Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut Nezar Djoeli (tengah) berbaur bersama sejumlah warga, di selama melakukan kegiatan reses di Kelurahan Sei Kera, Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa (19/12). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 19/12 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada saat reses di Medan, mengaku banyak mendapat keluhan dari warga kurang mampu seputar sulitnya mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga saat berobat mereka harus membayar.
“Ternyata masih ada rakyat miskin dan tidak mampu di Medan yang belum mendapatkan akses jaminan kesehatan,” kata anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli saat melakukan kegiatan reses di Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa.
Padahal, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), rakyat miskin dan tidak mampu, iuran untuk program jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara.
Politisi Partai NasDem itu memperkirakan, masih banyaknya rakyat miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan kartu JKN lebih disebabkan sistem pendataan dari instansi pemerintah terkait yang belum berjalan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI).
Pada saat reses di Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, anggota Komisi E DPRD Sumut itu kepada sejumlah warga setempat, mengemukakan bahwa rakyat miskin dan tidak mamput seharusnya tidak perlu membayar pada saat berobat atau memeriksa kesehatan.
Sebab, lanjutnya, biayanya telah ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut maupun APBD kabupaten/kota.
Oleh karena itu, ia menganjurkan kepada warga tidak mampu yang belum mendapat kartu JKN agar mendatangi kantor kelurahan setempat atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
“Jika nantinya ada kendala, maka saya bersedia membantu,” kata legislator asal daerah pemilihan Kota Medan A yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan.
Dalam hal mendistribusikan kartu JKN, katanya, tidak ada alasan bagi petugas instansi terkait untuk mengabaikan hak rakyat miskin atau tidak mampu.
Dia juga menegaskan bahwa pendataan warga miskin dan tidak mampu di ibu kota Provinsi Sumut itu harus akurat, sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Dalam sesi dialog dengan anggota DPRD Sumut itu, sejumlah warga tidak mampu di Kelurahan Sei Kera berharap kepada wakil rakyat tersebut agar mereka dapat segera menjadi peserta JKN.
“Tolonglah pak bantu kami, karena kami takut jika sakit nanti tidak bisa berobat karena tidak punya kartu jaminan kesehatan gratis,” kata Sumantri.
Selain menerima keluhan soal jaminan kesehatan, Nezar Djoeli juga menerima keluhan warga soal penanganan sungai atau parit di kawasan Medan Perjuangan. (LMC-02)
