Ilustrasi - Gedung DPRD Kota Medan. (Foto: LintasMedan/idok)
Medan, 28/1 (LintasMedan) – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Himpunan Pengurus Mahasiswa Islam Cabang Medan berorasi di Balaikota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan tarif BPJS dan meminta tidak dicabut subsidi gas 3 kg.
Setelah setengah jam berorasi di gedung dewan, perwakilan massa diterima Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST dan Hendry Duinn di ruang Komisi II.
Pada pertemuan itu, mahasiswa mengemukakan aksi mereka lantaran resah dengan kondisi masyarakat yang semakin memprihatinkan. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif BPJS, seolah semakin ‘memiskinkan’ rakyat. Apalagi sejumlah penyakit tidak diback up oleh BPJS dan harus dibayar dengan biaya umum oleh masyarakat kepada pihak rumah sakit.
Mahasiswa juga meminta agar DPRD Medan merekomendasikan kepada DPR RI untuk membatalkan kenaikan tarif BPJS.
Selain itu massa juga mengkritisi pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg, agar dibatalkan. Karena dianggap berpotensi melanggar undang-undang dan sangat merugikan masyarakat arus bawah.
Menjawab tuntutan mahasiswa, Sudari menyebutkan permasalahan tarif BPJS dan pencabutan subsidi gas 3 kg merupakan kewenangan dari pusat. Kendati demikian, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut ke DPR RI agar ditindaklanjuti. “Sebenarnya ini kewenangan pusat, tapi kami akan sampaikan aspirasi adik-adik semua melalui DPR RI,”kata Sudari.
Mahasiswa juga meminta agar para wakil rakyat terutama di DPRD Medan berperan aktif mengatasi persoalan-persoalan masyarakat demi mewujudkan Pemerintahan Kota Medan yang bersih dan berintegritas. (LMC-02)
