Kuala Tanjung, 8/7 (LintasMedan) – Pengurus Besar (PB) Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara (Gemkara) mendukung program percepatan pembangunan yang digagas oleh tim
Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP).
Dukungan tersebut disepakati melalui
hasil Rapat Kerja I PB Gemkara Tahun 2019.
“Ada 10 pokok pikiran yang direkomendasikan kepada Bupati Batubara sebagai wujud kontribusi pemikiran untuk percepatan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Umum PB Gemkara Khairul Muslim, Senin di Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara.
Sepuluh pokok pikiran sebagai rekomendasi Gemkara yang disampaikan ke bupati yakni
peningkatan pelayanan masyarakat .
Tentunya dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Memiliki integritas, moralitas, kapasitas,kualitas,profesionalitas,loyalitas,
serta kinerja,disiplin tinggi, namun tetap berpihak dan memprioritaskan sumberdaya masyarakat lokal yang dimiliki Batubara.
Hal ini, kata Khairul demi percepatan pembangunan Batu Bara dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara periode 2019-2023 Ir.H.Zahir,MAP dan Oky Iqbal Frima,SE .
Gemkara, sebutnya akan mendukung penuh kebijakan berkaitan rotasi, reposisi, mutasi terhadap jabatan struktural maupun fungsional guna meningkatkan kinerja ASN Pemkab Batu Bara.
“Rotasi, reposisi,mutasi yang dilakukan hendaknya mengutamakan pertimbangan objektivitas,rasionalitas yang didasari peraturan perundang-undangan termasuk mempertimbangkan dan mengutamakan keberadaan sumber daya ASN Daerah ,” katanya
didampingi Sekretaris Umum Drs. Syarkowi Hamid, Ketua Harian Drs. Zulkarnain Achmad, Wakil Sekretaris Rozali .
Wujudnya adalah ” the right man in the right place “, dengan mengacu pada pepatah, ” Si Buto digunokan mengombus losung, si Pokak digunokan membunyikan/menembakkan Meriam.
“Jangan ada yang memiliki potensi, tapi tidak dimanfa’atkan,” ujarnya.
Pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pembangunan di Pemkab Batu Bara hendaknya mempertimbangkan sensitifitas dan psikologi masyarakat serta etika birokrasi pemerintahan.Termasuk dalam rangka kebijakan rekruitmen dan penetapan tenaga non- ASN.
Untuk itu, tetaplah berpegang pada etika birokrasi, tertib administrasi dan tertib anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terjerat hukum.
Selain itu,perlu efektivitas,optimalisasi penggunaan dana APBD dan Dana Desa,pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara optimal dan profesional serta penguatan komitmen penegakan hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ” good and clean goverment ” serta memelihara situasi kondusif di Kabupaten.Batubara.
Perlu peningkatan dan penguatan peran dan tanggung jawab tokoh agama, tokoh adat,tokoh pemuda,kaum perempuan,lembaga non-pemerintah,LSM, media massa dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pengawalan jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Perlu segera disusun perencanaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia masyarakat setempat, menggerakkan pertumbuhan ekonomi kreatif.
Wujudnya membangun centra-centra kerajinan songket Batubara berikut pemasarannya, pengeringan dan pengalengan ikan, peternakan bebek, pembangunan centra wisata bakau dan bahari.
Pembangunan harus
berorientasi pada penyelamatan lingkungan fisik, sosial dan budaya ,penyelamatan hutan pantai, pasir kuarsa, penyematan budaya dan peradaban, pembangunan moral dan religi para generasi muda, mengatasi lingkungan kumuh, menciptakan hunian yang layak, teratur dan bersih, membangun sekolah, tingkat dasar hingga pendidikan tinggi yang berorientasi pada keahlian khusus siap pakai.
Kemudian perlu pelurusan sejarah pemekaran / pembentukan kabupaten Batubara melalui langkah penelusuran sejarah perjuangan Gemkara dalam rangka pemekaran/ pembentukan Kabupaten Batubara.
Pokok pikiran dan program kerja PB Gemkara juga disampaikan kepada TBUPP Kabupaten Batu Bara dan Forkopimda Batubara.(LMC-02)
