DPRD Sumut Segera Bentuk Pansus Pencemaran Danau Toba

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – DPRD Provinsi Sumatera Utara berencana segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas secara menyeluruh kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba yang kian mengkhawatirkan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada pers, di Medan, Selasa tugas pokok yang akan dibahas pansus tersebut bukan hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga dampak yang lebih luas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan danau tersebut yang selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

“Kondisi air Danau Toba dan ekosistemnya sekarang ini hampir tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dari aspek ekonomi,” ujar politisi muda PDIP itu.

Ia menambahkan, masalah krusial di kawasan Danau Toba yang akan dibahas Komisi D DPRD Sumut tidak hanya sebatas gencarnya aksi pembuangan bangkai ikan ke perairan danau itu yang diduga berasal dari PT Aquafarm, tetapi faktor pemicu matinya ikan tersebut.

Kuat dugaan, kata Sutrisno banyaknya ikan mati di Danau Toba akhir-akhir ini akibat air Danau Toba semakin tercemar limbah domestik dan pakan.

Untuk memulihkan kondisi lingkungan Danau Toba, kata Sutrisno mutlak dibutuhkan kajian ilmiah serta sikap tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan dukungan nyata dari segenap elemen masyarakat.

Ia menilai aktifitas pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana Kerambah Jaring Apung (KJA) di dalam danau tersebut ikut memperparah kasus pencemaran air Danau Toba.

Disebutkannya, salah satu perusahaan budidaya ikan yang diduga kuat ikut menyumbang pencemaran air Danau Toba adalah PT Aquafarm Nusantara.

Perusahaan penanaman modal asing ini, kata dia, disinyalir juga tidak menerapkan sistem pengelolaan budi daya ikan air tawar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah RI.

Bahkan, PT Aquafarm Nusantara diduga pernah membuang sejumlah ikan mati ke Danau Toba sehingga menambah tingkat pencemaran air di danua terbesar di Asia itu.

“Kami sudah menjadwalkan  melakukan peninjauan langsung untuk melihat berbagai kegiatan usaha yang rawan terjadi pencemaran lingkungan di Danau Toba, seperti hotel, restoran dan KJA baik milik perusahaan maupun masyarakat,” ucapnya

Rombongan komisi D DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan ke lapangan pada 21 Pebruari 2019.

Dari hasil kunjungan tersebut, kata dia Komisi D DPRD Sumut akan membentuk pansus Danau Toba

Ia berharap pansus Danau Toba DPRD Sumut kelak mampu mengeluarkan rekomendasi berisi penutupan seluruh aktifitas KJA dan mengembalikan fungsi danau tersebut sebagai pusat ekowisata berbasis lingkungan.

Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan di Danau Toba, termasuk  pembuangan bangkai ikan yang diduga milik PT Aquafarm Nusantara. (LMC-02)




Sutrisno Pangaribuan Galang Dana untuk Korban Banjir Madina

Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan (kiri) membawakan salah satu lagu pada acara penggalangan dana untuk korban bencana Mandaling Natal dan peluncuran album “Suara Perjuangan” di Ball Room Hotel Danau Toba Medan, Sabtu (10/11). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 10/11 (LintasMedan) – Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madin), Sumatera Utara (Sumut), belum lama ini,  mengundang empati anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menggalang dana dalam sebuah acara bertajuk “Meneguhkan Komitmen Kebangsaan dan Solidaritas Kemanusiaan Lintas Batas”.

Acara yang diadakan di Ball Room Hotel Danau Toba Internasional Medan, Sabtu (10/11) malam tersebut dihadiri sejumlah penonton yang juga ikut tergerak menyumbangkan sebagian rejeki mereka untuk para korban bencana alam itu.

“Kami ikut merasa terpanggil untuk membantu meringankan beban penderitaan korban bencana di Mandailing Natal,” kata politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Donasi yang terkumpul dari penggalangan dana, lanjut Sutrisno, sepenuhnya disumbangkan untuk meringankan beban para korban bencana alam di Kabupaten Madina.

Sebagaimana diinformasikan, banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Madina pada 12 Oktober 2018 lalu melanda sembilan kecamatan dan mengakibatkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia, 17 unit rumah roboh, lima unit rumah hanyut serta ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter di Kecamatan Natal dan Muara Batang Gadis.

Acara penggalangan dana untuk korban banjir dan longsor Madina, juga dirangkai dengan peluncuran album “Suara Perjuangan” yang berisi lagu-lagu perjuangan nasional yang dibawakan oleh Sutrisno Pangaribuan.

Dalam peluncuran album berisi delapan lagu perjuangan itu, Sutrisno di antaranya membawakan lagu perjuangan berjudul “Syukur” dan “Butet”.

“Ide membuat album “Suara Perjuangan” ini berawal dari diskusi saya dengan Sutrisno Pangaribuan. Selanjutnya, saya bersama beberapa musisi dan tim kreatif akhirnya berhasil menyelesaikan seluruh proses pembuatan album ini dalam waktu dua bulan,” ucap Endang Marlyna Panjaitan, penggagas sekaligus pimpinan tim pembuat album “Suara Perjuangan”.

Istri Sutrisno Pangaribuan itu menambahkan bahwa lagu-lagu perjuangan memiliki pengaruh menumbuhkan rasa nasionalisme.

“Untuk menghidupkan kembali lagu-lagu tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Lewat lagu-lagu nasional yang mengandung nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, persaudaraan dan nilai-nilai Pancasila tersebut, diharapkan ikut memupuk dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa generasi muda. (LMC-02)




Sutrisno Pangaribuan Terus Kritis Meski Dimusuhi

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/ist)

Kiprah Sutrisno Pangaribuan dalam dunia politik terbilang baru.

Namun sikap kritis politisi muda PDI Perjuangan ini semakin melejitkan namanya.

Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara Sutrisno kerap menyuarakan tekad ingin mengembalikan citra lembaga Legislatif itu yang belakangan semakin terpuruk.

Rentetan kasus dugaan suap yang turut menyeret sejumlah rekannya anggota dan mantan anggota DPRD Sumut hingga kini masih terus diproses penyidik KPK.

Peristiwa itu pula yang membuat Sutrisno langsung bereaksi keras saat dia menilai masih ada kebijakan-kebijakan yang terkesan tidak pro rakyat, serta oknum yang coba bermain-main dengan uang rakyat.

“Semua yang ada di legislatif ini saya anggap sebagai rekan kerja, mari sama-sama kita perbaiki citra lembaga ini,” kata pria kelahiran Purbatua Tapanuli Selatan, 15 Mei 1977 ini, saat berbincang-bincang dengan LintasMedan, kemarin.

Sutrisno menyadari jika kritik pedas yang terlontar kadang ‘menyerang’ ke arah lembaga legislatif itu sendiri, dan membuat beberapa pihak bereaksi dan gerah.

Dia malah mengajak mereka yang merasa terganggu untuk berdiskusi dalam upaya kembali membangun marwah lembaga DPRD Sumut.

“Mari kita bicara dan berdiskusi baik-baik, asal jangan menyerang pribadi saya siap,” ujar aktivis GMKI ini.

Sikap kritis Sutrisno, menurut dia sudah terbangun sejak kanak-kanak.

Ayahnya yang berprofesi sebagai guru kerap berpesan agar jangan pernah menggantungkan hidup pada orang lain.

Pesan sebagai ‘cerita malam’ sebelum tidur dari sang ayah ini sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya hingga kini, sebab kata Sutrisno pesan itu memiliki arti dari kemerdekaan berpikir, bersikap serta bertindak.

Lahir di tengah keluarga sederhana, ayah seorang Guru SD Negeri Golongan II dan ibu petani.

“Sejak kecil hingga tamat SMP setiap pulang sekolah saya pasti ikut bekerja di sawah dan di kebun. Makanya warna kulit saya hitam karena terbiasa panas-panasan di tengah sawah di Desa Purbatua,” katanya tertawa.

Dalam memori kehidupannya masih terekam bagaimana tinggal di desa yang serba keterbatasan.

“Pergi ke pasar di kota Padangsidimpuan yang berjarak sekitar 60 KM dari desa kami hanya sekali dalam setahun untuk beli baju Natal,” ungkap anggota DPRD Sumut daerah pemilihan (Dapil) 7 (Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara ) itu.

Pengalaman hidup susah itu pula yang membangun kesadarannya kelak akan pulang, mengambil tanggung jawab membantu rakyat agar berani bermimpi untuk membangun harapan baru di masa depan.

Sikap kritis itu pula yang sejak menjadi aktivis mahasiswa terus dibangun suami Endang Marlyna Panjaitan, SE, MM, Ak ini dan akan tetap dipertahankan hingga kini duduk di legislatif.

Menurut Sutrisno kritis yang dipertahankannya kini lebih memiliki kerangka berpikir, berbicara dan bersikap yang jelas.

Juga memiliki kemampuan analisis, mengedepankan objektivitas dan rasionalitas.

“Jadi saya tidak pernah memilih untuk bermusuhan dengan siapapun. Kritik jangan ditanggapi dengan emosi tapi anggap saja semua ini sebagai seni peran kita untuk berlomba-lomba melakukan perbaikan,” ucap Sutrisno tersenyum.

Diapun mengaku tak akan pernah berhenti untuk kritis, meski harus menuai ‘musuh bersama’.

Kritik pedas pun kembali ia lontarkan ketika melihat begitu banyaknya jadwal kunjungan dewan ke luar provinsi pada 2017.

Sutrisno berharap agar wakil rakyat di lembaga itu tidak lagi terlalu banyak melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi karena diyakini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, tanpa tujuan yang terlalu signifikan untuk kepentingan rakyat.

Dalam agenda, kata dia terlihat, ada 5 kali masing-masing badan anggaran (Banggar) dan badan musyawah (Banmus) dewan melakukan kunjungan ke luar provinsi dengan rata-rata sekali pergi menghabiskan Rp21 juta anggaran perdewan.

Dia menilai sejumlah rekannya di DPRD Sumut sudah cukup berpengalaman dalam menyusun anggaran, sehingga tidak lagi perlu repot-repot berkunjung ke luar provinsi untuk belajar.

Sutrisno berharap kinerja DPRD Sumut kedepan semakin meningkat, sebagaimana hasil bahasan pada rapat kerja (Raker) dewan baru-baru ini di Sibolangit.

“Saya berharap dewan membuat kegiatan dengan kinerja yang semakin meningkat sehingga publik benar-benar melihat bahwa kita bekerja,” ujarnya.

Belum hilang dalam ingatan publik tentang insiden perampasan palu yang dilakukannya saat sidang paripurna Pemilihan Wakil Gubernur Sumut beberapa waktu lalu.

Usai merampas palu paripurna Sutrisno bahkan mengancam akan melaporkan proses Pilwagub Sumut ke KPK karena menilai adanya dinamika yang tidak sehat dalam proses tersebut.

Namun niat itu  diurungkannya dengan beberapa alasan paska berdiskusi dengan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman.

“Sebelum paripurna Pilwagub Sumut berlangsung sudah ada permintaan agar KPK ikut memantau. Namun jika nantinya sampai kepada proses penyelidikan tentu akan menjadi tugas kita bersama untuk ikut membantu penegak hukum,” ucap alumni Fakultas Teknik Kimia USU Medan Tahun 1996-2005 ini.

Sutrisno menyadari jika rangkaian persoalan hukum yang lalu dan hingga kini masih diselidiki KPK turut membawa kegelisahan secara kolektif di lembaga DPRD Sumut.

“Pimpinan yakni Pak Wagirin Arman mengingatkan saya ketika kami ngobrol berdua dan berdiskusi mencari solusi perbaikan citra DPRD Sumut kedepan,” ungkap Sutrisno. (LMC-01)




“Nyanyian” Sutrisno Soal Dugaan Suap Pilwagub Sumut Makin Nyaring

Sutrisno Pangaribuan.(Foto:LintasMedan)

Medan, 1/11 (LintasMedan) – Anggota Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan seakan tak gentar dan terus saja ‘bernyayi’ membeberkan sejumlah indikasi suap, berupa pemberian hadiah dan janji dalam proses Pemilihan Wakil Gubenur (Pilwagub) Sumut.

“Semoga belum lupa, bahwa ada juga yang menjanjikan mampu membantu urusan hukum di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) jika terpilih nanti. Jadi mari kita bersama memasuki babak berikutnya,” katanya dalam keterangan melalui pesan WhatsApp yang diterima LintasMedan, Senin malam.

Sutrisno mengaku tekadnya membuat laporan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan suap, hadiah dan janji dalam proses Pilgub Sumut semakin besar.

Sebagaimana diagendakannya bahwa, Senin (1/11) akan ke kantor KPK, namun dirinya mengaku menghargai undangan resmi Ketua DPRD Sumut yang memintanya untuk hadir di sidang paripurna tepat di hari yang bersamaan.

“Jadi saya sudah pastikan paling lambat Rabu (3/11) langsung membuat laporan ke KPK. Sekalian memang ada agenda saya ke Jakarta,” ujarnya.

Dia mengatakan baginya suatu penghormatan karena diundang khusus pada rapat paripurna.

Dalam paripurna tersebut sejumlah anggota dewan mendesak Sutrisno bertanggungjawab memberikan klarifikasi tentang pernyataannya di sejumlah media cetak maupun online itu.

Sutrisno mengaku takjub atas reaksi berlebihan sejumlah anggota DPRD Sumut karena menurut dia baru kali ini pertanggungjawaban anggota dewan berbicara dimedia di bahas dalam paripurna dewan.

“Ini peristiwa bersejarah karena pemberitaan media dibahas di paripurna dan dikaitkan dengan kehormatan lembaga. Jadi bukan karena menyangkut rakyat. Semoga kedepan persoalan rakyat yang ada di media cepat direspon dan langsung dibahas di paripurna dewan,” cetusnya.

Dia menilai, akibat terlalu emosi akan pernyataannya mengungkap dugaan suap Pilwagub Sumut membuat kalangan anggota DPRD Sumut lupa bahwa wakil rakyat tidak dapat dituntut atas pernyataannya yang berkaitan dengan tugas.

“Ketika banyak masyarakat bereaksi mereka seperti paduan suara berteriak meminta bukti dari saya. Padahal mencari bukti itu tugas penegak hukum saya kan hanya membantu KPK,” sebutnya.

Dia mempersilahkan, jika ada di antara rekan-rekannya sesama wakil rakyat yang merasa tertuduh, uring-uringan dan mengolok-olok dirinya yang ingin membeberkan indikasi ‘pemufakatan jahat’ proses Pilgub Sumut tersebut.

“Yang pasti seluruh pernyataan saya di sejumlah media massa dan media sosial atas kesadaran diri sendiri karena ingin mengembalikan kehormatan lembaga ini yang seakan tak henti di dera kasus suap,” katanya.

Pengalaman dari kasus suap dan gratifikasi yang pernah diterima sebagian anggota DPRD Sumut dari Gubernur nn aktif Gatot Pujo Nugroho diakui sangat mendorong dirinya dari sejak awal ingin menyoroti kinerja Pansus Pemilihan Wagub Sumut dan produknya.

“Jadi semua pernyataan saya dimanapun termasuk di media akan saya pertanggungjawabkan,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD Sumut ini.

Apresiasi

Di sisi lain Sutrisno mengapresiasi sikap bijaksana yang ditunjukkan Wagirin Arman selaku pimpinan lembaga legislatif itu yang berencana memanggilnya untuk meminta klarifikasi soal pernyataanya itu.

“Sebagaimana ditegaskan Pak Wagirin, besok saya disuruh menghadap beliau pukul 10.30 WIB untuk memberikan klarifikasi,” katanya.(LMC-02)




Sutrisno Akui Ingin Kembalikan Marwah DPRD Sumut

Politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan yang membawa keluar palu sidang paripurna pemilihan Wagub Sumut, Senin (24/10) terlihat kesal dan mengacung-acungkan palu yang menurutnya sebagai lambang kehormatan dewan itu. Dia mengaku prihatin intrupsinya untuk mengingatkan sejumlah anggota DPRD Sumut tidak digubris pimpinan dewan.(Foto:lintasmedan/irma)

Medan, 26/10 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan mengaku insiden merampas palu yang dilakukannya saat sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Senin kemarin hanya ingin mengembalikan marwah dan martabat lembaga legislatif yang belakangan sangat gencar dilanda sejumlah kasus suap dan gratifikasi.

“Saya sangat prihatin dengan sejumlah kasus suap dan gratifikasi yang melanda lembaga ini, bahkan ikut menyeret belasan anggota DPRD Sumut ke penjara,” kata Sutrisno, Rabu.

Dia mengaku ingin mengingatkan agar pengalaman-pengalaman pahit dan memalukan itu seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi sejumlah rekannya sesama wakil rakyat untuk bersikap lebih hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

“Sudah begitu banyak kasus dan dugaan suap yang melibatkan anggota DPRD Sumut, seperti interpelasi yang awalnya terkesan senyap-senyap saja. Ternyata sampai sekarang proses hukumnya belum tuntas meski sudah banyak yang masuk tahanan KPK,” ucap Sutrisno.

Politisi muda yang dikenal cukup kritis ini mengatakan prihatin dengan sikap Ketua Badan Kehomatan Dewan (BKD) DPRD Sumut Syamsul Bahri Batubara, yang terkesan ‘kepanasan’ dan lebih mempersoalkan perampasan palu yang dilakukannya.

Padahal, kata Sutrino sebelumnya ada juga peristiwa memalukan yang pernah terjadi pada sidang paripurna DPRD Sumut, yaitu perkelahian dua anggota dewan memperebutkan uang suap.

“Jadi yang berantam masalah uang di sidang paripurna kenapa tidak pernah diproses oleh BKD DPRD Sumut, jadi BKD nggak usah memilih berpolemik,” ujarnya.

Karena akhirnya, kata Sutrisno malah terbukti salah seorang wakil rakyat yang berseteru soal duit di sidang paripurna itu, kini menjadi tersangka dan sedang menjalani proses hukum di tahanan KPK.

Terkait paripurna pemilihan Wagub Sumut yang menurutnya terkesan dipaksakan, Sutrisno bertekad akan tetap membuat laporan ke KPK.

Namun dia masih menunggu hasil rapat DPD PDIP yang menurut Sutrisno masih membahas soal perampasan palu tersebut.

“Soal laporan ke KPK masih menunggu hasil rapat partai, saya juga tidak mau cuma dianggap bahwa Sutrisno hanya menggertak-gertak saja,” tegasnya.

Karena dia menilai ada kejanggalan dalam proses paripurna pemilihan Wagub Sumut yang terkesan dipaksakan meski menurutnya melanggar UU tentang Pilkada.

“Lembaga DPRD Sumut tidak boleh didesak-desak atas kepentingan orang perorang. Saya hanya ingin mengembalikan marwah legislatif yang belakangan ini telah tercemar,”cetusnya.

Sementara Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha yang dihubungi, Rabu mengatakan masih menunggu laporan rinci Politisi PDIP itu terkait adanya indikasi melawan hukum pada proses pemilihan Wagub Sumut .

“Soal laporan itu memang sifatnya rahasia, namun setiap pengaduan yang masuk pasti kita telaah,” kata Priharsa.(LMC-02)




Politisi PDIP : Jangan Kaitkan Teror Dengan SARA

Sutrisno Pangaribuan.(Foto:LintasMedan/irma)

Sutrisno Pangaribuan.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 28/8 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan meminta masyarakat khususnya warga Kota Medan untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi terkait teror  yang terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Minggu pagi.

“Seluruh pihak diminta untuk tidak mengait-ngaitkan latar belakang suku, agama maupun etnis dari pelaku teror tersebut. Karena latar belakang pelaku sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan teror yang dilakukannya itu,” kata anggota Fraksi PDIP ini menanggapi peristiwa yang turut melukai pemuka agama yakni Pastor Albert S Pandingan saat sedang berkotbah itu.

Wakil bendahara PDIP ini juga meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum dalam menangani aksi yang cukup meresahkan tersebut.

Sutrisno mengaku perihatin dengan peristiwa di gereja itu disaat ummat sedang melakukan ibadah misa.

Peristiwa ini, sebutnya diyakini akan menimbulkan trauma di kalangan jemaat.

Dia berharap pemerintah segera melakukan tindakan konkrit dalam penanganan psikologi jemaat yang menyaksikan langsung peristiwa itu.

Di sisi lain, dia juga meminta publik tidak mengunggah foto maupun identitas pelaku ( KTP ), serta menyebar informasi simpang siur di media sosial yang bernuansa provokasi.

“Kita berharap suasana tetap kondusif untuk keberlanjutan kehidupan sosial di Medan dan Sumatera Utara. Kita berharap, berbagai informasi yang tersebar tidak menjadi bias hingga justru menciptakan masalah baru,” tuturnya.

Kepada Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan Sutrisno juga meminta untuk melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat.

Karena, kata Sekretaris Komisi C ini, tanggung jawab keamanan dan ketertiban umum menjadi tugas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Gubernur sebagai koordinator di tingkat Provinsi dan walikota sebagai koordinator tingkat Kota Medan.

“Kejadian ini memberi pesan bahwa sekali lagi intelijen negara untuk semua kesatuan, kebobolan! Alat negara kita yang memiliki fungsi intelijen, selalu terlambat untuk mengantisipasi kejadian teror,” sesalnya.

Akibatnya, kata Sutrino warga kembali merasa negara tidak serius dalam penanganan tindak pidana terorisme.(LMC/rel)




Pedagang Pasar Sutomo Laporkan Pemko Medan ke Komnas HAM

Pedagang Pasar Sutomo ketika mengadukan nasibnya kepada anggota Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan di ruang Komisi C DPRD Sumut, Rabu (18/5).(Foto:lintasMedan/irma)

Pedagang Pasar Sutomo ketika mengadukan nasibnya kepada anggota Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan di ruang Komisi C DPRD Sumut, Rabu (18/5).(Foto:lintasMedan/irma)

Medan, 18/5 (LintasMedan) – Perselisihan antara pedagang Pasar Sutomo dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus memanas.

Sebab, LSM KPK yang mendampingi pedagang Sutomo melaporkan tindakan anarkis petugas Satpol PP ke Komnas HAM.

“Kami sudah laporkan peristiwa ini, dalam waktu dekat Komnas HAM akan turun ke Medan untuk melihat situasi yang sebenarnya,”kata Ketua LSM KPK, Indra saat mengadukan nasib pedagang Sutomo kepada Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan di ruang rapat Komisi C, Rabu.

Indra menekankan agar Pemko Medan untuk tidak sesuka hati dalam bersikap kepada para pedagang.
Bahkan, ia juga meminta agar Pemko Medan segera menghentikan proses relokasi ke Pasar Induk Lau Cih.

“Pedagang tidak mau direlokasi, pedagang ingin ditata,”katanya.

Esterida Br Marpaung, Pedagang Ikan di Jalan Veteran mengungkapkan kisahnya yang selalu ketakutan ketika berjualan dalam kurun waktu satu tahun terakir. Karena, sewaktu berjualan dirinya selalu dihantui rasa takut.

Bahkan, wanita yang sudah 40 tahun berjualan di lokasi itu mengaku uangnya sempat dirampok atau dirampas oleh petugas Satpol PP. “Uang saya di dalam kantong plastikpun ikut diambil petugas,” ketusnya.

Proses penertiban selama ini, lanjut dia, juga sudah ditunggangi oleh oknum-oknum preman.

Padahal selama ini para pedagang sudah memberikan kontribusi atau membayar retribusi kepada pemerintah melalui preman pasar.

“Kalau dari dulu tidak resmi kenapa dikutipi uang,”urainya.

Pedagang Cabai, Agustina Br Sianipar menyampaikan keluhannya akibat penertiban yang dipaksakan oleh Satpol PP Medan.

“Anak saya tidak bisa lanjut kuliah, jangankan untuk bayar uang kuliah anak, untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Tidak ada lagi ikan, tidak ada lagi susu, kami sekeluarga hanya bisa makan tahu tempe,”tuturnya sambil bercucuran air mata.

Pedagang Jeruk, Seiya Br Ginting mengatakan bahwa pihaknya sudah berinisiatif untuk pindah berjualan ke Olimpia.

“Sayangnya, petugas Satpol PP tetap melakukan pelarangan. Akibatnya, jeruk satu mobil yang berisikan 35 keranjang seberat 2 ton yang biasanya habis dalam satu hari, baru bisa terjual habis 5 hari, dan banyak jeruk yang sudah membusuk,” bebernya.

“Kalau begini ceritanya, pedagang siap tumpah darah. Matipun kami mau, asalkan memperjuankan kepentingan orang banyak,”timpal Ridwan Sitanggang, sesama pedagang jeruk.

Ridwan mengaku sudah berjualan di kawasan Sutomo sejak 1990. “Jadi kami tidak terima disebut pedagang musiman, kami ini pedagang asli, malah yang pindah ke Lau cih itu kebanyakan pedagang baru,”imbuhnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyatakan keperihatinannya kepada para pedagang. Secara pribadi, ia sudah menyebut bahwa penertiban pedagang Sutomo harus segera dihentikan.

Komisi terkait, kata dia, masih belum menjadwalkan atau belum memberikan kepastian terkait keluhan para pedagang.

“Sewaktu pedagang berdemo,saya yang menerima langsung. Tapi masalah ini bukan di Komisi C, kita akan mendesak agar komisi terkait menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan pedagang dengan Pemko Medan,”ujar Politisi PDIP itu.(LMC-02)




DPRD Pertanyakan Aliran Dana Pelantikan 15 Kepala Daerah se Sumut

Plt Gubernur Sumut Tengku Err6y NUradi bersama para kepala daerah kabupaten/kota yang baru dilantik, Rabu (17/2) di Pendopo Lapangan Merdeka Medan.(Foto:LintasMedan/ist)

Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi bersama para kepala daerah kabupaten/kota yang baru dilantik, Rabu (17/2) di Pendopo Lapangan Merdeka Medan.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 17/2 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mempertanyakan sumber dana yang digunakan Pemprov Sumut untuk menggelar acara prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan 15 Kepala Daerah di pendopo Lapangan Merdeka Medan, Rabu.

“Wajar kita mempertanyakan dari mana sumber dana yang digunakan Pemprov Sumut untuk menggelar acara yang terbilang cukup meriah dan mendatangkan para artis ibu kota,” kata elit partai PDIP itu.

Sebab, kata Sutrisno Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut tahun  2016 hingga saat ini belum bisa digunakan akibat belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) penjabaran anggaran tersebut.

Sutrisno menilai, diyakini tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang dihadiri ribuan orang termasuk pejabat dan legislatif dari kabupaten/kota se Sumut itu.

Apalagi, sebutnya belakangan muncul sinyalemen Pemprov Sumut telah membebani uang senilai ratusan juta rupiah kepada 15 pasangan kepala daerah agar bisa dilantik secara serentak.

“Atau saya curiga ada sumber uang lainnya tentu dengan membebani para SKPD. Padahal ini sangat menyalahi,” tegas anggota Komisi C itu.

Dipaparkan Sutrisno pelantikan kepala daerah sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015. Pada pasal 165 Ayat 1 dijelaskan Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Kota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi.

Dalam UU itu juga menegaskan bahwa biaya pelantikan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota merupakan tanggungjawab Pemprov Sumut selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Jika benar ada pejabat Pemprov Sumut telah membebani berbagai pihak untuk mengadakan biaya pelantikan menurut Sutrisno hal itu termasuk kategori pungutan liar (Pungli).

“Pelantikan itu seharusnya menggunakan APBD bukan dana patungan,”katanya.

Sebelumnya Kepala Biro Otda Pemprov Sumut, Jimmy Pasaribu yang juga panitia pelantikan membantah pihaknya ada membebani uang senilai Rp200 juta kepada bupati/walikota yang dilantik sebagaimana sinyalemen yang beredar.

“Tidak ada uang apa itu, saya tidak tahu,” katanya  saat dihubungi . (LMC-02)




DPRD : Lelang Jabatan BUMD Sumut Mendesak

Sutrisno Pangaribuan.(Foto:LintasMedan/irma)

Sutrisno Pangaribuan.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 24/1 (LintasMedan) : Kalangan DPRD Sumatera Utara menilai lelang jabatan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Sumut mendesak dilakukan, mengingat sejumlah perusahaan daerah itu dalam kondisi terpuruk.

“Bank Sumut misalnya, jika dikelola oleh orang-orang profesional tentu meraih untung dan sudah punya cabang di mana-mana. Contohnya saja seperti Bank Jawa Barat,” kata anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Minggu.

Namun kenyataannya Legislator PDIP ini menilai, BUMD di Sumut cenderung hanya berlomba-lomba meminta penyertaan modal dari pemerintah.

Begitu juga dengan PDAM Tirtanadi, meski menjadi satu-satunya perusahaan yang melakukan monopoli menjual air kepada masyarakat, namun sangat sulit meraih keuntungan.

“Padahal orang jual air mineral saja bisa untung, karena air memang kebutuhan pokok. Kenapa ya PDAM Tirtanadi yang justru memonopoli menjual air kepada masyarakat sulit sekali meraup keuntungan,” kata Sutrisno.

Sehingga, kata dia kuat dugaan memang perusahaan itu tidak dikelola secara profesional, atau mungkin akibat ada kebocoran dalam mengelola keuangannya.

Sutrisno menyampaikan respon positif kebijakan Pemrov Sumut yang telah menggelar lelang jabatan untuk sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanah UU No 8 tahun 2014.

Namun mekanisme lelang jabatan juga diharap bisa meluas hingga ke jajaran Direksi BUMD.
Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zera Salim Ritonga juga mengaku sangat setuju dilakukannya lelang jabatan bagi direksi BUMD Sumut

Politisi PKB ini bahkan menilai lelang jabatan direksi BUMD harus lebih diutamakan, karena sejumlah perusahaan daerah itu seperti PT Bank Sumut, PD Perkebunan, Aneka Jasa Industri, Perhotelan dan PDAM Tirtanadi berorientasi mencari keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Jika penetapan jajaran direksi BUMD dari hasil lelang jabatan dan benar-benar dilakukan secara transparan dan profesional pasti akan banyak muncul sosok yang mampu memegang tampuk pimpinan dengan menjalankan program terarah, terukur dan transparan.

“Tidak seperti selama ini BUMD kita cenderung tak punya terobosan dan kurang inovatif padahal usianya sudah puluhan tahun,” katanya.(LMC-02)




Dilapor ke Polisi, Warga Minta Perlindungan DPRD Sumut

Anggota Komisi A dari Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan saat menerima delegasi masyarakat Himpungan Penggarap/Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) di gedung DPRD Sumut, Selasa (22/12).(Foto:Lintasmedan/ist)

Medan, 22/12 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan meminta aparat Polres Pelabuhan Belawan menghentikan pemanggilan terhadap warga, terkait kasus dugaan pengrusakan
pagar beton yang terjadi di atas lahan eks HGU PTPN II di Pasar IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.

Apalagi, Komisi A DPRD setempat masih menindaklanjuti kasus yang melibatkan Masyarakat dari Himpungan Penggarap/Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) eks HGU PTPN II tersebut dengan pihak PT ACR.

“Saya sudah menghubungi Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kasat Penyidik Ajun Komisaris Polisi, Bambang G Hutabarat untuk menunda pemeriksaan terhadap masyarakat, atas aduan Sudarsono yang merupakan Sekuruti PT ACR. Pihak aparat sudah setuju,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan saat menerima delegasi masyarakat HPPLKN yang mengadu ke gedung dewan, Selasa.

Kedatangan warga ke gedung DPRD Sumut karena salah seorang pimpinan HPPLKN, Saifal Bahri dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat terkait dugaan pengrusakan itu.

Menurut Sutrisno DPRD Sumut kembali akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait yang bersengketa.

“Jadi kita sudah sepakat dengan aparat untuk mengabaikan dulu surat panggilan ini,” ujar Politisi PDIP yang menerima delegasi warga seorang diri.

Sebagaimana diketahui, Polres Pelabuhan Belawan, melakukan pemanggilan atas nama Saifal Bahri,52, selaku pimpinan penggarap, Kamis 24 Desember 2015 pukul 9.000 di Unit Resum Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pindana pengrusakan pagar beton di lokasi Tanah Pasar IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.

Persoalan lahan garapan yang awalnya merupakan eks HGU perkebunan PTPN II (Persero), menghadapkan warga penggarap dengan PT ACR hingga kini masih terus berlangsung.

Lahan seluas 193 ha itu menurut warga tidak masuk dalam HGU dan sejak tahun 1998 telah diusahai oleh penggarap dengan bercocok tanam.

Namun, menurut warga, pengusaha Tamin Sukardi pada 2011 diduga telah melakukan rekayasa dengan membentuk pradilan dan menyatakan lahan tersebut milik perusahaannya berdasarkan 63 ahli waris.

Tamin Sukardi akhirnya berperkara dengan pihak PT PTPN II dan dinyatakan menang.

“Belakangan mereka kembali menjual kepada PT ACR, pada tahun 2011 itu juga,” kata Saifal Bahri.

Hingga akhirnya pihak PT ACR mengeksekusi lebih kurang 500 penggarap di kawasan itu dengan menggunakan aparat dan preman.

Persoalan ini telah pernah dibahas di DPRD Sumut, bahkan pimpinan legislatif setempat yang diketuai Saleh Bangun pada 25 Desember 2012 telah mengeluarkan surat ditujukan ke Polda Sumut.

Dalam suratnya diminta kepada aparat kepolisian untuk mengamankan lahan yang berstatus stanvas tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.(LMC-02)