Medan, 11/10 (LintasMedan) – Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) melakukan normalisasi sungai patut didukung. Apalagi normalisasi (pengorekan) sungai itu dilakukan untuk meminimalisir banjir.
“Dapat kita rasakan, banjir dimana mana salah satunya akibat sungai telah dangkal dipenuhi sampah dan lumpur. Tentu salah satu solusi harus dilakukan normalisasi, maka patut kita dukung,” ujar anggota DPRD Medan Antonius Devanus Tumanggor kepada wartawan di Medan, Jumat (11/10) menyikapi kindisi banjir dan langkah yang diambil Pemko Medan.
Dikatakan Antonius asal politisi NasDem itu, soal adanya penataan rumah dipinggir sungai akibat dampak normalisasi merupakan resiko. Namun kata Tumanggor, Pemko Medan harus memberikan kebijakan yang sama sama menguntungkan. “Biar bagaimana pun itu merupakan warga Medan yang patut dilindungi apalagi memiliki KTP,” sebut politisi yang merakyat ini.
Begitu juga soal penataan rumah dipingir sungai wajar dilakukan demi menyangkut keselamatan warga bila suatu saat terjadi banjir. Kepada Pemko Medan supaya memberikan sikap tegas demi kepentingan bersama.
“Arti tegas maksudnya, berani melakukan kebijakan tanpa.merugikan sepihak. Kita harapkan lakukan yang terbaik bagi warga,” saran Antonius.
Ditambahkan Tumanggor asal daerah pemilihan I kota Medan itu, warga korban penggusuran harus diakomodir dan difasilitasi. Pemko Medan dapat menyiapkan rumah susun bagi yang direlokasi. “Jika sudah ada tawaran dan pemberian ganti rugi atau tali asih dipastikan tidak ada gejolak,” terang Antonius.
Ditambahkan Antonius, selain normalisasi sungai, langkah untuk mengantisipasi banjir perlu langkah serius Pemko Medan. Seperti soaialisasi Perda Persampahan berikut pengawasan.
Semua pihak diharapkan sadar akan menjaga kebersihan mulai dari rumah hingga ke lingkungan masing masing. “Tidak membuang sampah sembarangan serta mewadahi sampah masing masing,” saran Antonius. (LMC/rel)
