Pemprov Didesak Percepat Realisasi Penambahan Modal Bank Sumut

Pembicara terdiri dari Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut Edy Riswan (kiri), Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap (kedua kiri) dan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (kedua kanan) dipandu moderator Sarsin Siregar (kanan), memberikan paparan saat diskusi publik di Medan, Kamis (24/1). Diskusi tersebut mengusung tema Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 24/1 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera merealisasikan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sesuai yang diamanahkan dalam peraturan daerah (Perda).

“Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong percepatan penambahan modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, karena Perdanya telah disahkan oleh DPRD Sumut pada 20 Desember 2018” kata Ketua DPRD Provinsi Sumut, Wagirin Arman dalam acara diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli Bank Sumut, di Medan, Kamis.

Dalam diskusi publik bertema ‘Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara’ tersebut, Wagirin mengemukakan bahwa realisasi penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut efektif memperkuat daya saing perusahaan tersebut di industri perbankan dalam negeri.

Melalui realisasi penambahan penyertaan modal, kata dia, kepemilikan saham Pemprov Sumut di bank tersebut bisa segera meningkat hingga di atas 50 persen.

Pihaknya juga berharap Bank Sumut mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu berperan nyata mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita berharap dengan penambahan penyertaan modal tersebut Bank Sumut dapat semakin ekspansif dan meningkatkan usaha yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sumut,” kata Wagirin.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap berpendapat, keputusan mengenai besaran penambahan penyertaan modal Pemprov Sumut ke bank tersebut hendaknya direalisasikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut sekitar Maret 2019.

“Penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut hendaknya direalisasikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden pada April 2019,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali harus memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan lambanya realisasi penambahan modal ke Bank Sumut.

Strategis
Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin menilai peran PT Bank Sumut dalam sistem perekonomian daerah sangat penting dan strategis, terutama sebagai penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan serta turut berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema initial public offering atau IPO merupakan salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumut untuk bisa lebih maju.

“Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus. Keuntunganlainnya adalah bisa terbebasnya Bank Sumut dari kepentingan politik,” tuturnya.

Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut, Edy Riswan memaparkan, Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki misi mengelola pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

“Bank Sumut juga sangat memperhatikan soal penyertaan modal dan  dalam menjalankan bisnis keuangan selalu menjaga rasio keuangan yang menjadi indikator,” katanya.

Disebutkannya, komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut saat ini masih sekitar 41,87 persen atau menurun dibanding posisi pada akhir 2016 sebesar 48,94 persen.

Sepanjang tahun 2018, Bank Sumut berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp701 miliar lebih atau melampaui target yang sebesar Rp 700 miliar.

Dari jumlah tersebut, kata Edy Riswan, sebanyak Rp1 trilyun merupakan KUR ritel dan sisanya adalah KUR mikro.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja penyaluran KUR tahun 2019, kata dia, Bank Sumut tengah memaksimalkan penyaluran pada 135 unit kantor.

“Bank Sumut akan terus berbenah diri agar semakin maju sehingga bisa memberi manfaat besar juga pada masyarakat Sumut,” ucapnya.
(LMC-02)




Pemko Medan Diminta Percepat Penerbitan IMB Pondok Mansyur

Kuasa hukum pemilik usaha kuliner Pondok Mansyur Parlindungan Nadeak (kiri) saat menjawab pertanyaan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Pengki Nurpanji (kedua kanan) pada sidang lapangan di halaman Pondok Mansyur Medan, Jumat (23/11). (Foto: LintasMedan/NC)

Medan, 23/11 (LintasMedan) – Pengusaha kuliner Pondok Mansyur meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait agar mempercepat proses penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi pusat jajanan serba ada tersebut.

“Kami berharap IMB Pondok Mansyur segera diterbitkan, karena seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk pengurusan IMB sudah kami serahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,” kata pemilik usaha kuliner Pondok Mansyur melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak kepada pers di Medan, Jumat.

Menurut dia, kelengkapan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan surat IMB Pondok Mansyur telah pula dibuktikan dengan keluarnya resi pengurusan surat IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Oleh karena itu, lanjut Parlindungan, tidak ada alasan bagi DPMPTSP maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan untuk menunda maupun memperlambat proses penerbitan IMB usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Dr. Mansyur tersebut.

Diakuinya, proses pengurusan IMB Pondok Mansyur sempat terkendala karena pemilik usaha kuliner itu terlambat melengkapi persyaratan teknis, antara lain gambar rencana bangunan, denah atau site plan dan perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan.

Parlindungan membenarkan bahwa pihaknya belum lama ini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan, terkait tindakan pembongkaran sebagian tembok bangunan Pondok Mansyur oleh sejumlah oknum petugas Satpol-PP setempat.

Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut adalah surat pemberitahuan yang ditandangani Kepala Satpol-PP Kota Medan M. Sofyan perihal pembongkaran bangunan Pondok Mansyur pada 13 Juli 2018.

Secara yuridis formal, menurut dia, tindakan pembongkaran sebagian bangunan Pondok Manyur tidak sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku karena pemilik usaha tersebut telah menyampaikan surat permohonan agar diberi waktu selama 12 hari untuk melengkapi segala persyaratan yang diminta dinas terkait dalam pengurusan SIM.

“Saat itu, kami meminta waktu satu bulan untuk melengkapi persyaratan teknis dokumen pengurusan IMB, tetapi hanya diberi waktu 10 hari yang berarti jatuh pada tanggal 16 Juli 2018, dengan memperhitungkan hari Sabtu dan Minggu (bukan hari kerja),” ucapnya.

Namun, kata Parlindungan, sebelum 16 Juli 2018 atau tepatnya pada 13 Juli 2018 sejumlah petugas Satpol-PP telah melakukan pembongkaran terhadap sebagian sisi bangunan Pondok Mansyur.

Sementara, Kepala Satpol-PP Kota Medan M Sofyan melalui kuasa hukumnya Albert Yasokhi Lase menegaskan bahwa tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang belum memiliki surat IMB tersebut sudah sesuai SOP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

“Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sudah dilayangkan ke penggugat, namun tidak diindahkan. Akhirnya, Satpol PP mengambil tindakan dengan melakukan pembongkaran,” ujarnya usai menghadiri sidang lapangan sengketa tata usaha negara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN Medan, Pengki Nurpanji di area Pondok Mansyur, Jumat (23/11). (LMC-03)




Tirtanadi Percepat Perbaikan Trafo IPA Deli Tua

Medan, 15/8 (LintasMedan) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara sejak Rabu (15/8) malam hingga Kamis dinihari melakukan upaya perbaikan terhadap salah satu perangkat teknis pada trafo di instalasi pengolahan air (IPA) Deli Tua.

Siaran pers bagian Humas PDAM Tirtanadi, menyebutkan, perangkat trafo yang mengalami kerusakan, yakni pada molded case circuit breaker (MCCB) yang berfungsi sebagai pemutus arus listrik.

Selama proses penggantian MCCB tersebut dipastikan distribusi air bersih kepada pelanggan terganggu, khususnya di wilayah pelayanan IPA Deli Tua.

“Selama penggantian MCCB 1000 ampere dan over switch, produksi air di IPA Deli Tua mengalami penurunan sekitar 600 liter per detik selama tiga jam,” kata Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, Jumirin.

Pada saat posisi normal, IPA Deli Tua mampu memproduksi air bersih 1.600 liter per detik.

Menurut Jumirin, wilayah yang mengalami gangguan pelayanan selama proses penggantian MCCB di IPA Deli Tua, antara lain Jalan Medan Deli Tua hingga kawasan Titi Kuning, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan STM.

Selain itu, Jalan Sakti Lubis, Jalan Garu I, Jalan Garu II, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Air Bersih, Jalan Avros, Jalan Amaliun, Jalan Halat, Jalan H.M Joni, Jalan Ismailiyah, Jalan Pancing, Jalan Prof. HM Yamin, Jalan Selamet Ketaren, Jalan Letda Sujono, Jalan Pimpinan, Perumnas Mandala, Jalan A.R Hakim, dan Jalan Mandala By Pass.

Distribusi air bersih dari IPA Deli Tua diperkirakan kembali berjalan normal pada Kamis (16/8) siang.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Bagi pelanggan yang mengalami gangguan air dapat melapor ke cabang terdekat atau melalui Halo Tirtanadi ke nomor 1500 922,” kata Jumirin. (LMC-02)




Walikota Instruksikan Percepat Perbaikan Jalan Sutomo Ujung

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin didampingi beberapa staf meninjau kondisi jalan rusak di kawasan Jalan Sutomo ujung Medan, Senin (16/10). (Foto: (LintasMedan/ist)

Medan, 16/10 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat agar mempercepat perbaikan infrastruktur sejumlah badan jalan yang rusak parah di ibu kota Provinsi Sumut itu, termasuk di kawasan Jalan Sutomo ujung.

“Saya sudah intruksikan Dinas PU agar mempercepat perbaikan jalan ini (Jalan Sutomo ujung),” kata Eldin di sela meninjau kondisi jalan yang rusak di Jalan Sutomo Ujung, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Senin (16/10).

Ia menjelaskan, Jalan Sutomo ujung merupakan satu dari sejumlah jalan rusak di Kota Medan yang dikeluhkan warga selama ini.

Selain mengganggu kenyamanan, kerusakan jalan itu juga sangat berpengaruh dengan kelancaran arus lalu-lintas, terutama pada saat –saat jam sibuk seperti pagi, siang dan petang hari.

Saat diwawancarai wartawan di sekitar lokasi dan jalan yang berlubang dan digenangi air tersebut, Walikota menjelaskan, jalan di kawasan tersebut rusak akibat perbaikan yang dilakukan pascapenggalian proyek pipanisasi air limbah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh Dinas Tarukim Sumut.

Jika kualitas perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan standar yang disepakati dalam kontrak kerja, pihaknya memastikan persoalan jalan rusak tersebut tidak akan mencuat seperti sekarang ini.

“Ternyata kualitas perbaikan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar. Akibatnya, perbaikan yang dilakukan tidak tahan lama dan rusak kembali. Kondisi ini diperparah dengan intesitas hujan yang akhir-akhir ini cukup tinggi serta ditambah volume kendaraan yang melintas cukup banyak, sehingga kerusakan semakin parah,” ujarnya.

Sementara, Dinas Tarukim Provinsi Sumut pernah berjanji akan menyelesaikan seluruh perbaikan jalan pascadilakukan penggalian pipa air limbah akhir tahun 2016.

Terkait kerusakan jalan di kawasan Jalan Sutomo ujung, pihaknya telah berulangkali menyurati Dinas Tarukim Sumut agar pelaksana proyek air limbah maupun pihak Kementerian PUPR segera memperbaikinya.

Namun, mutu dan kualitas pengerjaan perbaikan jalan tersebut tidak sesuai harapan sehingga relatif cepat rusak.

Dikatakannya, Pemko Medan tidak bisa serta merta melakukan perbaikan jalan rusak yang timbul pascapenggalian proyek pipa air limbah yang anggarannya bersumber dari APBN tersebut.

“Kalau kita perbaiki, tentunya akan bersentuhan dengan masalah hukum. Itu sebabnya setelah perbaikan jalan yang dilakukan tidak sesuai standar dan rusak kembali, barulah Pemko Medan mengajukan anggaran untuk melakukan perbaikan sehingga jalan rusak ini kembali bagus seperti semula,” jelasnya.

Setelah anggaran perbaikan keluar, katanya, upaya perbaikan jalan tidak bisa langsung dilaksanakan karena masih ada tahapan yang harus dilakukan,yakni tahap lelang dan setelah itu masa pengerjaannya harus dilakukan terjadwal.

Terkait hal itu, Walikota telah mengingatkan kontraktor pemenang lelang agar melakukan perbaikan jalab sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Apabila pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal dan tidak sesuai dengan kualitas standar yang telah ditetapkan, kontraknya langsung kami hentikan. Selanjutnya pengerjaan akan dilakukan secara swakelola. Kita ingin perbaikan jalan yang dilakukan benar-benar profesional,” ujar Eldin.

Walikota kembali menegaskan bahwa kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan tetap menjadi prioritas bagi Pemko Medan.

Pantauan di lapangan, sejak sekitar pukul 08.00 WIB, beberapa alat berat milik Dinas PU Kota Medan dioperasikan untuk mempercepat proses pengaspalan di Jalan Sutomo ujung simpang Jalan Bambu I. (LMC-04)




Legislator: Percepat Pelantikan Pejabat SKPD

Ilustrasi: Pimpinan dan jajaran pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengikuti apel di halaman Balai Kota Medan. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 16/1 (LintasMedan) – Kalangan legislator DPRD Kota Medan meminta Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin segera menetapkan dan melantik pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko setempat agar dapat memberikan dampak percepatan capaian pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik di ibu kota Provinsi Sumut itu.

“Ini (pelantikan kepala SKPD) juga dimaksudkan agar memudahkan koordinasi kita dengan SKPD yang merupakan mitra pada setiap komisi di dewan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Medan Hendra DS, kepada pers di Medan, Senin.

Kalau pejabat SKPD baru belum dilantik, menurut dia, tentunya tidak ada kebijakan yang bisa dilakukan Pemko Medan karena tidak ada kepala SKPD yang bertanggungjawab.

Khusus dalam proses mutasi jabatan, politisi Partai Hanura itu mengingatkan kepada pimpinan Pemko Medan agar jangan terlibat jual beli jabatan yang bakal merusak karir pejabat itu sendiri.

Ditegaskannya, apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti.

Dia mencontohkan Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proses mutasi jabatan.

“Walikota Medan harus memilih pejabat yang benar-benar mampu sebagai pelayan masyarakat dimana dan kapan saja. Itu yang paling utama,” ujar Hendra.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Herri Zulkarnain.

Ia mendesak agar Walikota Medan segera menetapkan dan melantik kepala SKPD hadap pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).

“Kalau tidak segera dilantik, seperti sekarang inilah kejadiannya. Roda pemerintahan terkesan stagnan,” ucapnya. (LMC-02)




Pemko Medan Didesak Percepat Distribusi Raskin

 

Ilustrasi - Penyaluran beras untuk warga miskin. (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – Penyaluran beras untuk warga miskin. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 29/1 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu mendesak pemerintah kota (Pemko) setempat agar mempercepat proses distribusi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di wilayah tersebut.

“Kami minta agar penyaluran raskin dipercepat, karena kondisi perekonomian sedang lesu dan harga pangan termasuk beras terus naik. Situasi ini tentunya sangat memberatkan bagi warga miskin,” katanya, di Medan, Jumat.

Polisiti Partai Demokrat ini juga sangat menyayangkan lambannya prosedur administrasi
dalam hal penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara mengenai jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Kota Medan.

Karena itu, ia meminta instansi terkait di lingkungan Pemko Medan agar melakukan “jemput bola” untuk mempercepat proses penerbitan SK Gubernur tersebut.

“Harus jemput bola. Harus ada koordinasi, apa yang kurang harus segera dilengkapi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang berhak mendapat raskin resah,” ujarnya.

Burhanuddin mengaku selama ini kerap menerima keluhan dari masyarakat yang kurang mampu karena belum mendapat bantuan dari pemerintah berupa raskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Masih banyak warga miskin di Medan yang belum menjadi peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dan tidak terdata sebagai rumah tangga sasaran penerima raskin,” katanya.

Terkait dengan hal itu, Burhanuddin meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk mendata ulang warga miskin. (LMC-02)