DPRD: Jangan Ada Perambahan Hutan di Jalan Alternatif Karo-Langkat

Anggota Komisi D DPRD Sumut bersama Bupati dan wakil Bupati Karo saat meninjau proyek jalan alternatif Karo -Langkat yang segera bisa digunakan oleh kenderaan roda empat, Senin (7/1 (Foto;LintasMedan/ist)

Langkat, 7/1 (LintasMedan)- Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara mengingatkan semua pihak harus menjaga dan mengawasi jangan sampai terjadi perambahan hutan di sepanjang pembangunan jalan alternatif Karo- Langkat.

“Komisi D DPRD Sumut bersama pemerintah provinsi serta Pemkab Karo dan Pemkab Langkat sudah menjamin kepada Kemenhut, TNGL maupun Unesco, tidak akan terjadi perambahan hutan di kawasan jalan tersebut. Jadi mari kita awasi, jangan sampai para mafia kayu membabati hutan di kawasan TNGL terutama sepanjang jalur alternatif itu,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Samosir saat komisi itu meninjau lokasi proyek jalan alternatif jurusan Karo- Langkat
bersama Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut dan Bupati/Waki Bupati Karo.

Peninjauan ke lokasi proyek berbiaya Rp14,5 miliar dari APBD Sumut TA 2018 ini untuk memastikan apakah proyek tersebut sudah rampung 100 persen sehingga layak dilalui kendaraan roda empat.

Dewan berharap proyek tersebut segera beroperasi sehingga mampu mengantisipasi kemacetan arus lalu-lintas jurusan Medan-Berastagi.

Peninjauan dipimpin anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Leonard Samosir, Dinas BMBK Sumut yang diwakili Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Binjai-Langkat Ir Moden Brutu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Wakil Bupati Karo Cory Sebayang, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Karo Ir Nasib Sianturi didampingi Camat Namanteran Dwikora Sitepu, Kades (Kepala Desa) Sukanalu Sentosa Sitepu dan Kades lainnya se kecamatan tersebut.

Sementara Baskami Ginting mengatakan pengaspalan jalan tersebut sudah rampung sekitar 90 persen.

“Meski pembangunan jalan alternatif membelah kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) sudah rampung namun proses finishingnya ditargetkan Januari 2019 baru tuntas,” kata Baskami.

Jalan alternatif ini, sebut dia juga perlu segera dibangun drainase agar badan jalan tidak cepat hancur karena tergerus air.

“Kita berharap kepada Dinas BMBK Sumut untuk segera mengajukan anggaran pembangunan drainase tersebut ke Gubernur dan DPRD Sumut, untuk dialokasikan di P-APBD 2019 atau di APBD 2020,” katanya.(LMC-02)




Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut

Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 14/10 (LintasMedan) – Perusahaan pemenang tender Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas, yakni PT Zafira Tetap Jaya berencana melayangkan somasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut, Ir Binsar Situmorang.

Sebelumnya perusahaan tersebut dinyatakan menang lelang tender terbuka senilai Rp 2,8 miliar, namun menurut pihak perusahaan tiba-tiba Kadis DLH Sumut, Binsar Situmorang membatalkan proyek itu dengan alasan rasionalisasi anggaran.

“Somasi segera dilayangkan langsung ke Kepala Dinasnya. Kami merasa dirugikan dalam pembatalan proyek itu,” kata Dirut PT Zafira Tetap Jaya, Edi Effendy saat mengadukan persoalan itu bersama sejumlah kontraktor, ke Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Ketua Komisi D, Ari Wibowo, kemarin.

Dia memaparkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Kemudian surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

“Termasuk juga ada Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut,” paparnya.

Menanggapi rencana pihak perusahaan yang berniat melayangkan somasi, dua anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli dan Ari Wibowo sangat menyesalkan sikap tidak profesional yang dilakukan Kadis DLH Sumut Binsar Situmorang.

Untuk itu dewan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja pejabat tersebut.

“Binsar Situmorang dinilai telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat,” kata Nezar politisi Fraksi Nasdem.

Ari Wibowo dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan upaya pembatalan yang dilakukan Binsar dan tidak mau menandatangani kontrak yang nyata-nyata sudah diumumkan LPSE karena sudah melalui mekanisme pelelangan yang benar.

Apalagi, informasi diperoleh, kata Ari Wibowo pihak Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif termasuk untuk ketersediaan lahan rencana pembangunan kantor UPT tersebut.

“Jika memang alasan persoalan lahan belum selesai maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak melakukan lelang kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait persoalan ini DPRD Sumut segera menjadwalkan pemanggilan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut beserta pihak PT Zafira Tetap Jaya. (LMC-02)




Proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Menuai Masalah

Ketua Komisi A DPRD Sumut Nezar Djoeli (ketiga kanan) saat menerima rombongan Komisi A Kabupaten Batubara yang diketuai Fahri Iswahyudi (keempat kanan), di Medan, Selasa (6/3). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 6/3 (LintasMedan) – Kalangan legislator di Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara menganggap pembangunan jalur kereta api (KA) Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara masih menuai masalah bagi sejumlah warga sekitar.

“Sejak jalur rel kereta api tersebut dibuka, beberapa sarana umum seperti jalan dan pasar tradisional digusur sehingga sangat menganggu aktivitas perekonomian masyarakat sekitar,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli, usai menerima rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batu Bara yang dipimpin Fahri Iswahyudi, di Medan, Selasa.

Nezar didampingi beberapa anggota Komisi A DPRD Sumut menegaskan pihaknya tidak sependapat jika pembangunan sarana transportasi yang dikelola Pemerintah pusat di Kabupaten Batu Bara itu mengambaikan kepentingan masyarakat.

Bahkan, pihaknya juga memperoleh informasi dari DPRD Kabupaten Batu Bara yang memperkirakan proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung belum dilengkapi izin UKL/UPL dan AMDAL, sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan dan undang-undang yang berlaku.

Disebutkannya, persyaratan izin Amdal di setiap proyek pembangunan jalan telah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2012.

Ia menambahkan, sasaran pembangunan infrastruktur yang telah dan sedang dilaksanakan Pemerintah semata-mata untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas masyarakat.

“Kalau proyek pembangunan tidak memperhatikan rakyat dan perijinan maka kita berhak untuk melarang kegiatan tersebut dilaksanakan. Karena dampak dari pembangunan langsung bersentuhan dengan rakyat,” ujar Nezar.

Menyikapi aspirasi warga Batu Bara, politisi NasDem ini menyatakan pihaknya bersama jajaran Komisi A DPRD Sumut berencana membawa aspirasi dan keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dari pembangunan proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dengan pimpinan instansi Pemerintah dan BUMN terkait di Jakarta.

Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batu Bara saat melakukan pertemuan dengan Komisi DPRD Sumut, terdiri dari Fahri Iswahyudi, Selamat Arifin, Chairul Bariah, Usman, Nurjanah, Darniah Idha, Archiman Simbolon, Sarianto, Ismar, Jalasmar, Kristian, Arifin dan Mukhsin. (LMC-02)




Walikota Tegur Pengawas Proyek Drainase

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin saat meninjau pengerjaan perbaikan saluran dranase di di Jalan Rajawali, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Rabu (22/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 22/11 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin saat meninjau pengerjaan perbaikan drainase di Jalan Rajawali, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Rabu (22/11) menegur pengawas proyek tersebut karena tanah galian yang dikorek dari saluran air limbah itu terlambat diangkat.

“Saya minta seluruh tanah bekas galian drainase ini diangkat dan dibersihkan dari pinggirran drainase. Apalagi saat ini musim penghujan, selain mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan, tanah bekas galian ini bisa masuk kembali dalam drainase yang sudah selesai digali. Di samping itu tumpukan tanah ini akan membuat kawasan ini akan berlumpur jika terkena hujan,” kata Walikota kepada salah seorang pengawas proyek drainase.

Wali Kota selanjutnya menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Khairul Syahnan melalui telepon selular dan minta pejabat tersebut segera memerintahkan anggotanya mengangkat serta membersihkan seluruh tanah bekas galian drainase.

“Ingat, saya tidak mau perbaikan drainase yang dilakukan ini mengganggu kenyamanan warga sekitar,” ucap Eldin.

Selama berada di lokasi itu, Walikota juga meninjau langsung kondisi fisik drainase yang telah diperbaiki maupun yang masih dalam tahap pengerjaan.

Peninjauan tersebut, kata dia, dilakukan untuk melihat kualitas perbaikan saluran drainase sehingga drainase tersebut nantinya dapat berfungsi secara baik menampung debit air hujan dan menyalurkannya menuju lokasi pembuangan.

Jika saluran drainase berfungsi dengan baik, Eldin menyatakan optimistis masalah genangan air maupun banjir dapat diminimalisir.

Selain perbaikan drainase, Walikota dalam peninjauan itu juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan agar segera mengerahkan petugas untuk memeriksa kondisi seluruh lampu penerangan jalan di kawasan tersebut.

“Jika kawasan ini terang pada malam hari, tentunya warga akan merasa lebih aman dan nyaman karena kecil kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Untuk itu segera perbaiki dan ganti lampu penerangan jalan yang padam,” ucapnya. (LMC-04)




Proyek Perbaikan Jalan Medan Berlanjut

Beberapa petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mengawasi proses pengerjaan pembangunan jalan dengan konstruksi cor beton di Jalan Aksara Medan, Senin (10/10) malam. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 11/10 (LintasMedan) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan hingga memasuki pertengahan Oktober 2017 masih terus melanjutkan proses perbaikan infastruktur jalan dan gang dengan konstruksi cor beton pada sejumlah titik di ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu.

“Proyek perbaikan jalan masih berlanjut, sesuai dengan instruksi Walikota Medan,” kata Kepala Dinas PU Kota Medan, Khairul Syahnan melalui siaran pers Humas Pemko Medan yang diterima lintasmedan.com, Rabu (11/10).

Disebutkannya, Dinas PU Kota Medan pada Senin (10/10) kembali melanjutkan proses pembetonan di di dua sisi ruas Jalan Aksara sepanjang 420 meter dengan ketebalan 20 cm.

Untuk menghindari kemacetan, pembangunan jalan cor beton tersebut sengaja dilakukan pada malam hari dimulai pukul 22.00 hingga menjelang pukul 04.00 WIB.

“Untuk pembetonan Jalan Aksara ini, kita menggunakan tikar besi berukuran 12 milimeter. Dengan tikar besi ini kualitas pembetonan akan lebih baik lagi sehingga jalan bisa tahan lebih lama. Kita memperkirakan pengerjaan pembetonan ini rampung dalam 14 hari,” ucap Syahnan.

Selanjutnya, pada Selasa (11/10), instansi Pemko Medan yang menangani masalah infrastruktur ini melakukan perbaikan dengan membeton jalan rusak di Blok 6 dan 7 perumahan Pondok Surya, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia.

Perbaikan jalan tersebut dilakukan untuk menyahuti keluhan warga sekitar karena sudah dua tahun lebih lebih jalan rusak sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga.

Untuk memaksimalkan kualitas jalan, pihaknya sengaja menutup setiap badan jalan yang telah selesai dicor beton selama dua pekan agar tidak dilintasi oleh kendaraan.

“Kami minta kepada warga sekitar untuk tidak melintasi jalan yang telah selesai dicor selama dua pekan agar kualitas pengecoran lebih baik dan bisa bertahan relatif lama,” ujarnya.

Beberapa orang warga di kawasan perumahan Pondok Surya mengaku tidak menduga keinginan mereka kepada Pemko Medan untuk perbaikan badan jalan justru direspon dengan pembangunan jalan beton.

“Alhamdulillah, jalan kami sekarang diperbaiki. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mendengar keluhan warga Pondok Surya ini,” kata Zulfan Nazri Lubis (47), warga Lingkungan VI Pondok Surya. (LMC-02)




KPK Diminta Bongkar Proyek Tak Masuk Akal di Kantor Gubernur Sumut

Ilustrasi – Gedung kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 6/7 (LintasMedan) – Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membongkar berbagai pengadaan sejumlah proyek janggal atau tidak masuk akal yang menggunakan APBD 2017 di Biro Umum Setdaprov Sumut.

“Salah satu pos penggunaan anggaran oleh Biro Umum Setdaprov Sumut yang dinilai tidak tepat sasaran adalah pengadaan perangkat pintu pembatas atau barrier gate di kantor Gubernur Sumut,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz, kepada pers di Medan, Kamis.

Menurut dia, pengalokasian APBD 2017 untuk pengadaan barrier gate di kantor gubernur merupakan sebuah kebijakan yang tidak populis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip humanis.

Sebab kata dia kantor gubernur sebagai salah satu pusat pelayanan publik, harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai tempat yang terbuka untuk semua urusan masyarakat.

Muhri menyatakan tidak sependapat jika Biro Umum Setdaprov Sumut menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut untuk mempersulit proses masuknya tamu ke kantor gubernur Sumut.

“Masyarakat harus senantiasa diberi kemudahan apabila hendak berurusan ke kantor-kantor pemerintah,” kata anggota Komisi C DPRD Sumut itu.

Jika Biro Umum Setdaprov Sumut berdalih mengadakan barrier gate untuk mencegah masuknya orang-orang yang dianggap tidak berkepentingan ke kantor gubernur, tentunya ini sudah bertentangan dengan azas kepatutan dan kelayakan penggunaan APBD.

Karena itu, Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya mengaudit lebih terperinci penggunaan anggaran di Biro Umum Setdaprov Sumut.

“Tidak tertutup kemungkinan, masih banyak proyek-proyek lain di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu yang tidak masuk akal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan kepada pimpinan DPRD Sumut agar segera memanggil pimpinan Biro Umum Setdaprov setempat untuk mengetahui secara transparan sejumlah paket proyek d biro tersebut yang selama ini di dalam buku APBD tidak tertera secara rinci. (LMC-01)




Pemerintah Tawarkan Proyek LRT Medan ke Swasta

Ilustrasi – Pembangunan proyek jalur transportasi kereta api ringan Light Rail Transit (LRT). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 6/6 (LintasMedan) – Pemerintah pusat akan menawarkan pembangunan proyek jalur transportasi kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Medan kepada pihak swasta guna mensiasati keterbatasan anggaran negara.

“Proyek LRT Medan akan ditawarkan ke swasta akhir tahun ini atau awal tahun 2018,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, proyek ini telah terdaftar dalam rencana infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk tahun 2017 di Bappenas.

Pemerintah akan menawarkan kesejumlah investor lokal maupun luar negeri proyek kereta ringan sepanjang 22,74 kilometer ini dengan imbal hasil potensi pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan berasal dari penjualan tiket dan non tiket seperti pengembangan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) di stasiun.

“Diusahakan tidak menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), opsi pertama itu apakah TOD sudah mencukupi ini sedang dikaji,” ujarnya.

Proyek tersebut merupakan salah satu dari 22 proyek KPBU yang terdaftar dalam PPP Book Bappenas 2017 yang masih dalam tahap persiapan.

Disebutkannya, LRT Medan akan menelan investasi dikisaran Rp6,5 triliun ini sedang dalam Final Business Case (FBC) yang dikerjakan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Wismana menambahkan, pihaknya telah menyelesaikan outline bussines case (OBC) dan dalam beberapa bulan ke depan, Bappenas dan Kementerian Keuangan akan menggodok FBC-nya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, penyediaan fasilitas ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Pusat dalam membantu Pemda mengembangkan infrastruktur.

Hal itu agar Pemda dapat memberikan pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015.

“Permohonan fasilitas penyiapan proyek di sektor transportasi massal dari Pemkot Medan merupakan usulan pertama yang telah disetujui Menteri Keuangan,” ucapnya.

Kemenkeu menilai rencana Pemkot Medan menggunakan skema KPBU sebagai langkah yang inovatif. Dengan Skema KPBU, Pemkot akan mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, terjangkau dan berkualitas. (LMC-03/KC)




Kenaikan Tarif Air Tirtanadi Untuk Proyek Uprating

Medan, 18/4 (LintasMedan) – Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Delvrijandri mengatakan padatnya penduduk dan perkembangan Kota Medan membutuhkan peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Peningkatan pelayanan tersebut membutuhkan dana cukup besar, menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan milik Pemprov Sumut harus melakukan penyesuaian tarif air.

“PDAM Tirtanadi selaku perusahaan daerah pengelola air minum melakukan penyesuaian tarif air mulai pemakaian April (pembayaran Mei) ini, dengan harapan kepada warga tidak lagi bertanya tentang kenaikan tarif air karena sudah disosialisasikan di tiap kecamatan,” katanya pada scara sambung rasa pelanggan PDAM Tirtanadi yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Belawan, Selasa (18/4).

Dia menyampaikan bahwa meskipun PDAM Tirtanadi telah mendapat bantuan dari pemerintah melalui penyertaan modal senilai Rp73 miliar, dana tersebut masih kurang untuk penyelesaian proyek uprating di 6 lokasi.

Untuk proyek uprating tersebut, kata dia menelan biaya sekitar Rp320 miliar untuk pengadaan debit air 1.380 liter/detik guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Dengan demikian setelah proyek tersebut tuntas tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait air mati. Atau paling tidak dapat diminimalisir,” katanya.

Namun sebut dia tarif baru PDAM Tirtanadi masih lebih murah dibanding kota lainnya seperti Malang, Bandung, Palembang ataupun Banjarmasin.

Acara sambung rasa pelanggan PDAM Tirtanadi berjalan lancar dan warga cukup antusias bertanya.

Salah seorang peserta sosialasi H Sitanggang menyampaikan harapanharapan kenaikan air yang berlaku mulai pemakaian April 2017 (untuk pembayaran Mei 2017) harus diikuti perbaikan kualitas dan debit air PDAM Tirtanadi.

“PDAM Tirtanadi harus memberi pelayanan prima kepada pelanggan paska kenaikan tarif,” katanya.(LMC-02)
.




Tirtanadi Kembali Lanjutkan Optimalisasi Clarifier NO. 6 IPA Sunggal

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Dalam rangka mengoptimalkan kinerja sistem pengolahan air, PDAM Tirtanadi akan melakukan pekerjaan lanjutan optimalisasi Clarifier no. 6 di IPA Sunggal.

Pelaksana Kadiv Public Relations PDAM Tirtanadi, Tauhid Ichyar melalui siaran persnya, Minggu mengatakan pekerjaan ini merupakan lanjutan sejak 14 Oktober 2016.

Dia menjelaskan bahwa perbaikan Clarifier no. 6 itu baru menyelesaikan 1 (satu) sekat dan berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan dari 250 l/d menjadi 400 l/d. Sedangkan 1 (satu) sekat lagi di Clarifier 6 IPA Sunggal akan dikerjakan secara bertahap untuk menimalkan gangguan pelayanan.

“Tahap 1 optimalisasi lanjutan Clarifier no. 6 IPA Sunggal akan dikerjakan pada hari Selasa (08/11/2016) mulai jam 09.00 – 17.00 WIB selama 8 jam. Selama pelaksanaan pekerjaan kapasitas produksi IPA Sunggal mengalami penurunan sekitar 350 l/d sehingga beberapa wilayah pelayanaan mengalami gangguan air baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun kontinutas,” papar Tauhid Ichyar.

Adapun wilayah yang mengalami gangguan pelayanan yaitu :
Cabang Sunggal :
Jl. Bunga Raya, Bunga Asoka, Kompleks Setia Budi I dan II, Jl. Kenanga Raya, Jl. Setia Budi, Pasar I, II dan III Tanjung Sari, Jl. Ringroad, Kompleks TPI, Kompleks Malina, Kompleks Polda, Kompleks Asoka Asri, Jl. Waikiki, Kompleks Taman Anggrek, Kompleks Polri, Kompleks MBC, Kompleks Sakura, Kompleks Alamanda, Asrama Kaveleri.
Cabang Sei Agul :
Jl. Gatot Subroto, Jl. Ayahanda, Jl. Darussalam, Jl. Pasundan, Jl. PWS, Jl. Sei Batanghari, Jl. Iskandar Muda, Jl. S. Parman.
Cabang Padang Bulan :
Kompleks Pemda, Medan Permai, Seroja, Kompleks IKIP, Simpang Melati, Jl. Jamin Ginting, Kompleks Royal Sumatera, Jl. Pintu Air IV, Jl. Luku, Jl. Lizardi Putra, Kompleks Kejaksaan, Jl. Sawit Raya, Jl. Teh, Jl. Nyiur, Jl. Karet 17 – 21.

Kapasitas produksi IPA Sunggal akan normal kembali pada jam 17.00 WIB sore hari Selasa (8/11/2016) namun karena pengisian pipa dan pemerataan tekanan memerlukan waktu lama maka pendistribusian air diwilayah tersebut baru akan normal kembali pada hari Rabu (9/11/2016).

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan kami, pelanggan kami yang mengalami gangguan air dapat menyampaikannya keluhannya ke cabang terkait atau melalui Halo Tirtanadi ke nomor 1500 922, kata Tauhid Ichyar.(LMC/rel)




DPRD Sumut Prihatin DVOR Bandara Pinang Sori Tidak Berfungsi

Leonard Samosir (LintasMedan/ist)

Medan, 25/10 (LintasMedan) – Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Leonard Surungan Samosir mengaku prihatin dengan tidak berfungsinya DVOR (Doppler VHF Imni Directional Range) di Bandar Udara Pinang Sori, Kota Sibolga. Padahal DVOR merupakan fasilitas navigasi udara yang sangat penting pada suatu bandara.

“Kita berharap alat navigasi udara yang berfungsi untuk memberikan informasi arah kepada penerbang di Bandara Silangit itu bisa secepatnya dapat dioperasikan,” kata Leonard Samosir di Medan, Selasa.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan berdasarkan informasi dari pihak perusahaan penerbangan, DVOR yang sangat membantu navigasi dalam cuaca buruk itu sudah lama dibangun yakni tahun 2013.

Namun, proyek Kementerian Perhubungan itu sudah dikalibrasi tetapi sampai sekarang belum bisa dioperasikan, bahkan disebut-sebut pembayaran ke vendor belum selesai.

“Padahal, jika DVOR bisa berfungsi, jarak pandang bisa lebih terpantau dengan baik meski dalam cuaca hujan deras,” sebutnya.

Menurut Leonard, selain tidak berfungsinya DVOR, Bandara Pinang Sori juga butuh sentuhan pembangunan lainnya agar bandara tersebut dapat maksimal memberikan pelayanan kepada para penumpang.

Contohnya, kata dia, perpanjangan landasan pacu serta pembangunan pelebaran apron agar bisa lebih banyak lagi pesawat parkir.

“Begitu juga dengan perbaikan manuvering area di ujung landasan agar pesawat lebih leluasa untuk memutar,” sebut seorang politisi senior dari Partai Golongan Karya ini.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar Menteri Perhubungan dan Angkasa Pura memperpanjang dan memperlebar landasan pacu (runway) di Bandar Pinang Sori.“Kita berharap Kementerian Perhubungan dan pihak terkait memberi perhatian atas masalah tersebut,” kata Leonard Samosir. (LMC-02)