Medan,1/11 LintasMedan) – Sejumlah mahasiswa berbagai kampus mengatasnamakan Forum Mahasiswa Aktivis Bersatu, melakukan audensi ke ruang kerja Ketua DPRD Medan Hasyim.
Sejumlah mahasiswa berharap politisi PDIP itu tetap kritis dan berpihak kepada rakyat terkait persoalan kerusakan jalan dan banjir yang masih terus melanda wilayah Kota Medan.
“Kami berharap Pak Hasyim bisa mendesak Pemko Medan agar segera menuntaskan jalan rusak dan banjur di wilayah ini,” kata Ahmed Jibril Hasibuan didampingi sejumlah rekanny, Munawar Alhabib Fachrul ,Fikri Chandra Tanjung dan Ahmad Eilpahmi Fikri.
Hasyim mengakui persoalan infrastruktur di Kota Medan memang tak kunjung tuntas hingga saat ini.
“Pihak legislatif juga sering menerima keluhan masyarakat dan beberapa kali pergantian Walikota Medan tidak mampu mengatasinya hingga saat ini,” kata Hasyim.
Hasyim memaparkan bahwa di era kepemimpinan Walikota Medan Baktiar Ja’far ada cetak biru ( blue print ) proyek pengembangan drainase yang dinamai Medan Urban Development Project (MUDP) tentang sistem drainase/gorong-gorong namun pada saat ini blue print itu hilang
“ Kita harapkan agar Pemko Medan bisa mencari dimana blue print atau cetak biru MUDP itu agar persoalan banjir bisa diatasi.Karena di cetak ini semua gorong-gorong atau saluran air bisa diketahui kemana saja terhubung,” katanya.
Apabila ini ditemukan ,maka diyakini Kota Medan tidak lagi banjir.
Dipaparkan,Hasyim beberapa kawasan yang kerap banjir terjadi di depan stasiun kereta api Medan dan Jalan Jawa.
” Ini kawasan yang paling parah bila hujan turun terutama Jalan Jawa,” katanya.
Dari informasi yang di dapat Pemko Medan sudah melakukan komunikasi dengan PT KAI agar melakukan pembenahan saluran yang berada di area itu.
Kemudian di Jalan Thamrin,Jalan Asia yang bermuara dari kawasan Jalan Emas termasuk di Jalan Dr Mansyur Medan termasuk kawasan Jalan Letda Sujono yang harus dilakukan kordinasi dengan pihak PT Jasa Marga.
Namun ,kata Hasyim sejauh ini Pemko Medan diakui kurang melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat, karena anggaran infrastruktur Kota Medan sangat kecil.
“Seharusnya Pemko Medan juga harus bisa melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan, tapi Pemko Medan hanya menunggu saja tidak mau jemput bola,” sesalnya.
Hasyim mengatakan pihak DPRD Medan sudah berulangkali meminta Pemko agar segera berupaya membangun komunikasi ke Pemerintah Pusat.
Jika diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kata Hasyim anggaran perbaikan jalan dan drainase tidak cukup karena masih tingginya kebocoran pajak baik hotel, restauran maupun PAD dari perparkiran. (LMC-02)
