Home / Headline / Tolak Jaminan Pensiun Versi Pemerintah Buruh di Sumut Ancam Demo

Tolak Jaminan Pensiun Versi Pemerintah Buruh di Sumut Ancam Demo

image_pdfimage_print

Demo buruh di Medan baru-baru ini.(Foto:LinhtasMedan/ist)

Medan, 3/6 (LintasMedan) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumatera Utara menolak rumusan revisi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait Jaminan Pensiun bagi buruh.

Ketua DPW FSPMI Sumut/KSPI Sumut, Minggu Saragih dalam keterangannya kepada wartawan di sekretariat di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Rabu, mengatakan terkait sikap pemerintah tersebut, ribuan buruh akan turun ke jalan menolak rumusan revisi terhadap jaminan pensiun buruh.

“Aksi ini  secara nasional dan di Medan digelar 5 Juni 2015,” katanya.

Massa akan berorasi di Kantor Walikota Medan, Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Sumut.

Dia menjelaskan bahwa manfaat pensiun bagi buruh itu harus minimal 60 persen dari upah yang diterima setiap bulan.

FSPMI/KSPI Sumut, kata dia menuntut kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk serius segera menjalankan jaminan pensiun bagi buruh per 1 Juli 2015, karena program jaminan pensiun bagi buruh merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.

Menurutnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara layak maka besaran manfaat jaminan pensiunan bulanan tidak boleh di8 bawah 60 % dari gaji.

KSPI/FSPMI Sumut, tegasnya menolak rumusan pemerintah terkait manfaat pensiun bagi buruh yakni 1 % × (masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.

Dipaparkannya, bahwa dengan rumusan tersebut, jika masa iuran 15 tahun dengan gaji rata-rata Rp3.000.000 maka peserta hanya menerima manfaat 15 % dari Rp3.000.000 berarti Rp450.000/bulan.

Demikian juga bila masa kerja buruh selama 30 tahun, sebut Minggu Saragih, dengan gaji rata-rata Rp3.000.00, maka manfaat yang diterima hanya 30 % dari Rp3.000.000 berarti hanya menerima Rp900.000/bulan ketika buruh sudah pensiun

Menurutnya angka rumusan dari pemerintah tersebut masih jauh dari layak dan dinilai melanggar prinsip dasar jaminan pensiun, bahwa jaminan pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan derajat hidup layak.

“Ini bukti pemerintah tidak serius dan setengah hati menjalankan program jaminan pensiun,” sesalnya.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey