Pengesahan R-APBD 2016 Janggal, Anggota F-PDIP Walk Out

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/ist)

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 18/12 (LintasMedan) – Anggota  DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan memilih ‘walk out’ dari ruangan saat berlangsung sidang paripurna pembahasan R-APBD tahun anggaran 2016, Jumat.

Dia menilai banyak kejanggalan dalam pembahasan R-APBD tersebut hingga proses pengesahan yang terkesan dikebut dan dipaksakan.

“Mana surat klarifikasi P-APBD 2015 dari Mendagri. Harusnya dewan menunggu surat itu sebelum mengesahkan R-APBD 2016,” kata Sutrisno saat menyampaikan pendapatnya di ruang sidang sebelum memutuskan untuk walk out.

Politisi muda PDIP ini mengaku heran dengan pengesahan R-APBD 2016 yang terkesan tergesa-gesa hingga mengabaikan surat klarifikasi P-APBD 2015 dari Mendagri yang dinilai masih sarat masalah.

“Apalagi masih ada waktu hampir satu bulan lagi untuk membahas agenda R APBD 2016. Kenapa terlalu terburu-buru,” sesalnya.

Dia menilai pembahasan tersebut telah berjalan tidak normal dan memilih untuk walk out dari ruang sidang paripurna.

“Jika nantinya pembahasan R-APBD 2016 bermasalah, maka saya bukan bagian dari pengesahan yang dipaksakan ini,” tegasnya seraya beranjak.

Di tengah aksi walk out tersebut pimpinan sidang H Tengku Milwan dari Fraksi Demokrat tetap melanjutkan paripurna dan mengesahkan R-APBD 2016 menjadi peraturan daerah.

Dalam paripurna tersebut, Badan Anggaran disampaikan juru bicaranya HM Hanafiah Harahap menyatakan dapat menyetujui R-APBD 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD 2016, dengan rincian yakni Pendapatan Rp9.004.403.490.630 dan Belanda Daerah Rp9.004.403.490.630 dengan surplus atau defisit angggaran nihil.(LMC-02)

 




Sutrisno Pangaribuan Pimpin Tako Sumut

Pelantikan Pengurus Tako Sumut, Jumat (20/11) di Aula Martabe Kanotr Gubernur Sumut.(Foto:LIntasmedan/ist)

Medan, 20/11 (LintasMedan) – Ketua Pengurus Besar (PB) Perguruan Karate-DO Tako Indonesia Nurdin Tampubolon resmi melantik Pengurus Provinsi (Pengprov) TAKO Sumut periode 2015-2019 di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat.

Pelantikan dihadiri plt Gubernur Sumut T Erry Nuradi, Ketua dewan guru TAKO Indonesia. Effendi Sirait, dan perguruan TAKO Pengcab kabupaten/kota se Sumut.

Nurdin merasa yakin Pengprov Tako Sumut di bawah kepemimpinan Sutrisno Pangaribuan, dapat membawa nama perguruan itu kembali ke masa kejayaan.

“Tako yang berdiri sejak 1963, merupakan perguruan karate yang sangat disegani di Indonesia karena memiliki segudang prestasi yang membanggakan di kejuaraan profesional maupun internasional,” ucapnya. Sumut menurut Nurdin juga adalah gudangnya atlet Tako nasional.

PB Tako, kata anggota DPR RI ini siap mensupport untuk peningkatan prestasi atlet Tako baik tingkat regional maupun nasional. “Semoga ke depan kita bisa menjadi andalan Indonesia di tingkat nasional maupun global. karena itu kami berharap Pengprov Tako Sumut dapat bekerjasama dengan pencab/pengkot Tako guna menjaga hubungan yang baik demi kemajuan Prestasi di masa mendatang,” ucapnya.

Ketua pengprov Tako Sumut, Sutrisno Pangaribuan ST, mengatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan kehormatan dari para dewan guru dan PB Tako. “Kami pengurus baru akan menjalankan amanah dan  tanggung jawab ini untuk bersama mengembangkan Tako di Sumut,” kata anggota DPRD Sumut itu.

Acara pelantikan diisi dengan penyematan sabuk hitam kepada sejumlah pengurus Tako Provinsi Sumut dan atlet peraih medali di kejuaraan nasional maupun dunia, serta diramaikan dengan sejumlah atraksi.

Adapun susunan kepengurusan TAKO Sumut periode 2015-2019, Sutrisno Pangaribuan ST (Ketua Umum), Joan Berlin Damanik (Sekretaris Umum), dan Parulian Tampubolon (Bendahara Umum).(LMC-02)




3 Kasus Tanah di Sumut Temui Titik Terang

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/irma)

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 3/10 (LintasMedan) – Kinerja Komisi A DPRD Sumatera Utara dalam memediasi sejumlah sengketa tanah di provinsi ini masih terus berkepanjangan.

Menurut anggota Komisi A, Sutrisno Pangaribuan, Sabtu, konflik agraria tak akan pernah tuntas. Bahkan konflik tanah yang umumnya melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan BUMN maupun perkebunan asing akan terus terjadi, jika pemerintah tak memiliki komitmen serius membagikan tanah terlantar itu kepada rakyat.

Sutrisno mengatakan, dari sejumlah 80 an sengketa tanah yang tengah dibahas di Komisi A DPRD Sumut, sejauh ini baru tiga kasus yang menemui titik terang penyelesaian.

Ketiga sengketa lahan tersebut yakni kasus Tanah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia yang melibatkan masyarakat dengan TNI AU, dimana putusan Mahkamah Agung menyatakan memenangkan gugatan masyarakat.

Sebelumnya TNI AU mengklaim lahan itu milik Departemen Pertahanan (Dephan) namun di atas lahan seluas 260 Ha yang dihuni lebih kurang 5000 an kepala keluarga itu sudah berdiri, perumahan, vihara, gereja dan mesjid serta sarana pendidikan lainnya.

“Dalam kasus ini, DPRD Sumut telah datang ke Kementerian Pertahanan dan dari sana mengatakan tinggal menunggu perintah Kementrian Keuangan karena belum dihapus sebagai asset negara,” papar politisi muda PDIP ini.

Sengketa lahan kedua, melibatkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan pemilik lapangan sepakbola di Desa Firdaus, yakni Tengku Julian.

Dalam kasus ini, kata Sutrisno Pemkab Sergai tidak memiliki alas hak, sedangkan Julian mampu menunjukkan surat grand sultan dan mengaku sebagai ahli waris ataas nama H Surung Laut.

“Namun Pemkab Sergai terkesan ingin membenturkan pihak pemilik tanah dengan masyarakat sekitar, bahkan membangun tembok di lahan tersebut dengan menggunakan APBD,” kata Sutrisno.

Selain dua persoalan di atas, satu kasus sengketa tanah di Kabupaten Simalungun melibatkan masyarakat dengan PTPN IIII dianggap cukup menarik.

Pasalnya, kata Sutrisno pihak Kemeneg BUMN telah beberapa kali menggelar rapat dan mengintruksikan melepaskan lahan seluas 943 ha di Kebun Bandar Bersy itu kepada masyarakat penggarap (Koreker).

Namun hingga kini pihak PTPN III terkesan enggan menyerahkan lahan yang mereka kelola tanpa HGU itu kepada masyarakat.

Apalagi, sebut Sutrisno pihak Pemprov Sumut dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD beberapa waktu lalu juga menegaskan bahwa kunci penyelesaian sengketa lahan tersebut berada pada PTPN III.

“Kenapa pihak PTPN III tidak mau menyerahkannya kepada warga, bahkan mereka berusaha ingin membeli areal lahan tersebut, namun penggarap tidak mau. Itu yang jadi pertanyaan,” cetus Sutrisno.

Pihak PTPN III yang bersikeras tidak menyerahkan lahan tersebut, menurutnya mengesankan ada hal-hal yang sengaja ditutupi oleh manajemen perusahaan BUMN itu.

“Tapi kita yakin ketiga kasus tanah ini telah menemui titik terang bakal selesai,” ujarnya.(LMC-02 )




Polisi Dinilai Lambat Tangani Kasus Gas Oplosan

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/irma)

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 20/9 (LintasMedan) – Aparat kepolisian di Sumatera Utara dinilai lambat dalam menangani kasus penggerebekan gudang yang diduga tempat pengoplosan gas Elpiji di kawasan Jalan Ring Road Pasar III Tanjung Sari, Medan Selayang.

Apalagi hingga saat ini, aparat hukum tersebut terkesan menutup-nutupi siapa aktor intelektual di balik tindakan melawan hukum dan meresahkan masyarakat itu.

“Masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja polisi terkait kasus ini,” ujar anggota Komisi A DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menjawab pers di Medan, Minggu.

Politisi PDI-P itu menilai pengoplosan gas merupakan kejahatan luar biasa yang berimbas kepada kerugian masyarakat bahkan dampaknya cukup besar bagi stabilitas keamanan.

Menurut Sutrisno dari hasil pengamatannya di lapangan, cenderung ada dua nilai kejahatan yang dilakukan oleh pihak pengoplos gas, yakni sengaja memindahkan gas bersubsidi menjadi non subsidi.

Kejahatan ke dua, pelaku tidak memindahkan seluruh isi gas 3 Kg ke tabung non subsidi, namun hanya mengurangi sebagian isinya.

Setelah isi gas berkurang, maka harga gas 3 Kg tersebut sengaja dijual murah di pasaran, sehingga masyarakat menganggap harganya sudah stabil dari kondisi sebelumnya dimana harga gas subsidi melonjak dan susah diperoleh.

“Warga tidak tahu kalau gas yang berada dalam tabung miliknya sudah berkurang dan mereka menjadi korban penipuan,” papar politisi muda yang dikenal vokal ini.

Lambatnya aparat mengungkap kasus ini, sekaligus menimbulkan dugaan polisi sengaja memberi kesempatan kepada aktor utamanya untuk menghilangkan jejak maupun bukti-bukti keterlibatan oknum tersebut.

“Aneh, jika polisi mengaku tidak tahu siapa pemilik perusahaan pemasok gas oplosan ke gudang yang mereka grebek dan masih terus melakukan penyelidikan,” cetus Sutrisno.

Sebagai wakil rakyat yang menangani persoalan hukum, dia menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan segera menyurati Kementerian Hukum dan HAM guna mempertanyakan siapa pemilik perusahaan pemasok gas tersebut.

Menurut Sutrisno tidak sulit bagi dewan mempertanyakan nama pemilik PT PT Gas Antar Santara yang beralamat di Jalan Jala, Rengas Pulau, Medan Marelan, yang disebut-sebut sebagai perusahaan pengoplos gas.

“Mungkin saja pemilik perusahaan usai kejadian langsung mengubah nama melalui akte notaris, tapi
kalau dalam SK Menkumham kan tidak semudah itu,” kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno dalam menangani kasus ‘mafia’ Migas ini tidak lagi bisa dilakukan setingkat Polsek Medan Sunggal, dia berharap Polda Sumut segera mengambil alih persoalan itu hingga selesai dan terang benderang.(LMC-02 )




Anggota DPRD Sumut Minta Mendagri Segera Angkat Plt Gubernur

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/FB)

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/FB)

Medan, 22/7 -(LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan meminta Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo segera menetapkan Plt Gubernur Sumut, terkait pemeriksaan terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho oleh lembaga KPK.

“Kita minta Mendagri segera menetapkan Plt Gubernur, sehingga roda pemerintahan di Sumut bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata politisi muda PDIP itu kepada wartawan, Rabu.

Dia juga berharap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK berlangsung cepat. “Biasanya kalau statusnya sudah tersangka bisa langsung ditahan. Kalau sudah ditahan berarti roda pemerintahan di Sumut kosong karena ketiadaan pucuk pimpinan,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut ini.

Dia juga berharap Mendagri pada periode pemerintahan saat ini bisa berlaku lebih tegas dan tidak seperti yang lalu-lalu. “Jangan lagi seperti yang dulu, semestinya juga jangan terlalu lama memposisikan Plt Gubernur menuju proses defenitif,” ujarnya.(LMC-02)




Lelang Jabatan Jangan Sekedar Pencitraan

Medan 9/2 (LintasMedan) : Kalangan anggota DPRD Sumut mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang melakukan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di wilayah itu.

Namun proses pelaksanaannya diharap tidak hanya sebatas pencitraan ke publik dan harus benar-benar dilakukan sesuai peraturan Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).

“Kita apresiasi kebijakan Pemkab Deliserdang yang melakukan lelang untuk menetapkan jabatan pimpinan di SKPD, namun prosesnya harus benar-benar terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi” kata anggota Komisi A, Sutrisno Pangaribuan, menjawab wartawan di Medan, Senin.

Politisi PDIP itu menyampaikan hal itu, terkait adanya keluhan berbagai pihak yang mengaku tidak bisa mengikuti proses lelang jabatan tersebut.

Pasalnya, panitia seleksi di Deli Serdang menyatakan lelang jabatan hanya untuk PNS di wilayah kabupaten setempat.

“Padahal yang namanya lelang itu harus terbuka. Jangan ada dibatas-batasi. Semua yang sesuai kriteria harus bisa jadi peserta,” katanya.

Sehingga Sutrisno mempertanyakan kebijakan yang dilakukan panitia seleksi dengan mengeluarkan pengumuman bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka Kabupaten Deli Serdang Nomor 001/Pansel-JPTP/PS/2015, namun hanya untuk PNS setempat sebagai peserta.

Sebagaimana diketahui pengumuman yang ditandatangani Drs H Asrin Naim menyebutkan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk Kadis PU, Kadis Pasar, Kepala Badan Kepegawaian, Asisten Perekonomian, Kadis Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Pertanian, Kadis Kepencapil dan staf ahli bupati dengan jadwal pendaftaran berkas 5 sampai 25 Pebruari 2015.

“Kalau memang ada pembatasan-pembatasan maka Pemkab Deli Serdang harus bisa menjelaskan ke publik persyaratan yang sebenarnya. Masyarakat juga berhak mengetahui,” kata Sutrisno.

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Sumut, Wagirin Arman.

Dia berharap, lelang jabatan yang diberlakukan di Deliserdang mampu memberikan peluang kepada orang-orang yang telah mengabdi di wilayah Sumut.

“Kita berharap seleksi bisa obyektif dan mengedepankan pejabat-pejabat karir di Sumut untuk menduduki jabatan tersebut. Jangan lagi mengutamakan pejabat impor,” cetus politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Kabupaten Deli Serdang ini.(LMC-02)