Medan, 17/99/ (LintasMedan) – Dua anggota DPRD Medan periode 2019-2024 asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Renvelli Pandapotan Napitupulu dan Erwin Siahaan sepakat akan benar benar memanfaatkan waktu untuk kepentingan rakyat.
Ke dua anggota dewan ini pun berharap pimpinan DPRD Medan sementara dapat segera menyusun program kerja.
“Kami ini kan baru, kami tentu butuh mengetahui tata tertib (tatib) dewan sehingga kami dapat memaksimalkan waktu kerja untuk rakyat. Kita berharap alat kelengkapan dewan segera terbentuk,” ucap Renvelli Pandapotan Napitupulu didampingi kepada wartawan saat ditemui diruang pribadinya lantai 5 gedung DPRD Medan, Selasa (17/9).
Kedua anggota dewan ini tercatat anggota dewan hadir tercepat pada hari kerja pertama.
Disampaikan Renvelli, mereka ber dua perwakilan Partai PSI dari 50 anggota DPRD Medan akan berupaya bekerja maksimal untuk rakyat dan tentu kemajuan pembangunan kota Medan.
“Saat ini kami sudah menerima banyak keluhan dan aspirasi masyarakat yang butuh penyelesaian. Dan kami tetap bersedia menampung dan menindaklanjuti apirasi itu di gedung dewan ini,” sebut Renvelli.
Dikatakan Renvelli, selama ini mengaku sudah banyak menerima aspirasi masyarakat terkait masih buruknya infrastruktur. Begitu juga soal Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang rusak dan belum terpasang. “Hal demikian merupakan contoh masalah yang tentu akan tindaklanjuti,” papar Renvelli.
Ditambahkan Renvelli Pandapotan Napitupulu, Ianya menilai lamanya proses pembangunan di kota Medan karena minimnya komunikasi. “Tersumbatnya komunikasi antara legislatif dan eksekutif sehingga segala hal perbaikan menjadi lambat,” tuturnya.
Diuraikannya, seandainya segala sesuatu hal dapat dikomunikasikan dengan baik pasti akan cepat terealisasi. Misalnya, kalau LPJU padam, pada hal hanya karena sedikit kerusakan. “Jika ada komunikasi yang lancar maka bisa cepat diperbaiki. Maka sangat penting komunikasi itu,” terang Renvelli.
Renvelli juga sangat berharap, ke depan untuk percepatan peningkatan pembangunan di kota Medan harus ada komunikasi yang baik antara legistatif dengan eksekutif begitu juga dengan masyarakat. Sehingga jika ada persoalan di masyarakat dapat cepat dikomunikasikan dan upaya percepatan realisasi. (LMC-02)
