Medan, 31/12 (LintasMedan) – Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara merekomendasikan sejumlah program prioritas pembangunan provinsi ini untuk segera direalisasikan di era kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah.
Salah satu program prioritas itu adalah di bidang infrastruktur pemerintah harus mampu mewujudkan jalan mantap di Sumut dalam kurun waktu dua tahun.
“Hanya di Sumut masih kita lihat sejumlah ruas jalan yang penuh lubang, baik di jalur penghubung antar-kecamatan maupun kabupaten/ kota, maupun di daerah perkotaan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Baskami Ginting didampingi Sekretaris Sarma Hutajulu, saat memberi paparan tentang catatan akhir tahun fraksi itu sekaligus menyoroti kinerja 100 hari pemimpin Sumut Edy Rahmayadi- Musa Rajek Shah, Senin.
Baskami yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut ini lebih jauh menyampaikan sejumlah ruas jalan provinsi juga masih belum diaspal dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Sedikitnya, kata dia ruas jalan dalam kondisi belum diaspal sepanjang 291,85 Km (9,57%), sedangkan jalan yang kondisinya rusak ada sepanjang 478,30 Km (15,69%).
“Hal ini tentu tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang sedang giat-giatnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Kondisi itu, sebut Baskami sekaligus memperlihatkan belum terjalinnya sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Untuk itu, PDIP merekomendasikan agar Pemprov Sumut juga memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergitas dengan Pemkab/Pemko dan Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Selain infrastruktur F-PDIP juga memberikan beberapa catatan lain terhadap kinerja dan program Pemprov Sumut yang dialokasikan melalui APBD 2018 di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, tanah, peredaran narkoba dan upaya penanggulangan bencana.
“Kita menilai semua sektor masih banyak kelemahan dan kedepan masih perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Sementara Sarma Hutajulu yang juga anggota Banggar (Badan anggaran) DPRD Sumut menilai provinsi ini masih sangat tergantung dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk mampu mewujudkan sejumlah program pembangunan.
Salah satu contoh, kata dia tanpa dana transfer dari pusat Pemprov Sumut dipastikan belum mampu mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen.
Padahal untuk bidang pendidikan Sumut masih mengalami sejumlah kelemahan di antaranya kualitas guru. Juga belum meratanya distribusi guru di setiap sekolah, banyaknya gedung sekolah yang tidak layak dan lain-lain.
Begitu juga untuk bidang kesehatan dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran belanja sebesar 10 persen.
“Semua sektor masih sangat tergantung dengan anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.(LMC-02)
