Ilustrasi - Gedung kantor gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 8/1 (LintasMedan) – Pengamat kebijakan dan transparansi anggaran, Elfenda Ananda, mengemukakan, program kegiatan Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatera Utara perlu dievaluasi, terutama dari sisi efisiensi dan efektivitas anggaran.
“Seluruh program kegiatan Biro Humas Setdaprov Sumut masih perlu dievaluasi guna mengetahui seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” katanya, di Medan, Senin.
Sedangkan program kegiatan yang diragukan manfaatnya terhadap masyarakat banyak, menurut dia, seyogyanya segera ditiadakan dan anggarannya dapat dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih tepat sasaran.
Khusus mengenai penggunaan anggaran yang berkaitan dengan bidang kehumasan, kata Elfenda, Biro Humas Setdaprov Sumut harus menjalankan amanah pembelanjaan yang bersumber dari APBD dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektif.
Efisiensi bisa dilakukan pada pos belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan rapat.
“Dengan pemanfaatan APBD yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kerakyatan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut Elfenda mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut perlu melakukan penghematan anggaran untuk berbagai kegiatan sosialisasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov setempat.
Selain itu, lanjutnya, setiap anggaran yang diusulkan pemerintah daerah setempat harus detail, yakni mendeskripsikan program yang ingin dicapai dengan jelas dan tujuan jelas.
Pengelolaan keuangan negara, menurut dia, harus berprinsip pada penggunaan dana berbasis kinerja, jadi setiap pengeluaran uang harus menghasilkan output yang dapat diukur senilai dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan.
Pemprov Sumut juga perlu membuka dan memberikan akses informasi mengenai pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kepada masyarakat.
“Langkah itu penting agar masyarakat mengetahui informasi yang akan dilakukan SKPD sebagai awal membuka peran partisipasi masyarakat,” tuturnya.
Rp15 miliar lebih
Berdasarkan data yang dirangkum lintasmedan.com, anggaran yang dialokasikan untuk menopang program kegiatan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp15 miliar lebih.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk puluhan program kegiatan, antara lain penyusuan laporan kinerja (LK) dan perjanjian kinerja (PK) Rp22.000.000, penyusunan rencana kinerja (Renja) Rp27.683.000, pengelolaan informasi dan dokumentasi Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Rpp150.000.000 serta peliputan kegiatan kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah Rp.1.000.000.000.
Selanjutnya, sosialisasi peningkatan pelayanan keprotokolan lingkup kabupaten/kota se Sumut Rp445.000.000, peningkatan pelayanan keprotokolan dan pimpinan Rp1.300.000.000, peningkatan pelayanan persandian, penerbitan buletin informasi pembangunan Sumut Rp1.500.000.000, hubungan dan kordinasi kerja media Rp750.000.000, seminar informasi aktual Rp149.500.000, pelayanan tamu-tamu VIP di Bandara Kualanamu Rp.50.000.000, serta dokumentasi dan kliping Rp.138.473.000.
Penerbitan informasi pembangunan Rp138.000.000, peliputan kegiatan gubernur, wakil gubernur dan kunjungan kerja pejabat negara Rp200.000.000, penyediaan pelayanan press confrence di Media Centre kantor gubernur Sumut Rp100.000.000, serta pembuatan dan penayangan video profile Rp150.000.000.
Pengumpulan dan penyaringan informasi Rp175.000.000, pembuatan dan penayangan informasi layanan masyarakat Rp175.000.000, silaturahmi dengan insan pers Rp300.000.000, publikasi media luar ruangan (outdoor) Rp2.250.000.000, pengkayaan wawasan wartawan unit kantor gubernur Sumut Rp450.000.000, penyediaan jasa konsultasi media monitoring dan pengadaan video tron Rp1.000.000.000.
Untuk anggaran publikasi media cetak dan media elektronik tercatat sebesar Rp3.430.000.000. (LMC-03)
