Polda Sumut Apresiasi Program PWI dan SMSI

Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Mardiaz Kusin ((keenam kanan) berfoto bersama pengurus PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut, di Medan, Selasa (22/1). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 22/1 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengapresiasi sekaligus  mendukung program PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memverifikasi perusahaan media online berbasis berita di daerah tersebut.

“Kami menilai program PWI dan SMSI Sumut sangat tepat dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme jurnalis,” kata Wakapolda Sumut, Brigjend Pol Mardiaz Husin, saat mwnweima audensi pengurus SMSI Sumut dan Ketua PWI Sumut Hermansyah, di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa.

Menurut Wakapolda, kerjasama tersebut segera disepakati dalam bentuk naskah kesepahaman bersama (MoU) antara Polda Sumut, PWI dan SMSI.

Salah satu bentuk kerja sama itu adalah mendukung bidang Humas Polda Sumut dalam hal penyediaan data mengenai perusahaan media online berbasis berita yang telah terverifikasi .

Selain itu pihaknya juga akan bekerjasama dengan PWI Sumut dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah mengikuti UKW.

Keberadaan data perusahaan media online yang telah terverifikasi dan jurnalis yang telah mengikuti UKW, kata Mardiaz, dibutuhkan oleh jajaran Poldaa Sumut dalam rangka melayani wartawan yang hendak melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan lembaga kepolisian itu.

Selama ini, dia memperkirakan wartawan yang melaksanakan peliputan berita di lingkungan Polda Sumut belum seluruhnya mengikuti UKW, sebagaimana diintruksikan oleh Dewan Pers.
“Kita ingin seluruh wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di jajaran Polda Sumut, telah lulus UKW,” katanya.

Menanggapi harapan Mardiaz Husin, ketua PWI Sumut Hermanshah menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan konsultasi bidang penerangan Polda setempat dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah lulus UKW berikut nama-nama perusahaan media online yang telah terverifikasi.

Dia menegaskan, wartawan dalam melaksanakan tugas dan profesinya wajib mengikuti UKW dan perusahaan pers tempat mereka bekerja harus memiliki badan hukum.

Hermansyah yang juga Ketua Penasihat SMSI Sumut menambahkan, pihaknya hingga saat ini telah melaksanakan 24 kali kegiatan UKW dan sekutar 700 lebih pesertanya telah dinyatakan lulus.

Sementara itu ketua SMSI Sumut, Zulfikar Tanjung menuturkan, pihaknya bersama dewan pers telah memverifikasi sekitar 24 perusahaan media online berbasis berita.

“Perusahaan media online berbasis berita wajib berbadan hukum (PT), sebagaimana surat edaran dewan pers” ujarnya.

Hadir dalam audensi itu, antara lain, Sekretaris SMSI Sumut, Erris J Napitupulu, Austin Tumengkol dan Roni Purba (penasihat), T Nico Adrian dan Chairum Lubis (Wakil Ketua) .

Sementara Wakapolda Sumut didampingi Kadiv Propam, Kombes Pol Yopie Girianto Putro, Kombes Pol Maruli Siahaan dan AKBP MP. Nanggolan. (LMC-02)




Erry Nuradi jadi Anggota Kehormatan PWI

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 7/3 (LintasMedan) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menganugerahi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menjadi anggota kehormatan karena dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap organisasi profesi wartawan tersebut.

Penghargaan tanda kehormatan PWI tersebut akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 tingkat Provinsi Sumut di Lapangan Merdeka Medan, pada 25 Maret.

“Peran pak gubernur terhadap pers sangat tinggi, termasuk dalam mewujudkan renovasi gedung PWI Sumut melalui dana hibah serta memfasilitasi Sumut sehingga terpilih menjadi tuan rumah HPN tahun 2019,” kata Ketua PWI Sumut, Hermansyah seusai melaksanakan audiensi kepada Gubernur Sumut di Medan, Rabu.

Ia menjelaskan, anggota Kehormatan PWI merupakan status keanggotaan PWI yang memiliki legalitas dan legitimasi tinggi karena diatur secara tegas dan jelas di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

“PWI tidak serta merta memberikan penghargaan tanda kehormatan anggota PWI, melainkan melalui mekanisme organisasi yang cukup ketat sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi pengurus PWI Sumut, mengatakan, pemberian penghargaan ini sesuatu kehormatan bagi dirinya selaku kepala pemerintahan di provinsi tersebut.

Ia berharap rangkaian peringatan HPN 2018 yang akan digelar PWI Sumut hendaknya dapat dijadikan momentum kebangkitan pers di tengah tantangan cukup berat dihadapi pers saat ini.

PWI sebagai organisasi pers yang kompeten dan profesional perlu senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggota sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan insan pers benar-benar bisa mencerdaskan masyarakat.

Lebih lanjut Gubernur mengingatkan bahwa perkembangan pesat teknologi internet dewasa ini semakin memperketat persaingan antarsesama perusahaan pers.

Bagi media mainstream (cetak), menurut dia, tentunya dirasakan cukup berat menghadapi persaingan dengan media online yang relatif lebih cepat memberi informasi ke masyarakat.

“Begitupun, kualitas pemberitaan mesti dijaga secara konsisten sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik agar tidak bersentuhan dengan hukum,” ujarnya.

Sebagaimana diinformasikan, rangkaian peringatan HPN 2018 tingkat Provinsi Sumut akan diisi dengan berbagai kegiatan oleh PWI Sumut, antara lain seminar bertajuk Pilkada Damai, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, jalan sehat dan peletakan batu pertama pembangunan masjid Rizal Nurdin di lahan perumahan PWI Sumut di Gang Tawon, Lau Dendang, Kabupaten Deli Serdang. (LMC-05)




Jurnalis Sumut Diminta Sensitif Gender Beritakan Perempuan

Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry CH Bangun menyampaikan paparan kepada para jurnalis dan blogger peserta Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Medan, Selasa (12/9). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 12/9 (LintasMedan) – Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry CH Bangun, meminta jurnalis yang tergabung dalam wadah organisasi profesi pers itu agar dalam membuat berita terkait isu kekerasan perempuan dan anak senantiasa mengedepankan sensitif gender.

“Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaan banyak yang tidak sensitif gender, namun dari semua media massa masih banyak yang memiliki idealis termasuk jurnalisnya,” katanya, saat menyampaikan paparan di depan peserta Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Medan, Selasa.

Dalam acara pelatihan yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan PWI Sumut itu, Hendry mengungkapkan bahwa dewasa ini banyak pengaruh yang berasal dari pemberitaan media massa terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun, lanjutnya, pemberitaan tersebut tidak memberikan pencerahan kepada publik karena tulisan yang disajikan tidak berdasarkan fakta dan tidak berkiblat pada pemberitaan yang benar.

Padahal, kata dia, di dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah diatur secara tegas bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Karena itu, pihaknya mengingatkan wartawan agar dalam menulis berita harus berupaya menyamarkan identitas korban kejahatan susila, apalagi masih tergolong anak-anak.

Dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, katanya, wartawan sebaiknya tidak menulis secara lengkap identitas korban, tidak juga menyamarkannya dengan nama lain, misalnya “bunga”, “melati” atau “mawar”.

Dalam identifikasi korban perempuan, sebaiknya sebut saja “seorang perempuan”, “seorang anak” atau “korban” yang menggambarkan identitas korban.

Dikatakannya, pemuatan gambar yang tidak disamarkan juga ikut membuka identitas korban.

“Berita yang terlalu vulgar saat pelaku melakukan kejahatan susila dapat menambah trauma dan penderitaan korban dan menimbulkan copy cat atau fitnah,” ujar Hendry.

Ia menambahkan, masalah kesetaraan gender maupun kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan dan anak, tidak hanya menyangkut kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi juga bisa terjadi dalah kehidupan setiap hari, termasuk di dalam rumah tangga.

“Perlakuan terhadap pelemahan perempuan sebenarnya sudah terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, seperti kalau menyapu, memasak dan bersih-bersih lainnya selalu dilakukan anak perempuan,” ucap dia.

Hendry juga menyatakan tidak sependapat dengan judul maupun isi berita yang terkesan masih ‘setengah hati’ dalam mempublikasikan keberhasilan atau kisah sukses kaum perempuan di berbagai bidang kair dan profesi.

Ia menyebutkan contoh, judul berita “Rektor Perempuan Pertama di Riau Jalankan Pesan Ayah” yang mengesankan seolah-olah perempuan ini berhasil menapak karir hingga menjabat sebagai rektor hanya menjalankan pesan ayah, bukan karena kehebatan karirnya atau dirinya yang pintar.

“Inilah yang namanya bias gender masih terjadi di dalam diri kita sebagai wartawan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumut, Nurlela menilai pelatihan yang digelar Kementerian PPPA dan PWI tersebut sangat perlu dilakukan dalam upaya penguatan kepada para wartawan dan penulis blogger sehingga berempati terhadap masalah kesetaraan gender maupun perlindungan perempuan dan anak.

“Masih banyak media yang jadi propaganda kasus-kasus perempuan dan anak. Harapan saya kepada jurnalis agar mampu mendorong percepatan pemahaman pengarusutamaan gender,” ucapnya. (LMC-02)




Kontingen Porwanas Sumut : Bukan Anggota PWI Kalau Tidak Sportif

Pembukaan Porwanas di lapangan sepakbola komplek Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Selasa (26/7).Foto:lintasMedan/ist)

Bandung, 26/7 (LintasMedan ) – Sorak -sorai dan seruan “Horas Medan” bergema dari rombongan kontingen Sumatera Utara, saat defile sekaligus pembukaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Lapangan Sepakbola Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jawa Barat, Selasa.

Menggunakan busana bercorak batik khas Sumut, kontingen yang berkekuatan 80 atlet dan official itu punya komitmen lebih mengedepankan sportifitas di ajang silaturrahmi wartawan seluruh Indonesia ini.

Sebagaimana kontingen 33 provinsi lainnya se Indonesia, Sumut juga punya tekad mampu mengukir prestasi terbaik untuk daerahnya, namun tidak dengan menghalalkan segala cara.

“Bukan anggota PWI kalau tidak Sportif,” begitu semboyan provinsi yang punya obyek wisata kebanggaan Danau Toba ini.

Sebagaimana disebutkan ketua PWI Pusat Margiono, ajang Porwanas ke XII/ 2016 di Provinsi Jawa Barat itu lebih spesial, sebab hanya boleh diikuti anggota PWI yang punya sertifikasi jurnalistik.

“Itu membuktikan Porwanas benar-benar diikuti oleh peserta yang merupakan wartawan,” katanya saat berpidato di acara pembukaan tersebut.

Dia berharap dengan peraturan itu, Porwanas bisa benar-benar menjadi ajang yang lebih mementingkan silaturrahmi antar wartawan se Indonesia, meski tetap mengutamakan prestasi.

“Yang terpenting jangan ada kekerasan dan ketidak disiplinan,” ujarnya.

Porwanas tahun 2016 dibuka secara resmi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan dia berharap multi even ini lebih mengedepankan semangat kebersamaan.

“Dunia olahraga memang biasanya selalu penuh semangat juang, sehingga sangkin semangatnya membuat peserta termotivasi untuk berbuat akal-akalan dan berprilaku curang. Mudah-mudahan di ajang ini tidak ada seperti itu,” katanya.

Aher berharap, tawa seluruh kontingen di acara pembukaan tetap berakhir dengan tawa, serta mampu menjadikan setiap pertandingan di ajang Porwanas menjadi even paling sportif, jujur dan mampu membuat semua pesertanya tersenyum.

Ketua PB Umum Pengurus Besar (PB) Porwanas XII/2016, Mirza Zulhadi memaparkan, even tersebut diikuti 1807 atlet dan offisial dari 33 Provinsi se Indonesia, sedangkan tiga provinsi lainnya yakni Kalimantan Utara, Gorontalo dan Kalimantan Barat masih sebagai peninjau.

“Memang ajang kali ini lebih diperketat dengan kriteria wartawan yang boleh ikut benar-benar standard kompetensi,” kata Ketua PWI Jawa Barat itu.

Porwanas mempertandingkan 7 cabang olahraga yakni, atletik, biliar, boling, bulutangkis, sepakbola,futsal dan tenis meja, serta 3 nomor khusus yakni karya tulis, reportase radio, dan lomba foto
yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Peluang Sumut

Sebelumnya di tempat terpisah, Ketua PWI Sumut Hermansjah mengatakan optimis kontingen Sumut mampu mendulang medali di even Porwanas ini.

“Kita punya beberapa cabor yang punya peluang besar, seperti boling, dan tenis meja. Atletik dan bulutangkis juga optimis,” katanya di sela-sela menyaksikan pemanasan tim tenis meja Sumut, di gedung budaya UPI.

Dia juga berharap para atlet yang dipertandingkan benar-benar wartawan dan bukan atlet yang diwartawankan.(LMC-02)




PWI Advokasi Wartawan Korban Intimidasi Anggota DPRD Sumut

Menurt Ilustrasi

Medan, 21/12 (LintasMedan) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara menyesalkan kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan Harian Mimbar Umum yang melibatkan oknum Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut berinisial IA terkait pemberitaan seputar dugaan pengoplosan gas bersubsidi.

“PWI Sumut akan memberi advokasi dan mendampingi Jamaluddin untuk membuat laporan ke Badan Kehormatan DPRD Sumut,” kata Ketua PWI Sumut terpilih, H Hermansjah, Senin.

Ia menilai,  tindakan intimidasi terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oknum wakil rakyat tersebut sangat tidak pantas dan bertentangan nilai-nilai keteladanan.

Apalagi, menurut dia, anggota DPRD Sumut merupakan produk intelektual yang seharusnya mampu menjauhkan diri dari tindakan premanisme, seperti mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

“Seorang wartawan saat membuat liputan itukan dilindungi oleh Undang-Undang nomor 40. Anggota DPRD Sumut sebagai perwakilan rakyat harus faham itu,” tegasnya.

Apabila IA merasa dirugikan dengan pemberitaan yang dibuat oleh media, kata Hemansjah yang bersangkutan seharusnya bisa membuat bantahan.

“Bagaimana landasan berfikirnya hingga sampai melakukan tindakan intimidasi terhadap wartawan,” sesal Hermansjah.

Sementara itu Jamaluddin, yang menjadi korban intimidasi mengatakan segera membuat laporan resmi ke BK DPRD Sumut. (LMC-02)