Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti berfoto bersama para kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018, di Medan, Selasa (22/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti berfoto bersama para kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018, di Medan, Selasa (22/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 22/10 (LintasMedan) – KementerianKeuangan RI memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 kepada 17 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Penghargaan atas audit laporan keuangan 17 Pemkab/Pemko tersebut diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam acara rapat koordinasi daerah (Rakorda) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut tahun 2019, di Medan, Selasa.
Sebanyak 17 pemerintah daerah yang meraih penghargaan WTP, masing-masing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebing Tinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batu Bara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Deli Serdang, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.
Dalam acara yang dihadiri Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti itu, turut pula diserahkan penghargaan kepada instansi di Sumut yang dinilai masuk ketagori terbaik dalam hal penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah untuk periode tahun 2018.
Lima instansi tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dalam kata sambutannya berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan opini WTP bisa mempertahankan capaiannya dan bagi daerah yang belum dapat mengejar ketertinggalannya.
“Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” ujarnya.
Edy menambahkan, penghargaan opini WTP yang diberikan Kemenkeu RI kepada Pemprov Sumut tersebut merupakan yang kelima kali secara berturut-turut.
Raihan penghargaan serupa juga berhasil dicapao oleh tiga Pemda di Sumut, yakni Pekab Dairi, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.
Jika dibandingkan dengan raihan tahun sebelumnya, jumlah Pemda yang meraih penghargaan opini WTP tahun 2018 mengalami peningkatan, yakni dari 14 Pemda menjadi menjadi 17 Pemda.
Pada kesempatan itu, Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti, mengemukakan bahwa keberhasilan meraih opini WTP bukanlah tujuan akhir.
“Kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,” katanya.
Sementara, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut Tiarta Sebayang mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.
“Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP,” ujar dia. (LMC-02)
