Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kedua kiri) bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba (ketiga kiri) meninjau kondisi salah satu daerah aliran sungai di Medan, Rabu (11/7). Akhyar mengungkapkan seluruh sungai di Medan sudah puluh tahun belum pernah dinormalisasi. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 11/7 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution mengungkapkan bahwa selama ini seluruh daerah aliran sungai di Medan belum pernah dinormalisasi, sehingga menjadi salah satu penyebab bencana banjir.
“Seluruh sungai yang melintasi Kota Medan tidak pernah dinormalisasi sejak puluhan tahun. Puncaknya terjadi, Minggu (8/7) malam sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Medan,” katanya, dalam pertemuan penanganan banjir yang diinisiasi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, di Medan, Rabu (11/7).
Ia menuturkan, dampak buruk dari belum terealisasinya proyek normalisasi sungai, air hujan yang mengalir ke drainase sekunder tidak dapat dialirkan menuju drainase primer serta sungai sebagai pembuangan akhir.
Kondisi tersebut, menurut dia, mengakibatkan posisi air hujan menjadi stagnan dan akhirnya menggenangi badan jalan serta rumah penduduk.
Oleh karena itu, lanjutnya, upaya penanganan banjir di ibu kota Provinsi Sumut itu harus dilakukan secara terintegrasi dengan baik dan komprehensif,” kata Akhyar.
Ia menegaskan, Pemko Medan tidak memiliki kewenangan untuk menormalisasi seluruh sungai walaupun memiliki sejumlah alat berat.
“Jika itu dikerjakan kita salah. Untuk itu kita siap membantu menurunkan alat guna menormalisasi sungai jika Balai Wilayah Sungai Sumatera II melayangkan surat permintaan kepada Pemko Medan,” ujarnya.
Lebih lanjut Akhyar mengatakan, Pemko Medan melalui Dinas PU setempat terus berupaya melakukan sejumlah pekerjaan swakelola untuk perbaikan drainase dan jalan, guna meminimalisir potensi ancaman banjir.
Ia menambahkan, Pemko Medan bersama Pemerintah Provinsi Sumut dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II akan menandatangani naskah kesepaham bersama (MoU) mengenai penanganan banjir di Kota Medan.
“Berdasarkan MoU tersebut, Pemko Medan bersama BWS Sumatera II dan Pemprov Sumut akan bekerja sama secara impresif dan terintegrasi untuk meminimalisir terjadinya banjir di Kota Medan,” ucap dia.
Dalam pertemuan yang dihadiri para pimpinan beberapa institusi terkait itu, pihak BWS Sumatera II menyatakan akan menyampaikan surat berisi permintaan kepada Pemko Medan agar dapat menggunakan alat-alat berat milik Dinas PU Kota Medan untuk menormalisasi sungai.
Disebutkan, ada dua sungai yang secepatnya akan dinormalisasi guna meminimalisir terjadinya banjir yakni, Sungai Sei Sikambing dan muara Sungai Deli.
Menyikapi permasalahan banjir di Medan, anggota DPD RI Parlindungan Purba yang memimpin rapat langsung mendesak BWS Sumatera II merealisasikan proyek normalisasi daerah aliran sungai di Medan.
“Cuaca akhir-akhir ini sangat tidak kondusif dan hujan bisa kapan saja turun, sehingga banjir kemungkinan terjadi kembali apabila tidak ada langkah cepat yang dilakukan,” katanya. (LMC-03)
