Medan, 16/5 (LintasMedan) – Ketua DPRD Medan Hasyim sangat tidak setuju pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski itu hanya untuk kelas I dan II. Dia beralasan elemen masyarakat saat ini terdampak Covid-19, baik itu miskin maupun ekonomi menengah ke atas.
“Janganlah lagi masyarakat dibebankan. Karena DPR RI saja menolak kenaikan dan Mahkamah Agung juga sudah membatalkan usulan tersebut. Kalau dinaikkan akan sangat memberatkan masyarakat,” kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (16/05).
Saat ini, kata Hasyim, masyarakat sedang berjuang bagaimana ekonomi rumah tangga mereka bertahan di tengah pandemi. Sedangkan masyarakat menengah ke atas juga ikut bersama-sama membantu pemerintah memerangi covid.
“Selama wabah Corona, pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk memutus rantai penularan covid. Apakah itu untuk menyiapkan alat pelindung diri maupun untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang terdampak,” ucapnya.
Namun pemerintah tidak sendirian menanggulangi covid, masyarakat dan dunia usaha ikut membantu. Banyak organsiasi, perusahaan dan pribadi-pribadi ikut menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Seperti memberi paket bahan pangan, APD, sabun cair, handsanitiser dan cairan disinfektan.
“Artinya, pengeluaran masyarakat juga sudah banyak tercurah untuk covid. Kalau mereka sudah berbuat membantu pemerintah, janganlah beban mereka ditambah lagi. Menaikkan iuran BPJS Kesehatan sama artinya menambah beban masyarakat. Seharusnya itu dibatalkan pemerintah. Kalau covid sudah pergi dan ekonomi sudah normal, mau dinaikkan BPJS silakan,” terangnya.(LMC-02)
