tingkat kecerahan bedasarkan peraturan MENLH No 28 Tahun 2009, begitu juga dengan Parameter Total-Nitrogen dan P-Phospat memenuhi baku mutu Pergub Sumut No 1 Tahun 2009. PT AN telah melakukan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan.

Lebih lanjut, Herry Wahyudi menyampaikan bahwa PT AN sangat berkepentingan dengan air Danau Toba yang bersih karena berhubungan dengan keberlanjutan bisnisnya.

“Pasar utama perusahaan adalah Amerika dan Eropa, dimana konsumen kami tidak mau membeli produk dari perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan. Apalagi produk kami adalah makanan yang memiliki standart keamanan pangan yang sangat tinggi” tegasnya.

Sementara itu Bambang Hermanto ketua DPD SBSI 1992 Sumut ini menyambut baik kegiatan reboisasi yang melibatkan serikat pekerja mengatakan bahwa saat ini sudah tidak jamannya lagi manajemen dan buruh saling gontok-gontokan.

Menyikapi isu miring pencemaran Danau Toba Bambang menilai isu tersebut hanya kepentingan sepihak tanpa mempertimbangkan sisi lainnya.

“Jika ada Presiden di sini saya katakan itu tidak benar dan isu-isu tersebut hanya kepentingan seseorang bagai mana nasib ribuan pekerja PT. AN” ucap Bambang Hermanto.

Senada juga di katakan H. Saiful Amri pengolal wisata pantai Romantis Bay ini mengatakan sejauh ini PT AN sudah sangat membantu baik dari program CRS maupun sosial lainnya.

“Kiranya pengambil kebijakan di negeri ini dapat bersikap bijak untuk mendapatkan solusi yang terbaik” ucapnya.(LMC-02)