Polda Sumut Apresiasi Program PWI dan SMSI

Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Mardiaz Kusin ((keenam kanan) berfoto bersama pengurus PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut, di Medan, Selasa (22/1). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 22/1 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengapresiasi sekaligus  mendukung program PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memverifikasi perusahaan media online berbasis berita di daerah tersebut.

“Kami menilai program PWI dan SMSI Sumut sangat tepat dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme jurnalis,” kata Wakapolda Sumut, Brigjend Pol Mardiaz Husin, saat mwnweima audensi pengurus SMSI Sumut dan Ketua PWI Sumut Hermansyah, di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa.

Menurut Wakapolda, kerjasama tersebut segera disepakati dalam bentuk naskah kesepahaman bersama (MoU) antara Polda Sumut, PWI dan SMSI.

Salah satu bentuk kerja sama itu adalah mendukung bidang Humas Polda Sumut dalam hal penyediaan data mengenai perusahaan media online berbasis berita yang telah terverifikasi .

Selain itu pihaknya juga akan bekerjasama dengan PWI Sumut dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah mengikuti UKW.

Keberadaan data perusahaan media online yang telah terverifikasi dan jurnalis yang telah mengikuti UKW, kata Mardiaz, dibutuhkan oleh jajaran Poldaa Sumut dalam rangka melayani wartawan yang hendak melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan lembaga kepolisian itu.

Selama ini, dia memperkirakan wartawan yang melaksanakan peliputan berita di lingkungan Polda Sumut belum seluruhnya mengikuti UKW, sebagaimana diintruksikan oleh Dewan Pers.
“Kita ingin seluruh wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di jajaran Polda Sumut, telah lulus UKW,” katanya.

Menanggapi harapan Mardiaz Husin, ketua PWI Sumut Hermanshah menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan konsultasi bidang penerangan Polda setempat dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah lulus UKW berikut nama-nama perusahaan media online yang telah terverifikasi.

Dia menegaskan, wartawan dalam melaksanakan tugas dan profesinya wajib mengikuti UKW dan perusahaan pers tempat mereka bekerja harus memiliki badan hukum.

Hermansyah yang juga Ketua Penasihat SMSI Sumut menambahkan, pihaknya hingga saat ini telah melaksanakan 24 kali kegiatan UKW dan sekutar 700 lebih pesertanya telah dinyatakan lulus.

Sementara itu ketua SMSI Sumut, Zulfikar Tanjung menuturkan, pihaknya bersama dewan pers telah memverifikasi sekitar 24 perusahaan media online berbasis berita.

“Perusahaan media online berbasis berita wajib berbadan hukum (PT), sebagaimana surat edaran dewan pers” ujarnya.

Hadir dalam audensi itu, antara lain, Sekretaris SMSI Sumut, Erris J Napitupulu, Austin Tumengkol dan Roni Purba (penasihat), T Nico Adrian dan Chairum Lubis (Wakil Ketua) .

Sementara Wakapolda Sumut didampingi Kadiv Propam, Kombes Pol Yopie Girianto Putro, Kombes Pol Maruli Siahaan dan AKBP MP. Nanggolan. (LMC-02)




Polda Sumut Gelar Apel Mantap Brata Toba 2018

Prajurit Polri dan TNI mengikuti apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Toba 2018′ di Lapangan Benteng Medan, Rabu (19/9). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/9 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat dengan nama sandi ‘Mantap Brata Toba 2018’ di Lapangan Benteng Medan, Rabu.

Apel Mantap Brata Toba 2018 dipimpin oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol. Agus Andrianto dan diikuti peserta gelar pasukan terdiri dari prajurit Polri, TNI, Basarnas, dan Satpol PP.

Hadir dalam acara itu, antara lain Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Danlantamal 1/Belawan Laksda TNI Ali triswanto, Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin, Pangkosek Marsda TNI Djohn Amarul, Walikota Medan H.T. Dzulmi Eldin, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak serta para pejabat utama TNI serta Polri.

Gelar pasukan operasi kepolisian Mantab Brata Toba 2018 bertujuan mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan selama 397 har, terhitung mulai 20 September 2018 hingga 31 Oktober 2019.

Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian.

Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.

Tema kegiatan tersebut, yaitu Melalui Apel Gelar Pasukan Mantap Brata Toba 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait dalam rangka Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Apel pasukan diisi, antara lain dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan peserta, pembacaan amanat Kapolri oleh Kapolda Sumut, dan peragaan simulasi pengamanan Pemilu 2018. (LMC-03)




Polda Dukung Pemko Medan Bongkar Papan Reklame Ilegal

Tim Terpadu Penertiban Reklame, Penindakan dan Pembongkaran Bangunan Reklame Pemko Medan membongkar salah satu papan reklame di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (5/9). (Foto: LintasMedan/ist)polda

Medan, 7/9 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Medan membongkar papan reklame ilegal atau tidak memiliki izin dan didirikan di ruas jalan bebas reklame.

“Bersama unsur TNI, kita mendukung langkah yang dilakukan Pemko Medan dalam menertibkan papan reklame bermasalah, termasuk pos polisi yang dibangun di atas trotoar,” kata Kapolda Sumut, Brigjen Pol Agus Andrianto di sela menyaksikan pembongkaran pos polisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (5/9).

Menurut dia, pembongkaran pos polisi yang berada di trotoar merupakan bukti bahwa Polda Sumut mendukung upaya Pemko Medan menertibkan papan reklame yang dinilai menganggu estetika kota.

Selain itu, pihaknya mendukung kebijakan Pemko Medan menata papan reklame dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi reklame.

Sementara itu, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, menegaskan bahwa penertiban terhadap papan reklame bermasalah akan terus dilakukan tanpa pilih kasih.

“Tinggal menunggu waktu saja. Seluruh papan reklame bermasalah pasti kita tertibkan tanpa pilih kasih,” ujarnya.

Sebelum dilakukan pembongkaran, menurut Akhyar, Pemko Medan melalui instansi terkait terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada masing-masing perusahaan advertising agar membongkar sendiri papan reklamenya yang bermasalah.

“Jika itu tidak dilakukan, tim kita melakukan pembongkaran dan seluruh material hasil pembongkaran menjadi mmilik negara,” paparnya.

Ia menambahkan, penertiban papan reklame ilegal dilakukan sebagai langkah untuk melakukan penataan dalam rangka peningkatan keindahan dan ketertiban agar Kota Medan benar-benar menjadi tempat hunian yang tertib, aman dan nyaman.

Guna mewujudkan hal itu, menurut Wakil Walikota dibutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk unsur Polri dan TNI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kapolda Sumut dan TNI dalam penertiban papan reklame bermasalah ini,” ucap Akhyar.

Tim Terpadu Penertiban Reklame, Penindakan dan Pembongkaran Bangunan Reklame Pemko Medan selama dua pekan terakhir telah membongkar enam papan reklame yang berlokasi di 13 ruas zona larangan, di antaranya Jalan Suprapto, Jalan Pulau Pinang, dan Jalan Imam Bonjol. (LMC-04)




Pemprov Sumut Ragukan Informasi Penangkapan Sarmadan

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas S. Sitorus. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 10/6 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih meragukan informasi seputar Pj Walikota Padang Sidimpuan, Sarmadan Hasibuan yang disebut-sebut tertangkap aparat saat bermain judi di salah satu hotel di Medan beberapa waktu lalu.

“Kami belum bisa memastikan bahwa Pak Sarmadan tertangkap aparat ketika bermain judi,” kata Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Prov Sumut, Ilyas Sitorus Kepada LintasMedan, Selasa malam.

Sebagaimana diketahui video berisi seputar penangkapan beberapa orang diduga bermain judi di salah satu kamar hotel di Medan, salah satunya termasuk Sarmadan beredar viral di media sosial.

Menurut Ilyas, pihaknya sudah menyaksikan video tersebut tapi belum bisa dipastikan bahwa salah satu dari orang-orang yang disebut tertangkap bermain judi adalah Sarmadan yang juga menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Sumut

Pihak Pemprov Sumut, kata dia dalam menyikapi informasi ini untuk sementara berpegang kepada keterangan resmi dari Polda Sumut.

Polda Sumut, kata Ilyas telah mengeluarkan keterangan resmi yang menyebutkan bahwa tidak ada melakukan operasi penangkapan terhadap Sarmadan Hasibuan.

Meski demikian , kata dia Pj Gubernur Sumut, Eko Subowo akan memanggil Sarmadan untuk melakukan klarifikasi .

Dia juga belum bisa memberi komentar lebih jauh apakah Pemprov Sumut melalui Biro Hukum akan melakukan gugatan balik jika informasi tersebut terbukti ‘hoax’ atau bohong.

“Kita tunggulah keterangan lebih lanjut bagaimana hasil klarifikasi Pak Sarmadan kepada Pak Pj Gubernur,” ujarnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting berpendapat pejabat yang merasa nama baiknya tercemar oleh informasi hoax bisa saja menempuh jalur hukum.

Namun apabila informasi tersebut disebarkan oleh media massa yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, pihak yang merasa dirugikan, kata Budiman bisa menggunakan hak jawab, sebagaimana diatur dalam UU Pers No 40/1999.

Informasi yang dirangkum berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, pihak Bid Propam Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan terkait penyebaran video penangkapan beberapa orang diduga sedang bermain judi di salah satu hotel di Medan tersebut.

“Bid Propam Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan atas menyebarnya Video tersebut,” katanya kepada pers, Selasa.

Tatan menjelaskan benar tim unit 5 subdit III Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpim oleh AKP Eliakim bersama 4 anggotanya melakukan penindakan terhadap beberapa orang bermain kartu di dalam kamar hotel pada 21 Mei 2018.

Namun saat dilakukan pemeriksaan, polisi hanya menemukan beberapa set kartu joker di dalam tas dan di atas tempat tidur.

“Petugas tidak menemukan alat tukar atau uang yang digunakan dalam permainan tersebut, setelah diperiksa lebih mendalam,” tegasnya.

Tatan menegaskan uang yang ada berasal dari kantong dan dompet beberapa pemain yang ada di dalam kamar. “Bukan uang yang dipergunakan untuk taruhan sebagaimana dugaan awal,” cetusnya.

Sehingga, dengan tidak ditemukannya alat bukti yang cukup, tim dengan melihat aspek yuridis, akhirnya melepaskannya karena tidak terbukti melakukan praktek perjudian.(LMC-1)

 




698 Personel Polda Sumut Naik Pangkat

Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (kiri) memberi ucapan selamat kepada Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja beserta istri (kanan), pada upacara kenaikan pangkat di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, di Medan, Selasa (3/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/7 (LintasMedan) – Sebanyak 698 personel Kepolisian Daerah Sumatera Utara mulai dari bintara hingga perwira serta aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan kenaikan pangkat yang terhitung mulai 1 Juli 2018.

“Kita ucapkan terima kasih dan selamat, kepada seluruh anggota yang hari ini melaksanakan korps kenaikan pangkat, semoga semakin profesional dengan kinerja yang meningkat,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw saat memimpin prosesi upacara kenaikan pangkat di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa.

Menurutnya, kenaikan pangkat adalah hak personel yang memiliki disiplin, kinerja bagus dan tidak ada pelanggaran.

Karena itu, tidak semua anggota Polri maupun ASN Polri yang berhak mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Kapolda menekankan, program pembinaan personel tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalitas, modernitas dan kepercayaan publik terhadap polisi dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Upacara kenaikan pangkat tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Agus Andrianto serta para perwira utama Polda setempat dan jajaran pengurus Bhayangkari.

Dari total sebanyak 698 personel yang mendapat kenaikan pangkat, terdapat 310 personel Polri dan ASN yang selama ini bertugas di lingkungan Satker Mapolda Sumut.

Personel di Satker Mapolda Sumut yang naik pangkat terdiri dari 39 perwira menengah, perwira pertama, 220 Bintara dan 42 orang ASN.

Salah satu perwira menengah yang menerima surat keputusan kenaikan pangkat tersebut, yakni Kepala Bidang Humas Polda Sumut Tatan Dirsan Atmaja.

Tatan Dirsan Atmaja lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1996 mendapat kenaikan pangkat dari AKBP menjadi Komisaris Besar (Kombes). (LMC-03)




Polda Sumut Lakukan Pergeseran Personel Pengamanan Pilkada 2018

Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (kanan) melepas puluhan bus yang mengangkut personel ke sejumlah Polres jajaran dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2018 dari halaman Mapolda Sumut, di Medan, Sabtu (23/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 23/6 (LintasMedan) – Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan pergeseran pasukan sebanyak 2.365 personel ke sejumlah Polres jajaran dalam pengamanan Pilkada serentak 2018.

“Kepada saudara, saat melaksanakan tugas pengamanan harus mengetahui apa tugas-tugasnya, siapa berbuat apa,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw pada apel gelar pergeseran pasukan di Medan, Sabtu.

Menurut Kapolda, pergeseran pasukan di bawah kendali operasi (BKO) tersebut guna memperkuat anggota Polres jajaran sesuai kebutuhan masing-masing Polres dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Provinsi Sumut, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar secara proaktif terus memperkokoh sinergi polisional dengan penyelenggara Pemilu, TNI, masyarakat dan mitra keamanan lainnya.

Tidak hanya itu, Paulus juga memberikan atensi kepada seluruh anggotanya dalam pengamanan Pilkada 2018.

“Mari kita bekerja keras berbuat yang terbaik dalam rangka mewujudkan setiap tahapan Pilkada serentak 2018 dengan suasana aman dan kondusif,” katanya.

Polda Sumut mengamankan Pilkada serentak tahun 2018 dengan kekuatan berjumlah 2.365 personel yang diambil dari 22 satker Polda setempat.

Selain itu, ditambah dengan BKO dari Mabes Polri sebanyak 400 personel yang terdiri atas 4 SSK Brimob dari Polda Aceh 100 personel, Polda Sumbar 100 personel dan Korbrimob 200 personel.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 2018 di Sumut meliputi pemilihan gubernur/wakil gubernur serta pemilihan delapan bupati/walikota.

Delapan kabupaten/kota di provinsi itu yang akan menggelar pilkada serentak 2018, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Dairi, Batu Bara, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan. (LMC-03)




Dugaan Penggelapan IMB Dilapor ke Polda Sumut

Rahmad Syukur Siregar usai membuat laporan ke Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (28/5). (foto:lintasmedan/ist).

Labuhanbatu, 29/5 (LintasMedan) – Kasus penggelapan izin mendirikan bangunan (IMB) diduga dilakukan oknum Plt Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Labuhanbatu berinisial PD, dilapor ke Polda Sumut.

“Sudah lima bulan saya menanti hasil laporan ke Polres setempat, sudah bosan rasanya dengan kata segera, nanti, dan diupayakan makanya saya datang ke Polda Sumut untuk meminta dan mengadu keluhan saya ini. Alhamdulillah, pengaduan saya diterima oleh Bidang Propam dan Irwasda Polda Sumut.”kata Rahmad Syukur Siregar pemegang kuasa dari korban Ahmad Husin Siregar yang juga perwakilan perumahan Sempurna Indah, usai membuat laporan ke Ditreskrimum Polda Sumut, Senin.

Sebelumnya, yakni 4 Januari 2018, Rahmad Syukur telah melaporkan kasus penggelapan IMB perumahan Sempurna Indah yang diduga dilakukan PD dengan nomor laporan LP/08/I/2018/SU/RES/LBH dan SP2HP Nomor B/51/I/2018/RESKRIM tanggal 15 Januari 2018 ke Polres Labuhanbatu.

Namun hingga saat ini korban merasa kasus tersebut tak berlanjut, hingga  akhirnya melaporkan pihak Polres Labuhanbatu ke Bidang Propam dan Irwasda Polda Sumut dengan Nomor pengaduan masyarakat Dumas/36/V/2018/WASSIDIK atas ketidakpuasan proses penanganan kasus tersebut yang dilakukan pihak Polres Labuhanbatu.

Rahmad Syukur berharap laporannya ke Polda Sumut atas dugaan penggelapan IMB bisa segera tuntas dan oknum yang bersangkutan dapat diproses secara hukum.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan perumahan Sempurna Indah menuding PD telah menahan IMB perumahan Sempurna Indah.

Padahal pihak perumahan telah membayar retribusi pada 28 Nopember 2017 sejumlah Rp20.224.800 dengan pengajuan IMB sebanyak 67 pintu.

Ironisnya meski izin mendirikan bangunan (IMB) perumahan tersebut sudah terbit dan ditandatangani oleh Kadis PMPTSP sesuai Keputusan Nomor : 503.764/237/DPMPTSP-BP4/2017 tanggal 27 Nopember 2017, namun tak juga diberikan kepada pengembang.

“Bahkan IMB-nya sudah saya foto, tapi kenapa tidak juga diserahkan dengan alasan yang tidak jelas,” kata Syukur.

Beberapa waktu lalu PD, kepada wartawan mengatakan IMB belum bisa diserahkan karena ada beberapa persyaratan yang belum lengkap.

Meski demikian dia menolak menjelaskan secara rinci saat ditanya persyaratan yang mana yang belum dilengkapi pihak pengembang.(LMC-C-Ben)

 

 




Polda Sumut OTT Pungli Dinas Perizinan Padangsidimpuan

Foto: Ilustrasi

Padangsidimpuan, 11/4 (LintasMedan) – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Daerah Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang di kantor Dinas Perizinan Kota Padangsidimpuan, Rabu.

Informasi yang dihimpun lintasmedan.com, pihak Polda Sumut hingga berita ini diturunkan masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua orang yang diduga terlibat kasus pengutan liar (pungli) tersebut.

Kedua orang itu diketahui bernama Armen Parlindungan Harahap (APH) yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Pemko Padangsidempuan dan Berlias Lubis selaku Direktris CV Tapian Nauli.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, saat dikonfirmasi pers membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut.

“Benar, Tim Saber Pungli Ditreskrimsus Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap saksi pemberi uang atas nama Berlian Lubis selaku Direktris CV Tapian Nauli,” paparnya.

Setelah dilakukan pengembangan kepada Berlian Lubis selaku saksi, petugas Tim Saber Pungli mengamankan APH yang diduga sebagai penerima uang.

“Dari laci meja kerja APH, tim saber pungli menemukan uang tunai sebesar Rp15 juta yang diduga uang hasil pemerasan yang dilakukan APH kepada saksi dalam hal pengurusan izin pendirian usaha dari CV Tapian Nauli,” ujar Rina.

Dalam proses penerbitan surat izin usaha, APH diduga meminta meminta uang Rp53 juta kepada saksi.

“Penyerahan uangnya dicicil Rp15 juta yang diserahkan pada Selasa (10/4).

Sedangkan, sisanya sebesar Rp38 juta diperkirakan diserahkan sekitar sepekan mendatang apabila proses perizinannya sudah selesai..

Dalam OTT itu, lanjut Rina, petugas Tim Saber Pungli juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp15 juta, dokumen berkaitan dengan perizinan, dua unit telepon selular dan satu lembar kwintasi penyerahan uang.

“Kita sudah memeriksa tiga orang saksi pegawai di Dinas Perizinan tersebut, yakni Suhemi Rangkuti (37), M Zaini Lubis (46) dan C Johanes Gultom (43). Sedangkan untuk pemberi dan penerima uang masih kita tahan di Ditreskrimsus Polda Sumut,” kata mantan Kapolres Binjai itu. (LMC-03)




Tirtanadi Pindahkan Pipa di Depan Kantor Polda Sumut

Pemindahan pipa transmisi berdiameter 600 mm di Jl Medan – Tanjung Morawa depan Kantor Polda Sumut yang dilakukan pihak perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtanadi, Kamis (22/3).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 22/3 (LintasMedan) – Aliran air di beberapa wilayah Kota Medan akan mengalami gangguan terhitung, Jumat hingga Sabtu (23-24 Maret)

Gangguan di beberapa wilayah itu, kata Sekretaris PDAM Tirtanadi, Jumirin terjadi sehubungan dengan pekerjaan pemindahan pipa transmisi berdiameter 600 mm di Jl Medan – Tanjung Morawa depan Kantor Polda Sumut yang dilakukan pihak perusahaan air minum itu.

“Pipa dipindahkan karena menghalangi pembangunan gorong-gorong untuk peningkatan jalan Medan – Tanjung Morawa,” kata Jumirin dalam siaran pers yang diterima, Kamis.

Pipa tersebut adalah jalur pipa transmisi dari IPA Tirta Lyionnaisse Medan (TLM) yang mensuply Cabang Medan Amplas dan Cabang Medan Denai serta sebagian Cabang HM Yamin dan Cabang Tuasan

“Pengerjaan dimulaiJumat malam pukul 20.00 WIB dan diperkirakan selesai pukul 03.00 WIB Sabtu dinihari,” paparnya.

Selama pelaksanaan pekerjaan, IPA TLM stop produksi. Setelah selesainya pekerjaan pada dinihari Sabtu (24/03/2018) IPA TLM akan beroperasi kembali.

“Pengisian pipa dan pemerataan tekanan memerlukan waktu maka pendistribusian air kepada pelanggan baru akan normal kembali pada Sabtu sore ,” kata Jumirin.

Adapun wilayah pelayanan yang mengalami gangguan pendistribusian air yaitu , Jl SM Raja, Panglima Denai, Menteng, Bahagia By Pass, Seksama, Bakti, Datuk Kabu, HM Yamin dan Tuasan.

“Kami mohon maaf atas gangguan ini, pelanggan yang mengalami gangguan air dapat menyampaikan keluhannya ke Cabang terkait atau melalui layanan Halo Tirtanadi ke nomor 1500922,” kata Jumiri. (LMC-02)




Polda Sumut Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada 2018

Petugas Kepolisian berusaha menghalau pengunjuk rasa yang tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam simulasi pengamanan Pilkada 2018 yang digelar Polda Sumut, di Lapangan Lanud Soewondo Medan, Kamis (8/2). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 8/2 (LintasMedan) – Personel gabungan Polda Sumatera Utara (Sumut) dan TNI menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Pilkada serentak 2018, di Medan, Kamis.

“Simulasi tersebut untuk melatih kesigapan petugas keamanan dalam rangka memberikan rasa aman pada pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Utara,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol. Paulus Waterpauw.

Kegiatan yang melibatkan ratusan personel kepolisian tersebut berlangsung di lapangan Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo Medan.

Pada simulasi tersebut berawal dari adanya upaya penculikan dan penyanderaan terhadap ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pelaku penyanderaan diduga dilakukan kelompok atau relawan pendukung salah satu calon Gubernur yang kalah.

Pasukan anti teror langsung menyerbu rumah penyekapan dengan menggunakan helikopter. Tim penembak jitu juga dikerahkan untuk membebaskan Ketua KPU. Akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan.

Suasana pun mencekam dan petugas yang mengawal ketua KPU Sumut mengalami luka tembak.

Dalam simulasi itu, Tim Anti Teror Sat Brimobda Polda Sumut akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku penculikan, setelah beberapa saat sempat terjadi baku tembak.

Beberapa saat sebelumnya, Tim Jihandak Polda Sumut telah pula berhasil menjinakkan bom yang dipasang perusuh di Kantor KPU.

Tahapan simulasi berikutnya turut diperagakan sejumlah polisi anti huru-hara menghalau massa pengunjuk rasa yang berusaha mengganggu tahapan Pilkada.

Dikatakan Kapolda Sumut, latihan pengendalian massa pengunjuk rasa ini untuk membiasakan personel semakin siap melaksanakan tugasnya dalam mengamankan pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada 2018 supaya lebih profesional. (LMC-03)